SlideShare a Scribd company logo
1 of 110
OLEH :
MEIRINAWATI
Referensi
 Akadun.2007. Administrasi Perusahaan
Negara.Bandung. Alfabeta
 A. Habibullah.2009. Kebijakan
Privatisasi BUMN (Relasi State, Market
dan Civil Society). Malang. Averroes
Press
 Djokosantoso Moeljono.2004.
Reinvensi BUMN (Empat Strategi
Membengun BUMN Kelas Dunia).
Jakarta.PT Elex Media Komputindo
 Sutiyoso.2002. Reinventing BUMD
(Kunci Sukses Mengembangkan BUMD
Produktif dan Profesional. Jakarta.PT
Elex Media Komputindo
 Pariata Westra. 2009. Administrasi
Perusahaan Negara.Yogyakarta.Ghalia
Indonesia
MANAJEMEN BUMN/BUMD
Sebagai ilmu pengetahuan :
A. Ontologi
1. Pengertian
BUMN adalah badan usaha yang
sebagian atau seluruh
kepemilikannya dimiliki oleh
negara RI.
Pasal 1 UU No.19/Prp/1960
 Perusahaan negara atau BUMN adl
semua perusahaan dlm bentuk apapun
yg modalnya u/ seluruhnya mrpk
kekayaan negara Republik Indonesia,
kecuali jika ditentukan lain dgn atau
berdasarkan undang-undang
UU No. 9 Th 1969
 BUMN adalah seluruh bentuk usaha
negara yg modal seluruhnya atau
sebagian dmiliki oleh negara/
pemerintah dan dipisahkan dari
kekayaan negara.
UU No. 19 Th 2003 (Pasal 1)
 BUMN adalah badan usaha yg seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan
negara yg dipisahkan
 UU No. 5 th 1962 BUMD dikenal dgn
nama Perusahaan Daerah.
 Perusahaan Daerah adalah suatu
kesatuan yg bersifat memberi jasa,
menyelenggarakan kemanfaatan umum
dan memupuk pendapatan
 Modal perusahaan daerah terdiri dr
seluruh atau sebagian dari kekayaan
daerah yg dipisahkan.
 Modal perush daerah seluruhnya terdr
atas kekayaan suatu daerah dipisahkan
tdk terdiri atas saham
 Sebaliknya modal perusahaan daerah
yg sebagian terdiri dr kekayaan daerah
yg dipisahkan, modal itu terdiri atas
saham
 Saham BUMD terdr atas saham
prioritas (hanya dimiliki daerah) dan
saham biasa (dimiliki daerah,WNI,dan/
bdn hkm yg didirikan berdsr peraturan
perUU Ind pesertanya WNI
 BUMN adalah :
* badan usaha yg sebagian atau
seluruh modalnya dimiliki oleh
pemerintah pusat
2. Landasan Hukum BUMN
 Landasan yuridisnya UUD 1945 Pasal 33 yg
memberikan hak kpd negara u/ menguasai
cabang2 produksi yg penting dan menguasai
hajat hidup orang banyak
 Lebih spesifik :
UU No. 19/Prp/1960
UU No. 9 th 1969
UU No. 19 th 2003
Tujuan Pendirian BUMN/D (LAN, 2003)
 Sejak tahun 2001 seluruh BUMN
dikoordinasikan pengelolaannya oleh
Kementerian BUMN, yg dipimpin oleh
seorang Menteri Negara BUMN
1. Pendekatan/Kerangka Berpikir :
a. Pend multidisipliner
b. Pend multidimensi
2. Metode
a. induksi : mendasarkan hsl penelitian di dlm
masy baru diambil kesimpulan
b. deduksi : mendsrkan pd
rumusan/teori/dalil lalu dibuktikan
kebenarannya
Tujuan :
 Mengetahui sejauhmana langkah-
langkah yang dilakukan pemerintah
terhadap BUMN dan BUMD yang ada
di Indonesia.
 Menurut UU No.9 th 1969, PP No.3 th
1983 dan PP No. 6 th 2000, ada 3 jenis
BUMN yi :
1. Perusahaan Jawatan (Perjan)
2. Perusahaan Umum (Perum)
3. Perusahaan perseroam (Persero)
 Perjan mrpk kepanjangan dr suatu
departemen pemerintah, shg mrpk
organ dr depertemen pemerintah.
 BUMN jenis ini seluruh modalnya terdiri
dari kekayaan negara yg tidak
dipisahkan
 Karena mrpk bagian dr departeman, mk
prakteknya memperoleh fasilitas departeman
 Sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki
modal yg berasal dari negara
 Besarnya modal Perjan ditetapkan melalui
APBN
CIri-Ciri Perusahaan Jawatan
 Memberikan pelayanan kpd masy
 Mrpk bagian dr suatu departemen
pemerintah
 Dipimpin o/ seorg kepala yg
bertanggung jawab langsung kpd
Mentri atau Dirjen departemen ybs
 Status karyawan adalah pegawai negeri
Adalah :
BUMN yg seluruh modalnya terdiri dari
keyaan negara yg dipisahkan bdn
hukum publik
 Sejenis perusahaan badan pemerintah
yang mengelola sarana umum
 Contohnya Perum Pegadaian, Perum
Jasatirta, Perum DAMRI
 UU No. 19 th 2003 ditegaskan tugas
dan tujuan u/ kemanfaatan umum
berupa penyediaan barang yg bermutu
tinggi dan sekaligus memupuk
keuntungan berdasarkan prinsip
pengeloaan perusahaan
Adalah :
 BUMN yg berbentuk perseroan terbatas
(PT) yg modal/sahamnya paling sedikit
51 %dimiliki oleh pemerintah
tujuannya mengejar keuntungan
Maksud & Tujuan mendirikan Persero :
 Untuk menyediakan barang dan atau
jasa yg bermutu tinggi dan berdaya
saing kuat dan mengejar keuntungan
untuk meningkatkan nilai perusahaan
Ciri-Ciri Persero
 Pendirian persero diusulkan menteri
kpd presiden
 Pelaks pendirian dilakukan o/ menteri
dgn memperhatikan perUUan
 Statusnya berupa PT yg diatur
berdsrkan UU
 Modalnya berbentuk saham
 Sebagian/seluruh modalnya milik
negara dr kekayaan negara yg
dipisahkan
 Organ persero adl RUPS, direksi dan
komisaris
 Mentri yg ditunjuk memiliki kuasa sbg
pemegang saham milik pemerintah
 Apabila seluruh saham dimiliki
pemerintah,mk mentri berlaku sbg
RUPS, jika hanya sebagian, maka sbg
pemegang saham perseroan terbatas
 RUPS bertindak sbg kekuasaan
tertinggi perusahaan
 Dipimpin oleh direksi
 Laporan tahunan diserahkan ke RUPS
u/ disahkan
 Tidak mendapat fasilitas negara
 Tujuan utama memperoleh keuntungan
 Hubungan2 usaha diatur dlm hukum
perdata
 Pegawainya berstatus pegawai negeri
A. Jasa keuangan, konstruksi danA. Jasa keuangan, konstruksi dan
jasa lainnyajasa lainnya
1. PERBANKAN1. PERBANKAN
-- PT Bank Mandiri TbkPT Bank Mandiri Tbk
- PT Bank Negara Ind. Tbk- PT Bank Negara Ind. Tbk
- PT BRI Tbk- PT BRI Tbk
- BTN- BTN
2. ASURANSI2. ASURANSI
-- PT ASABRIPT ASABRI
-- PT Asuransi Jasa RaharjaPT Asuransi Jasa Raharja
- PT Jamsostek- PT Jamsostek
-- PT TaspenPT Taspen
3. JASA PEMBIAYAAN3. JASA PEMBIAYAAN
- Perum Pegadaian- Perum Pegadaian
-- Perum SaranaPerum Sarana
Pengembangan UsahaPengembangan Usaha
-- PT DanareksaPT Danareksa
-- PT Kliring BerjangkaPT Kliring Berjangka
IndonesiaIndonesia
-- PT Sarana MultiPT Sarana Multi
InfrastrukturInfrastruktur
4. JASA KONSTRUKSI4. JASA KONSTRUKSI
-- Perum PengembanganPerum Pengembangan
Perumahan NasionalPerumahan Nasional
-- PT Adhi Karya TbkPT Adhi Karya Tbk
-- PT Brantas AbiprayaPT Brantas Abipraya
-- PT Hutama KaryaPT Hutama Karya
5. KONSULTAN KONSTRUKSI5. KONSULTAN KONSTRUKSI
- PT Bina Karya- PT Bina Karya
- PT Indah Karya- PT Indah Karya
- PT Indra Karya- PT Indra Karya
- PT Virama Karya- PT Virama Karya
- PT Yodya Karya- PT Yodya Karya
6. PENUNJANG KONSTRUKSI6. PENUNJANG KONSTRUKSI
- PT Amarta Karya- PT Amarta Karya
- PT Jasa Marga- PT Jasa Marga
7. JASA PENILAI7. JASA PENILAI
- PT Biro Klasifikasi Indonesia- PT Biro Klasifikasi Indonesia
- PT Sucofindo- PT Sucofindo
- PT Survai Udara Penas- PT Survai Udara Penas
- PT Surveyor Indonesia- PT Surveyor Indonesia
8. JASA LAINNYA8. JASA LAINNYA
-- Perum Jasa Tirta IPerum Jasa Tirta I
-- Perum Jasa Tirta IIPerum Jasa Tirta II
-- PT Perusahaan PengelolaPT Perusahaan Pengelola
AsetAset
9. PERJAN RUMAH SAKIT9. PERJAN RUMAH SAKIT
-- Perjan RS AB Harapan KitaPerjan RS AB Harapan Kita
-- Perjan RS CiptoPerjan RS Cipto
MangunkusumoMangunkusumo
-- Perjan RS Dr. WahidinPerjan RS Dr. Wahidin
-- Perjan RS FatmawatiPerjan RS Fatmawati
10. FILM10. FILM
- Perum Produksi Film Negara- Perum Produksi Film Negara
B. Logistik dan PariwisataB. Logistik dan Pariwisata
1.1. PELABUHANPELABUHAN
- PT Pelabuhan Indonesia I- PT Pelabuhan Indonesia I
- PT Pelabuhan Indonesia II- PT Pelabuhan Indonesia II
- PT Pelabuhan Indonesia III- PT Pelabuhan Indonesia III
- PT Pelabuhan Indonesia IV- PT Pelabuhan Indonesia IV
2. PELAYARAN2. PELAYARAN
-- PT Angkutan Sungai Danau danPT Angkutan Sungai Danau dan
PenyeberanganPenyeberangan
-- PT Bahtera AdhigunaPT Bahtera Adhiguna
-- PT Djakarta LloydPT Djakarta Lloyd
-- PT Pelayaran Nasional IndonesiaPT Pelayaran Nasional Indonesia
3. KEBANDARUDARAAN3. KEBANDARUDARAAN
- PT Angkasa Pura I- PT Angkasa Pura I
- PT Angkasa Pura II- PT Angkasa Pura II
4. ANGKUTAN DARAT4. ANGKUTAN DARAT
- Perum DAMRI- Perum DAMRI
- Perum PPD- Perum PPD
- PT Kereta Api Indonesia- PT Kereta Api Indonesia
5. LOGISTIK5. LOGISTIK
-- Perum BulogPerum Bulog
-- PT Bhanda Ghara RekaPT Bhanda Ghara Reka
-- PT Pos IndonesiaPT Pos Indonesia
-- PT Varuna Tirta PrakasyaPT Varuna Tirta Prakasya
6. PERDAGANGAN6. PERDAGANGAN
-- PT PerusahaanPT Perusahaan
PerdaganganPerdagangan IndonesiaIndonesia
-- PT PP BerdikariPT PP Berdikari
-- PT SarinahPT Sarinah
7. PENGERUKAN7. PENGERUKAN
- PT Pengerukan Indonesia- PT Pengerukan Indonesia
8. INDUSTRI FARMASI8. INDUSTRI FARMASI
- PT Biofarma- PT Biofarma
- PT Indofarma Tbk- PT Indofarma Tbk
- PT Kimia Farma Tbk- PT Kimia Farma Tbk
9. PARIWISATA9. PARIWISATA
-- PT Bali Tourm &PT Bali Tourm &
DevelopmentDevelopment CorpCorp
-- PT Hotel Indonesia NatourPT Hotel Indonesia Natour
-- PT TWC Borobudur,PT TWC Borobudur,
Prambanan dan Ratu BokoPrambanan dan Ratu Boko
10. KAWASAN INDUSTRI10. KAWASAN INDUSTRI
- PT Kawan Berikat Nusantara- PT Kawan Berikat Nusantara
- PT Kawasan Industri Makasar- PT Kawasan Industri Makasar
- PT Kawasan Industri Medan- PT Kawasan Industri Medan
- PT Kawasan Industri Wijaya- PT Kawasan Industri Wijaya
KusumaKusuma
11. USAHA PENERBANGAN11. USAHA PENERBANGAN
- PT Garuda Indonesia- PT Garuda Indonesia
- PT Merpati Nusantara Airlines- PT Merpati Nusantara Airlines
12. DOK DAN PERKAPALAN12. DOK DAN PERKAPALAN
-- PT Dok dan PerkapalanPT Dok dan Perkapalan
Kodja BahariKodja Bahari
-- PT Dok dan PerkapalanPT Dok dan Perkapalan
SurabayaSurabaya
-- PT Industri Kapal IndonesiaPT Industri Kapal Indonesia
C. Agro Industri,Kehutanan,C. Agro Industri,Kehutanan,
Kertas,Percetakan dan PenerbitanKertas,Percetakan dan Penerbitan
1.1. PERKEBUNANPERKEBUNAN
- PT Perkebunan Nusantara I- PT Perkebunan Nusantara I
- PT Perkebunan Nusantara II- PT Perkebunan Nusantara II
- PT Perkebunan Nusantara III- PT Perkebunan Nusantara III
- PT Perkebunan Nusantara IV- PT Perkebunan Nusantara IV
2. PERTANIAN2. PERTANIAN
- PT Pertani- PT Pertani
- PT Sang Hyang Seri- PT Sang Hyang Seri
3. PERIKANAN3. PERIKANAN
- Perum Prasarana Perikanan- Perum Prasarana Perikanan
SamudraSamudra
- PT Perikanan Samudra Besar- PT Perikanan Samudra Besar
- PT Perikani- PT Perikani
- PT Tirta Raya Mina- PT Tirta Raya Mina
4. PUPUK4. PUPUK
- PT Pupuk Sriwidjaja- PT Pupuk Sriwidjaja
5. KEHUTANAN5. KEHUTANAN
- Perum Perhutani- Perum Perhutani
- PT Inhutani I- PT Inhutani I
- PT Inhutani II- PT Inhutani II
- PT Inhutani III- PT Inhutani III
6. KERTAS6. KERTAS
- PT Kertas Kraft Aceh- PT Kertas Kraft Aceh
- PT Kertas Leces- PT Kertas Leces
7. PERCETAKAN & PENERBITAN7. PERCETAKAN & PENERBITAN
-- Perum Percetakan Negara RIPerum Percetakan Negara RI
- Perum Percetakan Uang RI- Perum Percetakan Uang RI
- PT Balai Pustaka- PT Balai Pustaka
- PT Pradnya Paramita- PT Pradnya Paramita
D. Pertambangan, Industri Strategis,D. Pertambangan, Industri Strategis,
Energi, & TelekomunikasiEnergi, & Telekomunikasi
1. DOK & PERKAPALAN1. DOK & PERKAPALAN
- PT PAL- PT PAL
2. PERTAMBANGAN2. PERTAMBANGAN
-- PT Antam TbkPT Antam Tbk
-- PT Tambang Batubara BukitPT Tambang Batubara Bukit
Asam TbkAsam Tbk
-- PT Pertamina (Persero)PT Pertamina (Persero)
- PT Sarana Karya- PT Sarana Karya
3. ENERGI3. ENERGI
-- PT EMI (EnergyPT EMI (Energy ManagementManagement
Indonesia)Indonesia)
-- PT Perusahaan Gas NegaraPT Perusahaan Gas Negara
TbkTbk
-- PT PLNPT PLN
4. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI4. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI
- PT Batan Teknologi- PT Batan Teknologi
- PT Inka- PT Inka
- PT INTI- PT INTI
- PT LEN Industri- PT LEN Industri
5. BAJA dan KONSTRUKSI BAJA5. BAJA dan KONSTRUKSI BAJA
- PT Barata Indonesia- PT Barata Indonesia
- PT Boma Bisma Indra- PT Boma Bisma Indra
- PT Krakatau Sreel- PT Krakatau Sreel
6. TELEKOMUNIKASI6. TELEKOMUNIKASI
-- Perjan RRIPerjan RRI
-- PT TelekomunikasiPT Telekomunikasi
Indonesia TbkIndonesia Tbk
7. INDUSTRI PERTAHANAN7. INDUSTRI PERTAHANAN
- PT DAHANA- PT DAHANA
- PT PINDAD- PT PINDAD
8. SEMEN8. SEMEN
- PT Semen Baturaja- PT Semen Baturaja
- PT Semen Gresik Group Tbk- PT Semen Gresik Group Tbk
(Semen Gresik, Semen Padang,(Semen Gresik, Semen Padang,
Semen Tonasa)Semen Tonasa)
9. INDUSTRI SANDANG9. INDUSTRI SANDANG
- PT Cambrics Primissima- PT Cambrics Primissima
- PT Ind. Sandang Nusantara- PT Ind. Sandang Nusantara
10. ANEKA INDUSTRI10. ANEKA INDUSTRI
- PT Garam- PT Garam
- PT Iglas- PT Iglas
- PT Industri Soda Indonesia- PT Industri Soda Indonesia
(resmi bubar 4 Nop 2008)(resmi bubar 4 Nop 2008)
E. Perusahaan Patungan MinoritasE. Perusahaan Patungan Minoritas
1. ASURANSI1. ASURANSI
- PT Asuransi Kredit Indonesia- PT Asuransi Kredit Indonesia
2. KAWASAN INDUSTRI2. KAWASAN INDUSTRI
- Jakarta Industrial Estate- Jakarta Industrial Estate
PulogadungPulogadung
- Surabaya Industrial Estate- Surabaya Industrial Estate
RungkutRungkut
3. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI3. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI
- PT Dirgantara Indonesia- PT Dirgantara Indonesia
4. TELEKOMUNIKASI4. TELEKOMUNIKASI
- PT Indosat Tbk- PT Indosat Tbk
5. SEMEN5. SEMEN
- PT Semen Kupang- PT Semen Kupang
 Perjan RRI, mulai 2005, RRIPerjan RRI, mulai 2005, RRI
dan TVRI sudah tidak lagi didan TVRI sudah tidak lagi di
bawah naungan Kementrianbawah naungan Kementrian
Negara BUMN, melainkanNegara BUMN, melainkan
menjadi lembaga di bawahmenjadi lembaga di bawah
Presiden, dengan KementrianPresiden, dengan Kementrian
Teknisnya adalah DepkominfoTeknisnya adalah Depkominfo
Eksistensi BUMN bersifat fokus, strategis,
mega usaha dpt ditata dgn 3 langkah :
a. Rekstrukturisasi
b. Profitisasi
c. Privatisasi
Ada 2 jenis :
• A. Rekstrukturisasi pemilahan karakter
BUMN
• B. Rekstrukturisasi manajemen BUMN
RESTRUKTURISASI PEMILAHAN KARAKTERRESTRUKTURISASI PEMILAHAN KARAKTER
BUMNBUMN
a. Tidak ada redefinisi yg pasti ttg peran
BUMN dlm perekonomian bangsa
sbg public services, pioner bahkan jg
profit maker
Contoh : Penerbangan Merpati Nusantara
Airlines
• BUMN sebagai profit maker
• BUMN sebagai pioneer/perintis
• BUMN sebagai public services
1. BUMN Profit Maker
• Penanaman : BUMN & Brothers
• Misi : Laba
• Jenis Usaha : -Bisnis mandiri
-Menguntungkan
-Bisa dilakukan masy/swasta
• Arah Kebj : Privatisasi
• Pengukuran
Kinerja : laba/modal (aset)
• Kepemilikan : Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Swasta Dalam Negeri
Swasta Luar Negeri
Publik
• Contoh BUMN: Indosat, Telkom
Garuda
Pertamina
Hotel Indonesia
Semen
BNI
2. BUMN Pioneer
• Penanaman : BUMN Investindo
• Misi : Perintisan
• Jenis Usaha : -Bisnis baru,
-Investasi besar
-Pengadaan infrastruktur
membuka kawasan baru
-Tdk dilakukan o/ swasta
(resiko amat besar)
• Arah Kebj : state-isasi
• Pengukuran
Kinerja : Perintisan/investasi
• Kepemilikan : Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
• Contoh BUMN : Merpati
IPTN
3. BUMN Public Services
• Penanaman : BUMN PSO
• Misi : Pelayanan Umum
• Jenis Usaha : Melayani segala lapisan masy
dgn harga terjangkau
-Berkenaan strategi politik
pemerintah
-Berkenaan keamanan neg.
-Pasar murni dr pemerintah /
negara
• Arak Kebj : State-isasi
• Pengukuran
Kinerja : Kualitas &Luasan layanan/biaya
• Kepemilikan : Pemerintah Pusat
(Pemerintah Daerah &
Orgs Kemasy/LSM) u/
kondisi ttt
• Contoh BUMN : Pusri
Biofarma
Pelni
PJKA, Damri
Pos
4. BUMN Strategis
• Dikelola secara khusus menyangkut
keamanan negara
• Tidak dikatakan kategori sebuah usaha,
arti diluar BUMN krn tdk bermakna bisnis
ttp servis khusus
• Contoh : Industri senjata (Pindad),
Reaktor BATAN langsung dibawah
pengawasan Sekretariat Negara
Dengan Restrukturisasi,Dengan Restrukturisasi,
Pemerintah Mengambil 4 LangkahPemerintah Mengambil 4 Langkah
• Fokus jenis usaha yg dikelola masing2
BUMN
• Melakukan divestasi jenis usaha yang
merugi dan tdk dikerjakan pemerintah
• Melanjutkan investasi secara strategis
• Melakukan aliansi strategis dan kompetitif
(bentuk kepemilikan, manajemen,
kepemimpinan bisnis antr pemerintah dan
swasta)
b. Redefinisi hub antara pemerintah sbg
pemilik dan BUMN itu sendiri
memiliki tdk selalu campur tangan
berlebihan
Pengambilan keputusan hrs ditangan
profesional pebgelola BUMN
RESTRUKTURISASIRESTRUKTURISASI
MANAJEMEN BUMNMANAJEMEN BUMN
Adalah :
• Menata ulang BUMN yg undermanaged
baik internal dan eksternal
• Masalah internal kurangnya
kompetensi manajerial dr BUMN ybs
BUMN Dikembangkan SebagaiBUMN Dikembangkan Sebagai
Pelaku Ekonomi GlobalPelaku Ekonomi Global
Tdk ada satu BUMN yg tidak fokusTdk ada satu BUMN yg tidak fokus
rata2 BUMN hanya memp 1 jenis bisnisrata2 BUMN hanya memp 1 jenis bisnis
dan dikembangkan mendalamdan dikembangkan mendalam
memiliki core competencememiliki core competence
Bisnis strategis & menyangkut kebutuhanBisnis strategis & menyangkut kebutuhan
orang banyak serta menjangkau kedepanorang banyak serta menjangkau kedepan
Karena dimiliki pemerintah, shg BUMNKarena dimiliki pemerintah, shg BUMN
mempunyai akses sumber dana yg relatifmempunyai akses sumber dana yg relatif
besar, mudah dan murahbesar, mudah dan murah
Jika dalam kompetisi, pemerintahJika dalam kompetisi, pemerintah
mempunyai hak untuk melakukan proteksimempunyai hak untuk melakukan proteksi
BUMN berpeluang memp memiliki asetBUMN berpeluang memp memiliki aset
dan omzet bisnis yg jauh lebih besardan omzet bisnis yg jauh lebih besar
Persiapan privatisasi yg bernilai tambah,Persiapan privatisasi yg bernilai tambah,
bagi BUMN yg dpt diprivatisasibagi BUMN yg dpt diprivatisasi
Harapannya sebelum diprivatisasi, BUMNHarapannya sebelum diprivatisasi, BUMN
sdh sehat dan dpt diprovatisasi dgn hargasdh sehat dan dpt diprovatisasi dgn harga
penawaran yg lebih optimalpenawaran yg lebih optimal
Tidak selalu BUMN harus diprivatisasiTidak selalu BUMN harus diprivatisasi
Tergantung keperluan dan sifat BUMNTergantung keperluan dan sifat BUMN
dgn mitra strategis/pasar modaldgn mitra strategis/pasar modal
Bersifat strategis dimiliki pemerintah,Bersifat strategis dimiliki pemerintah,
kategori lain dimiliki swastakategori lain dimiliki swasta
Yg dimungkinkan kelp BUMN & BrothersYg dimungkinkan kelp BUMN & Brothers
““Jika sdh profit mengapa hrsJika sdh profit mengapa hrs
diprivatisasi?”diprivatisasi?”
-- Memberikan kapitalisasi modal yg jauhMemberikan kapitalisasi modal yg jauh
berlipat ganda dibanding kondisi tdkberlipat ganda dibanding kondisi tdk
profitprofit profitprofit
- Citra perusahaan yg profit melipatkan- Citra perusahaan yg profit melipatkan
kapitalisasi sampai 7-8 kalikapitalisasi sampai 7-8 kali
Profit
Memiliki kinerja yg baik
-Kontribusi besar
-Produktivitas tinggi
-Punya daya saing
Gambaran buruk BUMN
tdk akan ditemui
th 2020 mendatang
Privatisasi memberi hasil maksimal :Privatisasi memberi hasil maksimal :
Mitra Strategis Pasar Modal
Go Public
Mitra Strategis
keuntungan :
-Injeksi modal,
-Pasar kompetensi
manajemen,
-Teknologil
Pasar Modal
keuntungan :
-Injeksi kapital
- Citra transparansi
A
Tahap 1
Restrukturisasi
B
Tahap 2
Peningkatan
Laba
C
Tahap 3
Privatisasi
AA :BUMN yg undermanaged (masalah:BUMN yg undermanaged (masalah
internal/eksternal).internal/eksternal).
 Masalah internal : kurangnya kompetensiMasalah internal : kurangnya kompetensi
manajerial dr BUMNmanajerial dr BUMN
Hampir seluruh BUMN memerlukan prosesHampir seluruh BUMN memerlukan proses
restrukturisasi manajerialrestrukturisasi manajerial
 Masalah eksternal : BUMN terkait kontrak2Masalah eksternal : BUMN terkait kontrak2
dgn pihak ketiga yg dapat mempailitkannyadgn pihak ketiga yg dapat mempailitkannya
BB : Langkah lanjut dari restrukturisasi: Langkah lanjut dari restrukturisasi
1. Peningkatan laba karena setiap BUMN1. Peningkatan laba karena setiap BUMN
yang bersifat Persero bermotif profityang bersifat Persero bermotif profit
2. Persiapan privatisasi yg bernilai tambah2. Persiapan privatisasi yg bernilai tambah
bagi BUMN yg dapat diprivatisasibagi BUMN yg dapat diprivatisasi
Dengan demikian sebelum diprivatisasiDengan demikian sebelum diprivatisasi
BUMN sudah sehat dan dapat diprivatisasiBUMN sudah sehat dan dapat diprivatisasi
dengan harga penawaran yang lebih optimaldengan harga penawaran yang lebih optimal
CC : Tergantung keperluan dan sifat BUMN: Tergantung keperluan dan sifat BUMN
1.1. BUMN yg bersifat sangat strategis akan tetapBUMN yg bersifat sangat strategis akan tetap
dimiliki sepenuhnya olehdimiliki sepenuhnya oleh pemerintahpemerintah,,
sementara yg diluar kategori tsb dapatsementara yg diluar kategori tsb dapat
diprivatisasidiprivatisasi
2.2. MelaluiMelalui mitra strategismitra strategis (dgn keuntungan(dgn keuntungan
injeksi modal, pasar kompetensi manajemen,injeksi modal, pasar kompetensi manajemen,
teknologi) atauteknologi) atau
melaluimelalui pasar modalpasar modal (dengan keuntungan(dengan keuntungan
injeksi kapital dan citra transparansi)injeksi kapital dan citra transparansi)
1.1. Teori monopoliTeori monopoli
BUMN sering menerima hak istimewa shg seringBUMN sering menerima hak istimewa shg sering
tdk efisientdk efisien
2.2. Teori property rightsTeori property rights
Esensi perush swsta milik individu shg berupayaEsensi perush swsta milik individu shg berupaya
efisienefisien
BUMN milik negara, shg seperti tanpa pemilikBUMN milik negara, shg seperti tanpa pemilik
berakibat tdk efisiensiberakibat tdk efisiensi
3. Teori principal-agent3. Teori principal-agent
artinya hub antara principal (pemilik perush)artinya hub antara principal (pemilik perush)
dan agent (perusahaan/BUMN)dan agent (perusahaan/BUMN)
Swasta manajemen perush sbg agent tundukSwasta manajemen perush sbg agent tunduk
dan loyal pd pemilik/pemegang saham.dan loyal pd pemilik/pemegang saham.
BUMN bernuansa politisasi menyebabkanBUMN bernuansa politisasi menyebabkan
BUMN tereksploitasi o/ para politisiBUMN tereksploitasi o/ para politisi
1.1. Menjadikan BUMN sbg perusahaan ygMenjadikan BUMN sbg perusahaan yg
dikelola sebagaimana perusahaan pddikelola sebagaimana perusahaan pd
umumnya :umumnya :
a. Mendefinisikan BUMN sbg businessa. Mendefinisikan BUMN sbg business
entityentity bukan political entitybukan political entity
b. memungkinkan BUMN bergerak secarab. memungkinkan BUMN bergerak secara
leluasaleluasa
c. Mengubah pola pikir karyawan BUMNc. Mengubah pola pikir karyawan BUMN
d.d. Melarang BUMN mengerjakan hal-hal ygMelarang BUMN mengerjakan hal-hal yg
diliar misi usahanyadiliar misi usahanya
e.e. Melarang pihak di luar BUMN untukMelarang pihak di luar BUMN untuk
mencapuri urusan usaha BUMNmencapuri urusan usaha BUMN
f.f. Menerapkan prinsip-prinsip good corporateMenerapkan prinsip-prinsip good corporate
governancegovernance
2. Mengundang profesional bisnis dari luar2. Mengundang profesional bisnis dari luar
BUMN (dlm atau luar negeri) untuk menjadiBUMN (dlm atau luar negeri) untuk menjadi
profesional pengelola BUMNprofesional pengelola BUMN
3. Melakukan kerja sama operasi dengan swasta3. Melakukan kerja sama operasi dengan swasta
4. Menjual saham kepada pihak lain4. Menjual saham kepada pihak lain
Apabila :Apabila :
1. Privatisasi pd BUMN yg mempunyai sifat1. Privatisasi pd BUMN yg mempunyai sifat
“sangat strategis” seperti berkenaan“sangat strategis” seperti berkenaan
pertahanan dan keamananpertahanan dan keamanan
2. Privatisasi pd BUMN yg lebih 40 %2. Privatisasi pd BUMN yg lebih 40 %
usahanya menjalankan peran public serviceusahanya menjalankan peran public service
obligationobligation
3. Berupa pemindahan monopoli dr negara ke3. Berupa pemindahan monopoli dr negara ke
swastaswasta
4. Bentuknya asing-isasi/ menutup peluang dr4. Bentuknya asing-isasi/ menutup peluang dr
publik domestik u/ ikut dlm prosespublik domestik u/ ikut dlm proses
privatisasiprivatisasi
5. Asal jual5. Asal jual
1.1. Transformasi lebih sempurna kearahTransformasi lebih sempurna kearah
ekonomi kapitalis semakinekonomi kapitalis semakin
pudarnyapudarnya keyakinan pemikiran ekonomikeyakinan pemikiran ekonomi
sosialis bahwasosialis bahwa pengeloaan ekonomi o/pengeloaan ekonomi o/
negara menciptakan kesejahteraannegara menciptakan kesejahteraan
2.2. Pudarnya keyakinan teori negaraPudarnya keyakinan teori negara
kesejahteraankesejahteraan
3. Pemerintah harus fokus pd pekerjaan3. Pemerintah harus fokus pd pekerjaan
pemerintah saja, tidak usah mengurus hal-pemerintah saja, tidak usah mengurus hal-
hal yg bukan core competencenya.hal yg bukan core competencenya.
““pemerintah hanya mengendalikan, tidakpemerintah hanya mengendalikan, tidak
usah ikut mendayung”usah ikut mendayung”
 Penelitian Bank Dunia menemukan 4 halPenelitian Bank Dunia menemukan 4 hal
gambaran buruk perusahaan negara :gambaran buruk perusahaan negara :
1. BUMN khusunya negara berkembang1. BUMN khusunya negara berkembang
menyerap amat byk sumber dayamenyerap amat byk sumber daya
finansial yg seharusnya dialokasikan kefinansial yg seharusnya dialokasikan ke
layanan sosiallayanan sosial
2.2. BUMN kebanyakan memperoleh kreditBUMN kebanyakan memperoleh kredit
scr tdk proporsional dibanding swastascr tdk proporsional dibanding swasta
krn kedekatan politikkrn kedekatan politik
3.3. Pabrik milik BUMN lebih polutifPabrik milik BUMN lebih polutif
dibanding pabrik milik swastadibanding pabrik milik swasta
4.4. Pembenahan BUMN termasukPembenahan BUMN termasuk
privatisasi memberikan kontribusi fiskalprivatisasi memberikan kontribusi fiskal
yg positif bagi negarayg positif bagi negara
BUMN sesungguhnya adalah beban dariBUMN sesungguhnya adalah beban dari
pemerintah dan masyarakat daripadapemerintah dan masyarakat daripada
sebuah kebaikansebuah kebaikan
Privatization is a must
Privatisasi BUMN Tidak Dapat Diterima
Begitu Saja di Indonesia
1. Indonesia sbg negara berkembang yg
masyarakatnya mempunyai keterbatasan u/
dpt ikut memiliki BUMN
Privatisasi akhirnya bermakna asing-isasi
(pembelinya org asing, WNA, perusahaan
asing, negara asing)
2. Sebagian besar BUMN mempunyai kualitas
siap jual ternyata BUMN yg mempunyai
makna sangat strategis bagi ketahanan
nasional Indonesia
3. Pada saat krisis BUMN menjadi “satu-
satunya pemain/pelaku”, krn koperasi dan
usaha menengah blm dpt diharapkan
perannya.
4. Banyak pakar dan praktisi privatisasi yg
kurang paham bahwa ada 2 jenis BUMN di
Indonesia :
a. BUMN yg sudah berada di dalam
mekanisme pasar
b. BUMN yg tidak di dlm mekanisme pasar
(memp public servise obligation)
Cukup banyak kebijakan BUMNCukup banyak kebijakan BUMN
berdasarkan pertimbangan politisberdasarkan pertimbangan politis
Contoh :Contoh :
- Th 1992 Dirut Garuda (Moh Soeparno)- Th 1992 Dirut Garuda (Moh Soeparno)
berhasil merubah Garuda Ind dr perushberhasil merubah Garuda Ind dr perush
tdk sehat menjadi sangat sehat, krntdk sehat menjadi sangat sehat, krn
mengusulkan go public dicopotmengusulkan go public dicopot
jabatannyajabatannya
Sekarang Garuda kembali tdk sehatSekarang Garuda kembali tdk sehat
Dicopotnya Dirut Merpati, krn menolakDicopotnya Dirut Merpati, krn menolak
menyewa CN-235 dr PT Arthasakamenyewa CN-235 dr PT Arthasaka
Nusaphala (mahal), shg tdk layak scrNusaphala (mahal), shg tdk layak scr
ekonomis u/ dioperasikanekonomis u/ dioperasikan
Perusahaan lain menawarkan BoeingPerusahaan lain menawarkan Boeing
737-200 dgn harga lebih murah737-200 dgn harga lebih murah
 Kesamaan fundamental antara BUMDKesamaan fundamental antara BUMD
dan BUMNdan BUMN ::
1.1. keduanya menjadi salah satu sumber pembiayaankeduanya menjadi salah satu sumber pembiayaan
pembangunanpembangunan
bedamya : BUMN menjadi sumber di tingkat nasionalbedamya : BUMN menjadi sumber di tingkat nasional
(APBN), sedang BUMD menjadi sumber pendanaan(APBN), sedang BUMD menjadi sumber pendanaan
tingkat lokal (APBD Tingkat I dan II)tingkat lokal (APBD Tingkat I dan II)
2.2. Keduanya sama-sama menjalankan bisnis ygKeduanya sama-sama menjalankan bisnis yg
monopoli karena menyangkut hajatmonopoli karena menyangkut hajat hiduphidup
orang banyakorang banyak
3.3. Keduanya mempunyai hubungan eratKeduanya mempunyai hubungan erat dengandengan
birokrasi pemerintahbirokrasi pemerintah
adanya kesamaan mk mempunyai penyakit yg relatifadanya kesamaan mk mempunyai penyakit yg relatif
sama :sama :1. Over bureucratized
2. Sama-sama tdk terbiasa
berorientasi pasar shg tdkt
terbiasa berkompetisi
 BUMN memiliki economic size/economicBUMN memiliki economic size/economic
schale yg lebih besar daripada BUMDschale yg lebih besar daripada BUMD
 BUMN mengelola sektor-sektor yg tidakBUMN mengelola sektor-sektor yg tidak
hanya menguasai hajat hidup orang banyak, ttphanya menguasai hajat hidup orang banyak, ttp
jg sektor2 yg strategisjg sektor2 yg strategis
 BUMN relatif sudah mengalami reinventingBUMN relatif sudah mengalami reinventing
drpd BUMDdrpd BUMD
1. Manajemen BUMD
2. Budaya Korporat
3. Lingkungan Strategis
 Tingkat provitabilitas rata-rata yg rendahTingkat provitabilitas rata-rata yg rendah
 Cara usahanya terkotak-kotak dan diwarnaiCara usahanya terkotak-kotak dan diwarnai
budaya usaha birokratisbudaya usaha birokratis
 Tidak berorientasi pada pasar,kualitas, danTidak berorientasi pada pasar,kualitas, dan
kinerja usahakinerja usaha
 Produktivitas dan utilitas aset masih rendahProduktivitas dan utilitas aset masih rendah
 Pemasaran dan distribusi tidak terkoordinirPemasaran dan distribusi tidak terkoordinir
dengan baikdengan baik
 Menjadikan BUMD sbg perusahaan ygMenjadikan BUMD sbg perusahaan yg
memiliki daya saing dan daya cipta tinggi, shgmemiliki daya saing dan daya cipta tinggi, shg
diharapkan mampu unggul secara globaldiharapkan mampu unggul secara global
 Meningkatkan perekonomian daerah melaluiMeningkatkan perekonomian daerah melalui
perbaikan struktur penerimaan daerahperbaikan struktur penerimaan daerah
 Mengejar ketinggalan daya saing perusahaanMengejar ketinggalan daya saing perusahaan
 Meningkatkan kesejahteraan masyarakatMeningkatkan kesejahteraan masyarakat
MANFAAT REINVENTING BUMDMANFAAT REINVENTING BUMD
 Mendorong proses pencipta nilai, market valueMendorong proses pencipta nilai, market value
creation, dan value enhancementcreation, dan value enhancement
 Mensubstitusi defisiensi manajemen di anak-anakMensubstitusi defisiensi manajemen di anak-anak
perusahaanperusahaan
 Menggordinasikan langkah agar dapat akses ke pasarMenggordinasikan langkah agar dapat akses ke pasar
internasionalinternasional
 Mencari sumber pendanaan yg lebih murahMencari sumber pendanaan yg lebih murah
 Mengalokasikan kapital dan melakukan investasi ygMengalokasikan kapital dan melakukan investasi yg
strategisstrategis
 Mengembangkan kemampuan manajemen puncakMengembangkan kemampuan manajemen puncak
ARAH KEBIJAKANARAH KEBIJAKAN
REINVENTING BUMDREINVENTING BUMD
1. RESTRUKTURISASI
2. PROFITISASI
3. PRIVATISASI
ENAM LANGKAH DALAMENAM LANGKAH DALAM
REINVENTING BUMDREINVENTING BUMD
1.1. Menetapkan misi baru BUMD redefinisiMenetapkan misi baru BUMD redefinisi
BUMDBUMD
2.2. Menetapkan visi baru BUMD jenisMenetapkan visi baru BUMD jenis
BUMDBUMD
3.3. Menerbitkan peraturan perundangan ttgMenerbitkan peraturan perundangan ttg
BUMD, baik tingkat nasional/pusat maupunBUMD, baik tingkat nasional/pusat maupun
tingkat daerahtingkat daerah tingkat nasional dlmtingkat nasional dlm
bentuk UU, tingkat daerah dlm bentuk Perdabentuk UU, tingkat daerah dlm bentuk Perda
44. Menetapkan manajer-manajer profesional. Menetapkan manajer-manajer profesional
sebagai pengelola BUMDsebagai pengelola BUMD
5. Melaksanakan manajemen p[rofesional di5. Melaksanakan manajemen p[rofesional di
dalam BUMDdalam BUMD
6.6. Untuk BUMD-BUMD yg berada di kuadranUntuk BUMD-BUMD yg berada di kuadran
profit maker, jangan ragu melakukanprofit maker, jangan ragu melakukan
privatisasi (baik go public maupun strategyprivatisasi (baik go public maupun strategy
patner)patner)

More Related Content

What's hot

PENGANTAR HUKUM BISNIS
PENGANTAR HUKUM BISNISPENGANTAR HUKUM BISNIS
PENGANTAR HUKUM BISNISDissa MeLina
 
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas XKonsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas Xsupono3
 
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...candra romanda
 
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negaraabdul kodir
 
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)maghfiraputeri
 
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
3.    sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi3.    sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasiBang Udin
 
Perbandingan Bumn, Bums, Dan Koperasi
Perbandingan Bumn, Bums, Dan KoperasiPerbandingan Bumn, Bums, Dan Koperasi
Perbandingan Bumn, Bums, Dan KoperasiYendi Desyandi
 
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40IlhamsyahIbnuHidayat
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usahaabdul kodir
 
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, KoperasiDefinis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, KoperasiRivai Anas Amirul Huda
 
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomiUNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomiJohan Setiawan
 
RESTRUKTURISASI BUMN MENJADI HOLDING COMPANY
RESTRUKTURISASI BUMN MENJADI HOLDING COMPANYRESTRUKTURISASI BUMN MENJADI HOLDING COMPANY
RESTRUKTURISASI BUMN MENJADI HOLDING COMPANYlmfeui
 
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buanaHbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buanafahrunrz
 

What's hot (20)

Bumn
BumnBumn
Bumn
 
PENGANTAR HUKUM BISNIS
PENGANTAR HUKUM BISNISPENGANTAR HUKUM BISNIS
PENGANTAR HUKUM BISNIS
 
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas XKonsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
 
BUMN
BUMNBUMN
BUMN
 
BUMN, BUMS & Koperasi
BUMN, BUMS & KoperasiBUMN, BUMS & Koperasi
BUMN, BUMS & Koperasi
 
Perbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptx
Perbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptxPerbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptx
Perbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptx
 
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
 
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara
 
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
 
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
3.    sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi3.    sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
 
Perbandingan Bumn, Bums, Dan Koperasi
Perbandingan Bumn, Bums, Dan KoperasiPerbandingan Bumn, Bums, Dan Koperasi
Perbandingan Bumn, Bums, Dan Koperasi
 
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
 
Kajian bumd
Kajian bumdKajian bumd
Kajian bumd
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usaha
 
Materi app i
Materi app iMateri app i
Materi app i
 
Pengertian bumn
Pengertian bumnPengertian bumn
Pengertian bumn
 
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, KoperasiDefinis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
 
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomiUNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
 
RESTRUKTURISASI BUMN MENJADI HOLDING COMPANY
RESTRUKTURISASI BUMN MENJADI HOLDING COMPANYRESTRUKTURISASI BUMN MENJADI HOLDING COMPANY
RESTRUKTURISASI BUMN MENJADI HOLDING COMPANY
 
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buanaHbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana
 

Viewers also liked

Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Ary Efendi
 
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikPenetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikAry Efendi
 
Keuangan publik
Keuangan publikKeuangan publik
Keuangan publikAry Efendi
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalAry Efendi
 
Konsumsi dan Investasi
Konsumsi dan InvestasiKonsumsi dan Investasi
Konsumsi dan InvestasiAry Efendi
 
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAkuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAry Efendi
 
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARATINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARAAry Efendi
 
hutang luar negeri
hutang luar negerihutang luar negeri
hutang luar negeriAry Efendi
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranAry Efendi
 
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negarapengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negaraAry Efendi
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negaraAry Efendi
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerahAry Efendi
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikAry Efendi
 
hutang dan aset negara
hutang dan aset negarahutang dan aset negara
hutang dan aset negaraAry Efendi
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraAry Efendi
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAAry Efendi
 

Viewers also liked (20)

Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1
 
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikPenetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
 
Keuangan publik
Keuangan publikKeuangan publik
Keuangan publik
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
 
Konsumsi dan Investasi
Konsumsi dan InvestasiKonsumsi dan Investasi
Konsumsi dan Investasi
 
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAkuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
 
Fiskal
FiskalFiskal
Fiskal
 
Inflasi
InflasiInflasi
Inflasi
 
APBD
APBDAPBD
APBD
 
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARATINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
 
hutang luar negeri
hutang luar negerihutang luar negeri
hutang luar negeri
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negarapengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerah
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
hutang dan aset negara
hutang dan aset negarahutang dan aset negara
hutang dan aset negara
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYA
 

Similar to Manajemen BUMN

Contoh bumn bank indonesia
Contoh bumn bank indonesiaContoh bumn bank indonesia
Contoh bumn bank indonesiaHery Heriot
 
Pelaku sistem ekonomi pancasila
Pelaku sistem ekonomi pancasilaPelaku sistem ekonomi pancasila
Pelaku sistem ekonomi pancasilaUmi Pujiati
 
9 pp no 93 th 1999 jasa tirta i
9   pp no 93 th 1999 jasa tirta i9   pp no 93 th 1999 jasa tirta i
9 pp no 93 th 1999 jasa tirta iinfosanitasi
 
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptLANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptIilMuntaha
 
BE&GG,Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpora...
BE&GG,Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpora...BE&GG,Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpora...
BE&GG,Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpora...maya indrawati
 
Tugas eko12, Syakila Azzahra, Ranti Pusriana, Badan Usaha Perekonomian Indone...
Tugas eko12, Syakila Azzahra, Ranti Pusriana, Badan Usaha Perekonomian Indone...Tugas eko12, Syakila Azzahra, Ranti Pusriana, Badan Usaha Perekonomian Indone...
Tugas eko12, Syakila Azzahra, Ranti Pusriana, Badan Usaha Perekonomian Indone...syakilazhr
 
Lap kkl fak hukum unnes
Lap kkl fak hukum unnesLap kkl fak hukum unnes
Lap kkl fak hukum unnesDELA ASFARINA
 
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...Jihan Nabilah
 
205601303 pt-antam-tbk
205601303 pt-antam-tbk205601303 pt-antam-tbk
205601303 pt-antam-tbkclarahong18
 
SOSIALISASI-PENERAPAN-GOOD-CORPORATE-GOVERNANCE-GCG.pptx
SOSIALISASI-PENERAPAN-GOOD-CORPORATE-GOVERNANCE-GCG.pptxSOSIALISASI-PENERAPAN-GOOD-CORPORATE-GOVERNANCE-GCG.pptx
SOSIALISASI-PENERAPAN-GOOD-CORPORATE-GOVERNANCE-GCG.pptxBuntarAditama
 
PP NO 45 TH 2005.pdf
PP NO 45 TH 2005.pdfPP NO 45 TH 2005.pdf
PP NO 45 TH 2005.pdfnaililfiza2
 
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universitas ...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universitas ...Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universitas ...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universitas ...Dyana Anggraini
 
HBL, 3, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Bentuk Badan Hukum, dan Perseroan T...
HBL, 3, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Bentuk Badan Hukum, dan Perseroan T...HBL, 3, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Bentuk Badan Hukum, dan Perseroan T...
HBL, 3, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Bentuk Badan Hukum, dan Perseroan T...intandwik_
 
Hbl 3, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universita...
Hbl 3, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universita...Hbl 3, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universita...
Hbl 3, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universita...Dyana Anggraini
 
PELAKU EKONOMI 8D YAYI (1).pptx
PELAKU EKONOMI 8D YAYI (1).pptxPELAKU EKONOMI 8D YAYI (1).pptx
PELAKU EKONOMI 8D YAYI (1).pptxwidisalendra1
 
Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)
Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)
Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)Bartolomeus Wicaksana
 

Similar to Manajemen BUMN (20)

Contoh bumn bank indonesia
Contoh bumn bank indonesiaContoh bumn bank indonesia
Contoh bumn bank indonesia
 
Pelaku sistem ekonomi pancasila
Pelaku sistem ekonomi pancasilaPelaku sistem ekonomi pancasila
Pelaku sistem ekonomi pancasila
 
9 pp no 93 th 1999 jasa tirta i
9   pp no 93 th 1999 jasa tirta i9   pp no 93 th 1999 jasa tirta i
9 pp no 93 th 1999 jasa tirta i
 
Chapter ii
Chapter iiChapter ii
Chapter ii
 
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptLANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
 
BE&GG,Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpora...
BE&GG,Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpora...BE&GG,Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpora...
BE&GG,Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpora...
 
Tugas eko12, Syakila Azzahra, Ranti Pusriana, Badan Usaha Perekonomian Indone...
Tugas eko12, Syakila Azzahra, Ranti Pusriana, Badan Usaha Perekonomian Indone...Tugas eko12, Syakila Azzahra, Ranti Pusriana, Badan Usaha Perekonomian Indone...
Tugas eko12, Syakila Azzahra, Ranti Pusriana, Badan Usaha Perekonomian Indone...
 
Lap kkl fak hukum unnes
Lap kkl fak hukum unnesLap kkl fak hukum unnes
Lap kkl fak hukum unnes
 
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
 
Pengantar bisnis season 2-b
Pengantar bisnis season 2-bPengantar bisnis season 2-b
Pengantar bisnis season 2-b
 
Annual report 2014 final
Annual report 2014 finalAnnual report 2014 final
Annual report 2014 final
 
205601303 pt-antam-tbk
205601303 pt-antam-tbk205601303 pt-antam-tbk
205601303 pt-antam-tbk
 
SOSIALISASI-PENERAPAN-GOOD-CORPORATE-GOVERNANCE-GCG.pptx
SOSIALISASI-PENERAPAN-GOOD-CORPORATE-GOVERNANCE-GCG.pptxSOSIALISASI-PENERAPAN-GOOD-CORPORATE-GOVERNANCE-GCG.pptx
SOSIALISASI-PENERAPAN-GOOD-CORPORATE-GOVERNANCE-GCG.pptx
 
PP NO 45 TH 2005.pdf
PP NO 45 TH 2005.pdfPP NO 45 TH 2005.pdf
PP NO 45 TH 2005.pdf
 
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universitas ...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universitas ...Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universitas ...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universitas ...
 
HBL, 3, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Bentuk Badan Hukum, dan Perseroan T...
HBL, 3, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Bentuk Badan Hukum, dan Perseroan T...HBL, 3, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Bentuk Badan Hukum, dan Perseroan T...
HBL, 3, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Bentuk Badan Hukum, dan Perseroan T...
 
Hukum dagang pres
Hukum dagang presHukum dagang pres
Hukum dagang pres
 
Hbl 3, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universita...
Hbl 3, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universita...Hbl 3, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universita...
Hbl 3, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universita...
 
PELAKU EKONOMI 8D YAYI (1).pptx
PELAKU EKONOMI 8D YAYI (1).pptxPELAKU EKONOMI 8D YAYI (1).pptx
PELAKU EKONOMI 8D YAYI (1).pptx
 
Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)
Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)
Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)
 

Recently uploaded

Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 

Recently uploaded (19)

Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 

Manajemen BUMN

  • 2. Referensi  Akadun.2007. Administrasi Perusahaan Negara.Bandung. Alfabeta  A. Habibullah.2009. Kebijakan Privatisasi BUMN (Relasi State, Market dan Civil Society). Malang. Averroes Press
  • 3.  Djokosantoso Moeljono.2004. Reinvensi BUMN (Empat Strategi Membengun BUMN Kelas Dunia). Jakarta.PT Elex Media Komputindo  Sutiyoso.2002. Reinventing BUMD (Kunci Sukses Mengembangkan BUMD Produktif dan Profesional. Jakarta.PT Elex Media Komputindo  Pariata Westra. 2009. Administrasi Perusahaan Negara.Yogyakarta.Ghalia Indonesia
  • 4. MANAJEMEN BUMN/BUMD Sebagai ilmu pengetahuan : A. Ontologi 1. Pengertian BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara RI.
  • 5. Pasal 1 UU No.19/Prp/1960  Perusahaan negara atau BUMN adl semua perusahaan dlm bentuk apapun yg modalnya u/ seluruhnya mrpk kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dgn atau berdasarkan undang-undang
  • 6. UU No. 9 Th 1969  BUMN adalah seluruh bentuk usaha negara yg modal seluruhnya atau sebagian dmiliki oleh negara/ pemerintah dan dipisahkan dari kekayaan negara.
  • 7. UU No. 19 Th 2003 (Pasal 1)  BUMN adalah badan usaha yg seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yg dipisahkan
  • 8.  UU No. 5 th 1962 BUMD dikenal dgn nama Perusahaan Daerah.  Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan yg bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan
  • 9.  Modal perusahaan daerah terdiri dr seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yg dipisahkan.  Modal perush daerah seluruhnya terdr atas kekayaan suatu daerah dipisahkan tdk terdiri atas saham
  • 10.  Sebaliknya modal perusahaan daerah yg sebagian terdiri dr kekayaan daerah yg dipisahkan, modal itu terdiri atas saham  Saham BUMD terdr atas saham prioritas (hanya dimiliki daerah) dan saham biasa (dimiliki daerah,WNI,dan/ bdn hkm yg didirikan berdsr peraturan perUU Ind pesertanya WNI
  • 11.  BUMN adalah : * badan usaha yg sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat
  • 12. 2. Landasan Hukum BUMN  Landasan yuridisnya UUD 1945 Pasal 33 yg memberikan hak kpd negara u/ menguasai cabang2 produksi yg penting dan menguasai hajat hidup orang banyak  Lebih spesifik : UU No. 19/Prp/1960 UU No. 9 th 1969 UU No. 19 th 2003
  • 13. Tujuan Pendirian BUMN/D (LAN, 2003)
  • 14.  Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yg dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN
  • 15. 1. Pendekatan/Kerangka Berpikir : a. Pend multidisipliner b. Pend multidimensi 2. Metode a. induksi : mendasarkan hsl penelitian di dlm masy baru diambil kesimpulan b. deduksi : mendsrkan pd rumusan/teori/dalil lalu dibuktikan kebenarannya
  • 16. Tujuan :  Mengetahui sejauhmana langkah- langkah yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN dan BUMD yang ada di Indonesia.
  • 17.  Menurut UU No.9 th 1969, PP No.3 th 1983 dan PP No. 6 th 2000, ada 3 jenis BUMN yi : 1. Perusahaan Jawatan (Perjan) 2. Perusahaan Umum (Perum) 3. Perusahaan perseroam (Persero)
  • 18.  Perjan mrpk kepanjangan dr suatu departemen pemerintah, shg mrpk organ dr depertemen pemerintah.  BUMN jenis ini seluruh modalnya terdiri dari kekayaan negara yg tidak dipisahkan
  • 19.  Karena mrpk bagian dr departeman, mk prakteknya memperoleh fasilitas departeman  Sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yg berasal dari negara  Besarnya modal Perjan ditetapkan melalui APBN
  • 20. CIri-Ciri Perusahaan Jawatan  Memberikan pelayanan kpd masy  Mrpk bagian dr suatu departemen pemerintah  Dipimpin o/ seorg kepala yg bertanggung jawab langsung kpd Mentri atau Dirjen departemen ybs  Status karyawan adalah pegawai negeri
  • 21. Adalah : BUMN yg seluruh modalnya terdiri dari keyaan negara yg dipisahkan bdn hukum publik
  • 22.  Sejenis perusahaan badan pemerintah yang mengelola sarana umum  Contohnya Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI
  • 23.  UU No. 19 th 2003 ditegaskan tugas dan tujuan u/ kemanfaatan umum berupa penyediaan barang yg bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengeloaan perusahaan
  • 24. Adalah :  BUMN yg berbentuk perseroan terbatas (PT) yg modal/sahamnya paling sedikit 51 %dimiliki oleh pemerintah tujuannya mengejar keuntungan
  • 25. Maksud & Tujuan mendirikan Persero :  Untuk menyediakan barang dan atau jasa yg bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan
  • 26. Ciri-Ciri Persero  Pendirian persero diusulkan menteri kpd presiden  Pelaks pendirian dilakukan o/ menteri dgn memperhatikan perUUan  Statusnya berupa PT yg diatur berdsrkan UU  Modalnya berbentuk saham
  • 27.  Sebagian/seluruh modalnya milik negara dr kekayaan negara yg dipisahkan  Organ persero adl RUPS, direksi dan komisaris  Mentri yg ditunjuk memiliki kuasa sbg pemegang saham milik pemerintah
  • 28.  Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah,mk mentri berlaku sbg RUPS, jika hanya sebagian, maka sbg pemegang saham perseroan terbatas  RUPS bertindak sbg kekuasaan tertinggi perusahaan  Dipimpin oleh direksi
  • 29.  Laporan tahunan diserahkan ke RUPS u/ disahkan  Tidak mendapat fasilitas negara  Tujuan utama memperoleh keuntungan  Hubungan2 usaha diatur dlm hukum perdata  Pegawainya berstatus pegawai negeri
  • 30. A. Jasa keuangan, konstruksi danA. Jasa keuangan, konstruksi dan jasa lainnyajasa lainnya 1. PERBANKAN1. PERBANKAN -- PT Bank Mandiri TbkPT Bank Mandiri Tbk - PT Bank Negara Ind. Tbk- PT Bank Negara Ind. Tbk - PT BRI Tbk- PT BRI Tbk - BTN- BTN
  • 31. 2. ASURANSI2. ASURANSI -- PT ASABRIPT ASABRI -- PT Asuransi Jasa RaharjaPT Asuransi Jasa Raharja - PT Jamsostek- PT Jamsostek -- PT TaspenPT Taspen
  • 32. 3. JASA PEMBIAYAAN3. JASA PEMBIAYAAN - Perum Pegadaian- Perum Pegadaian -- Perum SaranaPerum Sarana Pengembangan UsahaPengembangan Usaha -- PT DanareksaPT Danareksa -- PT Kliring BerjangkaPT Kliring Berjangka IndonesiaIndonesia -- PT Sarana MultiPT Sarana Multi InfrastrukturInfrastruktur
  • 33. 4. JASA KONSTRUKSI4. JASA KONSTRUKSI -- Perum PengembanganPerum Pengembangan Perumahan NasionalPerumahan Nasional -- PT Adhi Karya TbkPT Adhi Karya Tbk -- PT Brantas AbiprayaPT Brantas Abipraya -- PT Hutama KaryaPT Hutama Karya
  • 34. 5. KONSULTAN KONSTRUKSI5. KONSULTAN KONSTRUKSI - PT Bina Karya- PT Bina Karya - PT Indah Karya- PT Indah Karya - PT Indra Karya- PT Indra Karya - PT Virama Karya- PT Virama Karya - PT Yodya Karya- PT Yodya Karya
  • 35. 6. PENUNJANG KONSTRUKSI6. PENUNJANG KONSTRUKSI - PT Amarta Karya- PT Amarta Karya - PT Jasa Marga- PT Jasa Marga 7. JASA PENILAI7. JASA PENILAI - PT Biro Klasifikasi Indonesia- PT Biro Klasifikasi Indonesia - PT Sucofindo- PT Sucofindo - PT Survai Udara Penas- PT Survai Udara Penas - PT Surveyor Indonesia- PT Surveyor Indonesia
  • 36. 8. JASA LAINNYA8. JASA LAINNYA -- Perum Jasa Tirta IPerum Jasa Tirta I -- Perum Jasa Tirta IIPerum Jasa Tirta II -- PT Perusahaan PengelolaPT Perusahaan Pengelola AsetAset
  • 37. 9. PERJAN RUMAH SAKIT9. PERJAN RUMAH SAKIT -- Perjan RS AB Harapan KitaPerjan RS AB Harapan Kita -- Perjan RS CiptoPerjan RS Cipto MangunkusumoMangunkusumo -- Perjan RS Dr. WahidinPerjan RS Dr. Wahidin -- Perjan RS FatmawatiPerjan RS Fatmawati 10. FILM10. FILM - Perum Produksi Film Negara- Perum Produksi Film Negara
  • 38. B. Logistik dan PariwisataB. Logistik dan Pariwisata 1.1. PELABUHANPELABUHAN - PT Pelabuhan Indonesia I- PT Pelabuhan Indonesia I - PT Pelabuhan Indonesia II- PT Pelabuhan Indonesia II - PT Pelabuhan Indonesia III- PT Pelabuhan Indonesia III - PT Pelabuhan Indonesia IV- PT Pelabuhan Indonesia IV
  • 39. 2. PELAYARAN2. PELAYARAN -- PT Angkutan Sungai Danau danPT Angkutan Sungai Danau dan PenyeberanganPenyeberangan -- PT Bahtera AdhigunaPT Bahtera Adhiguna -- PT Djakarta LloydPT Djakarta Lloyd -- PT Pelayaran Nasional IndonesiaPT Pelayaran Nasional Indonesia
  • 40. 3. KEBANDARUDARAAN3. KEBANDARUDARAAN - PT Angkasa Pura I- PT Angkasa Pura I - PT Angkasa Pura II- PT Angkasa Pura II 4. ANGKUTAN DARAT4. ANGKUTAN DARAT - Perum DAMRI- Perum DAMRI - Perum PPD- Perum PPD - PT Kereta Api Indonesia- PT Kereta Api Indonesia
  • 41. 5. LOGISTIK5. LOGISTIK -- Perum BulogPerum Bulog -- PT Bhanda Ghara RekaPT Bhanda Ghara Reka -- PT Pos IndonesiaPT Pos Indonesia -- PT Varuna Tirta PrakasyaPT Varuna Tirta Prakasya 6. PERDAGANGAN6. PERDAGANGAN -- PT PerusahaanPT Perusahaan PerdaganganPerdagangan IndonesiaIndonesia -- PT PP BerdikariPT PP Berdikari -- PT SarinahPT Sarinah
  • 42. 7. PENGERUKAN7. PENGERUKAN - PT Pengerukan Indonesia- PT Pengerukan Indonesia 8. INDUSTRI FARMASI8. INDUSTRI FARMASI - PT Biofarma- PT Biofarma - PT Indofarma Tbk- PT Indofarma Tbk - PT Kimia Farma Tbk- PT Kimia Farma Tbk
  • 43. 9. PARIWISATA9. PARIWISATA -- PT Bali Tourm &PT Bali Tourm & DevelopmentDevelopment CorpCorp -- PT Hotel Indonesia NatourPT Hotel Indonesia Natour -- PT TWC Borobudur,PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu BokoPrambanan dan Ratu Boko
  • 44. 10. KAWASAN INDUSTRI10. KAWASAN INDUSTRI - PT Kawan Berikat Nusantara- PT Kawan Berikat Nusantara - PT Kawasan Industri Makasar- PT Kawasan Industri Makasar - PT Kawasan Industri Medan- PT Kawasan Industri Medan - PT Kawasan Industri Wijaya- PT Kawasan Industri Wijaya KusumaKusuma 11. USAHA PENERBANGAN11. USAHA PENERBANGAN - PT Garuda Indonesia- PT Garuda Indonesia - PT Merpati Nusantara Airlines- PT Merpati Nusantara Airlines
  • 45. 12. DOK DAN PERKAPALAN12. DOK DAN PERKAPALAN -- PT Dok dan PerkapalanPT Dok dan Perkapalan Kodja BahariKodja Bahari -- PT Dok dan PerkapalanPT Dok dan Perkapalan SurabayaSurabaya -- PT Industri Kapal IndonesiaPT Industri Kapal Indonesia
  • 46. C. Agro Industri,Kehutanan,C. Agro Industri,Kehutanan, Kertas,Percetakan dan PenerbitanKertas,Percetakan dan Penerbitan 1.1. PERKEBUNANPERKEBUNAN - PT Perkebunan Nusantara I- PT Perkebunan Nusantara I - PT Perkebunan Nusantara II- PT Perkebunan Nusantara II - PT Perkebunan Nusantara III- PT Perkebunan Nusantara III - PT Perkebunan Nusantara IV- PT Perkebunan Nusantara IV
  • 47. 2. PERTANIAN2. PERTANIAN - PT Pertani- PT Pertani - PT Sang Hyang Seri- PT Sang Hyang Seri 3. PERIKANAN3. PERIKANAN - Perum Prasarana Perikanan- Perum Prasarana Perikanan SamudraSamudra - PT Perikanan Samudra Besar- PT Perikanan Samudra Besar - PT Perikani- PT Perikani - PT Tirta Raya Mina- PT Tirta Raya Mina
  • 48. 4. PUPUK4. PUPUK - PT Pupuk Sriwidjaja- PT Pupuk Sriwidjaja 5. KEHUTANAN5. KEHUTANAN - Perum Perhutani- Perum Perhutani - PT Inhutani I- PT Inhutani I - PT Inhutani II- PT Inhutani II - PT Inhutani III- PT Inhutani III
  • 49. 6. KERTAS6. KERTAS - PT Kertas Kraft Aceh- PT Kertas Kraft Aceh - PT Kertas Leces- PT Kertas Leces 7. PERCETAKAN & PENERBITAN7. PERCETAKAN & PENERBITAN -- Perum Percetakan Negara RIPerum Percetakan Negara RI - Perum Percetakan Uang RI- Perum Percetakan Uang RI - PT Balai Pustaka- PT Balai Pustaka - PT Pradnya Paramita- PT Pradnya Paramita
  • 50. D. Pertambangan, Industri Strategis,D. Pertambangan, Industri Strategis, Energi, & TelekomunikasiEnergi, & Telekomunikasi 1. DOK & PERKAPALAN1. DOK & PERKAPALAN - PT PAL- PT PAL 2. PERTAMBANGAN2. PERTAMBANGAN -- PT Antam TbkPT Antam Tbk -- PT Tambang Batubara BukitPT Tambang Batubara Bukit Asam TbkAsam Tbk -- PT Pertamina (Persero)PT Pertamina (Persero) - PT Sarana Karya- PT Sarana Karya
  • 51. 3. ENERGI3. ENERGI -- PT EMI (EnergyPT EMI (Energy ManagementManagement Indonesia)Indonesia) -- PT Perusahaan Gas NegaraPT Perusahaan Gas Negara TbkTbk -- PT PLNPT PLN 4. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI4. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI - PT Batan Teknologi- PT Batan Teknologi - PT Inka- PT Inka - PT INTI- PT INTI - PT LEN Industri- PT LEN Industri
  • 52. 5. BAJA dan KONSTRUKSI BAJA5. BAJA dan KONSTRUKSI BAJA - PT Barata Indonesia- PT Barata Indonesia - PT Boma Bisma Indra- PT Boma Bisma Indra - PT Krakatau Sreel- PT Krakatau Sreel 6. TELEKOMUNIKASI6. TELEKOMUNIKASI -- Perjan RRIPerjan RRI -- PT TelekomunikasiPT Telekomunikasi Indonesia TbkIndonesia Tbk
  • 53. 7. INDUSTRI PERTAHANAN7. INDUSTRI PERTAHANAN - PT DAHANA- PT DAHANA - PT PINDAD- PT PINDAD 8. SEMEN8. SEMEN - PT Semen Baturaja- PT Semen Baturaja - PT Semen Gresik Group Tbk- PT Semen Gresik Group Tbk (Semen Gresik, Semen Padang,(Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa)Semen Tonasa)
  • 54. 9. INDUSTRI SANDANG9. INDUSTRI SANDANG - PT Cambrics Primissima- PT Cambrics Primissima - PT Ind. Sandang Nusantara- PT Ind. Sandang Nusantara 10. ANEKA INDUSTRI10. ANEKA INDUSTRI - PT Garam- PT Garam - PT Iglas- PT Iglas - PT Industri Soda Indonesia- PT Industri Soda Indonesia (resmi bubar 4 Nop 2008)(resmi bubar 4 Nop 2008)
  • 55. E. Perusahaan Patungan MinoritasE. Perusahaan Patungan Minoritas 1. ASURANSI1. ASURANSI - PT Asuransi Kredit Indonesia- PT Asuransi Kredit Indonesia 2. KAWASAN INDUSTRI2. KAWASAN INDUSTRI - Jakarta Industrial Estate- Jakarta Industrial Estate PulogadungPulogadung - Surabaya Industrial Estate- Surabaya Industrial Estate RungkutRungkut
  • 56. 3. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI3. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI - PT Dirgantara Indonesia- PT Dirgantara Indonesia 4. TELEKOMUNIKASI4. TELEKOMUNIKASI - PT Indosat Tbk- PT Indosat Tbk 5. SEMEN5. SEMEN - PT Semen Kupang- PT Semen Kupang
  • 57.  Perjan RRI, mulai 2005, RRIPerjan RRI, mulai 2005, RRI dan TVRI sudah tidak lagi didan TVRI sudah tidak lagi di bawah naungan Kementrianbawah naungan Kementrian Negara BUMN, melainkanNegara BUMN, melainkan menjadi lembaga di bawahmenjadi lembaga di bawah Presiden, dengan KementrianPresiden, dengan Kementrian Teknisnya adalah DepkominfoTeknisnya adalah Depkominfo
  • 58. Eksistensi BUMN bersifat fokus, strategis, mega usaha dpt ditata dgn 3 langkah : a. Rekstrukturisasi b. Profitisasi c. Privatisasi
  • 59. Ada 2 jenis : • A. Rekstrukturisasi pemilahan karakter BUMN • B. Rekstrukturisasi manajemen BUMN
  • 60. RESTRUKTURISASI PEMILAHAN KARAKTERRESTRUKTURISASI PEMILAHAN KARAKTER BUMNBUMN a. Tidak ada redefinisi yg pasti ttg peran BUMN dlm perekonomian bangsa sbg public services, pioner bahkan jg profit maker Contoh : Penerbangan Merpati Nusantara Airlines
  • 61. • BUMN sebagai profit maker • BUMN sebagai pioneer/perintis • BUMN sebagai public services
  • 62. 1. BUMN Profit Maker • Penanaman : BUMN & Brothers • Misi : Laba • Jenis Usaha : -Bisnis mandiri -Menguntungkan -Bisa dilakukan masy/swasta • Arah Kebj : Privatisasi • Pengukuran Kinerja : laba/modal (aset)
  • 63. • Kepemilikan : Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Swasta Dalam Negeri Swasta Luar Negeri Publik • Contoh BUMN: Indosat, Telkom Garuda Pertamina Hotel Indonesia Semen BNI
  • 64. 2. BUMN Pioneer • Penanaman : BUMN Investindo • Misi : Perintisan • Jenis Usaha : -Bisnis baru, -Investasi besar -Pengadaan infrastruktur membuka kawasan baru -Tdk dilakukan o/ swasta (resiko amat besar) • Arah Kebj : state-isasi
  • 65. • Pengukuran Kinerja : Perintisan/investasi • Kepemilikan : Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah • Contoh BUMN : Merpati IPTN
  • 66. 3. BUMN Public Services • Penanaman : BUMN PSO • Misi : Pelayanan Umum • Jenis Usaha : Melayani segala lapisan masy dgn harga terjangkau -Berkenaan strategi politik pemerintah -Berkenaan keamanan neg. -Pasar murni dr pemerintah / negara • Arak Kebj : State-isasi • Pengukuran Kinerja : Kualitas &Luasan layanan/biaya
  • 67. • Kepemilikan : Pemerintah Pusat (Pemerintah Daerah & Orgs Kemasy/LSM) u/ kondisi ttt • Contoh BUMN : Pusri Biofarma Pelni PJKA, Damri Pos
  • 68. 4. BUMN Strategis • Dikelola secara khusus menyangkut keamanan negara • Tidak dikatakan kategori sebuah usaha, arti diluar BUMN krn tdk bermakna bisnis ttp servis khusus • Contoh : Industri senjata (Pindad), Reaktor BATAN langsung dibawah pengawasan Sekretariat Negara
  • 69. Dengan Restrukturisasi,Dengan Restrukturisasi, Pemerintah Mengambil 4 LangkahPemerintah Mengambil 4 Langkah • Fokus jenis usaha yg dikelola masing2 BUMN • Melakukan divestasi jenis usaha yang merugi dan tdk dikerjakan pemerintah • Melanjutkan investasi secara strategis • Melakukan aliansi strategis dan kompetitif (bentuk kepemilikan, manajemen, kepemimpinan bisnis antr pemerintah dan swasta)
  • 70. b. Redefinisi hub antara pemerintah sbg pemilik dan BUMN itu sendiri memiliki tdk selalu campur tangan berlebihan Pengambilan keputusan hrs ditangan profesional pebgelola BUMN
  • 71. RESTRUKTURISASIRESTRUKTURISASI MANAJEMEN BUMNMANAJEMEN BUMN Adalah : • Menata ulang BUMN yg undermanaged baik internal dan eksternal • Masalah internal kurangnya kompetensi manajerial dr BUMN ybs
  • 72. BUMN Dikembangkan SebagaiBUMN Dikembangkan Sebagai Pelaku Ekonomi GlobalPelaku Ekonomi Global Tdk ada satu BUMN yg tidak fokusTdk ada satu BUMN yg tidak fokus rata2 BUMN hanya memp 1 jenis bisnisrata2 BUMN hanya memp 1 jenis bisnis dan dikembangkan mendalamdan dikembangkan mendalam memiliki core competencememiliki core competence Bisnis strategis & menyangkut kebutuhanBisnis strategis & menyangkut kebutuhan orang banyak serta menjangkau kedepanorang banyak serta menjangkau kedepan
  • 73. Karena dimiliki pemerintah, shg BUMNKarena dimiliki pemerintah, shg BUMN mempunyai akses sumber dana yg relatifmempunyai akses sumber dana yg relatif besar, mudah dan murahbesar, mudah dan murah Jika dalam kompetisi, pemerintahJika dalam kompetisi, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan proteksimempunyai hak untuk melakukan proteksi BUMN berpeluang memp memiliki asetBUMN berpeluang memp memiliki aset dan omzet bisnis yg jauh lebih besardan omzet bisnis yg jauh lebih besar
  • 74. Persiapan privatisasi yg bernilai tambah,Persiapan privatisasi yg bernilai tambah, bagi BUMN yg dpt diprivatisasibagi BUMN yg dpt diprivatisasi Harapannya sebelum diprivatisasi, BUMNHarapannya sebelum diprivatisasi, BUMN sdh sehat dan dpt diprovatisasi dgn hargasdh sehat dan dpt diprovatisasi dgn harga penawaran yg lebih optimalpenawaran yg lebih optimal
  • 75. Tidak selalu BUMN harus diprivatisasiTidak selalu BUMN harus diprivatisasi Tergantung keperluan dan sifat BUMNTergantung keperluan dan sifat BUMN dgn mitra strategis/pasar modaldgn mitra strategis/pasar modal Bersifat strategis dimiliki pemerintah,Bersifat strategis dimiliki pemerintah, kategori lain dimiliki swastakategori lain dimiliki swasta
  • 76. Yg dimungkinkan kelp BUMN & BrothersYg dimungkinkan kelp BUMN & Brothers ““Jika sdh profit mengapa hrsJika sdh profit mengapa hrs diprivatisasi?”diprivatisasi?” -- Memberikan kapitalisasi modal yg jauhMemberikan kapitalisasi modal yg jauh berlipat ganda dibanding kondisi tdkberlipat ganda dibanding kondisi tdk profitprofit profitprofit - Citra perusahaan yg profit melipatkan- Citra perusahaan yg profit melipatkan kapitalisasi sampai 7-8 kalikapitalisasi sampai 7-8 kali
  • 77. Profit Memiliki kinerja yg baik -Kontribusi besar -Produktivitas tinggi -Punya daya saing Gambaran buruk BUMN tdk akan ditemui th 2020 mendatang
  • 78. Privatisasi memberi hasil maksimal :Privatisasi memberi hasil maksimal : Mitra Strategis Pasar Modal Go Public
  • 79. Mitra Strategis keuntungan : -Injeksi modal, -Pasar kompetensi manajemen, -Teknologil Pasar Modal keuntungan : -Injeksi kapital - Citra transparansi
  • 81. AA :BUMN yg undermanaged (masalah:BUMN yg undermanaged (masalah internal/eksternal).internal/eksternal).  Masalah internal : kurangnya kompetensiMasalah internal : kurangnya kompetensi manajerial dr BUMNmanajerial dr BUMN Hampir seluruh BUMN memerlukan prosesHampir seluruh BUMN memerlukan proses restrukturisasi manajerialrestrukturisasi manajerial  Masalah eksternal : BUMN terkait kontrak2Masalah eksternal : BUMN terkait kontrak2 dgn pihak ketiga yg dapat mempailitkannyadgn pihak ketiga yg dapat mempailitkannya
  • 82. BB : Langkah lanjut dari restrukturisasi: Langkah lanjut dari restrukturisasi 1. Peningkatan laba karena setiap BUMN1. Peningkatan laba karena setiap BUMN yang bersifat Persero bermotif profityang bersifat Persero bermotif profit 2. Persiapan privatisasi yg bernilai tambah2. Persiapan privatisasi yg bernilai tambah bagi BUMN yg dapat diprivatisasibagi BUMN yg dapat diprivatisasi Dengan demikian sebelum diprivatisasiDengan demikian sebelum diprivatisasi BUMN sudah sehat dan dapat diprivatisasiBUMN sudah sehat dan dapat diprivatisasi dengan harga penawaran yang lebih optimaldengan harga penawaran yang lebih optimal
  • 83. CC : Tergantung keperluan dan sifat BUMN: Tergantung keperluan dan sifat BUMN 1.1. BUMN yg bersifat sangat strategis akan tetapBUMN yg bersifat sangat strategis akan tetap dimiliki sepenuhnya olehdimiliki sepenuhnya oleh pemerintahpemerintah,, sementara yg diluar kategori tsb dapatsementara yg diluar kategori tsb dapat diprivatisasidiprivatisasi 2.2. MelaluiMelalui mitra strategismitra strategis (dgn keuntungan(dgn keuntungan injeksi modal, pasar kompetensi manajemen,injeksi modal, pasar kompetensi manajemen, teknologi) atauteknologi) atau melaluimelalui pasar modalpasar modal (dengan keuntungan(dengan keuntungan injeksi kapital dan citra transparansi)injeksi kapital dan citra transparansi)
  • 84. 1.1. Teori monopoliTeori monopoli BUMN sering menerima hak istimewa shg seringBUMN sering menerima hak istimewa shg sering tdk efisientdk efisien 2.2. Teori property rightsTeori property rights Esensi perush swsta milik individu shg berupayaEsensi perush swsta milik individu shg berupaya efisienefisien BUMN milik negara, shg seperti tanpa pemilikBUMN milik negara, shg seperti tanpa pemilik berakibat tdk efisiensiberakibat tdk efisiensi
  • 85. 3. Teori principal-agent3. Teori principal-agent artinya hub antara principal (pemilik perush)artinya hub antara principal (pemilik perush) dan agent (perusahaan/BUMN)dan agent (perusahaan/BUMN) Swasta manajemen perush sbg agent tundukSwasta manajemen perush sbg agent tunduk dan loyal pd pemilik/pemegang saham.dan loyal pd pemilik/pemegang saham. BUMN bernuansa politisasi menyebabkanBUMN bernuansa politisasi menyebabkan BUMN tereksploitasi o/ para politisiBUMN tereksploitasi o/ para politisi
  • 86. 1.1. Menjadikan BUMN sbg perusahaan ygMenjadikan BUMN sbg perusahaan yg dikelola sebagaimana perusahaan pddikelola sebagaimana perusahaan pd umumnya :umumnya : a. Mendefinisikan BUMN sbg businessa. Mendefinisikan BUMN sbg business entityentity bukan political entitybukan political entity b. memungkinkan BUMN bergerak secarab. memungkinkan BUMN bergerak secara leluasaleluasa c. Mengubah pola pikir karyawan BUMNc. Mengubah pola pikir karyawan BUMN
  • 87. d.d. Melarang BUMN mengerjakan hal-hal ygMelarang BUMN mengerjakan hal-hal yg diliar misi usahanyadiliar misi usahanya e.e. Melarang pihak di luar BUMN untukMelarang pihak di luar BUMN untuk mencapuri urusan usaha BUMNmencapuri urusan usaha BUMN f.f. Menerapkan prinsip-prinsip good corporateMenerapkan prinsip-prinsip good corporate governancegovernance
  • 88. 2. Mengundang profesional bisnis dari luar2. Mengundang profesional bisnis dari luar BUMN (dlm atau luar negeri) untuk menjadiBUMN (dlm atau luar negeri) untuk menjadi profesional pengelola BUMNprofesional pengelola BUMN 3. Melakukan kerja sama operasi dengan swasta3. Melakukan kerja sama operasi dengan swasta 4. Menjual saham kepada pihak lain4. Menjual saham kepada pihak lain
  • 89. Apabila :Apabila : 1. Privatisasi pd BUMN yg mempunyai sifat1. Privatisasi pd BUMN yg mempunyai sifat “sangat strategis” seperti berkenaan“sangat strategis” seperti berkenaan pertahanan dan keamananpertahanan dan keamanan 2. Privatisasi pd BUMN yg lebih 40 %2. Privatisasi pd BUMN yg lebih 40 % usahanya menjalankan peran public serviceusahanya menjalankan peran public service obligationobligation
  • 90. 3. Berupa pemindahan monopoli dr negara ke3. Berupa pemindahan monopoli dr negara ke swastaswasta 4. Bentuknya asing-isasi/ menutup peluang dr4. Bentuknya asing-isasi/ menutup peluang dr publik domestik u/ ikut dlm prosespublik domestik u/ ikut dlm proses privatisasiprivatisasi 5. Asal jual5. Asal jual
  • 91. 1.1. Transformasi lebih sempurna kearahTransformasi lebih sempurna kearah ekonomi kapitalis semakinekonomi kapitalis semakin pudarnyapudarnya keyakinan pemikiran ekonomikeyakinan pemikiran ekonomi sosialis bahwasosialis bahwa pengeloaan ekonomi o/pengeloaan ekonomi o/ negara menciptakan kesejahteraannegara menciptakan kesejahteraan 2.2. Pudarnya keyakinan teori negaraPudarnya keyakinan teori negara kesejahteraankesejahteraan
  • 92. 3. Pemerintah harus fokus pd pekerjaan3. Pemerintah harus fokus pd pekerjaan pemerintah saja, tidak usah mengurus hal-pemerintah saja, tidak usah mengurus hal- hal yg bukan core competencenya.hal yg bukan core competencenya. ““pemerintah hanya mengendalikan, tidakpemerintah hanya mengendalikan, tidak usah ikut mendayung”usah ikut mendayung”
  • 93.  Penelitian Bank Dunia menemukan 4 halPenelitian Bank Dunia menemukan 4 hal gambaran buruk perusahaan negara :gambaran buruk perusahaan negara : 1. BUMN khusunya negara berkembang1. BUMN khusunya negara berkembang menyerap amat byk sumber dayamenyerap amat byk sumber daya finansial yg seharusnya dialokasikan kefinansial yg seharusnya dialokasikan ke layanan sosiallayanan sosial
  • 94. 2.2. BUMN kebanyakan memperoleh kreditBUMN kebanyakan memperoleh kredit scr tdk proporsional dibanding swastascr tdk proporsional dibanding swasta krn kedekatan politikkrn kedekatan politik 3.3. Pabrik milik BUMN lebih polutifPabrik milik BUMN lebih polutif dibanding pabrik milik swastadibanding pabrik milik swasta 4.4. Pembenahan BUMN termasukPembenahan BUMN termasuk privatisasi memberikan kontribusi fiskalprivatisasi memberikan kontribusi fiskal yg positif bagi negarayg positif bagi negara
  • 95. BUMN sesungguhnya adalah beban dariBUMN sesungguhnya adalah beban dari pemerintah dan masyarakat daripadapemerintah dan masyarakat daripada sebuah kebaikansebuah kebaikan Privatization is a must
  • 96. Privatisasi BUMN Tidak Dapat Diterima Begitu Saja di Indonesia 1. Indonesia sbg negara berkembang yg masyarakatnya mempunyai keterbatasan u/ dpt ikut memiliki BUMN Privatisasi akhirnya bermakna asing-isasi (pembelinya org asing, WNA, perusahaan asing, negara asing)
  • 97. 2. Sebagian besar BUMN mempunyai kualitas siap jual ternyata BUMN yg mempunyai makna sangat strategis bagi ketahanan nasional Indonesia 3. Pada saat krisis BUMN menjadi “satu- satunya pemain/pelaku”, krn koperasi dan usaha menengah blm dpt diharapkan perannya.
  • 98. 4. Banyak pakar dan praktisi privatisasi yg kurang paham bahwa ada 2 jenis BUMN di Indonesia : a. BUMN yg sudah berada di dalam mekanisme pasar b. BUMN yg tidak di dlm mekanisme pasar (memp public servise obligation)
  • 99. Cukup banyak kebijakan BUMNCukup banyak kebijakan BUMN berdasarkan pertimbangan politisberdasarkan pertimbangan politis Contoh :Contoh : - Th 1992 Dirut Garuda (Moh Soeparno)- Th 1992 Dirut Garuda (Moh Soeparno) berhasil merubah Garuda Ind dr perushberhasil merubah Garuda Ind dr perush tdk sehat menjadi sangat sehat, krntdk sehat menjadi sangat sehat, krn mengusulkan go public dicopotmengusulkan go public dicopot jabatannyajabatannya Sekarang Garuda kembali tdk sehatSekarang Garuda kembali tdk sehat
  • 100. Dicopotnya Dirut Merpati, krn menolakDicopotnya Dirut Merpati, krn menolak menyewa CN-235 dr PT Arthasakamenyewa CN-235 dr PT Arthasaka Nusaphala (mahal), shg tdk layak scrNusaphala (mahal), shg tdk layak scr ekonomis u/ dioperasikanekonomis u/ dioperasikan Perusahaan lain menawarkan BoeingPerusahaan lain menawarkan Boeing 737-200 dgn harga lebih murah737-200 dgn harga lebih murah
  • 101.  Kesamaan fundamental antara BUMDKesamaan fundamental antara BUMD dan BUMNdan BUMN :: 1.1. keduanya menjadi salah satu sumber pembiayaankeduanya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunanpembangunan bedamya : BUMN menjadi sumber di tingkat nasionalbedamya : BUMN menjadi sumber di tingkat nasional (APBN), sedang BUMD menjadi sumber pendanaan(APBN), sedang BUMD menjadi sumber pendanaan tingkat lokal (APBD Tingkat I dan II)tingkat lokal (APBD Tingkat I dan II)
  • 102. 2.2. Keduanya sama-sama menjalankan bisnis ygKeduanya sama-sama menjalankan bisnis yg monopoli karena menyangkut hajatmonopoli karena menyangkut hajat hiduphidup orang banyakorang banyak 3.3. Keduanya mempunyai hubungan eratKeduanya mempunyai hubungan erat dengandengan birokrasi pemerintahbirokrasi pemerintah adanya kesamaan mk mempunyai penyakit yg relatifadanya kesamaan mk mempunyai penyakit yg relatif sama :sama :1. Over bureucratized 2. Sama-sama tdk terbiasa berorientasi pasar shg tdkt terbiasa berkompetisi
  • 103.  BUMN memiliki economic size/economicBUMN memiliki economic size/economic schale yg lebih besar daripada BUMDschale yg lebih besar daripada BUMD  BUMN mengelola sektor-sektor yg tidakBUMN mengelola sektor-sektor yg tidak hanya menguasai hajat hidup orang banyak, ttphanya menguasai hajat hidup orang banyak, ttp jg sektor2 yg strategisjg sektor2 yg strategis  BUMN relatif sudah mengalami reinventingBUMN relatif sudah mengalami reinventing drpd BUMDdrpd BUMD
  • 104. 1. Manajemen BUMD 2. Budaya Korporat 3. Lingkungan Strategis
  • 105.  Tingkat provitabilitas rata-rata yg rendahTingkat provitabilitas rata-rata yg rendah  Cara usahanya terkotak-kotak dan diwarnaiCara usahanya terkotak-kotak dan diwarnai budaya usaha birokratisbudaya usaha birokratis  Tidak berorientasi pada pasar,kualitas, danTidak berorientasi pada pasar,kualitas, dan kinerja usahakinerja usaha  Produktivitas dan utilitas aset masih rendahProduktivitas dan utilitas aset masih rendah  Pemasaran dan distribusi tidak terkoordinirPemasaran dan distribusi tidak terkoordinir dengan baikdengan baik
  • 106.  Menjadikan BUMD sbg perusahaan ygMenjadikan BUMD sbg perusahaan yg memiliki daya saing dan daya cipta tinggi, shgmemiliki daya saing dan daya cipta tinggi, shg diharapkan mampu unggul secara globaldiharapkan mampu unggul secara global  Meningkatkan perekonomian daerah melaluiMeningkatkan perekonomian daerah melalui perbaikan struktur penerimaan daerahperbaikan struktur penerimaan daerah  Mengejar ketinggalan daya saing perusahaanMengejar ketinggalan daya saing perusahaan  Meningkatkan kesejahteraan masyarakatMeningkatkan kesejahteraan masyarakat
  • 107. MANFAAT REINVENTING BUMDMANFAAT REINVENTING BUMD  Mendorong proses pencipta nilai, market valueMendorong proses pencipta nilai, market value creation, dan value enhancementcreation, dan value enhancement  Mensubstitusi defisiensi manajemen di anak-anakMensubstitusi defisiensi manajemen di anak-anak perusahaanperusahaan  Menggordinasikan langkah agar dapat akses ke pasarMenggordinasikan langkah agar dapat akses ke pasar internasionalinternasional  Mencari sumber pendanaan yg lebih murahMencari sumber pendanaan yg lebih murah  Mengalokasikan kapital dan melakukan investasi ygMengalokasikan kapital dan melakukan investasi yg strategisstrategis  Mengembangkan kemampuan manajemen puncakMengembangkan kemampuan manajemen puncak
  • 108. ARAH KEBIJAKANARAH KEBIJAKAN REINVENTING BUMDREINVENTING BUMD 1. RESTRUKTURISASI 2. PROFITISASI 3. PRIVATISASI
  • 109. ENAM LANGKAH DALAMENAM LANGKAH DALAM REINVENTING BUMDREINVENTING BUMD 1.1. Menetapkan misi baru BUMD redefinisiMenetapkan misi baru BUMD redefinisi BUMDBUMD 2.2. Menetapkan visi baru BUMD jenisMenetapkan visi baru BUMD jenis BUMDBUMD 3.3. Menerbitkan peraturan perundangan ttgMenerbitkan peraturan perundangan ttg BUMD, baik tingkat nasional/pusat maupunBUMD, baik tingkat nasional/pusat maupun tingkat daerahtingkat daerah tingkat nasional dlmtingkat nasional dlm bentuk UU, tingkat daerah dlm bentuk Perdabentuk UU, tingkat daerah dlm bentuk Perda
  • 110. 44. Menetapkan manajer-manajer profesional. Menetapkan manajer-manajer profesional sebagai pengelola BUMDsebagai pengelola BUMD 5. Melaksanakan manajemen p[rofesional di5. Melaksanakan manajemen p[rofesional di dalam BUMDdalam BUMD 6.6. Untuk BUMD-BUMD yg berada di kuadranUntuk BUMD-BUMD yg berada di kuadran profit maker, jangan ragu melakukanprofit maker, jangan ragu melakukan privatisasi (baik go public maupun strategyprivatisasi (baik go public maupun strategy patner)patner)