2. a. Tata Cara Pendirian Kantor Advokat
• Suatu kantor hukum merupakan suatu bentuk permitraan
yang digunakan dalam bidang komersial, dimana dalam
hal ini adalah suatu usaha pelayanan/jasa yang didirikan
untuk menjalankan usaha tersebut di bawah nama
bersama. Jika kita lihat dari pengertian bebas suatu
kantor hukum, maka pengertian tersebut sama dengan
pengertian Firma. Dengan demikian suatu kantor hukum
merupakan bentuk dari Firma dan oleh karenanya pula
cara-cara pendirian suatu kantor hukum sama dengan
cara-cara pendirian pada suatu Firma.
3. Tata Cara:
1. Membuat akta pendirian Firma (Akta Pendirian) sesuai dengan Pasal 19
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), untuk membuat akta
tersebut, minimal harus ada 2 orang pendiri.
2. Mendaftarkan Akta Pendirian Firma ke Pengadilan Negeri (Daftar
Perusahaan).
• Kelengkapan dari pendaftaran ini adalah Surat Keterangan Domisili
Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama CV terkait.
3. Mengurus Izin Usaha (SIUP).
4. Mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. Mengumumkan Ikhtisar Resmi Pendirian Firma.
4. b. Dasar-dasar Manajemen Kantor Advokat
1. Tipologi Kantor Hukum
a. Pertama, praktisi tunggal (sole practitioner). Advokat dalam kantor hukum
semacam ini biasanya bekerja sendiri dan menjadi pemimpin bagi dirinya
sendiri.
b. Kedua, kantor butik (boutique firm). Kantor hukum butik pada dasarnya adalah
kantor dengan ukuran kecil dari segi jumlah advokat dan memfokuskan diri
pada bidang praktik atau spesialisasi tertentu.
c. Ketiga, kantor kecil (small firm). Kantor hukum model ini hanya memiliki 15
advokat atau bahkan kurang.
d. Keempat, kantor menengah (medium-size firm). Kantor hukum menengah
biasanya terdiri dari 15 hingga 75 advokat.
e. Kelima, kantor besar (large firm) biasanya memiliki lebih dari 75 advokat, serta
memiiki berbagai bidang jasa, baik mencakup litigasi maupun nonlitigasi.
5. 2. Proses Perencanaan Strategis dalam Manajemen Kantor Advokat
Dalam merumuskan strategi perlu diperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh.
Berikut ini gambaran kerja dan proses perencanaan dalam sistem manajemen kantor hukum:
1. Analisis Situasi
• Menentukan kekuatan internal/eksternal
• Posisi Grafik
2. Menentukan Tujuan
• Mendefinisikan pernyataan misi
• Mengidentifikasi target pasar
3. Implementasi
• Mengembangkan taktik dan strategi khusus
• Mengimplementasikan rencana
• Mengatur kegiatan implementasi
4. Evaluasi
• Menilai rencana dalam hal hasil
6. 3. Kepemimpinan dalam Kantor Advokat
Pemimpin perlu mempunyai pengetahuan mendalam tentang
perilaku organisasi dan mempunyai kemampuan yang dibutuhkan
untuk memimpin organisasi. Kepemimpinan dapat digambarkan
sebagai kepemimpinan atas kedudukan seseorang yang lebih tinggi
atau justru kepemimpinan dalam kedudukan yang setara.
Kepemimpinan merupakan permasalahan terbesar dalam konteks
kerjasama tim, yang merupakan ciri suatu kantor hukum, dan
menentukan cepat atau tidaknya pengambilan keputusan.
7. 4. Urgensi Pemasaran Kantor Advokat
Salah satu area penting didalam bisnis jasa hukum yang perlu dirumuskan strateginya
adalah marketing. Pada dasarnya, strategi marketing mendeskripsikan apa yang ingin
dilakukan untuk memasarkan dan mengembangkan law firm serta bagaimana cara
untuk mengeksekusi rencana tersebut. Alih-alih marketing dapat menumbuhkan law
firm Anda, malah marketing akan menjadi beban yang menghambat bisnis Anda dan
membuat dompet Anda kering.
Strategi marketing perlu dibuat dengan ringkas serta menggambarkan tujuan, metode
dan pelaksanaan proses marketing law firm. Dan idealnya, strategi marketing law firm
harus terus diperbarui. Oleh karena itu, memerlukan batas waktu sampai kapan
strategi marketing tersebut akan berlaku (valid). Seiring berkembangnya teknologi,
trend dan budaya pasar, maka akan mengubah strategi marketing dari waktu ke waktu.
8. 5. Pelaksaan Strategi Manajemen
Dalam rangka pelaksanaan strategi manajemen kantor
hukum perlu diperhatikan interaksi unsur-unsur sebagai
berikut:
a. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
b. Pengelolaan klien.
c. Pengelolaan profitabilitas.
