Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia dalam 3 kalimat. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional, sumber hukum, tujuan hukum, sanksi hukum, dan penggolongan hukum di Indonesia."

2. Waktu : 6 x 45 MenitWaktu : 6 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD)
StandarStandar
KompetensiKompetensi
::
MenampilkanMenampilkan
sikap positif ter-sikap positif ter-
hadap sistem hu-hadap sistem hu-
kum dan pera-kum dan pera-
dilan nasionaldilan nasional
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
2.1.2.1. MendeskripsikanMendeskripsikan pengertian sistempengertian sistem
hukum dan peradilan nasional.hukum dan peradilan nasional.
2.2. Menganalisis peranan lembaga-2.2. Menganalisis peranan lembaga-
lembaga peradilan.lembaga peradilan.
2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai de-2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai de-
ngan ketentuan hukum yang berlakungan ketentuan hukum yang berlaku
2.4. Menganalisis upaya pemberantasan2.4. Menganalisis upaya pemberantasan
korupsi di Indonesiakorupsi di Indonesia
2.5. Menampilkan peran serta dalam upaya2.5. Menampilkan peran serta dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia.pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
Menampilkan sikap positifMenampilkan sikap positif
terhadap sistem hukum danterhadap sistem hukum dan
peradilan nasionalperadilan nasional
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
2.1.2.1. MendeskripsikanMendeskripsikan
penger-penger-
tian sistem hukum dantian sistem hukum dan
peradilan nasional.peradilan nasional.

4. (Indikator)(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan pengertian sistem,Menguraikan pengertian sistem,
hukum dan sistem hukum.hukum dan sistem hukum.
 Mendeskripsikan tujuan hukum danMendeskripsikan tujuan hukum dan
sumber hukum.sumber hukum.
 Menganalisis penggolongan hukum danMenganalisis penggolongan hukum dan
sanksi hukumsanksi hukum
 Menganalisis sistem peradilan nasional.Menganalisis sistem peradilan nasional.

5. Sistem HukumSistem Hukum
SistemSistem
HukumHukum
1.1. Mr. E.M. MeyersMr. E.M. Meyers
2.2. E. Utrecht, SHE. Utrecht, SH
3.3. S.M Amin, SH. dllS.M Amin, SH. dll
PenggolonganPenggolongan
HukumHukum
Peradilan NasionalPeradilan Nasional
1.1. WujudWujud
2.2. RuangRuang
3.3. WaktuWaktu
4.4. PribadiPribadi
5.5. IsiIsi
6.6. Tugas & FungsiTugas & Fungsi
SISTEMSISTEM
HUKUM DANHUKUM DAN
PERADILANPERADILAN
NASIONALNASIONAL
Sumber HukumSumber Hukum
1.1. Undang-undangUndang-undang
2.2. KebiasaanKebiasaan
3.3. YurisprudensiYurisprudensi
4.4. TraktatTraktat
5.5. DoktrinDoktrin
1.1. P. UmumP. Umum
2.2. P. AgamaP. Agama
3.3. P. MiliterP. Militer
4.4. P. T. Ush NegaraP. T. Ush Negara
5.5. M. KonstitusiM. Konstitusi
Tujuan HukumTujuan Hukum

6. Kata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa IndonesiaKata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia
mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yangmengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang
masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapimasing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi
berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.
1.1. Sistem Hukum & Peradilan InternasionalSistem Hukum & Peradilan Internasional
a.a. Pengertian SistemPengertian Sistem
Unsur-unsur dalam sistemUnsur-unsur dalam sistem
mencakup :mencakup :
• Seperangkat komponen, elemen, bagian.Seperangkat komponen, elemen, bagian.
• Saling berkaitan dan tergantung.Saling berkaitan dan tergantung.
• Kesatuan yang terintergrasi.Kesatuan yang terintergrasi.
• Memiliki peranan dan tujuan tertentu.Memiliki peranan dan tujuan tertentu.
• Interaksi antar sistem membentuk sistem lainInteraksi antar sistem membentuk sistem lain
yang lebih besar.yang lebih besar.

7. b. Pengertian Hukum
1.1. Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturanProf. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan
yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukanyang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan
kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dankepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan
menjadi pedoman bagi penguasa negara dalammenjadi pedoman bagi penguasa negara dalam
melaksanakan tugasnya.melaksanakan tugasnya.
2.2. Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggotaLeon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggota
masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saatmasyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat
tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagaitertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai
jaminan dari kepentingan bersama & yang pelanggaranjaminan dari kepentingan bersama & yang pelanggaran
terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersamaterhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama
terhadap pelakunya.terhadap pelakunya.
3.3. Drs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunanDrs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunan
peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tataperaturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata
tertib suatu masyarakat dan karenya harus ditaati olehtertib suatu masyarakat dan karenya harus ditaati oleh
masyarakat itu.masyarakat itu.

8. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Unsur-unsur Dalam PengertianUnsur-unsur Dalam Pengertian
Hukum :Hukum :
• Peraturan mengenai tingkah laku manusiaPeraturan mengenai tingkah laku manusia
dalam pergaulan masyarakat ;dalam pergaulan masyarakat ;
• Peraturan itu diadakan oleh badan-badanPeraturan itu diadakan oleh badan-badan
resmi yang berwenang;resmi yang berwenang;
• Peraturan itu bersifat memaksa;danPeraturan itu bersifat memaksa;dan
• Adanya sanksi yang tegas terhadapAdanya sanksi yang tegas terhadap
pelanggaran peraturan tersebut.pelanggaran peraturan tersebut.
Bertolak dari pengertian sistem & hukum yang telahBertolak dari pengertian sistem & hukum yang telah
dikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan sistem hukumdikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan sistem hukum
adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negaraadalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara
tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.

9. c.c. Tujuan HukumTujuan Hukum
N
o
Tokoh/ Pakar Pendapat Yang Dikemukakan
1. Subekti, S.H. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara,
yang mendatangkan atau ingin mencapai
kemakmu-ran dan kebahagiaan pada
rakyatnya.
2. Van
Apeeldoorn
Mengatur pergaulan oleh hukum dengan
melin-dungi kepentingan-kepentingan hukum
manusia tertentu, (kehormatan, kemerdekaan
jiwa, harta benda) dari pihak yang
merugikan.
3. Y. Van Kant Tujuan hukum adalah untuk menjaga agar
kepentingan tiap-tiap manusia tidak
diganggu.
4. Geny Hukum bertujuan semata-mata untuk
Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. TujuanHukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Tujuan
dibuatnya hukum menurut sebagian pakar adalah sbb :dibuatnya hukum menurut sebagian pakar adalah sbb :

10. Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturanSumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan
yang mempu-nyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturanyang mempu-nyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan
yang pelanggarannya dikenai sanki yang tegas dan nyata.yang pelanggarannya dikenai sanki yang tegas dan nyata.
Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum “material”Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum “material”
dan sumber hukum “formal” .dan sumber hukum “formal” .
d.d. Sumber HukumSumber Hukum
Macam-macam SumberMacam-macam Sumber
Hukum :Hukum :
1.1. Undang-undang,Undang-undang,
2.2. Traktat,Traktat,
3.3. Kebiasaan (hk tidak tertulis),Kebiasaan (hk tidak tertulis),
4.4. Doktrin, danDoktrin, dan
5.5. Yurisprudensi,Yurisprudensi,

11. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakanTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan
pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tatapedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata
urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalahurutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah
sebagai berikut :sebagai berikut :
1.1. Undang-undang Dasar 1945 ;Undang-undang Dasar 1945 ;
2.2. Ketetapan MPR-RI ;Ketetapan MPR-RI ;
3.3. Undang-undang ;Undang-undang ;
4.4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perpu) ;(Perpu) ;
5.5. Peraturan Pemerintah ;Peraturan Pemerintah ;
6.6. Keputusan Presiden ; danKeputusan Presiden ; dan
7.7. Peraturan Daerah.Peraturan Daerah.
Tata Urutan Peraturan Perundang-Tata Urutan Peraturan Perundang-
undanganundangan
(TAP MPR No. III/MPR/2003)(TAP MPR No. III/MPR/2003)

12. 1.1. Tuliskan pengertian hukum berdasarkan pendapat para ahli yangTuliskan pengertian hukum berdasarkan pendapat para ahli yang
anda ketahui dan berikan intisari pendapatnya !anda ketahui dan berikan intisari pendapatnya !
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem Hukum,
dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan sbb :
2.2. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, oleh sebab ituHukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, oleh sebab itu
perlu dibuat tujuan hukum. Berikan pendapat dari tokoh ybs. !perlu dibuat tujuan hukum. Berikan pendapat dari tokoh ybs. !
Prof. Subekti, S.H. Prov. Y. Van Kant
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1
NoNo Tokoh HukumTokoh Hukum Intisari PendapatIntisari Pendapat
11 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
22 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
33 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
3.3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa setiap warga negara diBerikan tanggapan penjelasan, mengapa setiap warga negara di
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berpedomandalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berpedoman
pada hukum/aturan ! ................................................................................pada hukum/aturan ! ................................................................................

13. e.e. Penggolongan HukumPenggolongan Hukum
Hukum
Wujud
Tertilis
Tidak Tertulis
Ruang
Waktu
Pribadi
Lokal
Nasional
InternasionalIus Contitutum
Ius Contituendum
Hukum Antar
Waktu
Satu Golongan
Semua
Golongan
Antar Gol.
I s i
Publik
Privat/Perdat
a
Hk. Tata
Negara
Hk. Adm.
Negara
Hk. Pidana
Hk. Acara Hk. Perorangn
Hk. Keluarga
Hk. Kekayaan
Hk. Waris
Tugas
dan
Fungsi
Material
Formal
Pidana Formal
Perdata Formal

14. f.f. Sanksi HukumSanksi Hukum
Macam-macam sanksi Pidana (Pasal 10Macam-macam sanksi Pidana (Pasal 10
KUHP) :KUHP) :
1.1. Hukuman Pokok, yang terdiri dari :Hukuman Pokok, yang terdiri dari :
a. Hukuman Matia. Hukuman Mati
b. Hukuman Penjara, yang terdiri dari :b. Hukuman Penjara, yang terdiri dari :
1) Hukuman seumur hidup1) Hukuman seumur hidup
2) Hukuman sementara waktu (setinggi-2) Hukuman sementara waktu (setinggi-
tingginya 20 tahun dantingginya 20 tahun dan
sekurang-kurangnya 1 tahun)sekurang-kurangnya 1 tahun)
c. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahunc. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun
dan sekurang-dan sekurang-
kurangnya 1 hari).kurangnya 1 hari).
2.2. Hukuman Tambahan, yang terdiri dari :Hukuman Tambahan, yang terdiri dari :
a. Pencabutan hak-hak tertentu.a. Pencabutan hak-hak tertentu.
b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
c. Pengumuman keputusan hakim.c. Pengumuman keputusan hakim.

15. BERDA-BERDA-
SARKANSARKAN
ISIISI
Hukum PidanaHukum Pidana, pelanggar hukum pada, pelanggar hukum pada
umumnya segera disikapi oleh pengadilanumumnya segera disikapi oleh pengadilan
setelah menerima berkas polisi ygsetelah menerima berkas polisi yg
mengadakan penyelidikan dan penyidikan.mengadakan penyelidikan dan penyidikan.
Tindakan Pidana (Tindakan Pidana ( delikdelik) disengaja disebut) disengaja disebut
delik doloesdelik doloes, & yg tidak sengaja disebut, & yg tidak sengaja disebut delikdelik
coelpacoelpa.
Hukum PerdataHukum Perdata, pelanggar hukum perdata baru, pelanggar hukum perdata baru
dapat disikapi oleh pengadilan setelah adadapat disikapi oleh pengadilan setelah ada
pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dipengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Di
sini, ada pihak yg mengadu (sini, ada pihak yg mengadu ( penggugatpenggugat) dan) dan
pihak yang diadukan (pihak yang diadukan ( tergugattergugat).).
g.g. Perbedaan Hukum Pidana Dan PerdataPerbedaan Hukum Pidana Dan Perdata

16. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Penggolongan Hukum,Setelah mempelajari materi-materi tentang : Penggolongan Hukum,
Sanksi Hukum dan Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata,Sanksi Hukum dan Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata,
dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataandilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan
setelah menyimak wacana (hal 53 – 54) sebagai berikut :setelah menyimak wacana (hal 53 – 54) sebagai berikut :
1. Jelaskan, apa yang mendasari pemikiran penulis dengan
judul “Hukuman Mati Bukan Solusi Tapi Problem” !
2. Menurut pendapat anda, sudah benarkah negara Indonesia
menerapkan hukuman mati bagi mereka yang bersalah
(seperti terhadap kasus Tibo Cs. di Poso). Berikan alasan !
3. Tuliskan bagaimana proses peninjauan kembali (PK) oleh
Mahkamah Agung dan pemberian grasi oleh Presiden !
4. Berikan tanggapan, bagaimana yang seharusnya dilakukan
oleh Pengadilan di Indonesia dengan telah diratifikasinya
penghor-matan terhadap hak asasi manusia terhadap kasus
Tibo Cs. yang dihukum mati !.

17. h.h. Peradilan NasionalPeradilan Nasional
Pasal 1 UU No. 4/2004, bahwa kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam
lingkungan ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan
Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.Mahkamah
Agung
Pengadilan
Tinggi
Umum/Sipil
Pengadilan
Tinggi
Pengadilan
Tinggi Militer
Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara
Pengadilan
Negeri
Umum/Sipil
Pengadilan
Negeri
Pengadilan
Militer
Pengadilan
Tata Usaha Negara

18. Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukumMenampilkan sikap positif terhadap sistem hukum
dan peradilan nasionaldan peradilan nasional
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
2.2. Menganalisis peranan2.2. Menganalisis peranan
lembaga-lembagalembaga-lembaga
PeradilanPeradilan
2.3. Menunjukkan sikap yg2.3. Menunjukkan sikap yg
sesuai dengan keten-sesuai dengan keten-
tuan hukum yg berlakutuan hukum yg berlaku

19. (Indikator)(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan fungsi pengadilan negeri, tinggi dan MA.Menguraikan fungsi pengadilan negeri, tinggi dan MA.
 Mendeskripsikan tugas dan kewenangan pengadilanMendeskripsikan tugas dan kewenangan pengadilan
negeri, tinggi dan MA.negeri, tinggi dan MA.
 Menganalisis wewenang dan kewajiban MahkamahMenganalisis wewenang dan kewajiban Mahkamah
Konstitusi.Konstitusi.
 MendeskripsikanMendeskripsikan dengan memberi contoh bentukdengan memberi contoh bentuk
sikap terbuka, objektif atau rasional, dansikap terbuka, objektif atau rasional, dan
mengutamakan kepentingan umummengutamakan kepentingan umum

20. Pengadilan NegeriPengadilan Negeri
Pengadilan TinggiPengadilan Tinggi
Mahkamah AgungMahkamah Agung
Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi
Peranan Lembaga-Peranan Lembaga-
LembagaLembaga
PeradilanPeradilan
Fungsi
Tugas
Wewenang
Fungsi
Tugas
Wewenang
Fungsi/Tugas
Wewenang
Kewajiban
Wewenang

21. a.a. Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)
Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah
atau tidaknya suatu penangkapan atau penaha-nan yg
diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kpd Ketua
Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
pidana dan perdata di tingkat pertama.
Tindak pidana yg pemeriksaannya hrs didahulukan, yaituTindak pidana yg pemeriksaannya hrs didahulukan, yaitu
::
Korupsi, Terorisme, Narkotika/psikotropika, PencucianKorupsi, Terorisme, Narkotika/psikotropika, Pencucian
uang, atau yang ditentukan oleh UU dan perkara yanguang, atau yang ditentukan oleh UU dan perkara yang
terdakwanya berada di dalam Rumah Tahananterdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan
Negara.Negara.
2.2. Peranan Lembaga-lembaga PeradilanPeranan Lembaga-lembaga Peradilan

22. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Tugas dan kewenangannya, mencakup :
• Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan.
• Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang
perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
• Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang
hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
• Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku
Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga
agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
• Memberikan teguran dan peringatan yg dipandang perlu dng tidak
mengurangi kebebasan Hakim dlm memeriksa & memutus perkara.
• Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah
hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua
Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.

23. b.b. Pengadilan Tinggi (Tingkat Kedua)Pengadilan Tinggi (Tingkat Kedua)
Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan
daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pengadilan
Tingkat Banding).
Fungsi Pengadilan Tinggi adalah.
• Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di
dalam daerah hukumnya.
• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di
dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan
itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya.
• Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim
pengadilan negeri di daerah hukumnya.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan
Tinggi dpt memberi peringatan, teguran, & petunjuk yg
dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah
hukumnya.

24. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Wewenang Pengadilan Tinggi adalah :
• Mengadili perkara yang diputus olehMengadili perkara yang diputus oleh
pengadilan negeri dalam daerah hukumnyapengadilan negeri dalam daerah hukumnya
yang dimintakan banding.yang dimintakan banding.
• Berwenang untuk memerintahkan pengirimanBerwenang untuk memerintahkan pengiriman
berkas-berkas perkara dan surat-surat untukberkas-berkas perkara dan surat-surat untuk
diteliti dan memberi penilaian tentangditeliti dan memberi penilaian tentang
kecakapan dan kerajinan para hakim.kecakapan dan kerajinan para hakim.

25. 3. Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi)3. Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi)
Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajibanDaerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban
utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-
tindakan segala pengadilan lainnya diseluruh Indonesia, dantindakan segala pengadilan lainnya diseluruh Indonesia, dan
menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.
Tugas atau Fungsi Mahkamah AgungTugas atau Fungsi Mahkamah Agung ::
• Melakukan pengawasan tertinggi thd penyelenggaraan peradilan diMelakukan pengawasan tertinggi thd penyelenggaraan peradilan di
semua lingkungan peradilan dlm menjalankan kekuasaan kehakiman.semua lingkungan peradilan dlm menjalankan kekuasaan kehakiman.
• Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingku-Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingku-
ngan peradilan dalam menjalankan tugasnya.ngan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
• Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakimMengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim
di semua lingkungan peradilan.di semua lingkungan peradilan.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberiUntuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi
peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik denganperingatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan
surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.

26. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Wewenang Mahkamah Agung :
• Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap
putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir
dari semua Lingkungan Peradilan),
• Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan
mengadili,
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap,
• Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang,
• Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan
dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan,
• Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu
kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan
tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara.
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali

27. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Permohonan kasasi, dapat
dilakukan dalam perkara :
• Perdata
• Pidana
Dalam hal kasasi, yg menjadi wewenang
MA,dikarenakan :
• Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
• Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang
berlaku,
• Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian
itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Asas-asas penuntutan bagiAsas-asas penuntutan bagi
seseorang yang dianggapseseorang yang dianggap
bersalah,bersalah,
• Asas OpportunitasAsas Opportunitas
• Asas LegalitasAsas Legalitas

28. Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24/2003,Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24/2003,
memilikimemiliki
wewenang dan kewajiban :wewenang dan kewajiban :
• WewenangWewenang, mengadili pada tingkat pertama dan, mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untukterakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji UU terhadap UUD, memutus sengketamenguji UU terhadap UUD, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannyakewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubarandiberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan Pemilihanpartai politik, dan memutus perselisihan Pemilihan
Umum.Umum.
• KewajibanKewajiban,, yaitu memberi putusan atas pendapatyaitu memberi putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh PresidenDPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
d.d. Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi

29.  Sikap TerbukaSikap Terbuka
Contoh : Mau mengatakan benar atau salah, danContoh : Mau mengatakan benar atau salah, dan
berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuanberupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan
hukum.hukum.
 Sikap Obyektif/RasionalSikap Obyektif/Rasional
Contoh : sanggup menyatakan ya atau tidak dalamContoh : sanggup menyatakan ya atau tidak dalam
ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya.ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya.
 Sikap Mengutamakan Kepentingan UmumSikap Mengutamakan Kepentingan Umum
Contoh : Merelakan tanah atau bangunan diambilContoh : Merelakan tanah atau bangunan diambil
pemerintah untuk kepentingan sarana jalan ataupemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau
jembatan.jembatan.
e.e. Sikap Sesuai Ketentuan HukumSikap Sesuai Ketentuan Hukum

30. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Peradilan
Nasional, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)
atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.
Langkah-langkah :
1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang.
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik pem-
belajaran.
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan &
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5. Buatlah kesimpulan bersama.
6. Penutup.

31. Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
Menampilkan sikap positif terhadap sistemMenampilkan sikap positif terhadap sistem
hukum dan peradilan nasionalhukum dan peradilan nasional
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
2.4. Menganalisis upaya pemberantasan2.4. Menganalisis upaya pemberantasan
korupsi di Indonesiakorupsi di Indonesia
2.5. Menampilkan peran serta dalam2.5. Menampilkan peran serta dalam
upaya pemberantasan korupsi diupaya pemberantasan korupsi di
IndonesiaIndonesia

32. (Indikator)(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan pengertian korupsi dan persepsiMenguraikan pengertian korupsi dan persepsi
masyarakat tentang korupsi.masyarakat tentang korupsi.
 Menganalisis fenomena korupsi di Indonesia.Menganalisis fenomena korupsi di Indonesia.
 Mendeskripsikan upaya pemberantasan korupsi diMendeskripsikan upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia.Indonesia.
 Menampilkan sikap peran serta masyarakat dalamMenampilkan sikap peran serta masyarakat dalam
pemberantasan korupsi di Indonesia.pemberantasan korupsi di Indonesia.

33. Pengertian KorupsiPengertian Korupsi
Gambaran Umum KorupsiGambaran Umum Korupsi
Persepsi MasyarakatPersepsi Masyarakat
Peran Serta UpayaPeran Serta Upaya
PemberantasanPemberantasan
KorupsiKorupsi
DIDI
IndonesiaIndonesia
Upaya Pencegahan
Fenomena KorupsiFenomena Korupsi
Upaya Penindakan
Upaya Edukasi Masyarakat
Upaya Edukasi LSM

34. a.a. Pengertian KorupsiPengertian Korupsi
Kata “Kata “korupsikorupsi” mrp penyelewengan atau penggelapan (uang negara” mrp penyelewengan atau penggelapan (uang negara
atau perusahaan) dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain.atau perusahaan) dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur “penyelewengan” atauPerbuatan korupsi selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau
“ketidak jujuran”.“ketidak jujuran”.
Kolusi, adalah
permufakatan atau kerja
sama secara melawan
hukum antar
penyelenggaraan negara
atau antara penyelenggara
negara dan lain yang
merugikan orang lain,
masyarakat dan atau
negara.
Nepotisme, adalah
setiap perbuatan
penyelenggara negara
secara melawan hukum
yang menguntungkan
kepentingan keluarga dan
atau kroninya di atas
kepentingan masyarakat
bangsa dan negara.
3.3. Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi

35. Pengertian Gratifikasi Menurut PenjelasanPengertian Gratifikasi Menurut Penjelasan
Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001
 Pemberian dalam arti luasPemberian dalam arti luas , yakni meliputi, yakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat (discount),pemberian uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiketkomisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan,fasilitas penginapan, perjalananperjalanan,fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitaswisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya.lainnya.
 Gratifikasi tersebutGratifikasi tersebut baik yang diterima di dalambaik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negerinegeri maupun di luar negeri dan yang dilakukandan yang dilakukan
dengan menggunakan sarana elektronik ataudengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektroniktanpa sarana elektronik ..
 Pengecualian,Pengecualian, yaitu sesuai Pasal 12 C ayat (1) :yaitu sesuai Pasal 12 C ayat (1) :
 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalamKetentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jikaPasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika
penerima melaporkan gratifikasi yangpenerima melaporkan gratifikasi yang
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

36. b.b. Gambaran Umum KorupsiGambaran Umum Korupsi
Tuntutan masyarakat untuk megakkan supremasi hukum
dan pembe-rantasan KKN, dituangkan dalam TAP MPR
No.IV/MPR/1999 dan UU No. 28/1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Beberap
a contoh
kasus :
 Beberapa perusahaan dan pejabat Indonesia
yang menerima suap dari perusahaan
Jepang sehingga mampu memenangkan
proyek milyaran yen (Media Indonesia,
15/10/1999),
 Berdasarkan audit Price Waterhouse Cooper
(PWC), terdapat in-efisiensi di Pertamina
sejak 1 April 1996 s.d. 31 Maret 1998
sebesar US $ 6,1 milyar (Kompas,

37. RankRank NegaraNegara IPKIPK RankRank NegaraNegara IPKIPK
11 FinlandiaFinlandia 9,79,7 4747 Korea SelatanKorea Selatan 4,54,5
22 New ZealandNew Zealand 9,69,6 5050 SurinameSuriname 4,34,3
33 DenmarkDenmark 9,59,5 6666 ThailandThailand 3,63,6
44 IslandiaIslandia 9,59,5 7070 SrilankaSrilanka 3,53,5
55 SingapuraSingapura 9,39,3 7171 ChinaChina 3,43,4
66 SwediaSwedia 9,29,2 7272 Saudi ArabiaSaudi Arabia 3,43,4
77 SwissSwiss 9,19,1 9292 IndiaIndia 2,82,8
88 NorwegiaNorwegia 8,98,9 103103 Papua N. GuineaPapua N. Guinea 2,62,6
99 AustraliaAustralia 8,88,8 104104 PhilipinaPhilipina 2,62,6
1616 HongkongHongkong 8,08,0 106106 VietnamVietnam 2,62,6
2424 JepangJepang 6,96,9 132132 PakistanPakistan 2,12,1
3030 Uni Emirat ArabUni Emirat Arab 6,16,1 137137 IndonesiaIndonesia 2,02,0
3535 TaiwanTaiwan 5,65,6 143143 MyanmarMyanmar 1,71,7
3939 MalaysiaMalaysia 5,05,0 145145 BangladeshBangladesh 1,51,5
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2004
Transparency International
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

38.  Ijin-ijin usahaIjin-ijin usaha (ijin domisili, ijin usaha, ijin(ijin domisili, ijin usaha, ijin
ekspor, angkut barang, ijin bongkar muatekspor, angkut barang, ijin bongkar muat
barang, dll.).barang, dll.).
 PajakPajak (restitusi pajak, penghitungan pajak,(restitusi pajak, penghitungan pajak,
dispensasi pajak).dispensasi pajak).
 Pengadaan barang dan jasa pemerintahPengadaan barang dan jasa pemerintah
(prosedur tender, penunjukan langsung, mark up(prosedur tender, penunjukan langsung, mark up
dll.).dll.).
 Proses pengeluaran dan pemasukan barang diProses pengeluaran dan pemasukan barang di
pelabuhanpelabuhan (bea cukai).(bea cukai).
 Pungutan liar oleh oknum polisi, imigrasi,Pungutan liar oleh oknum polisi, imigrasi,
tenaga kerja.tenaga kerja.
 Proses pembayaran termin proyek dari KPPN.Proses pembayaran termin proyek dari KPPN.
Praktek-praktek Korupsi DalamPraktek-praktek Korupsi Dalam
Urusan BisnisUrusan Bisnis
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

39. Tidak kurangTidak kurang
dari 2,7 triliundari 2,7 triliun
rupiah uangrupiah uang
negara yangnegara yang
dikorupsi padadikorupsi pada
tahun 2004tahun 2004
(Lap. Cawu II(Lap. Cawu II
ICW).ICW).
AKTOR PELAKU KORUPSIAKTOR PELAKU KORUPSI
Korupsi pada Januari - AgustusKorupsi pada Januari - Agustus
20042004
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

40. 1. Kelompok mahasiswa sering menanggapi
masalah korupsi dengan protes-protes terbuka.
Mereka sangat sensitif terhadap perbuatan
korup dan yang merugikan negara dan
masyarakat luas.
2. Pada umumnya, mereka masih memiliki
idealisme tinggi dan berfikir jauh kedepan.
3. Kritik-kritik mahasiswa, pada umumnya karena
faktor ketidak puasan dan kegelisahan
psikologis (psychological insecurity). Tema-
tema demonstrasi sering mengangkat
permasalahan “penguasa yang korup” dan
“derita rakyat”.
c.c. Persepsi Masyarakat Tentang KorupsiPersepsi Masyarakat Tentang Korupsi

41. d.d. Fenomena Korupsi di IndonesiaFenomena Korupsi di Indonesia
Pada kehidupan masyarakat yang mengalamiPada kehidupan masyarakat yang mengalami
proses perubahan, selalu muncul kelompok­proses perubahan, selalu muncul kelompok­
kelompok sosial baru yang ingin berpartisipasikelompok sosial baru yang ingin berpartisipasi
dalam bidang politik, namun sesungguhnyadalam bidang politik, namun sesungguhnya
banyak diantara mereka yang tidak mampu.banyak diantara mereka yang tidak mampu.
Di lembaga-lembaga politik,Di lembaga-lembaga politik,
mereka (mereka (politikus instanpolitikus instan) sering) sering
hanya ingin memuaskan ambisihanya ingin memuaskan ambisi
pribadinya dengan dalihpribadinya dengan dalih
“kepentingan rakyat”. Tapi tidak“kepentingan rakyat”. Tapi tidak
jarang diantara mereka seringjarang diantara mereka sering
terjebak pada ambisi pribadi danterjebak pada ambisi pribadi dan
kepentingan kelompok tertentu.kepentingan kelompok tertentu.

42. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Sebagai akibatnya, terjadilah hal-hal berikut :Sebagai akibatnya, terjadilah hal-hal berikut :
• Munculnya “oknum” pemimpin yang lebih mengedepankanMunculnya “oknum” pemimpin yang lebih mengedepankan
kepentingan-kepentingan pribadi daripada kepentingan umum,kepentingan-kepentingan pribadi daripada kepentingan umum,
sehingga kesejahteraan umum mudah dikorbankan. Lembaga-sehingga kesejahteraan umum mudah dikorbankan. Lembaga-
lembaga politik cenderung dimanipulir oleh oknum-oknumlembaga politik cenderung dimanipulir oleh oknum-oknum
pemimpinnya.pemimpinnya.
• Pada sebagian oknum pemimpin politik, partisipan danPada sebagian oknum pemimpin politik, partisipan dan
kelompoknya, berlomba-lomba untuk mencapai “obyek politik”kelompoknya, berlomba-lomba untuk mencapai “obyek politik”
dalam bentuk keuntungan materiil, sehingga terjadidalam bentuk keuntungan materiil, sehingga terjadi
“kehampaan motivasi perjuangan”.“kehampaan motivasi perjuangan”.
• TerjadilahTerjadilah erosi loyalitaserosi loyalitas kepada bangsa dan negara, karenakepada bangsa dan negara, karena
lebih menonjolkan dorongan pemupukan harta kekayaan danlebih menonjolkan dorongan pemupukan harta kekayaan dan
kekuasaan. Jadi, mulailah penampilan pola tingkah laku yangkekuasaan. Jadi, mulailah penampilan pola tingkah laku yang
korup.korup.

43. Penyebab Utama Korupsi di IndonesiaPenyebab Utama Korupsi di Indonesia
 Lemahnya komitmen danLemahnya komitmen dan
konsistensi penegakankonsistensi penegakan
hukum;hukum;
 Rendahnya integritas danRendahnya integritas dan
profesio-nalisme ;profesio-nalisme ;
 Adanya peluang diAdanya peluang di
lingkungan kerja, karenalingkungan kerja, karena
jabatan dan lingkunganjabatan dan lingkungan
masyarakat;masyarakat;
 Merasa selalu kurangMerasa selalu kurang
dalam memperolehdalam memperoleh
penghasilan (gaji PNS);penghasilan (gaji PNS);
 Sikap yang tamak, lemahSikap yang tamak, lemah
iman, kejujuran dan rasaiman, kejujuran dan rasa
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Dorongan
Kesempatan Rasionalisasi
Segitiga Korupsi

44. e.e. Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
1)1) Upaya Pencegahan, antara lainUpaya Pencegahan, antara lain
::
 Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk
memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola
hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggungjawab
sosial yang tinggi.
 Menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional
yang positif dengan mengutamakan kepentingan
nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan
negara melalui sistem pendidikan formal, non formal
dan pendidikan agama.
 Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan
prinsip achievement atau keterampilan teknis dan
tidak lagi berdasarkan norma ascription yang dapat
membuka peluang berkembangnya nepotisme.

45. Rencana Aksi Nasional (RAN)Rencana Aksi Nasional (RAN)
Pemberantasan KorupsiPemberantasan Korupsi
 Pencanangan sebuah Rencana Aksi Nasional yang
efektif, terpadu, dan menyeluruh (national
integrity system) dalam mencegah dan
memberantas korupsi dengan melibatkan seluruh
komponen bangsa (masyarakat madani, swasta,
eksekutif, legislatif, yudikatif, media dan pemuka
agama)
 RAN diharapkan dapat mengidentifikasi gap
antara Konvensi PBB menentang Korupsi dan
situasi dalam negeri saat ini.
 Dalam pencanangan RAN pada tanggal 9
Desember 2004, Presiden mengeluarkan Inpres
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

46. 2)2) Upaya Penindakan, antaraUpaya Penindakan, antara
lain :lain :
UU No. 30/2002 merupakan amanat dariUU No. 30/2002 merupakan amanat dari
UU No. 31/1999 tentang PemberantasanUU No. 31/1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi pasal 43 yangTindak Pidana Korupsi pasal 43 yang
mengatakan perlu dibentuk Komisimengatakan perlu dibentuk Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
melalui Undang-Undang sehingga lahirlahmelalui Undang-Undang sehingga lahirlah
…….…….

47. a.a. Tahap Putusan Pengadilan Tipikor dan Sekarang KasasiTahap Putusan Pengadilan Tipikor dan Sekarang Kasasi
 Kasus pembelian tanah yang merugikan KeuanganKasus pembelian tanah yang merugikan Keuangan
Negara Rp10M lebih, atas nama Tersangka M.H. (Kabag.Negara Rp10M lebih, atas nama Tersangka M.H. (Kabag.
Keu Ditjend Hubla) dan T.W. (mantan Sekditjen Hubla,Keu Ditjend Hubla) dan T.W. (mantan Sekditjen Hubla,
masing-masing diputuskan 8 dan 7 tahun Penjara;masing-masing diputuskan 8 dan 7 tahun Penjara;
 Tahap PenuntutanTahap Penuntutan
 KPU (MWK)KPU (MWK)
a.a. Tahap PenyidikanTahap Penyidikan
 Kasus PLCC PertaminaKasus PLCC Pertamina
 Kasus di KPU (Buku Panduan, Asuransi Kecelakaan)Kasus di KPU (Buku Panduan, Asuransi Kecelakaan)
 Penjualan aset negara (indosat)Penjualan aset negara (indosat)
a.a. Dilimpahkan ke Kepolisian dan KejaksaanDilimpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan
b.b. Dihentikan PenyelidikannyaDihentikan Penyelidikannya
c.c. PendingPending
d.d. Tahap Penyelidikan – Pengumpulan alat buktiTahap Penyelidikan – Pengumpulan alat bukti
Strategi Penindakan Kasus Ditangani SendiriStrategi Penindakan Kasus Ditangani Sendiri
Oleh KPK & Yang & DilimpahkanOleh KPK & Yang & Dilimpahkan
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

48. Beberapa contoh penanganan kasus & penindakanBeberapa contoh penanganan kasus & penindakan
yg sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK :yg sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK :
• Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2
Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).
• Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD,Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD,
SLTP, yang dibiayai olehSLTP, yang dibiayai oleh Bank DuniaBank Dunia (2004),(2004),
• Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala BagianDugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian
Keua-ngan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelianKeua-ngan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian
tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyartanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyar
lebih. (2004),lebih. (2004),
• Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitasDugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas
preshipmentpreshipment dandan placementplacement deposito dari BI kepada PTdeposito dari BI kepada PT
Texmaco Group melalui Bank BNI (2004).Texmaco Group melalui Bank BNI (2004).
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

49.  Kasus Pembelian HelikopterKasus Pembelian Helikopter
MI-2 merk PLC (Rusia) dgnMI-2 merk PLC (Rusia) dgn
terdakwa A.P. (Gub. NAD).terdakwa A.P. (Gub. NAD).
 PutusanPutusan
PN = divonis 10 tahun, dendaPN = divonis 10 tahun, denda
Rp 500 jt & membayar uangRp 500 jt & membayar uang
pengganti Rp 3,683 Mpengganti Rp 3,683 M
PT = divonis 10 tahun, dendaPT = divonis 10 tahun, denda
Rp 500 jt & membayar uangRp 500 jt & membayar uang
pengganti Rp 3,683Mpengganti Rp 3,683M
MA = divonis 10 tahun, dendaMA = divonis 10 tahun, denda
Rp 500 jt & membayar uangRp 500 jt & membayar uang
pengganti Rp 6,4 Mpengganti Rp 6,4 M
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
ContohContoh
KasusKasus
KorupsiKorupsi
Yang telahYang telah
diputuskandiputuskan
PengadilanPengadilan

50. 3)3) Upaya Edukasi Masyarakat, antaraUpaya Edukasi Masyarakat, antara
lain :lain :1.1. Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukanMemiliki rasa tanggung jawab guna melakukan
partisipasi politik dan kontrol sosial, terkait denganpartisipasi politik dan kontrol sosial, terkait dengan
kepentingan-kepentingan publik,kepentingan-kepentingan publik,
2.2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal iniTidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini
justru akan merugikan masyarakat itu sendiri,justru akan merugikan masyarakat itu sendiri,
3.3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan,Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan,
terutama yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa,terutama yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa,
kecamatan dan seterusnya sampai tingkatkecamatan dan seterusnya sampai tingkat
pusat/nasional,pusat/nasional,
4.4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentangMembuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang
penyeleng-garaan pemerintahan negara dan aspek-penyeleng-garaan pemerintahan negara dan aspek-
aspek hukumnya,aspek hukumnya,
5.5. Mampu memposisikan diri sebagai subyekMampu memposisikan diri sebagai subyek
pembangunan dan berperan aktif dalam setiappembangunan dan berperan aktif dalam setiap
pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakatpengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat

51. 4)4) Upaya Edukasi Masyarakat, antaraUpaya Edukasi Masyarakat, antara
lain :lain :
Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah
sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang
mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan
kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di
Indonesia. ICW memiliki komitmen untuk
memberantas korupsi melalui usaha-usaha
pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif
melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi.
Transparency International (TI), adalah sebuah organisasi
internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik.
Publikasi tahunan terkenal yang diluncurkan TI adalah
Laporan Korupsi Global. Survei Tahun 2005, IPK
Indonesia adalah 2,2, sejajar dengan Azerbaijan,
Kamerun, Etiopia, Irak dan Uzbekistan, Menurut hasil
survei ini, Islandia adalah negara paling bebas korupsi.

52.  Makin meningkatnya bebanMakin meningkatnya beban
masyarakat akibat badanmasyarakat akibat badan
usaha milik Negara kurangusaha milik Negara kurang
efisien dalam mengelolaefisien dalam mengelola
kebutuhan publik sepertikebutuhan publik seperti
telekomunikasi, bahantelekomunikasi, bahan
bakar minyak, listrik danbakar minyak, listrik dan
lain sebagainya.lain sebagainya.
 Rendahnya kualitasRendahnya kualitas
pelayanan publik;pelayanan publik;
 Rendahnya kualitas saranaRendahnya kualitas sarana
dan prasarana yangdan prasarana yang
dibangun pemerintah,dibangun pemerintah,
DampakDampak
Korupsi diKorupsi di
IndonesiaIndonesia
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

53. SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1.1. Jelaskan perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata diJelaskan perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata di
tinjau dari Proses Hukumnya !tinjau dari Proses Hukumnya !
2.2. Apakah yg dimaksud dengan Yurisprudensi. MengapaApakah yg dimaksud dengan Yurisprudensi. Mengapa
keputusan Hakim terdahulu dijadikan landasan hukum bagikeputusan Hakim terdahulu dijadikan landasan hukum bagi
Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jelaskan JawabanHakim dalam memutuskan suatu perkara. Jelaskan Jawaban
Anda !Anda !
3.3. Mengapa suatu Perkara dilanjukan ke Mahkamah Agung danMengapa suatu Perkara dilanjukan ke Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi. Hal apasajakah yang menyebabkanMahkamah Konstitusi. Hal apasajakah yang menyebabkan
seseorang melakukan proses Kasasi di Mahkamah Agung !seseorang melakukan proses Kasasi di Mahkamah Agung !
4.4. Identifikasikan faktor-faktor apasajakah yang menyebabkanIdentifikasikan faktor-faktor apasajakah yang menyebabkan
gejala korupsi tumbuh subur di dalam suatu negara !gejala korupsi tumbuh subur di dalam suatu negara !
5.5. Sebutkan upaya apasajakah yang dapat dilakukan baik olehSebutkan upaya apasajakah yang dapat dilakukan baik oleh
pemerintah maupun masyarakat dalam meminimalisir dampakpemerintah maupun masyarakat dalam meminimalisir dampak
korupsi di Indonesia !korupsi di Indonesia !

54. INQUIRIINQUIRI
Bagilah kelas anda ke dalam 8 kelompok. Masing-masing
kelompok
terdiri dari 4 atau 5 orang, kemudian kerjakan tugas-tugas
sebagai
berikut !
1. Susunlah daftar pertanyaan terbuka (10 pertanyaan) dengan
topik bahasan sekitar perbuatan-perbuatan yang sesuai dan
yang bertentangan dengan ketentuan hukum !
2. Tentukan sendiri lokasi atau tempat yang akan dijadikan obyek
observasi dan wawancara (misalnya : sekitar pasar, sekolah,
terminal atau masyarakat sekitar anada) !
3. Setelah wawancara, identifikasikanlah perbuatan-perbuatan
yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum !
4. Buatlah kesimpulan dari hasil analisis kelompok anda, dan
berikan tanggapan dengan berpedoman pada dua hal berikut :
a. Cara meningkatkan kesadaran bagi masyarakat yang sudah
melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan hukum !
b. Cara membina/menertibkannya bagi masyarakat yang
masih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar