Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Tomy.pptx
Similar to Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Tomy.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Tomy.pptx
- 2. STANDAR KOMPETENSI 2: Sikap Positif terhadap Sistem Hukum dan Peradilan Nasional KOMPETENSI DASAR 1: Mendekripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional INDIKATOR: Mendeskripsikan pengertian hukum Menentukan macam-macam penggolongan hukum Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional
- 3. Tata hukum nasional adalah peraturan hukum yang berlaku bagi segenap bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia. Tata hukum nasional di antaranya meliputi sistem hukum dan sistem peradilan nasional.
- 4. Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dibuat atau ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. meliputi Hukum Sistem Hukum Penggolongan Hukum
- 5. Isi Bentuk Tempat Waktu Cara mempertahan kan Sumber berdasarkan Hukum Penggolongan Hukum di Indonesia Sifat
- 6. Hukum Hukum Publik Hukum Privat 1. Hukum Perdata 2. Hukum Dagang 3. Hukum Adat 4. Hukum Acara Perdata 1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Administrasi Negara 3. Hukum Pidana 4. Hukum Acara Pidana
- 7. Hukum Hukum Tertulis Hukum Tidak Tertulis 1. Hukum Adat 2. Hukum yang bersifat kebiasaan 1. Hukum yang terkodifikasi 2. Hukum yang tidak ter kodifikasi
- 10. Hukum Hukum Nasional Hukum Internasional Hukum Asing Hukum Lokal
- 12. Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya Hukum Hukum Formal (acara) Hukum Material
- 13. Peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara peradilan, yang meliputi lembaga-lembaga peradilan dan proses-peoses peradilan. Tugas pokok lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diadukan atau diajukan.
- 14. Pasal 3 Selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan negara. Pasal 4 ayat 1 Setiap putusan pengadilan menghasilkan putusan akhir yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 4 ayat 2 Sederhana: peraturannya, mudah dipahami dan tidak terbelit-belit. Cepat: tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya. Biaya ringan: tidak membebankan kepada pihak yang bersengketa. Pasal 5 ayat 1 Di depan hukum, semua orang adalah sama.
- 15. Pasal 6 Apabila tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim, hakim bersikap menunggu diajukannya perkara. Pasal 16 Pengadilan wajib menemukan hukum dengan jalan memahahami nilai hukum yang ada di masyarakat. Pasal 17 ayat 1 Satu hakim ketua dan dua hakim anggota Pasal 19 Sidang terbuka untuk umum (social control)
- 16. Pasal 29 ayat 1 dan 2 Hak ingkar: hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang akan atau sedang mengadili perkaranya. Pasal 29 ayat 3 dan 4 Semenda: hubungan keluarga akibat perkawinan.
- 17. KOMPETENSI DASAR 2 Menganalisis Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan Indikator: Menguraikan perangkat lembaga peradilan Menganalisis macam-macam lembaga peradilan Menganalisis peranan lembaga peradilan.
- 18. Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Militer Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Pengadilan Militer Pengadilan Tata Usaha Negara Umum Agama Militer Administrasi bersifat bersifat bersifat bersifat Bagan Sistem Peradilan di Indonesia
- 19. Pembinaan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan. Mahkamah Agung bekedudukan di ibu kota negara (tingkat kasasi) Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi (tingkat banding) Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota (tingkat pertama)
- 20. Beberapa pengadilan tinggi yang ada di Indonesia.
- 21. Susunan pengadilan negeri terdiri atas pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Pengadilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan memyelesaikan perkara pidana dan perdata
- 22. Susunan sidang peradilan militer terdiri atas tiga orang hakim, seorang oditur (penuntut umum), jaksa tentara dan seorang panitera. Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer.
- 23. Tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputus berdasarkan syariat Islam. Contoh: Perkawinan Warisan Wasiat Hibah Waqaf Shodaqoh
- 24. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.
- 25. Badan Peradilan Nasional Pembagian Hukum Norma Sistem Hukum dan Peradilan Nasional KESIMPULAN mengatur tentang 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Militer 4. Peradilan Tata Usaha Negara 1. Norma Agama 2. Norma Kesusilaan 3. Norma Kesopanan 4. Norma Hukum terdiri atas 1. Menurut Isi 2. Menurut Bentuk 3. Menurut Sumber 4. Menurut Sifat 5. Menurut Tempat 6. Menurut Waktu 7. Menurut cara memperta hankannya terdiri atas terdiri atas