Dokumen tersebut membahas tentang manajemen firma hukum. Secara singkat, dibahas mengenai pengertian manajemen dan firma, unsur-unsur manajemen, bentuk-bentuk kantor hukum, pentingnya mengelola kantor hukum dengan baik, serta tujuan pentingnya bantuan hukum.
2. a. Pengantar Manajemen dan Firma
• Manajemen berasal dari kata dalam bahasa Inggris
“management” yang berasal dari kata ” to manage” yang berarti
“Mengurus atau tata laksana”. Sehingga Manajemen merupakan
bagaimana cara mengatur, membimbing serta memimpin semua
orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang dikerjakan
dapat mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut George R.
Terry, Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang
melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-
orang ke arah tujuan-tujuan organisasional maksud yang nyata.
Tetapi dalam kenyataannya tidak ada pengertian manajemen
yang dapat diterima secara umum di masyarakat.
3. • di dalam manajemen terdapat 4 unsur pokok:
1. Perencanaan (Planning), pada hakekanya perencanaan adalah proses pengambilan
keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomis serta efektif pada
waktu yang akan datang.
2. Pengorganisasian (Organizing), orang-orang, sumber daya dan hal lain yang ada
dalam suatu perusahaan harus diorganisasikan sedemikian rupa sehingga tujuan
organisasi dapat tercapai.
3. Pengarahan (Actuating), tujuan akan tercapai apabila ada pengarahan dari manajer,
pengarahan ini berguna sebagai panduan dasar bagi para tenaga kerja dalam
melaksanakan tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan.
4. Pengawasan (Controlling), pengawasan ini bertujuan untuk membatasi
kegiatan/tindakan yang menyimpang dari tujuan perusahaan.
4. • Firma atau yang lebih lengkap disebut sebagai
persekutuan firma (vennotschap onder firma) diatur dalam
Bab III Bagian 2 Pasal 16-35 KUH Dagang. Pengertian
firma menurut pasal 16 KUH Dagang adalah suatu
perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di
bawah satu nama bersama.
5. b. Pengertian Manajemen Firma Hukum
1. Dalam kuliah umum bertajuk "Manajemen Kantor Hukum" yang
dilaksanakan oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), advokat
senior Denny Kailimang membenarkan bahwa citra seorang
advokat adalah yang paling utama dalam membuka kantor.
Namun, tidak cukup sampai di situ, ada hal-hal lain yang juga
perlu diperhatikan untuk mendukung kantor hukumnya sukses
dan bertahan lama.
a. Menentukan Bentuk Kantor, karena bentuk kantor sangat
berdampak dalam pengelolaan kantor, terutama terkait
pembayaran pajak.
6. – Ada lima jenis tipologi kantor hukum:
a. Pertama, praktisi tunggal (sole practitioner). Advokat dalam kantor
hukum semacam ini biasanya bekerja sendiri dan menjadi pemimpin
bagi dirinya sendiri.
b. Kedua, kantor butik (boutique firm). Kantor hukum butik pada
dasarnya adalah kantor dengan ukuran kecil dari segi jumlah advokat
dan memfokuskan diri pada bidang praktik atau spesialisasi tertentu.
c. Ketiga, kantor kecil (small firm). Kantor hukum model ini hanya
memiliki 15 advokat atau bahkan kurang.
d. Keempat, kantor menengah (medium-size firm). Kantor hukum
menengah biasanya terdiri dari 15 hingga 75 advokat.
e. Kelima, kantor besar (large firm) biasanya memiliki lebih dari 75
advokat, serta memiiki berbagai bidang jasa, baik mencakup litigasi
maupun nonlitigasi.
7. b. Hire Konsultan Pajak, daripada pikiran terpecah untuk detail perhitungan
pajak badan, pajak orang pribadi, pajak sewa kantor dan pajak lainnya,
firma hukum bisa memanfaatkan jasa perencana pajak.
c. Cari Klien Retainer, yang kerap melanda kantor hukum adalah
kemampuan finansial yang tidak pasti. Oleh karena itu, untuk
menyambung hidup kantor diperlukan klien-klien membayar jasa yang
diberikan kantor hukum secara rutin atau dikenal sebagai klien retainer.
d. Cadangkan Dana Minimal 20% dari Pendapatan, Denny mengingatkan
advokat-advokat yang sudah mulai merintis kantor hukum untuk tidak
boros. “Kalau ada lebih, cadangkan uang paling tidak dua puluh persen.
Jangan dipakai foya-foya! Simpan untuk tahun depan, karena belum
tentu kita ini masih bisa eksis,”
8. e. Perlu Karyawan Non-Lawyer, managing Partner kantor hukum
Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP) juga pernah menyinggung soal
perlunya mengelola lawyer sebagai dan karyawan non lawyer sebagai
pendukung, ada orang-orang di garis depan, yaitu lawyer, yang
fungsinya menghadapi klien. Jenis kedua adalah supporting staff; orang-
orang back office.
f. Tentukan Lokasi Kantor Sesuai Kebutuhan, selain alasan memilih kantor
demi gengsi dan memberi kenyamanan pada klien dengan
menempatkan kantor di wilayah strategis, ada juga advokat yang
memilih lokasi yang lebih terjangkau tetapi bisa mendatangkan banyak
klien karena tidak terlihat eksklusif. Selain itu ada yang memilih
membangun kantor dekat dengan rumah demi fleksibilitas waktu kerja.
Semua itu tergantung kebutuhan masing-masing.
9. 2. Lawfirm sebagai institusi
– Institusi berarti pendirian suatu badan atau lembaga. Selain itu, makna institusi
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lembaga atau pranata, yaitu
sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan. Maka
kita dapat mengetahui bahwa institusi hukum itu adalah suatu lembaga atau
badan hukum yang sah atau legal menurut Undang-Undang yang berfungsi
mengawasi dan menjamin terlaksananya peraturan atau adat yang dikukuhkan
oleh penguasa atau pemerintah dalam pergaulan hidup masyarakat.
– Pada dasarnya, tidak ada larangan bagi kantor hukum atau kantor advokat di
Indonesia untuk memilih bentuk badan usaha selain firma. Namun, memang
pada praktiknya, seperti dikatakan notaris Irma Devita, kantor advokat di
Indonesia cenderung menggunakan bentuk firma (berdasarkan Pasal 16
KUHD). Selain itu, tidak sedikit pula kantor advokat yang memilih bentuk
persekutuan perdata atau maatschap (berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata
atau lihat juga Pasal 1 angka 4 Kepmenhukham No. M.11-HT.04.02 Tahun
2004).
10. c. Pentingnya Bantuan Hukum
• Menurut pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bertujuan
untuk:
a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk
mendapatkan akses keadilan.
b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan
prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan
secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
