Resume Hukum Tata Negara

24,931 views

Published on

0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
24,931
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
460
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resume Hukum Tata Negara

  1. 1. TUGAS PENGANTAR HUKUM INDONESIA -Hukum Tata Negara- Dosen Pengajar : Widia Edorita, SH., MH. oleh : DIENNISSA PUTRIYANDA Nim : 1209114065Fakultas Hukum Universitas Riau 2012 1
  2. 2. Hukum Tata NegaraA. Pengertian Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara (HTN) adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya. Berikut definisi-definisi Hukum Tata Negara menurut beberapa ahli : J.H.A Logemann Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben. Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya ambtenorganisatie. Van Vollenhoven Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing- masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut. Scholten Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. 2
  3. 3. Van der Pot Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satudengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.Apeldoorn Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilahhukum tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya denganhukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukumadministrasi negara itu sendiri.Wade and Phillips Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapannegara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunyayang berjudul “Constitusional law” yang terbit pada tahun 1936.Paton George Whitecross Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapannegara, tugasnya ,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.Dalam bukunya “textbook of Jurisprudence” yang merumuskan bahwaConstutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal powerand the fungctions of the organ of the state.A.V.Dicey Hukum Tata Negara adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaandalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. Dalam bukunya“An introduction the study of the law of the consrtitution”.J. Maurice Duverger Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yangmengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga nagara.R. Kranenburg Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negaraterdapat dalam UUD. 3
  4. 4. Utrecht Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat- pejabat Negara. Kusumadi Pudjosewojo Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukan masyarakat Hukum yang atasan maupunyang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu. J.R. Stellinga Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-keawajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga Negara.B. Sumber Hukum Tata Negara Pengertian Sumber Hukum Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dsb. yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Pengertian Sumber Hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu : 1. Sebagai asas hukum sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya, 2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum prancis, hukum romawi dan lain-lain, 3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat), 4
  5. 5. 4. Sebagai sumber hukum dimana kita dapat mengenal hukum seperti; dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya, serta 5. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum.Pengertian Sumber Hukum menurut Joeniarto, yaitu : 1. Sumber hukum dalam artian sebagai asal hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkrit berupa keputusan dari yang berwewenang, 2. Sumber hukum dalam artian sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif. Baik yang tertulis ataupun tak tertulis, 3. Sumber hukum yang dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan masyarakat. Kita dapatkan sumber hukum filosofis histories dan sosiologis.Sumber Hukum Tata Negara Mencakup sumber hukum dalam arti formiil (seperti Konstitusi tidak tertulis dantertulis, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, doktrin, dan perjanjianinternasional) & dalam arti material (seperti kebiasaan ketatanegaraan, kesadaranhukum dan rasa keadilan masyarakat, moral).1. Sumber Hukum Formiil Tata Negara Hukum perundang-undangan ketatanegaraan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwewenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Hukum adat ketatanegaraan merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang tertulis, namun tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat hukum adat. Hukum adat kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan Negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan (mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Kebiasaan-kebiasaan, atau kelaziman, dan praktik yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, dianggap baik dan berguna 5
  6. 6. dalam penyelenggaraan Negara menurut konstitusi, tetapi tidak dapat dipaksakan penggunaannya oleh pengadilan. Yurisprudensi ketatanegaraan adalah kumpulan putusan-putusan pengadilan. Syarat Putusan Pengadilan yang dapat dijadikan sumber HTN (JimlyA.) : a. Harus sudah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs); Final and Binding? b. Dinilai baik dalam arti memang menghasilkan keadilan bagi pihak-pihak bersangkutan; c. Putusan yang harus sudah berulang beberapa kali atau dilakukan dengan pola yang sama dibeberapa tempat terpisah; d. Norma yang terkandung didalamnya memang tidak terdapat dalam peraturan tertulis yang berlaku, atau kalaupun ada, tidak begitu jelas; dan e. Putusan itu dinilai telah memenuhi syarat sebagai yurisprudensi dan direkomendasikan oleh tim eksaminasi atau tim penilai tersendiri yang dibentuk oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk menjadi yurisprudensi yang bersifat tetap. Traktat atau hukum perjanjian internasional ketatanegaraan adalah persetujuan yang diadakan Indonesia dengan Negara-negara lain. Doktrin ketatanegaraan ajaran-ajaran tentang hukum tatanegara yang ditemukan dan dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran saksama berdasarkan logika formal yang berlaku.2. Sumber Hukum Materiil Tata Negara Sumber Hukum Materiil Tata Negara adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum tata Negara, yaitu : Dasar dan pandangan hidup bernegara sepeti Pancasila. Kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah Hukum Tata Negara. Sepeti halnya dengan kekuatan dalam proses perumusan dan perancangan perundang-undangan yang tidak lepas dari pada kepentingan kelompok partai dalam merumuskan hukum. 6
  7. 7. C. Bentuk Produk Hukum Tata Negara Produk hukum di Indonesia sangat banyak, dan dari tahun ke tahun Tata urutanyapun berbeda ada yang berdasarkan TAP MPR No.XX/MPRS/1966, ada yang berdasar TAP MPR No.III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan tata urutan perundangan. Terakhir berdasar UU No. 10 tahun 2004, tgl 22 Juni 2004. Berikut adalah tata urutan perundangan menurut UU No. 10 tahun 2004, tgl 22 Juni 2004, yaitu: a. Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Naskah resmi UUD 1945 adalah: Naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat UUD 1945 (masing-masing hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999, 2000, 2001, 2002). Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah dinyatakan dalam Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini. b. Undang-undang Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan Undang-Undang adalah: Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. 7
  8. 8. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.d. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.e. Peraturan Presiden Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.f. Peraturan Daerah Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah tata urutan perundangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan tata urutanperaturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah : 8
  9. 9. 1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.3. Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI.4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut: A). Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. B). DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. C). Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.5. Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.6. Keputusan Presiden(Keppres) Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.7. Peraturan Daerah Peraturan daerah propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi bersama dengan gubernur. A) Peraturan daerah propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi bersama dengan gubernur.atau DPRD kabupaten/kota bersama Bupati/walikota. B) Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota. C) Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Tata cara pembuatan UU, PP, Perda serta pengaturan ruang lingkup Keppres diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun hingga sekarang ini belum ada UU yang mengatur apa saja yang menjadi lingkup pengaturan dari Keppres dan PP. 9
  10. 10. D. Struktur Hukum Tata Negara Positif Berikut penjelasan mengenai struktur ketatanegaraan di Indonesia :MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistemketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotaDewan Perwakilan Daerah. Dahulu sebelum Reformasi MPR merupakan Lembaga NegaraTertinggi, yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan UtusanGolongan.TUGAS DAN WEWENANG MPR 10
  11. 11. Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945),(Undang-Undang Dasar).Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untukmemberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti,diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosonganjabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaandalam masa jabatannya.Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukansikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler.Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyattidak lagi oleh MPR. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukotanegara.Sidang MPR sah apabila dihadiri:- sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden,- sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD,- sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya.Putusan MPR sah apabila disetujui:- sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden,- sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakanpengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. 11
  12. 12. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan dalam melakukankewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. (Pasal 4) Presiden berhak mengajukan RUU,dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5).TUGAS DAN WEWENANG PRESIDEN Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 10). Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi Negara (Pasal 11). Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU (Pasal 12). Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13). Presiden memberikan grasi dengan pertimbangan MA, dan memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR (Pasal 14). Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan menurut UU (Pasal 15). Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16). Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden (Pasal 17).DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistemketatanegaraanIndonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegangkekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, danpengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilihberdasarkan hasil Pemilihan Umum. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, danberakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. 12
  13. 13. TUGAS DAN WEWENANG DPR Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan 13
  14. 14. penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Pada anggota DPR melekat hak ajudikasi dan legislasi yakni berupa hak interpelasi,hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPR juga memiliki hak mengajukanRUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hakimunitas, serta hak protokoler. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, danDPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara,pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai denganperaturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yangsah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturanperundang-undangan).DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu, setiap provinsi jumlahnyasama dan jumlah seluruh anggta DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. DPDbersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 22C). DPD berhak mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahasnya yang berkaitandengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran sertapenggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE serta yang berkaitan denganperimbangan keuangan pusat-daerah, serta memberi pertimbangan atas RUU APBN yangberkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D). DPD dapat melakukanpengawasan terhadap UU yang usulan dan pembahasannya dimiliki oleh DPD. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa Anggota DPDmempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:Hak Menyampaikan usul dan pendapat; 14
  15. 15. Memilih dan dipilih; Membela diri; Imunitas; Protokoler; Keuangan dan administratif. Mengamalkan Pancasila; Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat; Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah; Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.Kewajiban Berkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas fungsi politik legislatifAnggota DPD RI yang meliputi representasi, legislasi dan pengawasan yang dicirikan olehsifat kekuatan mandatnya dari rakyat pemilih yaitu sifat “otoritatif” atau mandat rakyatkepada Anggota; di samping itu ciri sifat ikatan atau “binding” yaitu ciri melekatnyapemikiran dan langkah kerja Anggota DPD RI yang semata-mata didasarkan padakepentingan dan keberpihakan pada rakyat daerah. 15
  16. 16. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Dalam rangka pelaksanaan Pemilu agar terselenggara sesuai asas (Iuberjudil), makadibentuklah sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri(Pasal 22E). KPU selain ada ditingkat pusat, juga terdapat KPU daerah baik di provinsimaupun kabupaten/kota.BANK SENTRAL Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU (Pasal 23D).BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)Diatur dalam BAB III A, pasal 23 E yang berbunyi : Untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara didalam suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan UU. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan APBD, perusahaan daeah, BUMN, dan perusahaan swasta dimana didalmnya terdapat kekayaan Negara.TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) Diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan :“ Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, angkatan Laut, dan AngkatanUdara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melidungi, memelihara kutuhan dankedaulatan Negara.” Berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kedudukan TNI, maka diaturlebih lanjut dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 trntang Tentara Nasional Indonesia. 16
  17. 17. Tugas pokok TNI adalah : menegakkan Kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhanwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa danseluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan Negara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang angkat dan diberhentikan oleh Presidensetelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Dengan demikian dalam hal pengerahan danpenggunaan Kekuatan Militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sedangkan kebijakandan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasiDepartemen Pertahanan.MAHKAMAH AGUNG (MA) Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraanIndonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama denganMahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan :- Peradilan Umum pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Negeri, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.- Peradilan Agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Agama, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.- Peradilan Militer pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Militer dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.- Peradilan Tata Usaha negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha negara, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.KEWAJIBAN DAN WEWENANG MA Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang 17
  18. 18. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Ketuanya sejak 15 Januari 2009 adalah Harifin A. Tumpa. Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24). MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim Agung diusulkan komisi yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Presiden. Ketua dan Wakil MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung (Pasal 24A).KOMISI YUDISIAL (KY) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatanhakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkankehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota komisi yudisial harusmemiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dankepribadian yang tidak tercela. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan olehPresiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B). 18
  19. 19. Diatur dalam pasal 24 B UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2004 tentang KomisiYudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalampelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaanlainnya. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.WEWENANG KOMISI YUDISIAL1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim.TUGAS KOMISI YUDISIAL1. Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung.2. Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung.3. Menetapkan Calon Hakim Agung.4. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR.5. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.6. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA dan/ atau MK.MAHKAMAH KOSNTITUSI (MK)Pasal 24 c UUD 1945 mengatakan :1. Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.2. Memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga Negara yang wewenang diberikan oleh UUD.3. Memutus pembubaran partai politik.4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD.Perbandingan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah:1. Kedua-duanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.2. Mahkamah agung merupakan pengadilan keadilan (Court of Justice), sedangkan Mahkamah Konstitusi Lembaga Pengadilan Hukum (Court of Law).3. 19

×