Dokumen tersebut membahas tentang pengertian sistem hukum dan peradilan. Sistem hukum dijelaskan sebagai kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur hukum yang saling berkaitan. Sedangkan sistem peradilan adalah proses pencarian keadilan melalui lembaga peradilan. Terdapat dua sistem peradilan utama yaitu sistem peradilan Yuri di negara Anglo-Saxon dan sistem peradilan Eropa Kontinental seperti di Indonesia
2. PE N G E R T I AN SI ST E M H U K U M
Berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan,
merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri
dar i bagian-bagian atau unsur-unsur yg saling
berkaitan erat satu sama lain.
Atau suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur
yang mempunyai interaksi satu sama lain dan
bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan
tersebut.
Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks
unsur -unsur yuridis seperti peratur an hukum, asas
hukum dan pengertian hukum.
Di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik,
pertentangan atau kontradiksi antara bagian2
bagian.
3. C I R I SI ST E M H U K U M
Merupakan sistem terbuka, yaitu
merupakan kesatuan unsur-unsur peraturan
hukum yang dipengaruhi oleh faktor-faktor
sosial budaya dsbnya.
Kesatuan unsur-unsur peraturan hukum
tersebut terbuka untuk penafsiran yang
berbeda, oleh karena itu selalu terjadi
perkembangan.
Sistem hukum sifatnya lengkap
ketidaklengkapan atau kekurangan dalam
3
sistem itu akan dilengkapi oleh sistem itu
4. SI ST E M PE R A D I L A N
Peradilan merupakan proses yg ditempuh dalam
mencari dan menemukan keadilan dengan perantaraan
lembaga/aparat yang ditugaskan oleh negara.
Prosedur mencari keadilan dgn perantaraan
lembaga/badan peradilan itu dikenal dengan istilah
“ proses hukum” .
Sistem peradilan tergantung pada sistem hukum yang
dianut oleh suatu masyarakat/negara, meskipun
terdapat beberapa asas-asas peradilan yang berlaku
secara universal termasuk dalam masyarakat modern.
Indonesia menganut sistem peradilan bebas dan
merdeka dari campur tangan pihak kekuasaan negara
lainnya berdasarkan konstitusi UUD Negara RI 1945
4
juncto UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
5. SI ST E M PE R AD I L AN D I D U N I A
M O D E Rdi negara-negara
N
Sistem peradilan Yuri
Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat,
Inggris, Australia dsb.
Sistem peradilan Eropa Kontinental,
termasuk Indonesia sebagai bekas
jajahan Belanda.
Kesamaan kedua sistem peradilan
tersebut karena keduanya telah
mengenal pemisahan kekuasaan
kehakiman sebagai kekuasaan tersendiri
5
6. PE R B E D AAN PR I N SI P K E D U A
S I S T E Yuri
I. Sistem PeradilanM P E R A D I L A N
Hakim bertindak sebagai pejabat yg memeriksa
hukumnya saja, sedangkan peristiwanya diputuskan
oleh para yuri.
Hakim berpegang pada preseden peristiwa yang
sama sebelumnya dan hakim bersifat induktif (cara
berpikir dari khusus ke umum) krn hakim tidak
terikat dan berpedoman pada UU, melainkan pada
peristiwa secara langsung.
Metode yang digunakan hakim adalah analogi
dengan melakukan perbandingan antara peristiwaperistiwa yang sejenis (Re a s o n in g b y a n a lo g y ).
Hakim menganut asas “ S ta re d e c e s is6” atau asas
“ Th e b u in d in g fo rc e o f p re c e d e n t” yaitu peristiwa
7. L an ju tan …
PE R B E D AAN PR I N SI P K E D U A
S I S T E Eropa Kontinental
II. Sistem PeradilanM P E R A D I L A N
Hakim terikat dengan UU, dengan demikian
kepastian hukum dalam sistem ini dijamin dengan
sifat tertulisnya sistem hukum.
Hakim berfungsi ganda baik terhadap peristiwa
maupun terhadap hukum yang dijatuhkan terhadap
suatu perkara.
Hakim berpikir secara deduktif (berpikir dari yang
umum ke yang khusus).
Metode yang digunakan adalah metode subsumptic
dan metode sellogisme yaitu suatu metode
7
memasukkan peristiwa ke dalam peraturannya.
8. L an ju tan …
PE R B E D AAN PR I N SI P K E D U A
S I S T E M P E R A yang tegas antara
D ILAN
Dalam sistem ini pemisahan
perkara pidana dengan perdata jauh lebih tampak
dibanding dengan sistem Anglo-Saxon (sistem Yuri),
demikian pula dengan hukum acaranya yang
meliputi:
(a) Perbedaan dari segi inisiatif baik perkara pidana
maupun perdata.
(b)Perbedaan keterikatan hakim pada alat bukti.
(c) Perbedaan dari segi kebenaran yang ingin
dicapai.
8