SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
TUGAS TERSTRUKTUR
MLF – D
BAB 3
PENDIRIAN KANTOR ADVOKAT
DINI SASMITANINGRUM (2017-169)
Pada dasarnya, bentuk kantor Advokat / Hukum tidak dibatasi pada suatu
bentuk tertentu. Kantor Advokat / Hukum dapat berbentuk :
1. Usaha Perseorangan
2. Firma
3. Persekutuan perdata atau maatschap (yayasan atau perguruan tinggi)
Namun disini mari membahas tentang bagaimana tata cara pendirian
“Law Firm “
1. Membuat Akta Pendirian
Membuat akta pendirian di Notaris. Terdapat lima hal yang perlu
diperhatikan dalam membuat akta pendirian firma menurut Pasal
26 KUHD :
(next slide)
a. Tata Cara Pendirian
Kantor Advokat
1. Nama, nama kecil, pekerjaan, dan tepat tinggal para
persero firma.
2. Pernyataan firma apakah perseroan umum atau hanya
terbatas pada suatu mata-perusahaan yang khusus.
3. Penunjukan para persero yang tidak diperkenankan
bertanda tangan atas nama firma.
4. Kapan saat mulai berlakunya perseroan dan saat
berakhirnya.
5. Menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para
persero.
b. Pendaftaran Akta Pendirian Firma di
Kemenkumham
Setelah ada akta pendiria dari notaris, selanjutnya
akta didaftarkan ke Kemenkumham (sesuai
Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Persekutuan Komanditer,
Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata).
1. Pengajuan Nama Firma yang dilakukan oleh pendiri
dengan memberi kuasa pada notaris.
2. Pengisian format pendaftaran dengan melengkapi
dokumen pendukung seperti pernyataan dari
pemohon untuk pendaftaran firma dan pernyataan
korporasi tentang kebenaran informasi pemilik.
Melakukan Pendaftara Akta Pendirian di
Kemenkumham
3. Membuat NPWP
● Pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bisa dilakukan di
kantor pajak tempat persekutuan firma berdiri.
b. Dasar-dasar Manajemen Kantor
Advokat
1. Tipologi Kantor Hukum
2. Prose Perencanaan Strategis Dalam Manajemen Kantor
Advokat
3. Kepemimpinan Dalam Kantor Advokat
4. Urgensi Pemasaran Kantor Advokat
5. Pelaksanaan Strategi Manajemen
1. Tipollogi Kantor Hukum
Kantor
Menengah
Kantor BesarKantor Sederana
a. Kantor Sederhana
● Kantor Sole Practicsioner
(Praktisi tunggal) juga memiliki kemampuan atau
keahlian khusus, di kantor seperti ini, paralegal
(resepsionis, sekretaris) memegang peranan
pelayanan hukum.
● Kantor Butik
Pada umumnya kantor hukum dengan karakter
seperti ini mempunyai lebih dari satu sekutu dan
dibantu oleh dua sampai empat asosiasi.
● Kantor kecil (small firm)
Yakni kantor yang menampung advokat dalam
jumlah 15 orang titik biasanya, di kantor ini ada Office
Manager yang bertanggung jawab dalam
pengurusan Law Firm, dan dibantu staf erdiri atas:
sekretaris, paralegal, kurir/operator/fotokopi dan staf
pembukuan.
b. Kantor Menengah
Kantor ini bisa menampung lawyer dari jumlah 15 ke
75 dan biasanya diisi oleh posisi masing-masing (Ex.
Direktur pengelola, asisten direktur pengelola,etc.)
c. Kantor Besar
Kantor ini menampung lebih dari 75 advokat dan mempunyai
berbagai bidang jasa yang mencakup masalah litigasi dan
nonlitigasi, kantor firm juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- Memiliki jaringan kantor hukum dengan berbagai
negara
- Memiliki sistem komunikasi yang maju dan advokat
yang dipekerjakan memiliki mobilitas yang tinggi karena
dapat ditransfer kantor di tempat lain.
2. Proses Perencanaan Strategis Dalam
Manajemen Kantor Advokat
Perencanaan strategis adalah proses memutuskan
program-program yang akan dilaksanakan oleh
organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan
dialokasikan kesetiap program selama beberapa tahun
kedepan.
• Dalam hal ini perencanaan strategis dalam manajemen
kantor advokat ini dinilai sangat penting, selain untuk
melanggengkan usaha juga untuk mematsikan
tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang
handal.
• Memberikan layanan yang handal kepada klien. Sebisa
mungkin informasi yang dibutuhkan klien selalu tersedia
dalam waktu yang cepat. Jadi, pengelola firma hukum
harus tahu informasi apa saja yang dibutuhkan, tahu
tujuan membangun sistem informasi itu, serta mengelola
harapan (managing expectation) baik hasil maupun
kinerja sistem informasi merupakan sebagian strategis.
● Letak kantor yang strategis
● Pengembambangan SDM
● Mutu jasa yang diberikan kepada klien
3. Kepemimpinan Dalam Kantor Advokat
Dalam kantor
hukum/advokat dikenal
dengan “Managing Partner
Law Firm” yaitu sebagai
pengelola dari firma
hukum terkait.
Tugasnya selain
berpraktik juga
mengatur hal
manajerial termasuk
perencanaan
strategis manajemen
kantor
Managing Partner
juga dapat membuat
deskripsi mengenai
tugas dan tanggung
jawab mereka
(lawyer) masing-
masing.
● Tata kelola
● Kompensasi untuk sekutu
● Pemasaran
● Fasiliyas fisik dan non fisik
● Ukuran kantor
● Perlengkapan
● Tagihan
● Kompensasi
● Waktu kerja yang dapat ditagih
● Bidang jasa
● Perkembangan pasar
Materi rencana strategis yang perlu
dipersiapkan :
Senior lawyer / partner seringkali ditunjuk
sebagai pelaksana managing partner.
Managing partner sebagai penentu kebijakan
kualitas produk akhir melakukan kontrol
terhadap kualitas produk, antara berupa :
somasi, gugatan dan jawaban; eksepsi atau
pembelaan; uji atau pendapat hukum ;
kontrak / perjanjian.
4. Urgensi Pemasaran Kantor
Advokat
90%
Despite being red,
Mars is very cold
80%
Saturn is the
ringed planet
30%
Jupiter is the
biggest planet
Pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 8 huruf (b)
bahwa pemasangan iklan untuk menarik perhatian
orang adalah dilarang. Namun larangan ini tidak
menutup kemungkinan untuk para Advokat untuk
berlomba-lomba memanfaatkan laman digital untuk
menunjukan kredibilitas dan keunikan yang
dimilikinya (mengandung makna tersirat) sehingga
bisa menarik klien.
Urgensi pemasaran kantor advokat jelasnya
untuk menunjukan kredibilitas dan keunikan
daripada kantor yang dimilikinya. Pada
dasarnya seorang Advokat dilarang
menjanjikan kemenangan kepada klien,
sehingga dalam memasarkan kantornya pun
harus memanfaatkan cara yang jitu seperti
melalui situs web yang menunjukan prestasi
dan kecakapan yang dimilikinya.
5. Pelaksanaan Strategi Manajemen
Pelaksanaan strategi manajemen dilakukan oleh bidang
manajemen masing-masing yang sudah ditentukan oleh
Managing Partner.
Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Pengelolaan SDM;
2. Pengelolaan klien;
3. Pengelolaan Profitabilitas.
● Pelaksanaan strategi ini berguna untuk menentukan analisa
SWOT (strengthen, weaknesses, opportunities, threat)
manajemen, kemampuan problem solving dan decision
making serta kemampuan dalam human relation dan public
relation.
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAIntan Irawati
 
Laporan keuangan perusahaan dagang
Laporan keuangan perusahaan dagangLaporan keuangan perusahaan dagang
Laporan keuangan perusahaan dagangSunan Notonagoro
 
Tindak Pidana dalam KUHP
Tindak Pidana dalam KUHPTindak Pidana dalam KUHP
Tindak Pidana dalam KUHPMuhaiminL
 
Perbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvPerbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvsastri hasnur
 
Makalah kurangnya kesadaran masya...
Makalah kurangnya kesadaran masya...Makalah kurangnya kesadaran masya...
Makalah kurangnya kesadaran masya...vitalfrans
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Kerja Sama
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Kerja SamaMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Kerja Sama
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Kerja SamaDokter Tekno
 
Permen No 46 Tahun 2009 tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurn...
Permen No 46 Tahun 2009 tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurn...Permen No 46 Tahun 2009 tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurn...
Permen No 46 Tahun 2009 tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurn...Kacung Abdullah
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
pembangkit listrik dan konversi energi
pembangkit listrik dan konversi energipembangkit listrik dan konversi energi
pembangkit listrik dan konversi energiHamid Abdillah
 
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban PerpajakanKesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban PerpajakanNadia Eva
 
Photo therapy
Photo therapyPhoto therapy
Photo therapyakbar010
 
Metode Harga Pokok Proses Tanpa Produk Dalam Proses Awal
Metode Harga Pokok Proses Tanpa Produk Dalam Proses AwalMetode Harga Pokok Proses Tanpa Produk Dalam Proses Awal
Metode Harga Pokok Proses Tanpa Produk Dalam Proses AwalFenny Handayani
 

What's hot (20)

JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
 
Laporan keuangan perusahaan dagang
Laporan keuangan perusahaan dagangLaporan keuangan perusahaan dagang
Laporan keuangan perusahaan dagang
 
Tindak Pidana dalam KUHP
Tindak Pidana dalam KUHPTindak Pidana dalam KUHP
Tindak Pidana dalam KUHP
 
Perbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvPerbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cv
 
Makalah kurangnya kesadaran masya...
Makalah kurangnya kesadaran masya...Makalah kurangnya kesadaran masya...
Makalah kurangnya kesadaran masya...
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Kerja Sama
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Kerja SamaMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Kerja Sama
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Kerja Sama
 
Permen No 46 Tahun 2009 tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurn...
Permen No 46 Tahun 2009 tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurn...Permen No 46 Tahun 2009 tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurn...
Permen No 46 Tahun 2009 tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurn...
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
COMPRO ATK
COMPRO ATKCOMPRO ATK
COMPRO ATK
 
pembangkit listrik dan konversi energi
pembangkit listrik dan konversi energipembangkit listrik dan konversi energi
pembangkit listrik dan konversi energi
 
Pertemuan 9 & 10 pajak
Pertemuan 9 & 10 pajakPertemuan 9 & 10 pajak
Pertemuan 9 & 10 pajak
 
Anggaran dana-reuni-2
Anggaran dana-reuni-2Anggaran dana-reuni-2
Anggaran dana-reuni-2
 
Akuntansi Dasar Bab 6
Akuntansi Dasar Bab 6Akuntansi Dasar Bab 6
Akuntansi Dasar Bab 6
 
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban PerpajakanKesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
 
Generator arus searah (utilitas)
Generator arus searah (utilitas)Generator arus searah (utilitas)
Generator arus searah (utilitas)
 
Photo therapy
Photo therapyPhoto therapy
Photo therapy
 
Aktiva tetap
Aktiva tetapAktiva tetap
Aktiva tetap
 
Metode Harga Pokok Proses Tanpa Produk Dalam Proses Awal
Metode Harga Pokok Proses Tanpa Produk Dalam Proses AwalMetode Harga Pokok Proses Tanpa Produk Dalam Proses Awal
Metode Harga Pokok Proses Tanpa Produk Dalam Proses Awal
 
Ketenagakerjaan
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
Ketenagakerjaan
 

Similar to Mlf d bab 3 dini sasmitaningrum 201710110311169

Manajemen Law Firm bab 1 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm  bab 1 Muhammad WahyuManajemen Law Firm  bab 1 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm bab 1 Muhammad WahyuMuhammadWahyu60
 
Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...
Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...
Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...Rinytrianas21
 
02. bentuk badan usaha
02. bentuk badan usaha02. bentuk badan usaha
02. bentuk badan usahaucupbh2818ll
 
Kewirausahaan Aspek Hukum
Kewirausahaan Aspek HukumKewirausahaan Aspek Hukum
Kewirausahaan Aspek HukumVedo Yudistira
 
Manajeman Law Firm BAB 3 Muhammad Wahyu
Manajeman Law Firm BAB 3 Muhammad WahyuManajeman Law Firm BAB 3 Muhammad Wahyu
Manajeman Law Firm BAB 3 Muhammad WahyuMuhammadWahyu60
 
Manajemen Law Firm BAB 9 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 9 Muhammad WahyuManajemen Law Firm BAB 9 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 9 Muhammad WahyuMuhammadWahyu60
 
Mlf d bab 4 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 4 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 4 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 4 dini sasmitaningrum 201710110311169dinisasmitaningrum
 
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hefti Juliza
 
Mlf d bab 8 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 8 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 8 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 8 dini sasmitaningrum 201710110311169dinisasmitaningrum
 
makalah pak kholil 3 (1).docx
makalah pak kholil 3 (1).docxmakalah pak kholil 3 (1).docx
makalah pak kholil 3 (1).docxZainulIkrom
 
MK Bentuk Badan Usaha.pptx
MK Bentuk Badan Usaha.pptxMK Bentuk Badan Usaha.pptx
MK Bentuk Badan Usaha.pptxRafliSaber
 
PPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptx
PPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptxPPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptx
PPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptxFadillahAbi1
 
Manajemen Law Firm BAB 10 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 10 Muhammad WahyuManajemen Law Firm BAB 10 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 10 Muhammad WahyuMuhammadWahyu60
 
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...Hefti Juliza
 
Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 8
Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 8Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 8
Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 8ashrikalaprilliansya
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usahaNadya Ali
 

Similar to Mlf d bab 3 dini sasmitaningrum 201710110311169 (20)

Manajemen Law Firm bab 1 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm  bab 1 Muhammad WahyuManajemen Law Firm  bab 1 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm bab 1 Muhammad Wahyu
 
MLF BAB III
MLF BAB IIIMLF BAB III
MLF BAB III
 
Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...
Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...
Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...
 
MLF BAB VIII
MLF BAB VIIIMLF BAB VIII
MLF BAB VIII
 
02. bentuk badan usaha
02. bentuk badan usaha02. bentuk badan usaha
02. bentuk badan usaha
 
Kewirausahaan Aspek Hukum
Kewirausahaan Aspek HukumKewirausahaan Aspek Hukum
Kewirausahaan Aspek Hukum
 
Manajeman Law Firm BAB 3 Muhammad Wahyu
Manajeman Law Firm BAB 3 Muhammad WahyuManajeman Law Firm BAB 3 Muhammad Wahyu
Manajeman Law Firm BAB 3 Muhammad Wahyu
 
Manajemen Law Firm BAB 9 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 9 Muhammad WahyuManajemen Law Firm BAB 9 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 9 Muhammad Wahyu
 
Mlf d bab 4 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 4 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 4 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 4 dini sasmitaningrum 201710110311169
 
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
 
Mlf d bab 8 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 8 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 8 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 8 dini sasmitaningrum 201710110311169
 
makalah pak kholil 3 (1).docx
makalah pak kholil 3 (1).docxmakalah pak kholil 3 (1).docx
makalah pak kholil 3 (1).docx
 
MK Bentuk Badan Usaha.pptx
MK Bentuk Badan Usaha.pptxMK Bentuk Badan Usaha.pptx
MK Bentuk Badan Usaha.pptx
 
PPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptx
PPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptxPPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptx
PPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptx
 
Bentuk Bisnis
Bentuk BisnisBentuk Bisnis
Bentuk Bisnis
 
Manajemen Law Firm BAB 10 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 10 Muhammad WahyuManajemen Law Firm BAB 10 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 10 Muhammad Wahyu
 
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...
 
LEGAL AUDIT.pptx
LEGAL AUDIT.pptxLEGAL AUDIT.pptx
LEGAL AUDIT.pptx
 
Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 8
Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 8Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 8
Ashrikal a. (2017 194) mlf d bab 8
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usaha
 

More from dinisasmitaningrum

Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169dinisasmitaningrum
 
Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169
Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169
Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169dinisasmitaningrum
 
Mlf d bab 10 dini sasmitaningrum 2017010110311169
Mlf d bab 10 dini sasmitaningrum 2017010110311169Mlf d bab 10 dini sasmitaningrum 2017010110311169
Mlf d bab 10 dini sasmitaningrum 2017010110311169dinisasmitaningrum
 
Mlf d bab 9 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 9 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 9 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 9 dini sasmitaningrum 201710110311169dinisasmitaningrum
 
Mlf d bab 7 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 7 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 7 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 7 dini sasmitaningrum 201710110311169dinisasmitaningrum
 
Mlf d bab 6 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 6 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 6 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 6 dini sasmitaningrum 201710110311169dinisasmitaningrum
 

More from dinisasmitaningrum (6)

Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
 
Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169
Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169
Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169
 
Mlf d bab 10 dini sasmitaningrum 2017010110311169
Mlf d bab 10 dini sasmitaningrum 2017010110311169Mlf d bab 10 dini sasmitaningrum 2017010110311169
Mlf d bab 10 dini sasmitaningrum 2017010110311169
 
Mlf d bab 9 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 9 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 9 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 9 dini sasmitaningrum 201710110311169
 
Mlf d bab 7 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 7 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 7 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 7 dini sasmitaningrum 201710110311169
 
Mlf d bab 6 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 6 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 6 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 6 dini sasmitaningrum 201710110311169
 

Recently uploaded

SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMhanyakaryawan1
 
Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SD
Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SDMateri Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SD
Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SDsulistyaningsihcahyo
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptpalagoro17
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptxfurqanridha
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfIwanSumantri7
 
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas pptsistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppthidayatn24
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxrani414352
 
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASBAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASNursKitchen
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxJawahirIhsan
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024ssuser0bf64e
 
Materi Bab 6 Algoritma dan bahasa Pemrograman
Materi Bab 6 Algoritma dan bahasa  PemrogramanMateri Bab 6 Algoritma dan bahasa  Pemrograman
Materi Bab 6 Algoritma dan bahasa PemrogramanSaeranSaeran1
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptxErikaPutriJayantini
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".Kanaidi ken
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfsubki124
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxWulanEnggarAnaskaPut
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxMateriSMPTDarulFalah
 

Recently uploaded (20)

SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
 
Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SD
Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SDMateri Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SD
Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SD
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas pptsistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
 
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASBAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
Materi Bab 6 Algoritma dan bahasa Pemrograman
Materi Bab 6 Algoritma dan bahasa  PemrogramanMateri Bab 6 Algoritma dan bahasa  Pemrograman
Materi Bab 6 Algoritma dan bahasa Pemrograman
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 

Mlf d bab 3 dini sasmitaningrum 201710110311169

  • 1. TUGAS TERSTRUKTUR MLF – D BAB 3 PENDIRIAN KANTOR ADVOKAT DINI SASMITANINGRUM (2017-169)
  • 2. Pada dasarnya, bentuk kantor Advokat / Hukum tidak dibatasi pada suatu bentuk tertentu. Kantor Advokat / Hukum dapat berbentuk : 1. Usaha Perseorangan 2. Firma 3. Persekutuan perdata atau maatschap (yayasan atau perguruan tinggi) Namun disini mari membahas tentang bagaimana tata cara pendirian “Law Firm “
  • 3. 1. Membuat Akta Pendirian Membuat akta pendirian di Notaris. Terdapat lima hal yang perlu diperhatikan dalam membuat akta pendirian firma menurut Pasal 26 KUHD : (next slide) a. Tata Cara Pendirian Kantor Advokat
  • 4. 1. Nama, nama kecil, pekerjaan, dan tepat tinggal para persero firma. 2. Pernyataan firma apakah perseroan umum atau hanya terbatas pada suatu mata-perusahaan yang khusus. 3. Penunjukan para persero yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma. 4. Kapan saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya. 5. Menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.
  • 5. b. Pendaftaran Akta Pendirian Firma di Kemenkumham Setelah ada akta pendiria dari notaris, selanjutnya akta didaftarkan ke Kemenkumham (sesuai Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata).
  • 6. 1. Pengajuan Nama Firma yang dilakukan oleh pendiri dengan memberi kuasa pada notaris. 2. Pengisian format pendaftaran dengan melengkapi dokumen pendukung seperti pernyataan dari pemohon untuk pendaftaran firma dan pernyataan korporasi tentang kebenaran informasi pemilik. Melakukan Pendaftara Akta Pendirian di Kemenkumham
  • 7. 3. Membuat NPWP ● Pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bisa dilakukan di kantor pajak tempat persekutuan firma berdiri.
  • 8. b. Dasar-dasar Manajemen Kantor Advokat 1. Tipologi Kantor Hukum 2. Prose Perencanaan Strategis Dalam Manajemen Kantor Advokat 3. Kepemimpinan Dalam Kantor Advokat 4. Urgensi Pemasaran Kantor Advokat 5. Pelaksanaan Strategi Manajemen
  • 9. 1. Tipollogi Kantor Hukum Kantor Menengah Kantor BesarKantor Sederana
  • 10. a. Kantor Sederhana ● Kantor Sole Practicsioner (Praktisi tunggal) juga memiliki kemampuan atau keahlian khusus, di kantor seperti ini, paralegal (resepsionis, sekretaris) memegang peranan pelayanan hukum. ● Kantor Butik Pada umumnya kantor hukum dengan karakter seperti ini mempunyai lebih dari satu sekutu dan dibantu oleh dua sampai empat asosiasi. ● Kantor kecil (small firm) Yakni kantor yang menampung advokat dalam jumlah 15 orang titik biasanya, di kantor ini ada Office Manager yang bertanggung jawab dalam pengurusan Law Firm, dan dibantu staf erdiri atas: sekretaris, paralegal, kurir/operator/fotokopi dan staf pembukuan.
  • 11. b. Kantor Menengah Kantor ini bisa menampung lawyer dari jumlah 15 ke 75 dan biasanya diisi oleh posisi masing-masing (Ex. Direktur pengelola, asisten direktur pengelola,etc.)
  • 12. c. Kantor Besar Kantor ini menampung lebih dari 75 advokat dan mempunyai berbagai bidang jasa yang mencakup masalah litigasi dan nonlitigasi, kantor firm juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut: - Memiliki jaringan kantor hukum dengan berbagai negara - Memiliki sistem komunikasi yang maju dan advokat yang dipekerjakan memiliki mobilitas yang tinggi karena dapat ditransfer kantor di tempat lain.
  • 13. 2. Proses Perencanaan Strategis Dalam Manajemen Kantor Advokat Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program selama beberapa tahun kedepan.
  • 14. • Dalam hal ini perencanaan strategis dalam manajemen kantor advokat ini dinilai sangat penting, selain untuk melanggengkan usaha juga untuk mematsikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang handal. • Memberikan layanan yang handal kepada klien. Sebisa mungkin informasi yang dibutuhkan klien selalu tersedia dalam waktu yang cepat. Jadi, pengelola firma hukum harus tahu informasi apa saja yang dibutuhkan, tahu tujuan membangun sistem informasi itu, serta mengelola harapan (managing expectation) baik hasil maupun kinerja sistem informasi merupakan sebagian strategis.
  • 15. ● Letak kantor yang strategis ● Pengembambangan SDM ● Mutu jasa yang diberikan kepada klien
  • 16. 3. Kepemimpinan Dalam Kantor Advokat Dalam kantor hukum/advokat dikenal dengan “Managing Partner Law Firm” yaitu sebagai pengelola dari firma hukum terkait. Tugasnya selain berpraktik juga mengatur hal manajerial termasuk perencanaan strategis manajemen kantor Managing Partner juga dapat membuat deskripsi mengenai tugas dan tanggung jawab mereka (lawyer) masing- masing.
  • 17. ● Tata kelola ● Kompensasi untuk sekutu ● Pemasaran ● Fasiliyas fisik dan non fisik ● Ukuran kantor ● Perlengkapan ● Tagihan ● Kompensasi ● Waktu kerja yang dapat ditagih ● Bidang jasa ● Perkembangan pasar Materi rencana strategis yang perlu dipersiapkan :
  • 18. Senior lawyer / partner seringkali ditunjuk sebagai pelaksana managing partner. Managing partner sebagai penentu kebijakan kualitas produk akhir melakukan kontrol terhadap kualitas produk, antara berupa : somasi, gugatan dan jawaban; eksepsi atau pembelaan; uji atau pendapat hukum ; kontrak / perjanjian.
  • 19. 4. Urgensi Pemasaran Kantor Advokat 90% Despite being red, Mars is very cold 80% Saturn is the ringed planet 30% Jupiter is the biggest planet
  • 20. Pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 8 huruf (b) bahwa pemasangan iklan untuk menarik perhatian orang adalah dilarang. Namun larangan ini tidak menutup kemungkinan untuk para Advokat untuk berlomba-lomba memanfaatkan laman digital untuk menunjukan kredibilitas dan keunikan yang dimilikinya (mengandung makna tersirat) sehingga bisa menarik klien.
  • 21. Urgensi pemasaran kantor advokat jelasnya untuk menunjukan kredibilitas dan keunikan daripada kantor yang dimilikinya. Pada dasarnya seorang Advokat dilarang menjanjikan kemenangan kepada klien, sehingga dalam memasarkan kantornya pun harus memanfaatkan cara yang jitu seperti melalui situs web yang menunjukan prestasi dan kecakapan yang dimilikinya.
  • 22. 5. Pelaksanaan Strategi Manajemen Pelaksanaan strategi manajemen dilakukan oleh bidang manajemen masing-masing yang sudah ditentukan oleh Managing Partner. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut : 1. Pengelolaan SDM; 2. Pengelolaan klien; 3. Pengelolaan Profitabilitas.
  • 23. ● Pelaksanaan strategi ini berguna untuk menentukan analisa SWOT (strengthen, weaknesses, opportunities, threat) manajemen, kemampuan problem solving dan decision making serta kemampuan dalam human relation dan public relation.