Disusun oleh :
1. Ammar Nur Ashri
(A510130202)
2. Didik Ernanda
(A510130210)
3. Wahyu Kurniawan
(A510130223)
4. Neena Desy...
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
dan m...
1. UUD 1945
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum
Dasar tertulis Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan berfungsi sebag...
4. Peraturan Presiden
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden.
Perpres berisi materi yang diperintahkan ole...
Adalah proses pembuatan peraturan
perundang-undangan yang dasarnya dimulai
dari :
1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Teknik pe...
Secara implisit:
- Kejelasan tujuan
- Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- Kesesuaian antara jenis dan materi mua...
Secara eksplisit :
•Asas berdasarkan tingkatan hirarki.
•UU tidak dapat diganggu gugat.
•UU yang bersifat khusus mengesamp...





Landasan Filosofis
Landasan yuridis
Landasan sosiologis
Landasan politis












Sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi
pertauran untuk membatasi tingkah laku manusia sebag...
Berdasarkan hierarki peraturan perundangundangan Indonesia menurut UU Nomor 10
tahun 2004 di atas terdapat perubahan sumbe...






Peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan
atau dasar hukum bagi peratu...
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

2,750 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,750
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
114
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

  1. 1. Disusun oleh : 1. Ammar Nur Ashri (A510130202) 2. Didik Ernanda (A510130210) 3. Wahyu Kurniawan (A510130223) 4. Neena Desy Roesdiana (A510130225) 5. Anggita Setya Arum (A510130237)
  2. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan mulai di kenal dan tumbuh sejak saat berkembangnya organisasi, ada yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi dan untuk menguasai dan mengatur kehidupan masyarakat yang disebut Negara. Jadi dapat dikatakan peraturan perundang-undangan tidak lain adalah perwujudan kekuasaan dan kehendak yang berkuasa yang berbentuk hukum. Perkembangan peranan bahwa peraturan perundangundangan pun di dorong pula oleh adanya badan-badan kenegaraan yang khusus berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan perundang-undangan berbeda dengan Undang-Undang, karena Undang-Undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri adalah semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh penjabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis.
  3. 3. 1. UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum Dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. 2. Undang-undang adalah suatu bentuk peraturan untuk melaksanakan undang-undang dasar atau ketetapan MPR yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama dengan presiden. 3. Peraturan pemerintah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang dengan sebagaimana mestinya.
  4. 4. 4. Peraturan Presiden Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden. Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. 5. Peraturan daerah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan dalam tingkat ini dibagi menjadi dua, yaitu :Peraturan daerah provinsi dan Peraturan daerah kabupaten / kotamadya Peraturan desa. Adapun tujuan dari adanya Perda adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
  5. 5. Adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dasarnya dimulai dari : 1. Perencanaan 2. Persiapan 3. Teknik penyususnan 4. Pembahasan 5. Pengesahan 6. Pengundangan atau penyebarluaskan
  6. 6. Secara implisit: - Kejelasan tujuan - Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat - Kesesuaian antara jenis dan materi muatan - Dapat dilaksanakan - Kedayagunaan dan kehasilgunaan - Kejelasan rumusan - Keterbukaan
  7. 7. Secara eksplisit : •Asas berdasarkan tingkatan hirarki. •UU tidak dapat diganggu gugat. •UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang secara umum. •UU tidak bersifat surut. •UU yang baru mengesampingkan UU yang lama. bersifat Sedangkan materi perundang-undangan harus mengandung asas : > Pengayoman > Kemanusiaan > Kebangsaan > Kekeluargaan > Kenusantaraan > Bhineka tunggal ika > Keadilan > Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan > Ketertiban dan kepastian hukum > Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
  8. 8.     Landasan Filosofis Landasan yuridis Landasan sosiologis Landasan politis
  9. 9.       Sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi pertauran untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjamin rasa keadilan dan kebenaran. Menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat. Untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera, aman, rukun, dan harmonis. Untuk menciptakan suasana aman, tertib, tentram dan kehidupan yang harmonis rasa. Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia.
  10. 10. Berdasarkan hierarki peraturan perundangundangan Indonesia menurut UU Nomor 10 tahun 2004 di atas terdapat perubahan sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangundangan di Indonesia, yaitu:  Dihapuskannya dua jenis peraturan perundang-undangan, yakni TAP MPR dan Keputusan Presiden.  Diperkenalkannya satu jenis peraturan perundang-undangan baru yang sebelumnya tidak dikenal, yakni Peraturan Presiden; dan  Jenis peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang hierarkinya disejajarkan dengan jenis peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang.
  11. 11.    Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundangundangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan tingkat lbih tinggi. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

×