Dalam BAB III ini berisikan tentang Pendirian Kantor Advokat

1. BAB III: PENDIRIAN
KANTOR ADVOKAT
R. Nyanda Adani Widiantono
201710110311171
MLF VII-D

2. TATA CARA PENDIRIAN KANTOR
ADVOKAT
• Membuat Akta Pendirian
• Pendaftaran Akta Pendirian Firma ke Kementrian Hukum
dan HAM
• Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak

3. MEMBUAT AKTA PENDIRIAN
Dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), terdapat 5 (lima) hal
yang perlu di perhatikan dalam membuat sebuah akta pendirian Firma, yaitu:
• Nama, nama kecil, pekerjaan, dan tempat tinggal para persero firma
• Pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah
terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal
terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu
• Penunjukan para persero yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama
firma
• Saat mulai berlakuknya perseroan dan saat berakhirnya
• Pada umumnya bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk
menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.

4. PENDAFTARAN KE KEMENTRIAN
HUKUM DAN HAM
Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata,
maka wajib melakukan pendaftaran akta pendirian di Kemenkumham. Ada beberapa
langkah yang harus di penuhi dalam mengajukan akta pendiria ke Kementrian Hukum
dan HAM, yaitu:
• Pengajuan Nama Firma yang dilakukan oleh pendiri dengan memberi kuasa kepada
Notaris.
• Pengisian Format pendaftaran dengan melengkapi dokumen pendukung seperi
pernyataan dari pemohon untuk pendaftaran firma dan pernyataan korporasi
tentang kebenaran pemilik informasi.

5. MEMBUAT NPWP
Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
adalah suatu syarat wajib bagi pendirian sebuah
firma tak terkecuali bagi firma hukum. Pengurusuan
NPWP bisa dilakukan di kantor pajak tempat
persekutuan firma berdiri

6. DASAR-DASAR MANAJEMEN
KANTOR ADVOKAT
• Tipologi Kantor Hukum
• Proses Perencanaan Strategis dalam Manajemen Kantor Advokat
• Kepemimpinan Dalam Kantor Advokat
• Urgensi Pemasaran Kantor Advokat
• Pelaksanaan Strategi Manajemen

7. TIPOLOGI KANTOR HUKUM
Tipologi dalam Kantor Hukum ada 5 (lima) macam, yaitu:
• Praktisi Tunggal (Sole Practitioner), Biasanya advokat ini bekerja sendiri dan menjadi
pemimpin bagi dirinya sendiri.
• Kantor Butik (Boutiqe Firm), Kantor dengan ukuran kecil dari segi jumlah advokat
dan memfokuskan diri pada bidang praktik atau spesialisasi tertentu.
• Kantor Kecil (Small Firm), Kantor hukum model ini hanya memiliki 15 advokat atau
bahkan kurang.
• Kantor Menengah (Medium-Size Firm), Kantor hukum menengah biasanya terdiri
dari 15 hingga 75 advokat.
• Kantor Besar (Large Firm), Kantor hukum besar biasanya memiliki lebih dari 75
advokat, serta memiiki berbagai bidang jasa, baik mencakup litigasi maupun non-
litigasi.

8. PROSES PERENCANAAN STRATEGIS
DALAM MANAJEMEN KANTOR
ADVOKAT
Menurut Wahyuni Bahar, ada 4 (empat) hal yang harus di
perhatikan oleh para advokat dalam mengelola kantor advokat,
yaitu:
• Sasaran yang ingin dicapai;
• Letak kantor yang strategis;
• Perencanaan yang matang; hingga
• Evaluasi yang harus dilakukan secara periodik

9. KEPEMIMPINAN DALAM KANTOR
ADVOKAT
Kepemimpinan dalam suatu kantor atau firma advokat, biasanya di tentukan berdasarkan masa
kerja, prestasi kerja, posisi di dalam Kantor Advokat, antara lain:
• Equity Partner, salah satu dari mereka akan menjadi Managing Partner;
• Non-equity Partner/Contrac Partner;
• Of Counsel/Advisor;
• Senior Partner;
• Associate Attorney;
• Senior Attorney;
• Non-lawyer Partner;
• Contract Attorney/Intern (Magang)
• Freelance Attorney;
• Law Clerks (Paralegal)

10. URGENSI PEMASARAN KANTOR
ADVOKAT
Dalam Kode Etik Advokat Indonesia terdapat dua pasal
yang mengatur tentang pelarangan iklan dan
menggunakan media massa untuk publisitas. Namun
praktinya kantor advokat merupakan sebuah bisnis dimana
harus mendapatkan sebuah pemasukan, sehingga urgensi
dari pemasaran Kantor Advokat adalah untuk
menggerakan kehidupan dari Kantor Advokat tersebut.

11. PELAKSANAAN STRATEGI BISNIS
Pengelolaan atau strategi manajemen kantor advokat sendiri
sangat tergantung dari tipologi kantor hukum. Tiap-tiap tipologi
hukum memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing,
misal bentuknya praktisi tunggal (sole practitioner), tentu saja relatif
lebih gampang karena organisasi yang harus dikelola cukup kecil di
bandingkan apabila firma hukum telah berukuran menengah atau
besar. Pengelolaan untuk firma hukum besar biasanya
menggunakan sistem partnership terbuka.

12. TERIMA KASIH