2. Persamaan sistem peradilan pidana
Indonesia dan Inggris
Sebelum melihat perbedaan antara sistem peradilan
pidana Indonesia dan Inggris, baiknya untuk mengetahui
persamaan antara sistem peradilan pidana Indonesia dan
Inggris.
1. Pengaturan tentang kewenangan masing-masing
lembaga diatur di dalam undang-undang tersendiri,
misal di Indonesia dengan UU Kepolisian, UU
Kejaksaan dll, di Inggris terdapat Crown Prosecutors
Service Act atau UU Kejaksaan dll.
3. Persamaan sistem peradilan pidana
Indonesia dan Inggris (lanjutan)
2. Adanya lembaga penegak hukum seperti
kepolisian, kejaksaan, kehakiman,
pemasyarakatan dan advokat dengan format
yang sedikit berbeda;
3. Adanya kesamaan dalam proses penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan persidangan,
banding, kasasi dan eksekusi
4. Perbedaan sistem peradilan pidana
Indonesia dan Inggris
Seperti halnya dalam pembahasan perbedaan
sistem peradilan pidana Indonesia dan Belanda,
perbedaan antara sistem peradilan pidana
Indonesia dan Inggris juga dilihat dari kriteria
kewenangan lembaga penegak hukumnya dan
proses dalam sistem peradilan pidananya.
5. Perbedaan sistem peradilan pidana
Indonesia dan Inggris (lanjutan)
Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam
hal lembaga penegak hukum antara Indonesia
dengan Inggris. Lembaga penegak hukum di
Inggris antara lain:
1. Kepolisian;
2. Solicitor;
3. Barrister;
4. Kejaksaan;
5. Pengadilan;
6. Juri
6. Kepolisian di Inggris
Seperti halnya dengan kepolisian di Belanda, dalam
hal penyidikan, kinerja kepolisian berada di bawah
perintah dan pengawasan kejaksaan. Kejaksaan
menjadi pemimpin kepolisian dalam melakukan
penyidikan, karena tanpa konsultasi sedini mungkin
dengan kejaksaan perkaranya akan kurang berhasil di
persidangan.
(Lihat Andi Hamzah, 2008: 137)
7. Prinsip Dasar Kepolisian Inggris
• Kepolisian haruslah berada di bawah kontrol lembaga
pemerintah;
• Kepolisian haruslah stabil, efisien dan berada dalam garis
organisasi dengan militer;
• Efisiensi kepolisian akan ditentukan oleh minimnya kejahatan;
• Penyebaran kekuatan kepolisian, baik waktu dan area adalah
penting;
• Kepemimpinan yang sempurna dalam hal perilaku adalah ciri
polisi yang dibutuhkan;
• Polisi harus dipekerjakan dalam basis probasi;
• Catatan kepolisian dibutuhkan untuk distribusi kekuatan polisi
yang sesuai;
• Pelatihan petugas kepolisian membawa efisinesi lebih besar
(Lihat Robert D. Pursley, 1977: 130)
8. Perbedaan Kepolisian Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No
Variabel
1. Struktur
Organisasi
Indonesia
Inggris
Non
Berada di bawah
departemen
kementrian
dan langsung
kehakiman
berada di
bawah Presiden
9. Perbedaan Kepolisian Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No
Variabel
2. Fungsi
utama
terkait
sistem
peradilan
pidana
Indonesia
Inggris
a. Penyelidikan; a. Penyidikan (tidak
dibedakan antara
b. Penyidikan.
penyelidikan dan
penyidikan);
b. Penuntutan;
c. Hakim di
persidangan
untuk perkara
ringan
10. Perbedaan Kepolisian Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No
Variabel
3. Hubungan
antar
lembaga
dalam
melakukan
fungsi
tersebut
Indonesia
Berkoordinasi
dengan
kejaksaan dan
kehakiman
Inggris
Berkoordinasi
dengan kejaksaan
dalam melakukan
penyidikan dan
kehakiman untuk
meminta surat
penangkapan
11. Perbedaan Kepolisian Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No
Variabel
4. Kewenangan
untuk
menghentikan
penyidikan
Indonesia
Terbatas
berdasarkan
undangundang
Inggris
Tidak terbatas
12. Perbedaan Kepolisian Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No
Variabel
Indonesia
5. Kewenangan Tidak ada
untuk
penyelesaian
perkara di
luar
persidangan
Inggris
Pernyataan
bersalah tersangka
(Plea guilty)
13. Solicitor dan Barrister
Salah satu komponen yang unik dan paling terkemuka dalam
sistem peradilan pidana Inggris adalah adanya dua lembaga yang
disebut dengan Solicitor dan Barristers. Keduanya merupakan
profesi hukum atau sering disebut juga dengan pengacara.
Masing-masing memiliki struktur oranisasi yang mengatur
tentang pelatihan, prosedur kebiasaan dan praktiknya.
Solicitor pada umumnya adalah tempat pertama dimana
seseorang mencari saran-saran atau nasihat hukum berkaitan
dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Solicitors
menguasai secara luas permasalahan-permasalahan hukum yang
beragam.
(Lihat Stefan Fafinsky and Emily Finch, 2007: 143)
14. Solicitor dan Barrister (lanjutan)
Barristers seringkali disamakan dengan fungsi advokat
yang berbicara di depan persidangan. Namun, peran
Barristers tidak hanya itu, melainkan juga banyak
berperan di luar persidangan, menyusun argumen dan
pembelaan serta menuliskan saran-saran untuk
solicitors. Tidak seperti solicitors, barristers tidak
diperkenankan untuk bekerja bersama-sama
(partnership) kecuali dengan pengacara asing.
Barristers bertemu dengan kliennya dengan
didampingi oleh solicitors atau perwakilan lainnya.
(Lihat Stefan Fafinsky and Emily Finch, 2007: 144)
15. Kejaksaan di Inggris
Dalam hukum Anglo Saxon Inggris, setiap orang dapat
mengajukan tuntutan gugatan. Oleh sebab itu, secara
tradisional, penuntutan dianggap sebagai hal yang
bersifat pribadi dan untuk mengajukan berita acara
pidana adalah tergantung pada warga yang
bersangkutan, demikian juga pengajuan saksi dan
penanganan kasus mulai dari penuntutan awal hingga
persidangan yang dipimpin oleh hakim tunggal. Akibat
dari proses tersebut adalah banyaknya kasus yang
tidak diteruskan atau bahkan dihentikan.
16. Kejaksaan di Inggris (lanjutan)
Dalam praktiknya hampir sebagian besar penuntutan
dilakukan oleh Polisi (walaupun dalam kenyataannya
mereka melakukannya atas nama penduduk sipil).
Penuntut Umum bagi perkara-perkara ringan adalah polisi
sendiri (Police Prosecutor). Bagi perkara-perkara agak
berat Penuntut Umumnya adalah pengacara yang disebut
Solicitor.
Adapun perkara-perkara berat yang disidangkan di
Pengadilan tinggi dan banding, Penuntut Umumnya adalah
pengacara yang disebut Barrister. Baik Solicitor maupun
Barrister yang menjadi Penuntut Umum tersebut dibayar
oleh Polisi kasus per kasus dalam hubungan client (Polisi)
dan pengacara (Penuntut Umum).
(Lihat Catherine Elliott and Frances Quinn, 2002: 269)
17. Kejaksaan di Inggris (lanjutan)
Lembaga kejaksaan yang disebut dengan Crown
Prosecutor Service baru dikenal tahun 1986, tepatnya
setelah diundangkannya Crown Prosecutor Service Act
tanggal 1 Oktober 1986.
Saat ini, Penuntut Umumlah (Crown Prosecution Service)
yang menentukan suatu perkara dapat dituntut atau
tidak. Akibatnya, sedini mungkin Polisi sudah
menghubungi Kejaksaan saat mulai melakukan penyidikan
suatu perkara.
18. Perbedaan Kejaksaan Indonesia dan
Inggris
Sistem penuntutan di Inggris memang berbeda dengan
sistem penuntutan di negara-negara lain seperti Belanda
dan Indonesia. Perbedaan yang mendasar adalah adanya
Private Prosecution atau penuntutan individu tanpa
melaui Polisi dan Kejaksaan. Akan tetapi, di dalam Pasal 6
ayat (2) Prosecution of Offences Act 1985 (UndangUndang Kejaksaan Inggris) memberi kewenangan kepada
Penuntut Umum (CPS) untuk mengambil alih suatu Private
Prosecution menjadi Public Prosecution.
19. Perbedaan Kejaksaan Indonesia dan
Inggris
No
Variabel
1. Struktur
Organisasi
Indonesia
Inggris
Non
Berada di bawah
departemen
kementrian
dan langsung
kehakiman
berada di
bawah Presiden
20. Perbedaan Kejaksaan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No
Variabel
2. Fungsi
utama
terkait
sistem
peradilan
pidana
Indonesia
Inggris
a. Penuntutan; a. Penyidikan (tidak
b. Penyidikan
secara resmi
untuk tindak
menjadi
pidana
supervisor
tertentu;
penyidikan);
c. Pelaksana
b. Penuntutan
eksekusi
21. Perbedaan Kejaksaan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No
Variabel
3. Pembagian
daerah
hukum
Indonesia
Inggris
Diketuai oleh
Tidak memiliki
Jaksa Agung yang pembagian daerah
membawahi
hukum
kejaksaan tinggi
(tingkat propinsi)
dan membawahi
kejaksaan negeri
(tingkat
kabupaten)
22. Perbedaan Kejaksaan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No
Variabel
4. Kewenangan
untuk
menghentikan
penuntutan
Indonesia
Terbatas
berdasarkan
undangundang
Inggris
Tidak terbatas
23. Perbedaan Kejaksaan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No
Variabel
Indonesia
5. Kewenangan Tidak ada
untuk
penyelesaian
perkara di
luar
persidangan
Inggris
Pernyataan
bersalah terdakwa
(plea guilty)
24. Pengadilan di Inggris
Sistem pengadilan di Inggris memiliki struktur yang sama
sekali berbeda dibandingkan dengan Belanda maupun
Indonesia. Di Inggris, pengadilan dikualifikasikan ke dalam
tiga struktur dasar, yaitu Pengadilan pidana dan perdata;
pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat
banding; serta pengadilan superior dan inferior. Selain
pembagian dalam tiga struktur dasar tersebut dikenal
pengadilan dengan yurisdiksi khusus.
Dari beberapa jenis pengadilan tersebut, yang akan
dibahas lebih detail adalah terkait pengadilan superior
dan inferior
25. Pengadilan Superior dan Inferior
Pengadilan superior tidak memiliki batas yurisdiksi
geografi dan finansial. Pada umumnya pengadilan superior
memeriksa perkara yang penting dan/ atau sulit tanpa
adanya pembatasan area atau jumlah uang yang
disengketakan. Pengadilan inferior memiliki batas
yurisdiksi geografi dan/ atau finansial dan pada umumnya
hanya memeriksa perkara yang ringan.
Termasuk di dalam pengadilan superior adalah:
1. House of Lords;
2. Pengadilan Banding;
3. Pengadilan Tinggi;
4. Crown Court;
5. Pengadilan banding urusan ketenagakerjaan
26. Pengadilan Superior dan Inferior (lanjutan)
Termasuk di dalam pengadilan inferior adalah:
1. County Court;
2. Magistrates Court;
3. Pengadilan Koroner;
4. Pengadilan Militer;
27. House of Lords
Pengadilan ini bukanlah bagian dari Mahkamah Agung
Inggris atau Wales. Pengadilan ini tidak memeriksa bukti
dari saksi-saksi melainkan mempertimbangkan
argumentasi hukum dan bukti-bukti dokumen.
Pengadilan ini memiliki yurisdiksi dalam perkara pidana
dan perdata. Dalam perkara pidana pengadilan ini
memeriksa perkara banding yang diajukan oleh pengadilan
banding (Court of Appeal) maupun pengadilan tinggi.
28. Pengadilan Banding (Court of Appeals)
Hanya terdapat satu pengadilan banding, dan pengadilan
banding dibagi ke dalam dua divisi, yaitu divisi perdata
dan pidana. Seperti halnya House of Lords, pengadilan
banding tidak memeriksa saksi-saksi melainkan hanya
mempertimbangkan argumentasi hukum dan bukti
dokumen.
Pengadilan ini memiliki yurisdiksi mengadili perkara
banding, namun juga memiliki yurisdiksi untuk memeriksa
perkara-perkara dimana perkara tersebut dilimpahkan.
29. Pengadilan Banding (Court of Appeals)
(lanjutan)
Perkara-perkara utama yang diperiksa adalah:
• Banding dari Crown Courts melawan putusan bersalah,
putusan pemidanaan atau keduanya;
• Diajukan oleh Jaksa Agung terkait dengan putusan bebas
dari dakwaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 36
Criminal Justice Act 1972;
• Diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan yang terlalu
tolerir/ ringan sebagaimana diatur di dalam Pasal 36
Criminal Justice Act 1988;
• Diajukan oleh Komisi Pemantau Perkara Pidana (Criminal
Cases Review Commission) sebagaimana diatur di dalam
Pasal 9 Criminal Appeal Act 1995 dimana dimungkinkan
terjadinya kesalahan penerapan hukum
30. Pengadilan Tinggi
Pengadilan tinggi dibagi ke dalam tiga divisi untuk
keperluan administrasi. Tiga divisi tersebut adalah:
• Queen’s Bench Division (pemeriksaan banding dalam
perkara pidana yang diperiksa oleh magistrate court
dan crown court);
• Chancery Division (menangani perkara perdata bisnis);
• Family Division (menangani perkara hukum keluarga
seperti perceraian, adopsi.
31. Crown Court
Pengadilan kerajaan dapat memeriksa perkara dengan
ketentuan:
• Persidangan dengan dakwaan oleh juri;
• Kasus-kasus dimana pengadilan magistrate telah
menolak yurisdiksi sebelum disidangkan;
• Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan magistrate
dimana pengadilan magistrate memiliki pertimbangan
bahwa keputusan tersebut tidak cukup kuat (karena
pengadilan magistrate memiliki pembatasan dalam
menjatuhkan putusan sebagaimana diatur di dalam
undang-undang).
32. County Court
Pengadilan ini adalah pengadilan tingkat rendah
yang tidak memeriksa perkara pidana. Beberapa
perkara perdata didengar untuk pertama kali
pada tingkat ini, sedangkan perkara pidana pada
tingkat pertama didengar di pengadilan
magistrate.
(Lihat Stefan Fafinsky and Emily Finch, 2007: 48)
33. Magistrate Court
Pengadilan ini adalah pengadilan pada tingkat pertama
untuk perkara pidana. Seluruh perkara pidana dimulai di
pengadilan ini dan hampir 90 persen berakhir di sini. Pada
pengadilan ini yang akan diperiksa adalah:
• Persidangan awal tindak pidana;
• Pengajuan jaminan;
• Dikeluarkannya surat panggilan dan surat penangkapan/
penahanan atau penggeledahan;
• Pernyataan bersalah ;
• Proses awal Crown Court atau penjatuhan hukuman.
• Pada tingkat ini yang memeriksa adalah Hakim
perdamaian pada umumnya berupa hakim majelis
berjumlah tiga orang atau hakim tunggal/ hakim distrik
34. Pengadilan Koroner
Pengadilan ini tidak terdapat di Indonesia karena
pengadilan ini termasuk dalam pengadilan yang
memiliki yurisdiksi terbatas, yaitu khusus untuk
memeriksa dan menyelidiki penyebab kematian
seseorang. Umumnya kematian-kematian yang
dianggap tidak wajar.
36. Perbedaan Pengadilan Indonesia dan
Inggris
No
Variabel
1. Pengadilan
Indonesia
a. Mahkamah
superior dan
Agung;
inferior
b. Pengadilan
(strata
tinggi;
tingkatan
c. Pengadilan
pengadilan
negeri.
dari yang
paling tinggi)
Inggris
a. House of lords;
b. Mahkamah
agung;
c. Pengadilan
banding;
d. Pengadilan tinggi;
e. Pengadilan
kerajaan;
f. Pengadilan
magistrate.
37. Perbedaan Pengadilan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No
Variabel
2. Pembagian
pengadilan
berdasarkan
yurisdiksi
khusus
Indonesia
Inggris
a. Peradilan
umum;
b. Peradilan
agama;
c. Peradilan tata
usaha negara;
d. Peradilan
militer
a. Peradilan
koroner;
b. Peradilan militer;
c. Peradilan
ketenagakerjaan;
d. Peradilan
imigrasi;
e. dll
38. Perbedaan Pengadilan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No
Variabel
Indonesia
3. Pembagian
Terdapat
pembagian
daerah hukum
berdasarkan
administrasi
wilayah
daerah
hukum
Inggris
Tidak terdapat
pembagian daerah
hukum
39. Perbedaan Pengadilan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No
Variabel
Indonesia
4. Jumlah hakim Hakim majelis
yang
memeriksa
perkara
Inggris
Umumnya
menggunakan hakim
tunggal
40. Perbedaan Pengadilan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No
Variabel
5. Sistem
pembuktian
Indonesia
Pembuktian
berdasarkan
undang-undang
secara negatif
Inggris
Berdasarkan
keyakinan belaka
(conviction in time)
41. Juri
Juri banyak digunakan dalam persidangan pidana di
pengadilan kerajaan (Crown Court), walaupun mereka
mungkin dipergunakan dalam pengadilan koroner dan
jarang sekali dipergunakan di persidangan sipil/ perdata.
Kriteria-kriteria untuk dapat memenuhi syarat sebagai juri
dalam sistem peradilan pidana Inggris diatur di dalam
Criminal Justice Act 2003 yang menggantikan Juries Act
1974, kriteria-kriteria tersebut yaitu:
• Berusia antara 18 – 70 tahun dan terdaftar sebagai
pemilih dalam pemilu;
• Berdomisili di Inggris Raya paling sedikit 5 tahun (sejak
usia 13 tahun);
• Tidak mengalami gangguan mental; dan
• Tidak didiskualifikasi.
42. Juri (lanjutan)
Para calon juri tersebut dipilih secara acak dari pusat
data JCSB di London. Petugas pengadilan setempat
mengeluarkan daftar yang disebut dengan Panels juri,
yang mana dari daftar tersebut akan dipilih juri
melalui surat suara dalam pengadilan terbuka
kemudian diambil sumpahnya satu persatu.
Terdakwa memiliki hak untuk menolak sebagian atau
seluruh juri dengan alasan tertentu setalah namanama juri dipilih. Penuntut umumpun memiliki hak
yang sama untuk menolak juri karena alasan tertentu.
Keberatan-keberatan tersebut akan dibicarakan
dalam sidang hakim pada saat dengar pendapat awal.
43. Daftar Bacaan
1. Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana
Beberapa Negara: Edisi Ketiga, 2008
2. Elliott, Catherine and Frances Quinn, English
Legal System: Fourth Edition, 2002
3. Fafinski, Stefan and Emily Finch, English Legal
System, 2007
