nbsdejkbdcilusahdui

1. HUKUM ACARA
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Oleh:
TIM PENGAJAR HUKUM ACARA PTUN
Fakultas Hukum UNS
DASAR-DASAR PERADILAN
TATA USAHA NEGARA

2. PENDAHULUAN
LEGISLATIF
YUDIKATIF
(Pasal 24 UUD 1945
Jo. UU No.4
Tahun 2004)
EKSEKUTIF
3 PILAR
KEKUASAAN
NEGARA
(TRIASPOLITICA)
MAHKAMAH AGUNG
(UU 14/1985 jo. UU 5/2004)
MAHKAMAH KONSTITUSI
(UU NO. 24 Tahun 2003)
BADAN-BADAN
PERADILAN
Peradilan
Umum
UU 2/1986 jo
UU 8/2004
Peradilan
Agama
UU 7/1989 jo
UU 3/2006 jo
UU 50/2009
Peradilan
Militer
UU 31 / 1997
Peradilan
TUN
UU 5/1986 jo
UU 9/2004 jo
UU 51/2009

3. TUJUAN PEMBENTUKAN PERADILAN TUN
• Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang
bersumber dari hak-hak individu
• Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang
didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup
dalam masyarakat tersebut (Keterangan Pemerintah di hadapan
Sidang Paripurna DPR-RI Mengenai RUU PTUN 29 April 1986)
• Sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara
pemerintah (Badan atau Pejabat TUN) dengan rakyat (orang atau
badan hukum perdata) sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak
dikeluarkannya keputusan TUN
• Sebagai sarana pemunculan faktor kontrol yudisial (ekstern,
aposteriori, legalitas) yang efektif untuk mencegah terjadinya mal
administrasi maupun berbagai bentuk penyalahgunaan
wewenang (agar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tidak
dijalankan secara bertentangan dengan perundang-undangan
yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik)

4. 4 PENDEKATAN PEMBENTUKAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA
• Pendekatan Filosofis
Pengujian materiil secara bertingkat pada peradilan administrasi
merupakan upaya untuk menjaga sinkronisasi implementasi norma-
norma hukum yang secara hierarkis berakar dalam norma dasar
(grundnorm) (Huijbers).
• Pendekatan Teoritis
Konsep rechtstaat menjadi landasan keharusan normatif bagi
pembentukan lembaga peradilan administrasi sebagai salah satu unsur
pokok negara hukum (F.J. Stahl).
• Pendekatan Historis
Terdapat runtutan sejarah berkait regulasi (Pasal 138 ayat (1) IS)
maupun badan peradilan (Raad van Beroep voor Belastingzaken dan
Comptabelrechtspraak) pada masa Hindia Belanda yang
melatarbelakangi keberadaan peradilan administrasi.
• Pendekatan Sistematikal
Norma merupakan kesatuan dengan struktur piramida, sistem hukum
merupakan proses berkelanjutan dari yang abstrak, posistif dan
selanjutnya sampai menjadi konkrit (Hans Kelsen).
Grundnorm
Generalenorm
Concretenorm

5. Peristilahan & Definisi Hac.PTUN
• Peristilahan
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Pemerintahan, Hukum Acara Peradilan
Administrasi Negara, Hukum Acara Peradilan
Administrasi, Hukum Acara Pengadilan dalam
Lingkingan Peradilan Administrasi (HAPLA)
• Pengertian
Hukum yang mengatur tentang tata cara
bersengketa di PTUN serta mengatur hak dan
kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam
proses penyelesaian sengketa tersebut (hukum
formal)

6. Pengaturan Hukum Formil
• Secara teoritis, pengaturan hukum formal digolongkan
menjadi 2 bagian:
– Ketentuan prosedur berperkara (hukum formal) diatur
bersama-sama dengan susunan, kompetensi dari badan yang
melakukan peradilan (hukum material) dalam bentuk UU atau
peraturan lainnya
– Ketentuan prosedur diatur tersendiri
• Mengikuti penggolongan tersebut maka UU PTUN (UU
5/1986 jo UU 9/2004) mengikuti kelompok yang
pertama, karena UU PTUN memuat hukum materii dan
formil dalam satu UU
• Hukum acara TUN dimuat dari Pasal 53-141, sisanya
hukum materiil. Jadi proporsinya, 56 pasal hukum
materiil dan 89 pasal hukum formil atau hukum materiil
diatur 38,7% dan formil 61,3%

7. Perbedaan Peradilan Tata Usaha Negara
dengan Peradilan Umum (Perdata)
KRITERIA PEMBEDA PERADILAN TUN PERADILAN UMUM
(PERDATA)
Pengaturan UU PTUN HIR, Rbg, RV
Obyek sengketa Beschiking (KTUN) Individuele recht
Sifat sengketa Hukum publik Hukum privat
Jawaban tergugat Tidak ada rekonvensi Boleh rekonvensi
Kewenangan hakim Ultra petita Intra petita
Tujuan kebenaran materil formil
Sistem pembuktian Negatif (vrije bewijsleer) Preponderance of
evidence
Beban pembuktian hakim Para pihak
Kedudukan hakim aktif pasif
Pertimbangan hakim Didasarkan keyakinan Tidak dipersyaratkan
adanya keyakinan
Diktum putusan terikat leluasa
Kekuatan mengikatnya putusan Erga omnes interpartes

8. Perbedaan Sistem Pengujian Materiil
Norma Hukum di Indonesia
PENGUJIAN LEMBAGA YANG
MENGUJI
LANDASAN YURIDIS
UU terhadap UUD
Negara RI 1945
Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 : Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji UU terhadap UUD NRI 1945
Peraturan
Perundang-
undangan di
bawah
UU terhadap UU
Mahkamah Agung Pasal 31 UU 5/2004 : MA mempunyai wewenang
menguji peraturan perundang-undangan di
bawah UU terhadap UU
Keputusan Tata
Usaha Negara
terhadap Peraturan
Perundang-
undangan
Peradilan
Tata Usaha Negara
Pasal 47 jo. Pasal 53 UU 5/1986 jis UU 9/2004 dan
UU 51/2009 : Pengadilan bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa TUN.

9. ASAS-ASAS
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Asas merupakan jantung peraturan hukum.
Asas merupakan landasan yang paling luas dari peraturan
hukum, asas juga merupakan alasan (ratio legis) dari
peraturan hukum yang menjadikan hukum bukan hanya
kumpulan peraturan tapi lebih mengandung nilai dan
tuntutan-tuntutan etis.
Jadi, asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat
di dalam dan di belakang sistem hukum yang masing-masing
dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau
putusan hukum

10. 1. Asas Praduga Rechtmatig
vermoeden van rechtmatigheid praseumptio iustae causa
• Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu
harus dianggap rechmatig (sah berdasar hukum) sampai ada
pembatalannya. Dengan asas ini maka gugatan TUN tidak menunda
pelaksanaan (dapat segera dilaksanakan) Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat (Pasal 67 (1) UU PTUN).
2. Asas Pembuktian Bebas Hakim
• Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian
beserta penilaian pembuktian (surat/tulisan, keterangan ahli,
keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim), dan
untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat
bukti berdasarkan keyakinan hakim Pasal 107 dan Pasal 100 UU 5/86.

11. 3. Asas Keaktifan Hakim (dominus litis)
• Asas keaktifan hakim ini dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan
para pihak karena tergugat adalah pejabat TUN sedangkan penggugat
adalah orang atau badan hukum perdata (Pasal 58, 63 ayat (1) dan (2),
80, dan Pasal 83 UU 5/1986).
4. Asas Putusan Mengikat Erga Omnes
• Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik, sehingga dengan demikian
putusan pengadilan TUN berlaku pula bagi siapa saja, tidak hanya bagi para
pihak yang bersengketa. Dalam hal ini tergambar asas perlindungan
terhadap kepentingan umum atau publik yang menonjol, di samping
perlindungan terhadap individu.
5. Asas Self Respect (Self Obidience)
• Penghormatan aparatur pemerintah terhadap putusan peradilan
administrasi, karena tidak dikenal upaya pemaksa yang langsung melalui
juru sita.

12. • ASAS PARA PIHAK HARUS DIDENGAR (AUDI ET ALTERAM
PARTEM) : Para Pihak mempunyai kedudukan yang sama dan
harus diperlakukan dan diperhatikan secara adil.
• ASAS KESATUAN BERACARA DALAM PERKARA SEJENIS
• ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG
MERDEKA & BEBAS DARI SEGALA CAMPUR TANGAN
KEKUASAAN LAIN (Pasal 24 UUD 1945)
• ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA
RINGAN
• ASAS PENGADILAN SEBAGAI UPAYA TERAKHIR UNTUK
MENDAPAT KEADILAN Pengadilan sebagai ultimum remidium
• ASAS OBYEKTIVITAS Hakim & Panitera tidak boleh mempunyai
hubungan keluarga dengan para pihak.
• Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda
pelaksanaan KTUN yang dipersengketakan, kecuali ada
kepentingan yang medesak dari penggugat (Pasal 67 (1) dan
(4) huruf a)

13. PENGERTIAN DASAR
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TATA USAHA NEGARA
BADAN / PEJABAT TUN
KEPUTUSAN TUN
SENGKETA TUN

14. HUKUM ACARA (Sjachran Basah)
• HUKUM ACARA ADALAH HUKUM FORMAL: karena ia
merupakan salah satu unsur peradilan, demikian pula dengan
hukum materiilnya. Peradilan tanpa hukum material akan lumpuh,
sebab tidak tahu apa yang dijelmakan, sebaliknya Peradilan tanpa
hukum formal akan liar, sebab tidak ada batas-batas yang jelas
dlm wewenangnya.
• Prosedur berperkara : diatur bersama-sama dengan hukum
materiilnya
• Prosedur berperkara : diatur tersendiri masing-masing dalam
bentuk UU atau peraturan lainnya.

15. Pengertian HUKUM ACARA PTUN
1. RANGKAIAN PERATURAN-PERATURAN YANG MEMUAT
CARA BAGAIMANA ORANG HARUS BERTINDAK, SATU
SAMA LAIN UNTUK MELAKSANAKAN BERJALANNYA
PERATURAN HUKUM TUN (Rozali Abdullah)
2. HUKUM YANG MENGATUR TENTANG CARA-CARA
BERSENGKETA DI PERADILAN TUN SERTA MENGATUR
HAK & KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TERSEBUT.

16.  TATA USAHA NEGARA (TUN) adalah administrasi
negara yang melaksanakan fungsi untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat
maupun di daerah
 BADAN atau PEJABAT TUN adalah Badan atau Pejabat
yang melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
 KEPUTUSAN TUN adalah penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi
tindakan Hukum TUN yang berdasarkan peraturan
perundang-undanganan yang berlaku dan bersifat
konkret, individual, dan final, serta menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata
© teguh s

17. • SENGKETA TUN adalah sengketa yang timbul
dalam bidang TUN antara orang atau Badan
hukum perdata dengan Badan/Pejabat TUN, baik
di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk
sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
• GUGATAN adalah permohonan yang berisi
tuntutan terhadap Badan/pejabat TUN dan
diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan
keputusan.