PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional

100,987 views

Published on

sistem hukum dan peradilan nasional

Published in: Education

PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional

  1. 1. PRESENTASI PKn. BAB . 2, kelas X
  2. 2. SIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL Oleh : Drs.SUPARNO PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SMAN 55 JAKARTA
  3. 3. SIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL Disajikan Oleh : Drs. Suparno
  4. 4. PANCASILA,UUD 1945
  5. 5. Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Sikap Positif Terhadap Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Sikap yang Peran Serta Pengertian Peranan Upaya Sesuai dengan dalam UpayaSistem Hukum Lembaga- Pemberantasa Ketentuan Pemberantasadan Peradilan Lembaga n Korupsi di Hukum yang n Korupsi di Nasional Peradilan Indonesia Berlaku Indonesia
  6. 6. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional… Pengertian Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Membahas Pengertian PengertianPengertian Sistem Penggolongan Peradilan Hukum Hukum Nasional back
  7. 7. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional… Peranan Lembaga- Lembaga Peradilan Membahas Peranan Macam-Macam Alat Penegak Lembaga- Peradilan di Hukum Lembaga Indonesia Peradilan back
  8. 8. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional… Sikap yang Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku Membahas Norma Hukum Sumber Hukum dalam Berdasarkan Kesadaran Warga LingkunganLandasan Hukum Ketetapan MPR Negara Indonesia Sekolah dan No. III/MPR/2000 Masyarakat serta dalam Keluarga back
  9. 9. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional… Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Upaya Pengertian Penyebab Korupsi di Pemberantasan Korupsi Korupsi Indonesia Korupsi back
  10. 10. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional… Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Membahas Peran serta Masyarakat dalam UU No. 31 Tahun Perlindungan Hukum Bagi 1999 tentang Masyarakat pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi back
  11. 11. PENGERTIAN SISTEM• SISTEM ADALAH: PERANGKAT UNSUR YANG SALING BERKAITAN SEHINGGA MEMBENTUK SATU TOTALITAS.
  12. 12. PENGERTIAN HUKUM• HUKUM: PERATURAN ATAU TATA TERTIB YANG MEMPUNYAI SIFAT MEMAKSA, MENGIKAT, DAN MENGATUR HUBUNGAN MANUSIA DAN MANUSIA LAINNYA DALAM MASYARAKAT DENGAN TUJUAN MENJAMIN KEADILAN DALAM PERGAULAN HIDUP DALAM BERMASYARAKAT, BERSUMBER NEGARA, PEMERINTAH.
  13. 13. Pengertian Sistem HukumSistem Hukum adalah keseluruhanaturan tentang apa yang seharusnyadilakukan dan apa yang seharusnyatidak dilakukan oleh manusia yangmengikat dan terpadu dari satuankegiatan satu sama lain untukmencapai tujuan hukum diIndonesia. back
  14. 14. Pengertian Penggolongan Hukuma. Pengertian Hukum menurut para Ahli : 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2. Prof. E. M. Meyers 3. Leon Duguit 4. Immanuel Kant 5. Drs. E. Utrecht, S.H back
  15. 15. Penggolongan hukum menurut Prof. Dr. C.S.T. Kansil, S.H.• A.MENURUT SUMBER:• 1. HUKUM UU• 2. HUKUM KEBIASAAN• 3. HUKUM TRAKTAT• 4. HUKUM JURISPRODENSI
  16. 16. B. MENURUT BENTUKNYA• 1. HUKUM TERTULIS• -DIKODIFIKASIKAN• -TIDAK DIKODIFIKASIKAN• 2. HUKUM TIDAK TERTULIS
  17. 17. C. MENURUT TEMPAT BERLAKUKAN• 1.HUKUM NASIONAL• 2. HUKUM INTERNASIONAL• 3. HUKUM ASING• 4. HUKUM GEREJA
  18. 18. D . MENURUT WAKTU BERLAKUNYA1. IUS CONSTITUTUM/ HUKUM POSITIF(HUKUM YANG BERLAKU SEKARANG)2. IUS CONSTITUENDUM (BERLAKU YANG AKAN DATANG)3. HUKUM ASASI (HUKUM ALAM) HUKUM DUNIAWI
  19. 19. E. HUKUM MENURUT CARA MEMPERTAHANKAN1. HUKUM MATERIAL (BERUPA PERATURAN – PERATURAN)2. HUKUM FORMAL (HUKUM YANG MENGATUR BAGAI MANA CARA MELAKSANAKAN)
  20. 20. F. MENURUT SIFATNYA• 1. HUKUM YANG MEMAKSA• 2. HUKUM YANG MENGATUR
  21. 21. H. MENURUT ISINYA• 1 . HUKUM PRIVAT(HUKUM SIPIL)• 2 . HUKUM PUBLIK(HUKUM NEGARA)
  22. 22. G. HUKUM MENURUT WUJUDNYA• 1. HUKUM OBYEKTIF(BERLAKU UMUM)• 2. HUKUM SUBYEKTIF(TIBUL DARI HUKUM OBYEKTIF BERLAKU TERHADAP SESEORANG TERTENTU, HUKUM INI JARANG DIGUNAKAN)
  23. 23. H. HUKUM MENURUT ISINYA1. HUKUM PRIVAT(HUKUM SIFIL)2. HUKUM PUBLIK(HUKUM NEGARA)
  24. 24. Pengertian Peradilan NasionalPeradilan Nasional adalah segalasesuatu mengenai perkarapengadilan yang bersifat atau segalasesuatu mengenai perkarapengadilan yang meliputi suatubangsa, dalam hal ini adalah bangsaIndonesia. back
  25. 25. Alat Penegak Hukum Alat Penegak Hukum terbagi 3 yakni :1. Polisi2. Kejaksaan3. Kehakiman back
  26. 26. Polisi sebagai penegak hukum
  27. 27. Polisi penegak hukum
  28. 28. Sidang di pengadilan
  29. 29. Contoh memutuskan dlm. pengadilan
  30. 30. PolisiKepolisian adalah alat negarayang mempunyai peranmemelihara keamanan danketertiban masyarakat,menegakkan hukum,memberikan pengayoman sertapelayanan kepada masyarakat. back
  31. 31. KejaksaanKejaksaan adalah alatnegara sebagai penegakhukum yang juga berperansebagai penuntut umumdalam perkara pidana. back
  32. 32. Contoh jaksa
  33. 33. KehakimanKekuasaan Kehakiman diatur pasal 24 UUD1945.Pasal 24 ayat 2 kekuasaan kehakimandilakukan oleh makhamah agung, peradilanyang ada di bawahnya adalah peradilanumum, peradilan agama, peradilanmiliter, peradilan tata uasaha negara, danmakhamah konstitusi. back
  34. 34. Pengadilan di kehakiman
  35. 35. PELAJARAN MULOK SMAN 55 JAKARTA
  36. 36. PELAJARAN MULOK SMAN 55 JAKARTA
  37. 37. GURU MENGAJAR
  38. 38. Macam-Macam Peradilan di Indonesia Ketentuan pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman badan peradilan yang ada di bawah makhkamah agung meliputi :a. Peradilan Umum adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, termasuk peradilan umum :  Pengadilan Negeri (berada di daerah tingkat II)  Pengadilan Tinggi (berada di daerah tingkat I)  Makhamah Agung (berada di seluruh Indonesia)
  39. 39. Lanjutan Macam-Macam Peradilan di Indonesia… b. Peradilan Agama diatur UU No. 7 Tahun 1989 merupakan pengadilan bagi orang-orang islam dalam perkara nikah, talak, dan rujuk. Bagi nonislam ditangani olah pengadilan umum. c. Pengadilan tata usaha negara (administrasi negara) mengadili masalah-masalah ketata usahaan atau keadministrasian. d. Pengadilan Militer terdiri dari :  Makhamah Militer  Makhamah Militer Tinggi  Makhkamah Agung back
  40. 40. Peranan Lembaga-Lembaga Peadilan Sesuai ketentuan negara hukum adalah semua warga negara tanpa kecuali harus tunduk dan patuh pada hukum maka siapapun yang melanggar hukum harus di hukum sesuai kesalahannya serta tidak ada orang yang kebal hukum (termasuk lembaga-lembaga hukum).
  41. 41. Landasan HukumPembukaan UUD 1945 alineakeempat, pasal 1 ayat 3, pasal 27ayat 1, pasal 24 ayat 1, pasal 28Dayat 1, pasal 28I ayat 1, danpasal 28I ayat 5.
  42. 42. Sumber Hukum BerdasarkanKetetapan MPR No. III/MPR/2000Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 dikatakan sumberhukum dasar nasional adalahpancasila sebagaimana yangtertulis dalam pembukaan UUD1945 dan batang tubuh UUD1945
  43. 43. TAP MPR No. III/MPR/2000 dan UU No. 10 Tahun 2004 Tap MPRS Ketetapan MPR No.No. UU No. 10 Tahun 2004 No. XX/MPRS/1966 III/MPR/20001. UUD 1945 1. UUD 1945 1. UUD 19452. Ketetapan MPR 2. Ketetapan MPR 2. UU/Perpu3. UU/Perpu 3. UU 3. Peraturan Pemerintah4. Pereturan Pemerintah 4. Perpu 4. Perpres5. Keputusan Presiden 5. Peraturan 5. Perda6. Pereturan-peraturan Pemerintah Pelaksana lainnya 6. Keputusan Presiden seperti : 7. Pereturan Daerah a. Peraturan Mentri b. Intruksi Mentri, dll.
  44. 44. Kesadaran Hukum Warga Negara Indonesia3 Prinsip kesadaran hukum yaitu :a. Pengakuan dan perlindungan HAM dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan.b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.c. Legalitas hukum dalam segala bentuknya.
  45. 45. KESADARAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA• A. PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAM.• B .PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK.• C. LEGALITAS HUKUM DALAM SEGALA BENTUK
  46. 46. USAHA PEMERINTAH MENINGKATKAN KESADARAN HUKAM:• A. MENGEMBANGKAN BUDAYA HUKUM• B. MENATA SISTEM HUKUM NASIONAL• C. MENEGAKKAN HUKUM SECARA KONSISTEN• D. MELANJUDKAN RATIFIKASI KONVENSI INTER- NASIONAL• E. MENINGKATKAN INTEGRITAS MORAL PENEGAK HUKUM• F. MEWUJUTKAN LEMBAGA PERADILAN YANG MANDIRI
  47. 47. Norma - norma dalam Lingkungan Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Negara, Pemerintah. yang realitas saat ini• A. Contoh dikeluarga ?(5 contoh norma)• B. Contoh disekolah ?(5 contoh norma)• C. Contoh dimasyarakat?(5 contoh norma)• D. Contoh dinegara ?(5 contoh norma)• E. Contoh di Pemerintah?(5 contoh norma)Dikerjakan di buku catatan PKn
  48. 48. • SETIAP
  49. 49. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia• Pengertian Korupsi menurut kamus besar bahasa Indonesia korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.• Menurut Sam Santoso : ….• Secara etimilogis : ….• Dalam konteks politik : ….• Menurut UU RI No. 31 tahun 1999 : korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  50. 50. Penyebab Korupsi Korupsi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :a. Nafsub. Jiwa Pancasila yang belum mantap di setiap warga negara Indonesiac. Pengawasan yang belum mewadaid. Mental dan rasa keagaman yang rendahe. Gaji atau pendapatan yang rendahf. Dorongan keluargag. Rasa malu yang rendahh. Kesadaran hukum yang rendah
  51. 51. Korupsi di Indonesia• A. Asal mula korupsi:• Adanya seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaan kurang berpedoman:• a. Fatonah(cerdas)• b. Sidik(jujur)• C. Amanah(yang harus disampaikan)• D. Tabliegh(transparan)
  52. 52. Upaya Pemberantasan Korupsi• Usaha yang dilakukan Pemerintah dalam memberantas korupsi :a. Mengefektifkan lembaga penegak hukum, polisi, kejaksaan, peradilan.b. UU RI No. 20 Tahun 2001c. Melindungi masyarakat yang menggunakan haknyad. Memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencagahan, pemberantasan, atau pengungkapane. UU RI No. 30 Tahu 2002 tentang KPKf. Mengefektifkan pelajaran PKn, agama.
  53. 53. Peran serta Masyarakat dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindakan Pidana Korupsia. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana korupsi.b. Menyampaikan saranc. Memperoleh jawaban
  54. 54. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dapat berwujud :a. Dapat melaksanakan hak perlindungan hukumb. Dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan, saksi pelapor, saksi atau saksi ahli.c. Masyarakat dalam hal mencari, memperoleh, dan memberi informasi tentang dugaan adanya korupsid. Hak dan tanggung jawab masyarakat sesuai norma agama dan noma kesusilaan lainyae. Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang berjasa membantu.
  55. 55. Tugas diskusi• Kelompok :• Tunjukan kasus pelaksanaan peradilan diIndonesia, dari proses penegakan hukum, sampai hasil keputusannya• Individu:• Kasus korupsi diIndonesia , dari proses penegakan hukum sampai hasil keputusanya
  56. 56. RAMBU- RAMBU SOAL PG:• 1. SISTEM• 2. HUKUM• 3. SISTEM HUKUM• 4. PENGGOLONGAN HUKUM MENURUT Prof. Dr. C.S.T. Kansil, sebutkan• Undang- undang• Hukum kebiasaan• Hukum Traktat• Hukum Yuresprodensi• hukum tertulis• Konvensi• Hukum nasional• hukum internasional• Hukum asing• Hukum gereja
  57. 57. Lanjutan rambu-rambu• Ius Constitum• Ius Constituendum• Hukum asasi• Hukum Material• Hukum formal• Hukum memaksa• Hukum Mengatur• Hukum obyektif• Hukum subyektif• Hukum Privat• Hukum Publik
  58. 58. Lanjutan rambu- rambu• Apa yang dimaksut penegak hukum• Polisi• Kejaksaa• Kehakiman• Pengadilan umum• PengadilanAgama• Pengadilan tata usaha Negara• Pengadilan militer
  59. 59. Lanjutan rambu- rambu• Sebutkan sumber Hukum berdasarkan ketetapan MPR no. III/MPR/2000• Sebutkan urutan perundangan berdasarkan UU no. 10 tahun 2004• Berikan contoh(yang saat ini masih berlaku)UUD 1945, UU , PP, keputusan Presiden, peraturan daerah.
  60. 60. SELAMAT BELAJAR MEMAHAMI, MENGHAYATI, DANMENGAMALKAN UNTUK MERAIH CITA- CITA DAN TUJUAN MASA DEPANMU

×