SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
BADAN USAHA PERUSAHAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS)
DENPASAR
DR.DRS. I GEDE SANICA.,AK.MM
BENTUK BADAN USAHA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
DENPASAR
BENTUK BADAN USAHA
Badan usaha adalah kesatuan yuridis
(Hukum), teknis, dan ekonomis yang
bertujuan mencari laba atau keuntungan
BENTUK BADAN USAHA
• Suatu perusahaan yg beroperasi secara formal harus
memiliki badan hukum, agar perusahaan memiliki
legalitas dlm menjalankan kegiatannya.
• Tiap jenis badan hukum yg dipilih memiliki batasan tugas,
wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dan
juga memiliki keleluasaan dlm menjalankan aktivitasnya
termasuk tanggung jawab terhadap pihak yg
berkepentingan dgn perusahaan.
• Keberadaan badan hukum perusahaan akan melindungi
perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yg
dijalankan.
BENTUK BADAN USAHA
Tuntutan akan berakibat dpt merugikan perusahaan apabila ternyata
legalitas badan hukum perusahaan tdk dimiliki atau bahkan tdk sah.
Terdapat beberapa pilihan badan hukum perusahaan :
1. Perusahaan perseorangan
2. Firma (fa)
3. Perseroan komanditer atau Commanditaire Vennoostschap (CV)
4. Perseroan Terbatas (PT)
5. Koperasi
6. Yayasan
7. Perusahaan Terbatas Negara (Persero)
8. Perusahaan Umum (Perum)
9. Perusahaan Daerah (PD)
10. Perusahaan Jawatan (Perjan)
PERUSAHAAN PERSEORANGAN
 Merupakan suatu bentuk badan Hukum yang
dimiliki oleh satu orang dan menanggung risiko
secara pribadi.
 Manajemen perusahaan dikelola pemilik yg
berfungsi sbg direktur atau manajer dan sekaligus
sbg pelaksana harian/dalam mengelola aktivitas
perusahaan sehari-hari.
 Perusahaan perseorangan memiliki struktur yg
sederhana dgn kepemilikan tunggal serta memiliki
tanggungjawab tidak terbatas thp seluruh utang
perusahaan artinya utk membayar kewajibannya
akan digunakan sampai kepada harta pribadi,
apabila kekayaan perusahaan tdk mencukupi utk
menutup utang.
Keuntungan Perusahaan
Perseorangan
1. Pendirian perusahaan sangat mudah tdk berbelit-
belit
2. Cocok utk usaha yg relative kecil, artinya bagi yg
memiliki modal dan bidang usaha yg terbatas
3. Tdk terlalu memerlukan akta formal (akta notaris)
4. Memiliki keleluasaan dlm hal mengambil keputusan
baik menentukan arah perusahaan dan hal-hal
berkaitan dgn keuangan
5. Tdk terlalu banyak peraturan pemerintah yg
mengatur, pemilik bebas utk melakukan aktivitasnya
6. Semua keuntungan dimiliki pemilik dan dpt
digunakan secara bebas oleh pemilik.
Keterbatasan/kerugian Perusahaan
Perseorangan
1. Permodalan; relative sulit memperoleh modal pinjaman
bank terutama dalam jumlah besar.
2. Ikut tender; sulit mengikuti tender yg diberikan oleh
berbagai perusahaan,
3. Tanggung jawab; bertanggung jawab thd utang
perusahaan secara penuh sampai harta pribadi jika
harta perusahaan tdk mencukupi utk membayar
utangnya,
4. Kelangsungan hidup; mayoritas kelangsungan hidup
perusahaan relative lebih singkat walapaun ada yg
sampai beberapa turunan.
5. Sulit berkembang; jika perusahaan ingin memperbesar
usahanya akan sulit kalau masih menggunakan badan
hukum perseorangan,
6. Administrasi yg tdk terkelola secara baik; biasanya tdk
mengelola administrasi secara baik, shg dokumentasi
setiap transaksi sulit utk dicari, bahkan setiap transaksi
kadang tdk didukung dgn dokumen yg seharusnya
dibutuhkan.
TANGGUNG JAWAB PEMILIK
PERUSAHAAN PERORANGAN
 Pada Perusahaan Perorangan/ Perusahaan
Dagang tidak terdapat pemisahan antara
kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan
perusahaan sehingga utang perusahaan
berarti pula utang pemiliknya.
 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
seluruh harta kekayaan pemilik menjadi
jaminan bagi semua utang perusahaannya.
 Oleh karena itu, pemilik Perusahaan
Perorangan/ Perusahaan Dagang memiliki
tanggung jawab yang tidak terbatas.
FIRMA
• Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan
oleh dua orang atau lebih pemilik modal, yang
sepakat secara bersama – sama menjalankan
usaha dalam satu nama organisasi perusahaan.
• Persekutuan firma dapat didirikan dengan cara
membuat akta persetujuan sendiri atau persero
(anggota persekutuan) namun agar lebih formal,
sebaiknya pendirian sebuah firma dilakukan di
depan notaris.
Keuntungan firma :
• Utk Mendirikan firma relative mudah, tdk terlalu memerlukan
syarat yg berat.
• Risiko ditanggung Bersama (seperti utang piutang)
• Lebih mudah mendapatkan modal, karena pihak perbankan
lebih percaya
• Lebih cepat berkembang karena manajemen dipegang lebih
dari satu orang shg lebih terbuka thp kritikan utk kemajuan
usaha.
Kerugian firma:
• Pemilik firma memiliki tanggungjawab yg tdk terbatas atas
utang yg dimiliki.
• Apabila salah satu pemilik meninggal dunia atau
mengundurkan diri, maka perusahaan akan terancam
kelangsungan hidupnya.
• Kesulitan dlm menghimpun dana utk jlh besar, dan kesulitan
dlm mengikuti tender.
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
(CV) / PERSEROAN KOMANDITER
• Perseroan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha
bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih
untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat
keterlibatan yang berbeda – beda di antara anggotanya.
• CV merupakan salah satu bentuk usaha yg dpt dipilih oleh
para pengusaha utk melakukan kegiatan usaha dgn modal
yg terbatas.
• Satu pihak dalam cv mengelola usaha secra aktif yang
melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya
menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta
pribadi ketika krisis financial.
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
(CV) / PERSEROAN KOMANDITER
• Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yg
secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya.
• Tanggungjawab sekutu komanditer hanya terbatas pd jlh
modal yg ditanamkan dlm perusahaan.
• Perusahaan perseroan komanditer dijalankan oleh seorang
sekutu aktif (sekutu komanditer) dan bertanggungjawab atas
semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga.
Tanggungjawab yg dimaksud adalah tanggungjawab sampai
kepada penggunaan harta pribadi, jika perusahaan tdk cukup
utk menutupi kewajibannya.
• Sekutu pasif (sekutu komplementer) hanya menyetorkan
sejumlah dana, namun tdk terlibat dlm pengelolaan
perusahaan.
PERSEROAN KOMANDITER ( CV )
Keuntungan perseroan komanditer ( CV ):
• Segi pendirian CV relative lebih sulit, karena
memerlukan syarat yg banyak
• CV Lebih mudah dalam memperoleh modal, karena
pihak perbankan lebih percaya.
• Lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang
oleh org yg ahli dan dipercaya oleh sekutu lainnya.
• CV lebih fleksibel karena tanggungjawab terbatas hanya
sekutu komanditer sedangkan yg mengurus perusahaan
mempunyai tanggungjawab tdk terbatas hanya satu
komplementer.
Kerugian perseroan komanditer ( CV ):
• Tanggungjawab menjadi tanggungjawab pribadi apabila
sekutu komanditer menjadi sekutu aktif.
• Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh
pemilik modal atau beberapa proyek besar
PERSEROAN TERBATAS ( PT )
• Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis
yang memiliki badan hukum resmi yang
dimiliki oleh minimal dua orang dengan
tanggung jawab yang hanya berlaku pada
perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi
atau perseorangan yang ada di dalamnya.
• Di dalam PT pemilik modal tidak harus
memimpin perusahaan, karena dapat
menunjuk orang lain di luar pemilik modal
untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT
/ perseroan terbatas di butuhkan sejumlah
modal minimal dalam jumlah tertentu dan
berbagai persyaratan lainnya.
PERSEROAN TERBATAS (PT)
Ciri dan sifat PT :
• Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta
pribadi
• Modal dan ukuran perusahaan yang besar
• Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan
pemilik satuan
• Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian
saham
• Kepemilikan mudah berpindah tangan
• Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
• Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham
dalam bentuk dividen
• Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan
pemegang saham
• Sulit untuk membubarkan PT
• Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak
deviden
PERSEROAN TERBATAS (PT)
Mekanisme pendirian PT
• Untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan
akta resmi ( akta yang dibuat oleh notaris ) yang di
dalamnya di cantumkan nama lain dari perseroan
terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan,
dan lain – lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri
hukum dan hak asasi manusia republik indonesia (
dahulu menteri kehakiman ). untuk mendapat izin dari
menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
• Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan
ketertiban umum dan kesusilaan
• Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan
undang – undang
• Paling sedikit modal yang ditempatkan dan di setor
adalah 25% dari modal dasar. ( Sesuai dengan UU
no.1 tahun 1995 & UU no.40 tahun 2007,
keduanya tentang perseroan terbatas )
JENIS PERSEROAN TERBATAS
(PT)
1. Dilihat Dari Segi Kepemilikan PT
• Perseroan Terbatas Biasa; dimana para pendiri, pemegang
saham dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia
dan badan hokum Indonesia (dlm pengertian tdk ada
modal asing).
• Perseroan Terbatas Terbuka; PT yg didirikan dlm rangka
penambahan modal dan dimungkinkan warga negara asing
dan atau badan hokum asing menjadi pendiri, pemegang
saham atau pengurusnya.
• Perseroan Terbatas; PT yg dimiliki pemerintah melalui
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) contoh PT Telkom
(Persero)
JENIS PERSEROAN TERBATAS
(PT)
2. Dilihat Dari Segi Status PT
• Perseroan Tertutup; merupakan PT yg modal dan Jlh
pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau
perseroan tdk melakukan penawaran umum
• Perseroan Terbuka ; merupakan PT yg modal dan Jlh
pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau
perseorangan yg melakukan penawaran umum, sesuai dgn
peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal,
pemberian nama PT jenis ini disertai dgn singkatan Tbk
dibelakang nama PT tersebut.
PERSEROAN TERBATAS (PT)
Keuntungan membentuk perusahaan perseroan
terbatas:
• Kewajiban terbatas
• Masa hidup abadi
• Efisiensi manajemen
Kelemahan membentuk perusahaan perseroan
terbatas:
• Kerumitan perizinan dan organisasi
KOPERASI
(DIATUR DL UU 25/1992,PP 4/1994 DAN PERMEN
1/2006)
1.Pengertian (pasal 1 uu nmr 25 thn 1992 ttg perkoperasian): badan
usaha yg beranggotakan orang seorang atau badan hukum
koperasi dgn melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas
kekeluargaan.
2. Prinsip-prinsip koperasi (psl 5):
• A. Keanggotaan sukarela dan terbuka;
• B. Pengelolaan demokratis;
• C. Pembagian shu dilakukan secara adil dan sebanding dgn
jasa usaha;
• D. Pemberian balas jasa yg terbatas terhadap modal;
• E. Kemandirian.
• F. Pendidikan perkoperasian;
• G. Kerjasama antar koperasi.
KOPERASI
3. Pembentukan koperasi (psl 6):
A. Koperasi primer didirikan oleh minimal 20 (dua puluh)
Orang & Koperasi sekunder oleh minimal 3(tiga) buah
Bdn hkm koperasi;
B.Pembentukan koperasi dilakukan dgn membuat akta
pendirian (di bawah tangan atau dgn akta Notaris) yg
berisi ad yg minimal mencantumkan daftar nama
Pendiri,nama&tempat kedudukan,masud&tujuan,syarat
Keanggotaan,rapat anggota,pengelolaan,modal,jk waktu
Pendirian,pembagian shu,dll;
4. Status bdn hukum (psl 9);
A.Status bdn hkm diperoleh setelah akta pendiriannya
disahkan Oleh pemerintah;
B.Diumumkan dlm berita negara RI
KOPERASI
5.Keanggotaan;
A. Yg berhak mjd anggota adalah setiap wni yg Cakap
mel.Tindakan hkm atau koperasi Yg memenuhi
persyaratan yg ditetapkan dlm ad;
B. Anggota adalah pemilik dan pengguna jasa
Koperasi;
C. Koperasi dapat menerima anggota luar biasa.
6.Organ;
A. Rapat anggota(pemegang kek.Tertinggi);
B. Pengurus(pemegang kuasa rapat anggota);
C. Pengawas(mel.Pengawasan pelaksanaan
kebijaksanaan &pengelolaan kop.).
KOPERASI
7. MODAL;
A.MODAL SENDIRI(SIMPANAN POKOK,SIMPANAN WAJIB,DANA
CADANGAN,HIBAH);
B. MODAL PINJAMAN (DARI ANGGOTA,KOPERASI
• LAIN,BANK/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA,PENERBITAN
OBLIGASI/SURAT UTANG LAINNYA,SUMBER LAIN YG SAH);
C. MODAL PENYERTAAN(DARI
• MASYARAKAT/PEMERINTAH),DGN CATATAN PEMILIK MODAL
PENYERTAAN TDK PUNYA HAK SUARA TTP DPT DIIKUTSERTAKAN
DLM PENGELOLAAN MELALUI PENGURUS DAN PENGAWAS.
KOPERASI
• 8.Lapangan usaha:
A.Usaha yg berkaitan langsung dgn
kepentingan anggota;
B.Usaha yg memenuhi kebutuhan
masy.Bukan anggota;
C.Usaha yg berperan utama dlm segala
bidang kehidupan ekonomi rakyat.
D.Usaha simpan pinjam;
KOPERASI
9.Pembagian sisa hasil usaha(shu):
A.Shu adalah pendapatan koperasi setelah dikurangi
biaya, penyusutan & kewajiban2(termasuk pajak);
B.Shu setelah dikurangi dana cadangan & biaya
pendidikan/keperluan lainnya dibagikan secara
proporsional kpd anggota;
C.Besarnya pemupukan dana cadangan & biaya
pendidikan ditetapkan oleh rapat angota.
KOPERASI
10.Lembaga gerakan koperasi:
A.Lembaga ini adalah dewan koperasi indonesia(dekopin);
B.Lembaga ini bukan badan usaha karena itu tdk
melakukan kegitatan usaha ekonomi secara angsung
11.Pembubaran:
A.Berdasarkan kep.Rapat anggota/Berdasarkan
kep.Pemerintah.
B.Alasan pembubaran:
- Tdk memenuhi uu nmr 25 thn 1992;
- Kegiatannya bertentangan dgn kesusilaan;
- Kelangsungan hidupnya tdk lagi dpt diharapkan.
C.Pembubaran koperasi diumumkan di dlm bnri(status bdn
hkm hapus sejak pengumuman
YAYASAN (DIATUR DLM UU 16/2001 JO
28/2004 DAN PP 63 /2008)
1.Pengertian:
• Bdn hkm yg terdiri atas kekayaan yg dipisahkan dan
diperuntukkan mencapai tujuan ttt di bidang sosial,
keagamaan dan kemanusiaan, yg tdk mempunyai
anggota.
2.Pendirian:
• Didirikan oleh satu orang/lebih dgn memisahkan
sebagian harta kekayaan dgn akta notaris dlm
bahasa indonesia.
YAYASAN
3.Kegiatan usaha:
• Yay.Dpt melakukan kegiatan usaha guna menunjang
pencapaian maksud&tujuannya dgn cara mendirikan bdn
usaha dan/atau ikut serta dlm suatu bdn usaha.
4.Yay.Tdk boleh membagikan kekayaan kpd
pembina,pengurus & pengawas kecuali untuk pengurus yg
bukan pendiri dan tdk terafiliasi dgn pendiri,pembina
%pengawas dan melaksanakan kepengurusan secara
langsung dan penuh(bukan pat time=pasal 5).
5.Tdk terafiliasi: hubungan keluarga krn perkawinan atau
keturunan sampai derajat ke tiga baik horisontal maupun
vertikal(penjelasan psl i angka 2 ayat 2 huruf a dan b uu
28/2004).
YAYASAN
6.Sanksi pelanggaran pasal 5 :pidana penjara plg lama
5(lima) tahun ditambah kewajiban mengembalikan
uang,barang dan kekayaan yg dialihkan tsb(psl 70).
7.Organ yayasan:
A.Pembina(pemegang kek.Yg tdk diserahkan kpd pengurus&
pengawas);
B.Pengurus(melaksanakan kepengurusan yay.);
C.Pengawas:mengawasi&memberi nasehat kpd pengurus.
8.Pengurus tdk berwenang(psl 37):
-Mengikat yay.Sbg penjamin utang;
-Mengalihkan kekayaan kecuali dgn persetujuan pembina;
-Membebani kekayaan yay.Untuk kepentingan pihak lain.
YAYASAN
9.Pengurus yg krn kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan
kepailitan yay.Dan kekayaan yay.Tdk cukup untuk menutup
kerugian,mewajibkan setiap anggota pengurus
bertanggungjawab secara ranggung renteng(psl 39).
10.Pengurus yg krn salahnya menyebabkan kerugian
yay.,Masyarakat,atau negara berdasarkan putusan
pengadilan,maka dlm 5 thn sejak putusan tsb,tdk dpt
diangkat sbg pengurus yay.
PERSEROAN TERBATAS NEGARA
( PERSERO )
• Perusahaan persero adalah BUMN yang terbentuk
perseroan terbatas ( PT ) yang modal / sahamnya
paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang
bertujuanya mengejar keuntungan.
• Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk
menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu
tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar
keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
PERSEROAN TERBATAS NEGARA
( PERSERO )
• Ciri – ciri PERSERO adalah sebagai berikut :
1. Pendirian persero di usulkan oleh menteri kepada presiden
2. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan
memperhatikan perundang – undangan
3. Statusnya berupa perseroan terbatas yang di atur
berdasarkan undang – undang
4. Modal berbentuk saham
5. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari
kekayaan negara yang dipisahkan
6. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
7. Menteri yang di tunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang
saham milik pemerintah
8. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri
berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai
pemegang saham perseroan terbatas
PERSEROAN TERBATAS NEGARA
( PERSERO )
• Ciri – ciri PERSERO adalah sebagai berikut :
9. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi
perusahaan
10.Dipimpin oleh direksi
11.Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk di sahkan
12.Tidak mendapat fasilitas negara
13.Tujuan utama memperoleh keuntungan
14.Hubungan – hubungan usaha di atur dalam hukum
perdata
15.Pegawainya berstatus pegawai negeri
PERSEROAN TERBATAS NEGARA
( PERSERO )
• Macam – macam persero di indonesia :
Di indonesia sendiri yang sudah menjadi persero adalah
a. PT. PP ( pembangunan perumahan ).
b. PT Bank BNI tbk,
c. PT Kimia Farma tbk,
d. PT Indo Farma tbk,
e. PT Tambang Timah tbk,
f. PT Indosat tbk ( pada akhir tahun 2002 41,94 % saham
persero ini telah di jual kepada swasta sehingga
perusahaan ini bukan BUMN lagi ), dan
g. PT Telekomunikasi Indonesia ( TELKOM ).
PERUSAHAAN UMUM (
PERUM )
• Perusahaan umum ( perum ) adalah perusahaan
negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani
kepentingan umum dan memperoleh keuntungan.
Perusahaan ini berstatus badan hukum dan modal
usaha yang digunakan seluruhnya milik negara. Dana
penunjang usahanya dapat diperoleh dari pinjaman
dalam negeri maupun luar negeri
CIRI – CIRI DARI BUMN YANG BERBENTUK
PERUM :
• Bertujuan melayani kepentingan umum yang vital
tetapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan
• Modal berasal dari kekayaan negara yang telah
dipisahkan
• Pemimpin dan karyawan berstatus sebagai
perusahaan negara atau pegawai negeri
• Perum berada di bawah pimpinan dewan direksi
• Contohnya : perum pegadaian, perum jasatirta, perum
damri, perum peruri, perum perhutani
PERUSAHAAN DAERAH ( PD )
• Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah
untuk mengembangkan perekonomian daerah dan
untuk menambah penghasilan daerah. Tujuan
pendirian perusahaan daerah ialah untuk ikut serta
melaksanakan pembangunan daerah di bawah
pimpinan daerah. Status kepegawaian dari
perusahaan ini adalah pegawai perusahaan daerah
dan ada juga pegawai negeri yang di perbantukan.
PERUSAHAAN DAERAH ( PD )
Ciri – ciri perusahaan daerah :
• Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan
usaha
• Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham
dalam permodalan perusahaan
• Pemerintah memilki wewenang dan kekuasaan dalam
menetapkan kebijakan perusahaan
• Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang
berwenang
• Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
• Sebagai sumber pemasukan negara
• Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
• Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi
perusahaan yang go public
• Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa
bank maupun non bank VN;F [ 1.6.8_931]
PERUSAHAAN JAWATAN
( PERJAN )
• Perusahaan jawatan adalah perusahaan negara
yang didirikan dengan tujuan utama untuk melayani
kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat
efisiensi efektifitas dan segi ekonomis. Perusahaan
jawatan berada di bawah pembinaan dan
pengawasan departemen tertentu yang mendirikan
dan membawahinya.
PERUSAHAAN JAWATAN
( PERJAN )
• Ciri – ciri PERJAN :
• Bertujuan untuk melayani masyarakat
• Pimpinan dan karyawan berstatus sipil
• Merupakan bagian dari departemen pemerintah
• Memperoleh fasilitas negara
• Dipimpin oleh seorang kepala negara yang
bertanggung jawab lansung kepada atasannya
• Contoh PERJAN :
• Perusahaan jawatan kereta api ( PJKA ) yang
sekatang telah berubah menjadi perusahaan
umum kereta api ( PERUMKA )
• Perusahaan jawatan pegadaian sekarang menjadi
PERUM PEGADAIAN
TRIMAKASIH

More Related Content

Similar to MK Bentuk Badan Usaha.pptx

HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...Naufal Alwan
 
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...DignaAdyaPratiwi
 
Kewirausahaan badan usaha
Kewirausahaan badan usahaKewirausahaan badan usaha
Kewirausahaan badan usahagalih06
 
Bangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha EkonomiBangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha EkonomiMega Gyanti
 
jbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.ppt
jbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.pptjbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.ppt
jbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.pptoryz agnu
 
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...sucimeidianapratiwi
 
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...SINDINALURITA1
 
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buana
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buanaHbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buana
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buanaBella Tri Oktaviana
 
Bahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnisBahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnishudanolips
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...Dimas Triadi
 
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxEkonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxYuliaPujiawati1
 
Bentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnisBentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnisSelfia Dewi
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...megiirianti083
 

Similar to MK Bentuk Badan Usaha.pptx (20)

HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
 
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
 
Kewirausahaan badan usaha
Kewirausahaan badan usahaKewirausahaan badan usaha
Kewirausahaan badan usaha
 
Bangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha EkonomiBangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha Ekonomi
 
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan UsahaJenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
jbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.ppt
jbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.pptjbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.ppt
jbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.ppt
 
bentuk badan usaha 10.ppt
bentuk badan usaha 10.pptbentuk badan usaha 10.ppt
bentuk badan usaha 10.ppt
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
 
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
 
Buku b 2
Buku b 2Buku b 2
Buku b 2
 
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buana
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buanaHbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buana
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buana
 
Bahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnisBahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnis
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...
 
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxEkonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
 
Kuliah 2 bentuk badan usaha
Kuliah 2 bentuk badan usahaKuliah 2 bentuk badan usaha
Kuliah 2 bentuk badan usaha
 
Bentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnisBentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnis
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
 

Recently uploaded

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 

Recently uploaded (6)

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 

MK Bentuk Badan Usaha.pptx

  • 1. BADAN USAHA PERUSAHAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS) DENPASAR DR.DRS. I GEDE SANICA.,AK.MM
  • 2. BENTUK BADAN USAHA UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL DENPASAR
  • 3. BENTUK BADAN USAHA Badan usaha adalah kesatuan yuridis (Hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan
  • 4. BENTUK BADAN USAHA • Suatu perusahaan yg beroperasi secara formal harus memiliki badan hukum, agar perusahaan memiliki legalitas dlm menjalankan kegiatannya. • Tiap jenis badan hukum yg dipilih memiliki batasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dan juga memiliki keleluasaan dlm menjalankan aktivitasnya termasuk tanggung jawab terhadap pihak yg berkepentingan dgn perusahaan. • Keberadaan badan hukum perusahaan akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yg dijalankan.
  • 5. BENTUK BADAN USAHA Tuntutan akan berakibat dpt merugikan perusahaan apabila ternyata legalitas badan hukum perusahaan tdk dimiliki atau bahkan tdk sah. Terdapat beberapa pilihan badan hukum perusahaan : 1. Perusahaan perseorangan 2. Firma (fa) 3. Perseroan komanditer atau Commanditaire Vennoostschap (CV) 4. Perseroan Terbatas (PT) 5. Koperasi 6. Yayasan 7. Perusahaan Terbatas Negara (Persero) 8. Perusahaan Umum (Perum) 9. Perusahaan Daerah (PD) 10. Perusahaan Jawatan (Perjan)
  • 6. PERUSAHAAN PERSEORANGAN  Merupakan suatu bentuk badan Hukum yang dimiliki oleh satu orang dan menanggung risiko secara pribadi.  Manajemen perusahaan dikelola pemilik yg berfungsi sbg direktur atau manajer dan sekaligus sbg pelaksana harian/dalam mengelola aktivitas perusahaan sehari-hari.  Perusahaan perseorangan memiliki struktur yg sederhana dgn kepemilikan tunggal serta memiliki tanggungjawab tidak terbatas thp seluruh utang perusahaan artinya utk membayar kewajibannya akan digunakan sampai kepada harta pribadi, apabila kekayaan perusahaan tdk mencukupi utk menutup utang.
  • 7. Keuntungan Perusahaan Perseorangan 1. Pendirian perusahaan sangat mudah tdk berbelit- belit 2. Cocok utk usaha yg relative kecil, artinya bagi yg memiliki modal dan bidang usaha yg terbatas 3. Tdk terlalu memerlukan akta formal (akta notaris) 4. Memiliki keleluasaan dlm hal mengambil keputusan baik menentukan arah perusahaan dan hal-hal berkaitan dgn keuangan 5. Tdk terlalu banyak peraturan pemerintah yg mengatur, pemilik bebas utk melakukan aktivitasnya 6. Semua keuntungan dimiliki pemilik dan dpt digunakan secara bebas oleh pemilik.
  • 8. Keterbatasan/kerugian Perusahaan Perseorangan 1. Permodalan; relative sulit memperoleh modal pinjaman bank terutama dalam jumlah besar. 2. Ikut tender; sulit mengikuti tender yg diberikan oleh berbagai perusahaan, 3. Tanggung jawab; bertanggung jawab thd utang perusahaan secara penuh sampai harta pribadi jika harta perusahaan tdk mencukupi utk membayar utangnya, 4. Kelangsungan hidup; mayoritas kelangsungan hidup perusahaan relative lebih singkat walapaun ada yg sampai beberapa turunan. 5. Sulit berkembang; jika perusahaan ingin memperbesar usahanya akan sulit kalau masih menggunakan badan hukum perseorangan, 6. Administrasi yg tdk terkelola secara baik; biasanya tdk mengelola administrasi secara baik, shg dokumentasi setiap transaksi sulit utk dicari, bahkan setiap transaksi kadang tdk didukung dgn dokumen yg seharusnya dibutuhkan.
  • 9. TANGGUNG JAWAB PEMILIK PERUSAHAAN PERORANGAN  Pada Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan sehingga utang perusahaan berarti pula utang pemiliknya.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh harta kekayaan pemilik menjadi jaminan bagi semua utang perusahaannya.  Oleh karena itu, pemilik Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.
  • 10. FIRMA • Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik modal, yang sepakat secara bersama – sama menjalankan usaha dalam satu nama organisasi perusahaan. • Persekutuan firma dapat didirikan dengan cara membuat akta persetujuan sendiri atau persero (anggota persekutuan) namun agar lebih formal, sebaiknya pendirian sebuah firma dilakukan di depan notaris.
  • 11. Keuntungan firma : • Utk Mendirikan firma relative mudah, tdk terlalu memerlukan syarat yg berat. • Risiko ditanggung Bersama (seperti utang piutang) • Lebih mudah mendapatkan modal, karena pihak perbankan lebih percaya • Lebih cepat berkembang karena manajemen dipegang lebih dari satu orang shg lebih terbuka thp kritikan utk kemajuan usaha. Kerugian firma: • Pemilik firma memiliki tanggungjawab yg tdk terbatas atas utang yg dimiliki. • Apabila salah satu pemilik meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka perusahaan akan terancam kelangsungan hidupnya. • Kesulitan dlm menghimpun dana utk jlh besar, dan kesulitan dlm mengikuti tender.
  • 12. COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) / PERSEROAN KOMANDITER • Perseroan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda – beda di antara anggotanya. • CV merupakan salah satu bentuk usaha yg dpt dipilih oleh para pengusaha utk melakukan kegiatan usaha dgn modal yg terbatas. • Satu pihak dalam cv mengelola usaha secra aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis financial.
  • 13. COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) / PERSEROAN KOMANDITER • Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yg secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. • Tanggungjawab sekutu komanditer hanya terbatas pd jlh modal yg ditanamkan dlm perusahaan. • Perusahaan perseroan komanditer dijalankan oleh seorang sekutu aktif (sekutu komanditer) dan bertanggungjawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggungjawab yg dimaksud adalah tanggungjawab sampai kepada penggunaan harta pribadi, jika perusahaan tdk cukup utk menutupi kewajibannya. • Sekutu pasif (sekutu komplementer) hanya menyetorkan sejumlah dana, namun tdk terlibat dlm pengelolaan perusahaan.
  • 14. PERSEROAN KOMANDITER ( CV ) Keuntungan perseroan komanditer ( CV ): • Segi pendirian CV relative lebih sulit, karena memerlukan syarat yg banyak • CV Lebih mudah dalam memperoleh modal, karena pihak perbankan lebih percaya. • Lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang oleh org yg ahli dan dipercaya oleh sekutu lainnya. • CV lebih fleksibel karena tanggungjawab terbatas hanya sekutu komanditer sedangkan yg mengurus perusahaan mempunyai tanggungjawab tdk terbatas hanya satu komplementer. Kerugian perseroan komanditer ( CV ): • Tanggungjawab menjadi tanggungjawab pribadi apabila sekutu komanditer menjadi sekutu aktif. • Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek besar
  • 15. PERSEROAN TERBATAS ( PT ) • Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. • Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / perseroan terbatas di butuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.
  • 16. PERSEROAN TERBATAS (PT) Ciri dan sifat PT : • Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi • Modal dan ukuran perusahaan yang besar • Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik satuan • Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham • Kepemilikan mudah berpindah tangan • Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai • Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen • Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham • Sulit untuk membubarkan PT • Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden
  • 17. PERSEROAN TERBATAS (PT) Mekanisme pendirian PT • Untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya di cantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain – lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia ( dahulu menteri kehakiman ). untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut: • Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan • Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang – undang • Paling sedikit modal yang ditempatkan dan di setor adalah 25% dari modal dasar. ( Sesuai dengan UU no.1 tahun 1995 & UU no.40 tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas )
  • 18. JENIS PERSEROAN TERBATAS (PT) 1. Dilihat Dari Segi Kepemilikan PT • Perseroan Terbatas Biasa; dimana para pendiri, pemegang saham dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan badan hokum Indonesia (dlm pengertian tdk ada modal asing). • Perseroan Terbatas Terbuka; PT yg didirikan dlm rangka penambahan modal dan dimungkinkan warga negara asing dan atau badan hokum asing menjadi pendiri, pemegang saham atau pengurusnya. • Perseroan Terbatas; PT yg dimiliki pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) contoh PT Telkom (Persero)
  • 19. JENIS PERSEROAN TERBATAS (PT) 2. Dilihat Dari Segi Status PT • Perseroan Tertutup; merupakan PT yg modal dan Jlh pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan tdk melakukan penawaran umum • Perseroan Terbuka ; merupakan PT yg modal dan Jlh pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseorangan yg melakukan penawaran umum, sesuai dgn peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal, pemberian nama PT jenis ini disertai dgn singkatan Tbk dibelakang nama PT tersebut.
  • 20. PERSEROAN TERBATAS (PT) Keuntungan membentuk perusahaan perseroan terbatas: • Kewajiban terbatas • Masa hidup abadi • Efisiensi manajemen Kelemahan membentuk perusahaan perseroan terbatas: • Kerumitan perizinan dan organisasi
  • 21. KOPERASI (DIATUR DL UU 25/1992,PP 4/1994 DAN PERMEN 1/2006) 1.Pengertian (pasal 1 uu nmr 25 thn 1992 ttg perkoperasian): badan usaha yg beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dgn melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Prinsip-prinsip koperasi (psl 5): • A. Keanggotaan sukarela dan terbuka; • B. Pengelolaan demokratis; • C. Pembagian shu dilakukan secara adil dan sebanding dgn jasa usaha; • D. Pemberian balas jasa yg terbatas terhadap modal; • E. Kemandirian. • F. Pendidikan perkoperasian; • G. Kerjasama antar koperasi.
  • 22. KOPERASI 3. Pembentukan koperasi (psl 6): A. Koperasi primer didirikan oleh minimal 20 (dua puluh) Orang & Koperasi sekunder oleh minimal 3(tiga) buah Bdn hkm koperasi; B.Pembentukan koperasi dilakukan dgn membuat akta pendirian (di bawah tangan atau dgn akta Notaris) yg berisi ad yg minimal mencantumkan daftar nama Pendiri,nama&tempat kedudukan,masud&tujuan,syarat Keanggotaan,rapat anggota,pengelolaan,modal,jk waktu Pendirian,pembagian shu,dll; 4. Status bdn hukum (psl 9); A.Status bdn hkm diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan Oleh pemerintah; B.Diumumkan dlm berita negara RI
  • 23. KOPERASI 5.Keanggotaan; A. Yg berhak mjd anggota adalah setiap wni yg Cakap mel.Tindakan hkm atau koperasi Yg memenuhi persyaratan yg ditetapkan dlm ad; B. Anggota adalah pemilik dan pengguna jasa Koperasi; C. Koperasi dapat menerima anggota luar biasa. 6.Organ; A. Rapat anggota(pemegang kek.Tertinggi); B. Pengurus(pemegang kuasa rapat anggota); C. Pengawas(mel.Pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan &pengelolaan kop.).
  • 24. KOPERASI 7. MODAL; A.MODAL SENDIRI(SIMPANAN POKOK,SIMPANAN WAJIB,DANA CADANGAN,HIBAH); B. MODAL PINJAMAN (DARI ANGGOTA,KOPERASI • LAIN,BANK/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA,PENERBITAN OBLIGASI/SURAT UTANG LAINNYA,SUMBER LAIN YG SAH); C. MODAL PENYERTAAN(DARI • MASYARAKAT/PEMERINTAH),DGN CATATAN PEMILIK MODAL PENYERTAAN TDK PUNYA HAK SUARA TTP DPT DIIKUTSERTAKAN DLM PENGELOLAAN MELALUI PENGURUS DAN PENGAWAS.
  • 25. KOPERASI • 8.Lapangan usaha: A.Usaha yg berkaitan langsung dgn kepentingan anggota; B.Usaha yg memenuhi kebutuhan masy.Bukan anggota; C.Usaha yg berperan utama dlm segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. D.Usaha simpan pinjam;
  • 26. KOPERASI 9.Pembagian sisa hasil usaha(shu): A.Shu adalah pendapatan koperasi setelah dikurangi biaya, penyusutan & kewajiban2(termasuk pajak); B.Shu setelah dikurangi dana cadangan & biaya pendidikan/keperluan lainnya dibagikan secara proporsional kpd anggota; C.Besarnya pemupukan dana cadangan & biaya pendidikan ditetapkan oleh rapat angota.
  • 27. KOPERASI 10.Lembaga gerakan koperasi: A.Lembaga ini adalah dewan koperasi indonesia(dekopin); B.Lembaga ini bukan badan usaha karena itu tdk melakukan kegitatan usaha ekonomi secara angsung 11.Pembubaran: A.Berdasarkan kep.Rapat anggota/Berdasarkan kep.Pemerintah. B.Alasan pembubaran: - Tdk memenuhi uu nmr 25 thn 1992; - Kegiatannya bertentangan dgn kesusilaan; - Kelangsungan hidupnya tdk lagi dpt diharapkan. C.Pembubaran koperasi diumumkan di dlm bnri(status bdn hkm hapus sejak pengumuman
  • 28. YAYASAN (DIATUR DLM UU 16/2001 JO 28/2004 DAN PP 63 /2008) 1.Pengertian: • Bdn hkm yg terdiri atas kekayaan yg dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan ttt di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yg tdk mempunyai anggota. 2.Pendirian: • Didirikan oleh satu orang/lebih dgn memisahkan sebagian harta kekayaan dgn akta notaris dlm bahasa indonesia.
  • 29. YAYASAN 3.Kegiatan usaha: • Yay.Dpt melakukan kegiatan usaha guna menunjang pencapaian maksud&tujuannya dgn cara mendirikan bdn usaha dan/atau ikut serta dlm suatu bdn usaha. 4.Yay.Tdk boleh membagikan kekayaan kpd pembina,pengurus & pengawas kecuali untuk pengurus yg bukan pendiri dan tdk terafiliasi dgn pendiri,pembina %pengawas dan melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh(bukan pat time=pasal 5). 5.Tdk terafiliasi: hubungan keluarga krn perkawinan atau keturunan sampai derajat ke tiga baik horisontal maupun vertikal(penjelasan psl i angka 2 ayat 2 huruf a dan b uu 28/2004).
  • 30. YAYASAN 6.Sanksi pelanggaran pasal 5 :pidana penjara plg lama 5(lima) tahun ditambah kewajiban mengembalikan uang,barang dan kekayaan yg dialihkan tsb(psl 70). 7.Organ yayasan: A.Pembina(pemegang kek.Yg tdk diserahkan kpd pengurus& pengawas); B.Pengurus(melaksanakan kepengurusan yay.); C.Pengawas:mengawasi&memberi nasehat kpd pengurus. 8.Pengurus tdk berwenang(psl 37): -Mengikat yay.Sbg penjamin utang; -Mengalihkan kekayaan kecuali dgn persetujuan pembina; -Membebani kekayaan yay.Untuk kepentingan pihak lain.
  • 31. YAYASAN 9.Pengurus yg krn kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kepailitan yay.Dan kekayaan yay.Tdk cukup untuk menutup kerugian,mewajibkan setiap anggota pengurus bertanggungjawab secara ranggung renteng(psl 39). 10.Pengurus yg krn salahnya menyebabkan kerugian yay.,Masyarakat,atau negara berdasarkan putusan pengadilan,maka dlm 5 thn sejak putusan tsb,tdk dpt diangkat sbg pengurus yay.
  • 32. PERSEROAN TERBATAS NEGARA ( PERSERO ) • Perusahaan persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas ( PT ) yang modal / sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang bertujuanya mengejar keuntungan. • Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
  • 33. PERSEROAN TERBATAS NEGARA ( PERSERO ) • Ciri – ciri PERSERO adalah sebagai berikut : 1. Pendirian persero di usulkan oleh menteri kepada presiden 2. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang – undangan 3. Statusnya berupa perseroan terbatas yang di atur berdasarkan undang – undang 4. Modal berbentuk saham 5. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan 6. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris 7. Menteri yang di tunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah 8. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
  • 34. PERSEROAN TERBATAS NEGARA ( PERSERO ) • Ciri – ciri PERSERO adalah sebagai berikut : 9. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan 10.Dipimpin oleh direksi 11.Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk di sahkan 12.Tidak mendapat fasilitas negara 13.Tujuan utama memperoleh keuntungan 14.Hubungan – hubungan usaha di atur dalam hukum perdata 15.Pegawainya berstatus pegawai negeri
  • 35. PERSEROAN TERBATAS NEGARA ( PERSERO ) • Macam – macam persero di indonesia : Di indonesia sendiri yang sudah menjadi persero adalah a. PT. PP ( pembangunan perumahan ). b. PT Bank BNI tbk, c. PT Kimia Farma tbk, d. PT Indo Farma tbk, e. PT Tambang Timah tbk, f. PT Indosat tbk ( pada akhir tahun 2002 41,94 % saham persero ini telah di jual kepada swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi ), dan g. PT Telekomunikasi Indonesia ( TELKOM ).
  • 36. PERUSAHAAN UMUM ( PERUM ) • Perusahaan umum ( perum ) adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berstatus badan hukum dan modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara. Dana penunjang usahanya dapat diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri
  • 37. CIRI – CIRI DARI BUMN YANG BERBENTUK PERUM : • Bertujuan melayani kepentingan umum yang vital tetapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan • Modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan • Pemimpin dan karyawan berstatus sebagai perusahaan negara atau pegawai negeri • Perum berada di bawah pimpinan dewan direksi • Contohnya : perum pegadaian, perum jasatirta, perum damri, perum peruri, perum perhutani
  • 38. PERUSAHAAN DAERAH ( PD ) • Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah ialah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah di bawah pimpinan daerah. Status kepegawaian dari perusahaan ini adalah pegawai perusahaan daerah dan ada juga pegawai negeri yang di perbantukan.
  • 39. PERUSAHAAN DAERAH ( PD ) Ciri – ciri perusahaan daerah : • Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha • Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan • Pemerintah memilki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan • Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang • Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan • Sebagai sumber pemasukan negara • Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara • Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public • Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank VN;F [ 1.6.8_931]
  • 40. PERUSAHAAN JAWATAN ( PERJAN ) • Perusahaan jawatan adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi efektifitas dan segi ekonomis. Perusahaan jawatan berada di bawah pembinaan dan pengawasan departemen tertentu yang mendirikan dan membawahinya.
  • 41. PERUSAHAAN JAWATAN ( PERJAN ) • Ciri – ciri PERJAN : • Bertujuan untuk melayani masyarakat • Pimpinan dan karyawan berstatus sipil • Merupakan bagian dari departemen pemerintah • Memperoleh fasilitas negara • Dipimpin oleh seorang kepala negara yang bertanggung jawab lansung kepada atasannya • Contoh PERJAN : • Perusahaan jawatan kereta api ( PJKA ) yang sekatang telah berubah menjadi perusahaan umum kereta api ( PERUMKA ) • Perusahaan jawatan pegadaian sekarang menjadi PERUM PEGADAIAN