Materi Kuliah Manajemen Aset dan Keuangan Publik

1. MANAJEMEN ASET DAN
KEUANGAN PUBLIK
DASAR HUKUM PENGELOLAAN ASET
Semester Genap Tahun 2018
Rahmawati, M.Si
rahmawati@fisip-untirta.ac.id

2. SEJARAH PENGELOLAAN ASET DAERAH
1. INPRES 3 Tahun 1971, diikuti dengan dikeluarkannya Surat
Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.225/MK/V/471 Tentang
Pedoman Pelaksanaan tertib administrasi kekayaan Negara, dan
barang daerah otonom terpisah dari/tidak termasuk kekayaan Negara.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974; Tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah, diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri sebagai berikut;
a. Nomor 7 Tahun 1997; Tentang Pedoman pelaksanaan Barang Pemerintah
Daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1980
tentang Manual Administrasi Barang Daerah
b. Nomor 4 Tahun 1979; Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Pemerintah Daerah; jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-
595 Tahun 1980; tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999; Tentang Pemerintah Daerah, yang
diikuti oleh diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai berikut:
a. Nomor 11 Tahun 2001; Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
b. Nomor 152 Tahun 2004; Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
c. Nomor 153 Tahun 2004: Tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah yang dipisahkan.

3. DASAR HUKUM
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004; Tentang
Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004;
Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Permendagri No.17 Tahun 2007; Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
1. Undang-undang (UU);
a. Undang-Undang No. 72 Tahun 1957 : Tentang Penjualan Rumah Negeri kepada pegawai negeri
(Pasal 1,3,dan 5).
b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 : Tentang Peraturan dasar Pokok- pokok Agraria.
Mengatur tentang hak-hak atas tanah dan mengatur tentang pendaftaran tanah (Pasal 16).
c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 : Tentang Keuangan Negara : 1) Mengenai Kepala Daerah
(Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan daerah
(termasuk barang). (Pasal 6 ayat (2) huruf c). 2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah Pasal 10 ayat (1) huruf b. ; 3) Tugas dari
Kepala Satker mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satker
yang dipimpinnya (Pasal 10 ayat (3) huruf f.).
d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 : Tentang Perbendaharaan Negara ; 1) Presiden
menyerahkan kewenangan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dalam pengelolaan
keuangan/barang daerah.; 2) Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah
menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah. (Pasal 5 ayat
e); 3) Kepala Satker perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Satker perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang
menggunakan barang milik daerah. (Pasal 6 ayat 1, ayat 2 huruf f).; 4) Barang milik
Negara/Daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara/Daerah tidak
dapat dipindah tangankan.; 5) Pemindah-tanganan barang milik Negara/Daerah dilakukan
dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai Modal Pemerintah
setelah mendapat persetujuan dari DPR/DPRD. (Pasal 45 ayat (1) dan (2). Dan 6) Mengenai
persetujuan DPRD ini yaitu: Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dilakukan setelah
mendapat persetujuan dari DPRD. Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD diajukan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota. ( Pasal 47). Serta 7) Khususnya mengenai Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Bab. VII Pasal 42 s/d Pasal 49).

5. PERATURAN PEMERINTAH
1. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1971: Tentang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik
Negara.
2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994: Tentang
Rumah Negara. Mengatur tentang pengalihan hak
Rumah Negeri Golongan III yang telah berusia 10
tahun.
3. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005: Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000:
Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 : Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

6. WEWENANG PENGELOLA ASET DAERAH
 Wewenang dan tangung jawab atas pembinaann dan
pelaksanaan pengelolaan Barang/Aset Daerah berada
pada Kepala Daerah
 Menteri Dalam Negeri bertugas melakukan pembinaan
dan memfasilitasi pengelolaan barang Daerah.
 Kepala Daerah sebagai Pemegang kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan
bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan
pengelolaan barang Daerah.
 Dalam melaksanakan ketentuan itu Kepala Daerah
bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Barang Daerah (Pasal 5 ayat 1 Permendagri No.17 Tahun
2007).

7. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KDH
 Dalam melaksanakan wewenang dan
tanggungjawabnya ini Kepala Daerah dibantu
oleh:
1. Sekretaris Daerah selaku Pengelola.
2. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit
pengelola barang milik daerah selaku Pembantu
Pengelola.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
selaku Pengguna.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku
Kuasa Pengguna.
5. Penyimpan Barang milik daerah.
6. Pengurus Barang milik daerah.

8. WEWENANG KDH DLM PENGELOLAAN BMD
1. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah.
2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan.
3. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik
daerah.
4. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik
daerah yang memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Menyetujui usul pemindahtanganan dan
penghapusan barang milik daerah sesuai batas
kewenangannya, dan
6. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan.

9. Sekretaris Daerah selaku Pengelola, berwewenang dan
bertanggungjawab:
a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan
barang milik daerah;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang
milik daerah;
c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan
dan pemindahtanganan barang milik daerah yang
telah disetujui oleh Kepala Daerah;
e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
inventarisasi barang milik daerah;
f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan barang milik daerah.

10. 3. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang
milik daerah selaku Pembantu Pengelola bertanggung jawab
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah
yang ada pada masing- masing SKPD.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna barang
milik daerah berwewenang dan bertanggung jawab:
1. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan
kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada
Kepala Daerah melalui pengelola .
2. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan
dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala
Daerah melalui pengelola.
3. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya.
4. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannyauntuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

11. KEPALA SKPD/OPD
5. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaanya.
6. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola
7. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak
dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada
Kepala Daerah melalui pengelola.
7. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, dan
8. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna
Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada
pengelola.