JUDUL
•Download as PPTX, PDF•
1 like•1,674 views
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to JUDUL
Similar to JUDUL (20)
More from Ahmad Abdul Haq
More from Ahmad Abdul Haq (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
JUDUL
- 1. Tuban, 22 Februari 2017 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 1
- 2. Sekilas PMK 162/PMK.05/2013 • Tanggal: 15 November 2013 • Tentang: Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara • Dasar Hukum (Mengingat): – Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara – Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara – Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah – Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara • Riwayat: – Mencabut: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja – Ditindaklanjuti dengan: • Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi LPJ Bendahara • Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Bendahara pada Badan Layanan Umum dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum – Diubah dengan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 2
- 3. Outline PMK 162/PMK.05/2013 1 Beberapa Pengertian 2 Batasan Tanggung Jawab Bendahara 3 Pengangkatan Bendahara 3.1 Syarat Pengangkatan Bendahara 4 Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan Kembali Bendahara 4.1 Pembebastugasan Sementara 4.2 Pengangkatan Kembali 5 Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat Pengganti Bendahara 6 Penatausahaan Kas 6.1 Asas Umum Penatausahaan Kas oleh Bendahara 6.2 Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan 6.2.1 Penerimaan dan Penyimpanan Setoran Penerimaan Negara 6.2.2 Penyetoran Penerimaan ke Kas Negara 6.3 Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 7 Pembukuan Bendahara 7.1 Penyelenggaraan Pembukuan Bendahara 7.2 Pembukuan Bendahara Penerimaan 7.3 Pembukuan Bendahara Pengeluaran/BPP 8 Pemeriksaan Kas bendahara dan Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara dengan UAKPA 8.1 Pemeriksaan Kas 8.2 Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara dengan UAKPA 9 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan BPP 3
- 4. LATAR BELAKANG PERUBAHAN Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu aksi dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 Pelaksanaan inisiatif strategis dalam Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yakni implementasi sistem pembayaran secara elektronik dengan saluran pembayaran yang modern, antara lain pendebetan rekening Bendahara secara elektronik. Mempertegas kedudukan Bendahara dalam struktur organisasi suatu instansi pemerintah. Penyesuaian persyaratan pengangkatan Bendahara dengan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN. 1 2 3 4 4
- 5. Menambah saluran pendebitan rekening bagi Bendahara yang semula hanya melalui cek/bilyet giro, ditambah dengan internet banking dan kartu debit. Menyesuaikan pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan Bendahara. Mempertegas kedudukan Bendahara dalam struktur organisasi suatu instansi pemerintah, sehingga jabatan Bendahara bukan merupakan tugas tambahan. 1 2 3 TUJUAN PENYUSUNAN PMK 5
- 7. Bendahara Penerimaan berkedudukan di unit yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan atau unit teknis yang memiliki fungsi penerimaan Negara pada Satker. Bendahara Pengeluaran dan BPP berkedudukan di unit yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan pada Satker 1 2 Kedudukan Bendahara Dalam Struktur Organisasi Suatu Instansi Pemerintah Belum Diatur Semula Menjadi 7
- 8. Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, atau anggota POLRI yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada pada Satuan Kerja Pengelola APBN, harus memiliki Sertifikat Bendahara. Ketentuan mengenai Sertifikat Bendahara berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Syarat Pengangkatan Bendahara Setiap orang yang akan diangkat sebagai Bendahara harus memiliki Sertifikat Bendahara yang diperoleh melalui proses Sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Semula Menjadi Dalam hal proses sertifikasi belum dapat dilaksanakan, persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah: - Pegawai Negeri; - Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan - Golongan minimal II/b atau sederajat. 8
- 9. Cek/Bilyet Giro 1. Cek/Bilyet Giro; 2. Internet Banking; atau 3. Kartu Debit. Sarana Pembayaran/Pendebitan Rekening Bendahara Semula Menjadi 9
- 10. Kewenangan Pendebitan Rekening Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Penerimaan:1 Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; dan Bendahara Penerimaan Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP):2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pemegang Komitmen atas nama KPA; dan Bendahara Pengeluaran/BPP 10
- 11. Penyediaan Internet Banking dan Kartu Debit serta Konsekuensi Biaya Biaya yang timbul akibat penggunaan internet banking dan kartu debit dibebankan pada DIPA Kantor/Satker berkenaan. Layanan internet banking dan kartu debit disediakan oleh Bank Umum. 2 1 Biaya langsung didebit dari rekening yang bersangkutan. Biaya ditagihkan tersendiri. atau 11
- 12. 12 Daftar Bank Umum Mitra Kerja Kementerian Keuangan Dalam Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga
- 13. 13
- 14. MEKANISME PEMBAYARAN SECARA KONVENSIONAL SPBy CEK Tarik Tunai Bayar Tunai Bilyet Giro Transfer ke Rekening Penerima 14
- 15. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PEMBAYARAN SECARA KONVENSIONAL Kelebihan: Bendahara telah terbiasa menatausahakan bukti fisik pembayaran (hardcopy) Tidak terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi Pembayaran terhambat jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat Terdapat risiko keamanan, misal: uang hilang, dicuri atau dirampok Peluang terjadinya moral hazard lebih besar Kelemahan: 1 2 1 2 3 Diperlukan penatausahaan bukti fisik pembayaran4 15
- 16. PENDEBITAN REKENING MELALUI INTERNET BANKING 16
- 17. FITUR MINIMAL INTERNET BANKING YANG DIPERLUKAN OLEH BENDAHARA Monitoring Mutasi Transaksi dan Saldo Rekening Mencetak rekening koran. Transfer dana/pembayaran ke rekening penerima: - Pada bank yang sama - Antar bank melalui SKN atau RTGS - Antar bank melalui jaringan online Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2 1 2 3 4 Pembayaran langganan daya dan jasa: air, listrik, telepon5 17
- 18. REGISTRASI INTERNET BANKING Mengisi formulir pendaftaran ke Bank Umum tempat rekening dibuka dengan melengkapi data-data antara lain: a. Data pemohon (KPA/Kepala Satker), antara lain: nama, alamat, nomor telepon seluler dan alamat email. b. Data rekening yang akan didaftarkan, antara lain: nomor rekening, nama rekening, dan jenis rekening. (Sesuai persyaratan yang berlaku pada masing-masing Bank Umum) 18 Catatan: Dalam rangka memperlancar proses regitrasi dan penggunaan internet banking, Bank Umum diminta memberikan edukasi kepada Bendahara/PPK Satker yang menjadi mitra kerja/nasabahnya
- 21. Approval Transaksi oleh KPA/PPK Penerima Pembayaran Rekam Transaksi oleh BP/BPP Rekening Bendahara Pengeluaran / BPP MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN INTERNET BANKING 21 SPBy oleh PPK 1. Masuk ke internet banking memakai user dan password Maker. 2. Merekam transaksi sesuai jenis pembayaran yang akan dilaksanakan. 3. Memberitahukan kepada KPA/PPK atas transaksi yang telah direkam untuk memperoleh persetujuan (approval). 1. Masuk ke internet banking memakai user dan password Approver/Checker. 2. Mengambil kode konfirmasi untuk dimasukkan ke token. 3. Memperoleh kode otentifikasi dari token untuk meng-approve transaksi 4. Memasukkan kode otentifikasi ke internet banking. 5. Transaksi berhasil.
- 22. Approval Transaksi Kas Negara Pembuatan Kode Billing Rek. Bend. Penerimaan/ Pengeluaran/ BPP MEKANISME PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN INTERNET BANKING 22 Rekam Transaksi
- 23. KELEBIHAN DAN KONSEKUENSI PENDEBITAN REKENING MELALUI INTERNET BANKING Kelebihan: Tidak terdapat risiko keamanan atas penyimpanan uang tunai Transaksi dapat dilakukan meskipun pejabat yang berwenang tidak berada di tempat Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi Terdapat risiko mengalami cyber crime, misal: rekening diretas (hacked) atau penyalahgunaan password Konsekuensi/Kewajiban: 1 2 1 2 Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi3 Bukti transaksi tersimpan dalam sistem internet banking4 Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam)5 23
- 25. FITUR MINIMAL KARTU DEBIT YANG DIPERLUKAN OLEH BENDAHARA Transfer ke rekening penerima: - Pada bank yang sama - Antar bank melalui SKN atau RTGS - Antar bank melalui jaringan online Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2 1 2 3 Pembayaran belanja APBN baik melalui ATM maupun EDC yang telah memperoleh persetujuan PPK Catatan: Kartu Debit hanya diperuntukkan bagi rekening Bendahara Pengeluaran/BPP 25
- 26. Rek. Bend. Pengeluaran / BPP SPPR oleh KPA/PPK ATM oleh BP/BPP Brankas MEKANISME PENARIKAN UANG TUNAI DENGAN KARTU DEBIT SPPR: Surat Perintah Pendebitan Rekening 26
- 27. SPBy dan SPPR oleh KPA/PPK ATM/EDC oleh BP/BPP Penerima Pembayaran MEKANISME PENDEBITAN REKENING DENGAN KARTU DEBIT Rek. Bend. Pengeluaran /BPP 27
- 28. Pembuatan Kode Billing ATM/EDC oleh BP/BPP MEKANISME PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN KARTU DEBIT Kas Negara Rek. Bend. Pengeluaran / BPP SPPR oleh KPA/PPK 28
- 29. KELEBIHAN DAN KONSEKUENSI PENDEBITAN REKENING MELALUI KARTU DEBIT Kelebihan: Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam) Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi Terdapat peluang penyalahgunaan password, dan penarikan uang tunai atau pembayaran sebelum terbitnya SPPR Konsekuensi/Kewajiban: 1 2 1 2 Meminimalisasi pembayaran secara tunai3 29
- 30. TERIMA KASIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Lantai III, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta (021) 345-9619, (021) 344-9230 Ext 5421, 5422 Faksimile : (021) 345-9619 e-mail: rpl.pkn@gmail.com 30
Editor's Notes
- Tata Cara Penggunaan Internet Banking dan kartu debit mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank Umum
- Jenis registrasi: Satu fasilitas internet banking untuk beberapa rekening yang dimiliki oleh Satker; atau Satu fasilitas internet banking untuk setiap rekening.