Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB 2      Sistem Hukum dan Peradilan               NasionalSK-       P E N U T U P          P E N U T U P            END ...
SK  KD                        Kompetensi Dasar :Standar                 2.1. Mendeskripsikan pengertian sistem           ...
PENGERITAN SISTEM HUKUM     PENGERITAN SISTEM HUKUM  TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI HUKUM   TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI HUKUM   P...
Pengertian sistemKata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan   kesatuan-kesatuan yang masing-m...
K D – 2.1
K D – 2.1            FUNGSI             HUKUMTUGASHUKUM
K D – 2.1
sitif)                             m Po g dicita-                 tum (Huku . Yan          nstitu ndum (Huk I us Co stitu...
   Hukum materil :   Hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesama    anggota masyarakat, antara anggota masyara...
    Hukum yan                      g memaks              Hukum yan          a:         bersifat mu       g dalam ke      ...
   Hukum objektif:       Hukum yang berlaku umum dan tidak    mengenai orang atau golongan tertentu   Hukum subjektif (H...
K D – 2.1
SUMBER HUKUM    Adalah segala hal yang menimbulkanaturan yang mempunyai kekuatan memaksa,artinya jika seseorang melanggar ...
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN            (TAP MPR No. III/MPR/2003)Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, m...
Pengertian lembaga    peradilanPerbedaan peradilan  dan pengadilanMacam-macam badan     peradilan Tingkatan badan    perad...
KD-2.2   lembaga peradilanmerupakan wahana bagisetiap rakyat yangmencari keadilan untukmendapatkan haknyasesuai dengan ket...
KD-2.2
KD-2.2
KD-2.2
Penerapan hukumSikap yang sesuai                    dalam kehidupan  dengan hukum         sehari-hari
   Kesadaran hukum       Adalah kesadaran untuk berfikir positif terhadap        hukum, merasa senang, ta’at, patuh dan ...
KD 2-3
PENGERTIAN                             UPAYA KORUPSI                            PEMBERANTA                                ...
Menurut kamus besar bahasa indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebaga...
KD-2.4
 kerugian keuangan             negara           Penyuapan       penggelapan dalam             jabatan           pemera...
KD-2.4
PERAN SERTA MELALUI LSM PERAN SERTA MELALUI MEDIAPERAN SERTA MELALUI KEGIATAN         LANGSUNG
KD-2.5
KD-2.5
KD-2.5
Demikianlah persentasi kami tentangSistem Hukum dan Peradilan Nasional.   kami ucapkan terima kasih kepadaseluruh pihak ya...
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasi kd 2

3,353 views

Published on

  • Be the first to comment

Presentasi kd 2

  1. 1. BAB 2 Sistem Hukum dan Peradilan NasionalSK- P E N U T U P P E N U T U P END SHOKD W
  2. 2. SK  KD Kompetensi Dasar :Standar 2.1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional.Kompetensi : 2.2. Menganalisis peranan lembaga-Menampilkan sikap lembaga peradilan. positif ter-hadap 2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai de- sistem hu-kum dan ngan ketentuan hukum yang berlaku pera-dilan nasional 2.4. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 2.5. Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
  3. 3. PENGERITAN SISTEM HUKUM PENGERITAN SISTEM HUKUM TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI HUKUM TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI HUKUM PENGGOLONGAN HUKUM MENURUT ATAS PENGGOLONGAN HUKUM MENURUT ATAS PEMBAGIANNYA PEMBAGIANNYA SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN (TAP MPR NO.III/MPR/2000) PERUNDANG-UNDANGAN (TAP MPR NO.III/MPR/2000)
  4. 4. Pengertian sistemKata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhanPengertian Hukum1. Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.2. Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama & yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.3. Drs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenya harus ditaati oleh masyarakat itu.
  5. 5. K D – 2.1
  6. 6. K D – 2.1 FUNGSI HUKUMTUGASHUKUM
  7. 7. K D – 2.1
  8. 8. sitif) m Po g dicita- tum (Huku . Yan nstitu ndum (Huk I us Co stitue yang Con ional  Ius an) idan a Na s citak : Hukum p ih disusun lam) : C ontoh at ini mas Asasi, H. a gga s a al (H. hin m Un ivers  Huku
  9. 9.  Hukum materil : Hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesama anggota masyarakat, antara anggota masyarakat (hukum yang peraturanperaturan yang berisi perintah dan larangan- larangan) Contoh : KUHP, KUHPerdata UU No 71 tentang perkawinan Hukum Formal : Keseluruhan aturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar hukum materil Contoh : KUHAP, Hukum acara peradilan tata usaha negara dll
  10. 10.  Hukum yan g memaks Hukum yan a: bersifat mu g dalam ke tlak adaan apap un har us d Contoh : Ke itaati dan tentuan pas al 340 KUH P Hukum yan g mengatu Hukum yan r (pelengka g dapat dik p) : yang bersa esampingk ngkutan te an apabila Contoh : Ke lah membu pihak-piha tentuan pas at sendiri s k al 1152 KUH uatu perjan perdata jian
  11. 11.  Hukum objektif: Hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu Hukum subjektif (HAK): Hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atu lebih
  12. 12. K D – 2.1
  13. 13. SUMBER HUKUM Adalah segala hal yang menimbulkanaturan yang mempunyai kekuatan memaksa,artinya jika seseorang melanggar aturantersebut, orang itu akan dikenakan sanksiyang tegas dan nyata MACAM-MACAM SUMBER HUKUM : 1. Undang-undang, 2. Traktat, 3. Kebiasaan (hk tidak tertulis), 4. Doktrin, dan 5. Yurisprudensi,
  14. 14. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TAP MPR No. III/MPR/2003)Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Dasar 1945 2. Ketetapan MPR-RI 3. Undang-undang 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden ; dan 7. Peraturan Daerah. K D – 2.1
  15. 15. Pengertian lembaga peradilanPerbedaan peradilan dan pengadilanMacam-macam badan peradilan Tingkatan badan peradilan
  16. 16. KD-2.2 lembaga peradilanmerupakan wahana bagisetiap rakyat yangmencari keadilan untukmendapatkan haknyasesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku.
  17. 17. KD-2.2
  18. 18. KD-2.2
  19. 19. KD-2.2
  20. 20. Penerapan hukumSikap yang sesuai dalam kehidupan dengan hukum sehari-hari
  21. 21.  Kesadaran hukum  Adalah kesadaran untuk berfikir positif terhadap hukum, merasa senang, ta’at, patuh dan keinginan berperilaku sesuai dengan hukum Perbuatan hukum  Adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang yang melakukan memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan KD 2-3
  22. 22. KD 2-3
  23. 23. PENGERTIAN UPAYA KORUPSI PEMBERANTA SAN KORUPSI BENTUK UNSURE (JENIS) PERBUATAN TINDAK KORUPSI PIDANA KORUPSI
  24. 24. Menurut kamus besar bahasa indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan peribadi atau orang lain. KD- 2.4
  25. 25. KD-2.4
  26. 26.  kerugian keuangan negara  Penyuapan  penggelapan dalam jabatan  pemerasan  perbuatan curangKD- gratifikasi2.4
  27. 27. KD-2.4
  28. 28. PERAN SERTA MELALUI LSM PERAN SERTA MELALUI MEDIAPERAN SERTA MELALUI KEGIATAN LANGSUNG
  29. 29. KD-2.5
  30. 30. KD-2.5
  31. 31. KD-2.5
  32. 32. Demikianlah persentasi kami tentangSistem Hukum dan Peradilan Nasional. kami ucapkan terima kasih kepadaseluruh pihak yang terlibat. sampai jumpa dan….“SALAM AKSELERASI”

×