Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (19)
Similar to Pkn bab 5 kelompok 1
Similar to Pkn bab 5 kelompok 1 (20)
More from SMAN 1 Cilegon
More from SMAN 1 Cilegon (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pkn bab 5 kelompok 1
- 1. BAB 5 KELOMPOK 1 MEMAHAMI SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL DALAM LINGKUP NKRI
- 2. A. MENGANALISIS KASUS PELANGGARAN HUKUM, KEADILAN DAN KETERTIBAN 3.5.1 MENJELASKAN HUBUNGAN HUKUM, KEADILAN DAN KETERTIBAN
- 3. PEMBUNUHAN Pembunuhan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti dilatar belakangi dendam, masalah kejiwaan,terdesak dan keterbatasan. Maraknya tindakan pembunuhan dalam masyarakat seperti mutilasi,pencurian jenajah untuk diambil organnya atau untuk dijual bagian tubuh seperti rambut. FAKTOR TERJADINYA PEMBUNUHAN CARA AGAR TIDAK TERJADINYA TINDAKAN PEMBUNUHAN Dengan memperdalam iman dan ketakwaan kepada Tuhan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial,dan memperluas serta meningkatkan kominikasi dalam bersosialisasi.Masyarakat dan pemerintah juga dapat berpartisipasi dengan melakukan berbagai kegitan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk mencintai sesama manusia
- 4. CONTOH KASUS PEMBUNUHAN ANGELINE (8 tahun), murid kelas II sekolah dasar di Denpasar Bali, yang dinyatakan hilang. Selama 26 hari pencarian, banyak pihak yang terlibat. Semula, gadis cilik cantik itu diduga korban penculikan, ternyata, Rabu kemarin jasadnya ditemukan membusuk terkubur di dekat kandang ayam di belakang rumah keluarga Margareith CH Megawe, ibu angkatnya.
- 5. PENCEMARAN NAMA BAIK FAKTOR TERJADINYA PENCEMARAN NAMA BAIK CARA AGAR TIDAK TERJADINYA KASUS PELANGGARAN NAMA BAIK Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik yaitu: Secara lisan, Secara tulisan, Menuduh suatu hal di depan umum karena iri. Agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan lisan atau tulisan. Pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk memperbaiki UU informasi dalam melakukan transaksi baik langsung maupun melalui media electronik karena banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan hak azasi manusia. Lebih bijak dalam mengeluarkan kata-kata/statement atau pernyataan yang bersifat pribadi baik melalui lisan ataupun tulisan.
- 6. Kasus Prita Mulyasari MA mengabulkan kasasi jaksa dan menyatakan Prita Mulyasari bersalah dalam kasus pencemaran nama baik RS Omni Alam Sutera, Tangerang. Prita divonis 6 bulan, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun.Seperti diketahui, drama hukum Prita menjadi magnet semua pihak. Bahkan, seluruh calon presiden 2009 harus menyambangi Prita guna pencitraan kampanye. Pada 29 Desember 2009, majelis hakim PN Tangerang memutus bebas Prita Mulyasari dari tuntutan jaksa 6 bulan penjara. Alasan utama membebaskan Prita karena unsur dakwaan pencemaran nama baik tidak terbukti. Namun, MA membalikkan semuanya hingga Prita harus menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK). CONTOH KASUS PENCEMAR AN NAMA BAIK
- 7. CARA AGAR TIDAK TERJADINYA KASUS CYBER CRIME: Perlunya peningkatkan firewall yang kuat. Adanya respon control yang cepat dari pihak yang bertanggung jawab. FAKTOR TERJADINYA CYBER CRIME: Laporan pengaduan dari US Custom (Pabean AS) adanya tindak penyelundupan via internet yang dilakukan oleh beberapa orang Indonesia, dimana oknum – oknum tersebut telah mendapat keuntungan dengan melakukan Webhosting gambar – gambar porno di beberapa perusahaan Webhosting yang ada di Amerika Serikat. KASUS CYBER CRIME
- 8. Video mesum Ariel dan Luna maya, dan gambar – gambar porno para artis dan masyarakat umum. Kasus tersebut termasuk ke dalam jenis Infringements of Privacy, karena kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Motifnya termasuk kejahatan abu-abu dengan sasaran kejahatannya menyerang hak milik orang lain (Againts Property). Modus dari kejahatan ini adalah pencemaran nama baik dan mengganggu ketertetiban umum. CONTOH KASUS CYBER CRIME
- 9. B. MENJELASKAN KONSEP HUKUM, KEADILAN, DAN KETERTIBAN 3.5.1 MENJELASKAN HUBUNGAN HUKUM, KEADILAN DAN KETERTIBAN
- 10. KONSEP KEADILAN Konsep keadilan sudah ada sejak dahulu. Dahulu ada tiga orang filsuf terkenal yang mengemukakan teori mengenai keadilan tersebut, yaitu Aristoteles, Plato,dan Thomas Hobbes.
- 11. Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut.
- 12. a) Keadilan Komutatif Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. b) Keadilan Distributif Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. c) Keadilan Kodrat Alam Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. e) Keadilan Perbaikan Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi. d) Keadilan Konvensional Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- 13. a) Keadilan Moral Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya. b) Keadilan Prosedural Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. 2) Teori Keadilan Menurut Plato
- 14. Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian- perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, S.H. Ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3) Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes
- 15. Konsep Hukum Teorinya yang “murni” (the pure theory of law) bebas dari elemen-elemen asing pada kedua jenis teori tradisional, teori tersebut tidak tergantung pada pertimbangan-pertimbangan moralitas dan fakta-fakta aktual. Menurut kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas disatu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan disisi yang lain. 1. Konsep Hukum Hans Kelsen
- 16. Ada dua konsep hukum dari john austin yang kami dapatkan dari berbagai buku, yaitu: 1. Konsep hukum bahwa hukum memiliki dua dimensi hukum 2. Konsep hukum bahwa hukum adalah sebagai komando (law is command of sovereign) Hukum sebagai komando Menurut John Austin dalam bukunya the province of jurisprudence determind, hukum harus dipahami sebagai komando, karena semua hukum tidak lain merupakan kumpulan perintah yang bersifat komando ( laws are commands). Hukum selalu berwatak komando. Dua Dimensi dari hukum Menurut John Austin, filsafat hukum memiliki dua tugas penting. Kegagalan membedakan keduanya, demikian keyakinan Austin sebagaimana dikutip oleh Murphy dan Coleman, akan menimbulkan kekaburan baik intelek maupun moral. Kedua tugas ini berkaitan dengan dua dimensi dalam hukum, 2. Konsep Hukum John Austin
- 17. 1. Peraturan Primer peraturan primer terdiri dari standar- standar bagi tingkah laku yang membebankan berbagai kewajiban. Peraturan-peraturan primer menentukan kelakuan-kelakuan subjek-subjek hukum, dengan menyatakan apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang. Aturan yang masuk dalam jenis ini muncul sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adapun kekuatan mengikat dari berbagai aturan jenis ini didasarkan dari penerimaan masyarakat secara mayoritas. 2. Peraturan Sekunder Aturan-aturan sekunder adalah sekelompok aturan yang memberikan kekuasaan untuk mengatur penerapan aturan-aturan huhuk yang tergolong kedalam kelompok yang sebelumnya atau aturan-aturan primer. Aturan-aturan yang dapat digolongkan kedalam kelompok ini adalah aturan yang memuat prosedur bagi pengadopsian dan penerapan hukum primer. Berisi pemastian syarat-syarat bagi pelakunya kaidah-kaidah primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis kaidah kaidah-kaidah itu. Teori hukum murni yang memurnikan hukum dari anasir-anasir asing tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 3. Konsep Hukum Menurut H.L.A Hart
- 18. Ketertiban asal kata tertib yang berarti teratur menurut aturan rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (dalam masyarakat dsb) atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau synonym dari istilah “keadilan”. Ketertiban umum Dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia”. KONSEP KETERTIBAN
- 19. Prof.Dr S.Gautama mengibaratkan lembaga ketertiban umum ini sebagai “rem darurat” yang kita ketemukan pada setiap kereta api. Pemakainya harus secara hati-hati dan seirit mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka “kereta HPI” tidak dapat berjalan dengan baik. S.Gautama mengatakan bahwa lembaga ketertiban umum ini digunakan jika pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat daripada sendi-sendi azasi hukum nasional hakim. Maka dalam hal-hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan hukum asing ini. KONSEP KETERTIBAN MENURUT PARA AHLI
- 20. A. MEMAHAMI TUJUAN ADANYA HUKUM 3.5.2 MENDESKRIPSIKAN SISTEM HUKUM NASIONAL
- 21. ?APA ITU HUKUM
- 22. Hukum adalah salah satu dari norma yang ada dalam masyarakat. Hukum merupakan untuk menghasilkan keteraturan dalam masyarakat, agar dapat terwujud keseimbangan dalam masyarakat dimana masyarakat tidak bisa sebebas-bebasnya dalam bermasyarakat, mesti ada batasan agar ketidakbebasan tersebut dapat menghasilkan keteraturan.
- 23. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. PENGERTIAN HUKUM
- 24. CIRI-CIRI HUKUM Adanya perintah dan/atau larangan. Perintah dan/atau larangan tersebut harus ditaati setiap orang.
- 25. Peraturan itu mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa. Adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu adalah tegas. UNSUR- UNSUR HUKUM
- 27. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. Untuk melindungi masyarakat. Untuk menyelesaikan pihak-pihak yang bermasalah secara damai. TUJUA N HUKU M
- 28. Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.
- 29. B. MEMAHAMI MACAM- MACAM PENGGOLONGAN HUKUM3.5.2 MENDESKRIPSIKAN SISTEM HUKUM NASIONAL
- 31. SASARAN ISI TUGAS & FUNGSI 1 Golongan Semua Golongan Publik Antar Golongan Privat Material Formal
- 32. C. MEMAHAMI SUMBER HUKUM DI INDONESIA 3.5.2 MENDESKRIPSIKAN SISTEM HUKUM NASIONAL
- 33. SUMBER HUKUM Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber Hukum dibagi Menjadi 2, yaitu: Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil
- 34. Sumber Hukum Materiil Sumber Hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, dan terdiri atas: 1. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum 2. Agama 3. Kebiasaan 4. Politik Hukum dari Pemerintah Sumber hukum materiil yaitu tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.
- 35. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku.
- 36. 1. Undang-Undang (Statue) ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. 2. Kebiasaan (Custom) adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum 3. Keputusan Hakim (Yurisprudensi). Peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda dahulu adalah Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang disingkat A.B. (ketentuan- ketentuan umum tentang peraturan perundangan untuk Indonesia). 4. Traktat (Treaty). Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya. 5. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin). Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam Yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Sumber Hukum Formil
- 37. D. ARTI PENTING HUKUM 3.5.2 MENDESKRIPSIKAN SISTEM HUKUM NASIONAL
- 39. Untuk mencegah atau menghindari perbuatan menghakimi sendiri oleh warga negara. Untuk menjamin terlaksananya hak- hak asasi warga negara. Untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dari tindakan kewenang- wenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kuat. Untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban warga negara. ARTI PENTING HUKUM BAGI WARGA NEGARA
- 40. APA YANG AKAN TERJADI BILA TIDAK ADA HUKUM ?
- 43. Sebagai warga negara yang baik kita harus peka terhadap kegiatan hukum yang ada disekitar kita. Menganalisis suatu kasus dan mengerti konsep hukum sangat penting agar bisa melihat suatu masalah dari berbagai sudut. Sehingga kita bisa memahami apa tujuan hukum dan macam-macam golongannya dengan melihat dari sumber-sumber yang ada yang dan mengerti apa arti penting hukum bagi Indonesia.
- 44. AISYAH AYUNINGTYAS ERIKA SUGESTI MERLIN FARADILLAH SARI OKTAVIANI BAB 5 TERIMA KASIH