Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar hukum acara perdata. Hukum acara perdata berfungsi untuk melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui kekuasaan peradilan. Sumber hukum acara perdata antara lain HIR, Rbg, Rv, KUH Perdata, berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat, dan doktrin. Asas-asas hukum acara perdata mencakup antara lain bahwa

1. HUKUM ACARA
PERDATA
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Konsep Dasar Hukum Acara Perdata

2. Referensi
• M. Yahya Harahap. 2007. Hukum
Acara Perdata: Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
dan Putusan Pengadilan. Jakarta:
Sinar Grafika.
• Subekti. 1977. Hukum Acara
Perdata. Jakarta: Bina Cipta.
• Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum
Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty.

3. Mengapa Hukum Acara Penting?
• Sebagai sarana awal pembuktian
hukum materiil
• Menjadi dasar perkara yang
disengketakan layak masuk ke
pengadilan
• Menjunjung kepastian hukum

4. Pandangan Islam terhadap Hukum Acara
• Kasus Ali bin Abi Thalib kalah di
pengadilan oleh seorang Yahudi
• Delik perzinaan menurut jinayah

5. Definisi Hukum Acara Perdata
• Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg
mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya
hukum perdata materiil dengan perantaraan
hakim.
• Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata
formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg
menentukan dan mengatur cara bagaimana
melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum
perdata materiil.

6. Sifat Hukum Acara Perdata
• Bersifat mengikat / memaksa
• Adanya perkara bergantung pada
inisiatif penggugat

7. Sumber Hukum Acara Perdata
• HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) / Reglemen
Indonesia yg diperbaharui : S. 1848 no. 16, S. 1941 no.
44  u/ daerah Jawa dan Madura
• Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten) / Reglemen
daerah seberang : S. 1927 no. 227  u/ luar Jawa dan
Madura
• Rv (Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering) : S.
1847 no. 52, S. 1849 no. 63  u/ gol. Eropa
• BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUH Perdata, terutama
Buku ke IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa
• UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
• UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(termasuk UU perubahannya)
• Yurisprudensi
• Adat Kebiasaan
• Doktrin
• Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung

8. Fungsi Hukum Acara Perdata
Melaksanakan dan mempertahankan atau
menegakkan hukum perdata materiil
dengan perantaraan kekuasaan negara
(peradilan)

9. Asas-Asas Hukum Acara Perdata
1. Hakim bersifat menunggu
2. Hakim pasif
3. Sifat terbukanya persidangan
4. Mendengar kedua belah pihak
5. Putusan harus disertai alasan-alasan
6. Beracara dikenakan biaya
7. Tidak ada keharusan mewakilkan