1. BENTUK BADAN USAHA
Dalam beroperasi, perusahaan haruslah memiliki badan hukum tertentu agar
perusahaan tersebut memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatannya. Keberadaan
badan hukum perusahaan akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat
aktivitas yang dijalankannya. Karena badan hukum perusahaan memberikan kepastian
berusaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat
badan hukum perusahaan memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki
badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai
pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar
perusahaan.
Faktor Dalam Memilih Badan Usaha
Pendirian suatu badan hukum perusahaan haruslah memenuhi persyaratan yang
telah ditetapkan. Ada beberapa faktor untuk memilih badan usaha yang akan dijalankan.
Dalam praktiknya, pertimbangan utama pemilihan bentuk badan hukum perusahaan
antara lain:
 Keluwesan untuk beraktivitas
Pertimbangan tentang luasnya bidang usaha yang akan dimasuki oleh pemilik,
misalnya tanpa dibatasi oleh modal, wilayah, atau batasan lainnya. Pertimbangan
keluwesan beraktivitas ini biasanya bagi mereka yang memiliki modal relatif
besar dan memiliki hubungan dengan berbagai pihak yang terkait, baik
pemerintah, swasta, maupun asing. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak terlalu
memperhatikan keluwesan beraktivitas biasanya hanya berfokus pada
bidang/wilayah tertentu saja.
 Batas wewenang dan tanggung jawab pemilik
Pertimbangan yang memperhatikan masalah tanggung jawab terhadap utang
piutang perusahaan terhadap harta pribadi. Dalam hal pengembanan wewenang
dan tanggung jawab, pemilik biasanya memikirkan faktor resiko yang akan
dihadapi. Pada perusahaan yang jenis badan usahanya memiliki tanggung jawab
tidak terbatas, apabila perusahaan mengalami resiko kerugian, maka harta pribadi
ikut menjadi atas utang/kewajibannya.
 Kemudahan pendirian
Pertimbangan untuk pemilik yang ingin memulai usaha yang berskala kecil.
Pemilik hanya perlu memenuhi syarat yang sederhana dan langsung dapat
menjalankan usahannya. Yang menjadi pertimbangan biasanya faktor biaya dan
modal yang harus dipenuhi.
 Kemudahan memperoleh modal
Kemudahan perusahaan dalam mendapatkan modal usaha, mengingat perusahaan
yang dijalankan semakin besar. Kemudahan memperoleh modal ini, baik berupa
modal sendiri atau modal pinjaman dari berbagai pihak seperti bank, atau bantuan
dari berbagai pihak.
1

2.  Kemudahan untuk memperbesar usaha
Pertimbangan bagi mereka yang berpikir jauh ke depan dan optimis bahwa usaha
yang dijalankan akan semakin besar, menjadi pertimbangan badn usaha yang akan
dipilih. Perusahaan yang semula kecil terpaksa mengubah badan usahanya karena
usahanya makin besar dan terus mengalami perkembangan.
 Kelanjutan usaha
Pemilik berharap usaha yang dijalankan memiliki umur yang panjang. Oleh
karena itu, pemilihan badan usaha untuk jangka waktu yang panjang menjadi
pertimbangan guna perkembangan usaha ke depannya.
Dengan mempertimbangkan beberapa faktor di atas, maka diharapkan badan usaha
yang dipilih benar-benar mampu memenuhi harapan pemiliknya. Seiring dengan
perkembangan jaman yang setiap saat berubah, maka pemilihan badan usaha juga harus
memiliki visi yang jauh ke depan.
Macam-Macam Bentuk Badan Usaha
Terdapat banyak pilihan badan hukum perusahaan yang ada saat ini. Tiap-tiap badan
hukum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Para pemilik usaha dapat
memilih badan hukum sesuai dengan tujuan dari masing-masing pemilik usaha terhadap
apa yang ingin dicapainya. Dalam praktiknya, terdapat beberapa macam bentuk badan
usaha yang dapat dipilih, yaitu:
 Perusahaan Perseorangan
 Firma (fa)
 Perseroan Komanditer (CV) Commanditaire Vennootschap
 Perseroan Terbatas
 Perusahaan Negara
 Perusahaan Daerah
 Koperasi dan Yayasan
A. Perusahaan perseorangan
Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha hukum yang
hanya dimiliki oleh satu orang dan menanggung seluruh resiko secara pribadi.
Manajeman perusahaan dikelola pemilik yang berfungsi sebagai direktur atau
manajer atau bahkan sekaligus pelaksana harian di perusahaan tersebut. Pemilik
merupakan aktor utama dalam mengambil setiap kebijakaan dan keputusan
perusahaan. Kemudian juga dalam hal pengelolaan aktivitas perusahaan sehari-
hari, termasuk melakukan hubungan dengan para pihak yang berkepentingan
terhadap perusahaan.
Perusahaan perseorangan memiliki struktur yang sederahana dengan
kepemilikan tunggal serta memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap
seluruh utang perusahaan yang dimiliki perusahaan. Artinya, apabila harta
kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya maka akan
digunakan harta milik pribadi.
2

3. Adapun keuntungan yang diperoleh jika memilih perusahaan perseorangan
adalah sebagai berikut:
1. Pendirian perusahaan sangat mudah dan tidak berbelit-belit.
2. Perusahaan perseorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil atau
mereka yang memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas.
3. Tidak terlalu memerlukan akta formal (akta notaris), sehingga pemilik
tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebihan.
4. Memilki keleluasaan dalam hal mengambil keputusan baik
menentukan arah perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan
keuangan perusahaan.
5. Dalam hal peraturan, tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang
mengatur perusahaan jenis ini, sehingga pemilik bebas melakukan
aktivitasnya.
6. Dalam hal pajak pemilik tidak perlu membayar pajak perseroan,
walaupun semua pendapatan harus bayar pajak perorangan.
7. Semua keuntungan menjadi dan dimiliki oleh pemilik dan dapat
digunakan secara bebas oleh pemilik.
Sementara itu keterbatasan atau kerugian perusahaan perorangan antara
lain dalam hal:
1. Permodalan
Lebih sulit memperoleh modal yang artinya jika perusahaan ini
ingin mendapatkan tambahan modal atau investasi dari perbankan
relatif sulit, terutama untuk jumlah yang besar.
2. Ikut tender
Perusahaan perseorangan relatif sulit mengikuti tender karena
kesulitan dalam memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan
jumlah dana yang tersedia.
3. Tanggung jawab
Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab terhadap
utang perusahaan secara penuh.
4. Kelangsungan hidup
Biasanya kelangsungan hidup atau umur perusahaan relatif lebih
singkat. Hal ini disebabkan sulitnya mencari pengganti pemilik
perusahaan apabila pemilik meninggal dunia, sehingga terjadi
kefakuman yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan
berakhir.
5. Sulit berkembang
Perusahaan akan sulit berkembang jika menggunakan badan
hukum perseorangan. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam
mengelola usaha yang hanya berada dalam satu tangan. Sehingga
jika ingin memperbesar perusahaan harus mengubah badan
hukumnya terlebih dahulu.
3

4. 6. Administrasi yang tidak terkelola secara baik
Dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan perseorangan tidak
megelola administrasinya secara baik, sehingga dokumentasi dari
setiap transaksi sulit untuk dicari. Bahkan terkadang setiap
transaksi tidak didukung dengan dokumen yang seharusnya
dibutuhkan.
B. Firma (fa)
Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan
menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Dalam persekutuan firma
umumnya seluruh sekutu memiliki kewajiban tidak terbatas terhadap utang
perusahaan, sedangkan dalam persekutuan terbatas satu atau lebih pemilik
mungkin memiliki kewajiban terbatas.
Untuk mendirikan firma terdiri dari dua cara. Pertama melalui akta resmi
dan yang kedua akta dibawah tangan. Jika melalui akta resmi, maka proses
selanjutnya harus sampai di berita Negara. Namun jika memilih akta di bawah
tangan proses tersebut tidak perlu, cukup melalui kesepakatan pihak-pihak
terlibat.
Kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik sekaligus
bertanggung jawab terhadap segala resiko yang mungkin timbul, seperti masalah
utang piutang. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat dalam firma dan
besarnya tergantung kesepakatan dari para pihak yang terlibat.
Mendirikan perusahaan bentuk firma lebih menguntungkan dibandingkan
dengan perusahaan perorangan. Keuntungan dengan pendirian perusahaan dalam
bentuk firma antara lain:
1. Untuk mendirikan firma relatif mudah, tidak memerlukan persyaratan
yang berat. Namun jika dibandingkan dengan perusahaan
perseorangan lebih sedikit berat kerena dalam firma perlu kesepakatan
para pihak yang akan mendirikan firma.
2. Dalam pendirian firma tidak terlalu memerlukan akta formal, karea
dapat menggunakan akta dibawah tangan (tidak formal).
3. Lebih mudah memperoleh modal, karena pihak perbankan lebih
mempercayainya. Apalagi jika firma tersebut didirikan dengan akta
resmi dan juga tidak terlalu banyak peraturan permerintah yang
mengatur.
4. Lebih mudah berkembang karena dipegang lebih dari satu orang,
sehingga lebih terbuka terhadap berbagai pendapat atau kritikan untuk
kemajuan usaha.
Adapun kerugian jika memilih perusahaan dalam bentuk badan hukum
Firma adalah:
1. Pemilik firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang
yang dimilikinya.
4

5. 2. Apabila salah satu pihak pemilik firma meninggal dunia atau
mengundurkan diri, maka akan mengancam kelangsungan hidup
perusahaan.
3. Kesulitan dalam peralihan kepemimpinan karena berbagai kepentingan
para pihak yang terlibat dan juga sering terjadi konflik kepentingan
sehingga dapat mengancam kemajuan usahanya.
4. Kesulitan dalam menghimpun dana untuk jumlah besar, serta
mengikuti tender dalam jumlah tertentu.
C. Perseroan komanditer (CV)
Komanditier atau Commanditaire Vennootshcap lebih sering disingkat
dengan CV mrupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan kepercayaan. CV
merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih oleh para pengusaha yang ingin
melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. CV merupakan badan
usaha yang tidak berbadan hukum dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan
dari kekayaan CV.
Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh
bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang
bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab setuku komanditer hanya
terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Jadi, sekutu
yang terdapat dalam CV ada 2 yaitu sekutu komanditer (sekutu pasif) dan sekutu
komplementer (sekutu aktif).
Perusahaan perseroan Komanditer dijalankan oleh seorang sekutu aktif
dan bertanggung jawab atas segala resiko atau kewajiban pihak ketiga. Tanggung
jawab ini juga sampai pada penggunaan harta pribadi. Adapun sekutu pasif hanya
menyetorkan sejumlah dana, namun tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan.
Karateristik badan usaha CV:
1. CV didirikan minimal 2 orang, dimana salah satu pihak bertindak
sebagai Persero Komplementer (Persero Aktif) yaitu persero pengurus
yang menjabat sebagai direktur, sedangkan yang lainnya bertindak
sebagai Persero Komanditer (Persero Pasif).
2. Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan
pengurusan atas perseroan. Dengan demikian, apabila terjadi kerugian
maka persero aktif yang bertanggung jawab secara penuh dengan
seluruh harta pribadinya untuk menggantikan kerugian.
3. Adapun untuk persero komanditer, karena dia hanya bisa bertindak
selaku sleeping patner, maka dia hanya bertanggung jawab sebesar
modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.
Keuntungan dalam mendirikan perseroan Komanditer adalah:
1. Untuk mendirikan CV untuk saat ini relative lebih sulit, karena
memerlukan syarat yang cukup banyak dibandingkan dengan firma.
Pendirian CV harus melalui akta notaris dan didaftarkan di
Departemen Kehakiman.
5

6. 2. Bentuk CV sudah dikenal masyarakat, terutama masyarakat bisnis
kecil dan menegah, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam
berbagai kegiatan.
3. CV lebih mudah dalam memperoleh modal, karena pihak perbankan
lebih mempercayainya.
4. Lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang oleh orang
yang ahli dan dipercaya oleh sekutu lainnya.
5. CV lebih fleksibel, karena tanggung jawab terbatas hanya pada sekutu
Komanditer sedangkan yang mengurus perusahaan dan mempunyai
tanggung jawab tidak terbatas hanya sekutu komplementer.
6. Pengenaan pajak hanya satu kali, yaitu pada badan usaha saja.
Pembagian keuntungan atau laba yang diberikan kepada sekutu
Komanditer tidak lagi dikenakan pajak penghasilan.
Adapun kerugian jika memilih perusahaan dalam pentuk CV antara lain:
1. Maka tanggung jawab akan menjadi tanggung jawab pribadi apabila
sekutu komanditer menjadi sekutu aktif.
2. Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau
beberapa proyek besar.
Sementara itu untuk mendirikan CV tidak diperlukan syarat yang berat.
Adapun persyarata pendirian CV adalah sebagai berikut:
1. Pendirian CV disyaratkan oleh dua orang, dengan menggunakan akta
notaris dan menggunakan bahasa Indonesia.
2. Pada pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke notaris
adalah adanya persiapan mengenai: nama CV yang akan digunakan,
tempat kedudukan CV, siapa saja yang bertindak sebagai persero aktif,
dan persero diam, maksud dan tujuan pendirian CV serta dokumen
persyaratan yang lain.
3. CV tersebut didaftarkan pada pengadilan negeri setempat serta
membawa perlengkapan berupa: SKPD (Surat Keterangan Domisili
Perusahaan) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan, guna
memperkuat kedudukan CV.
D. Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling
banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena
badan hukum seperti ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan
badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain luasnya badan usaha yang
dimiliki, kebebasan bergerak dalam berbagai bidang usaha serta tanggung jawab
yang dimiliki terbatas hanya kepada modal yang disetorkan.
Berikut ciri utama dari perusahaan yang berbentuk badan hukum
perseroan terbatas, yaitu:
1. Kewajiban terhadap pihak luar, terbatas hanya kepada modal yang
disetorkannya. Artinya, jika perusahaan menanggung utang, maka
6

7. kewajiban pemilik hanya terbatas kepada modal yang disetorkan. Oleh
karena itu harta pribadi tidak ikut dijaminkan untuk membayar
kewajiban tersebut.
2. Kemudahan alih kepemilikan, artinya jika seseorang memegang saham
perusahaan tersebut kemudian ingin menjualnya dengan berbagai
sebab, maka dengan mudah dapat dipindahtangankan atau dijual ke
pihak lain.
3. Usia PT tidak terbatas, artinya perusahaan yang berbentuk perseroan
terbatas memiliki usia yang tidak terbatas, selama masih mampu untuk
beroperasi walaupun pemilik atau manajemennya meninggal dunia
dapat dilanjutkan oleh pemilik saham lainnya.
4. Kemampuan untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar,
artinya jika perusahaan ingin memperoleh modal dalam jumlah yang
besar, maka dengan mudah pihak kreditor untuk mempercayainya.
5. Kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, baik jenis atau
bidang usaha maupun wilayah operasinya lebih luas dan beragam.
Kemudian untuk menjalankan aktivitasnya setiap perseroan terbatas
memiliki Organ Perseroan,yaitu:
1. Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi.
3. Dewan Komisaris.
Macam-macam perseroan terbatas yang dilihat dari berbagai sudut
pandang, yakni:
1. Dilihat dari segi kepemilikan
a. Perseroan Terbatas Biasa
Merupakan PT dimana para pendirinya, pemegang saham dan
pengurusnya adalah warga Negara Indonesia dan badan hukum
Indonesia.
b. Perseroan Terbatas Terbuka
Merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal
yang dimungkinkan warga negara asing atau badan hukum asing
menjadi pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya.
c. Perseroan Terbatas PERSERO
Merupakan PT milik pemerintah melalui Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). Perseroan terbatas jenis ini sebagian besar
pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik
Negara. Biasanya perusahaan jenis ini. Kata perseroan ditulis di
belakang nama perseroan terbatas tersebut. Contoh: PT Telkom
(Persero).
7

8. 2. Dilihat dari segi status perseroan terbatas terbagi dalam:
a. Perseroan Tertutup
Perseroan tertutup merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan
jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dan
perseroan yang tidak melakukan penawaran umum.
b. Perseroan Terbuka
Perseroan Terbuka maksudnya adalah perseroan yang modal dan
jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dan
perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Persyaratan mendirikan perseroan terbatas sesuai dengan undang-undang
PT, yakni:
1. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang
dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendirian Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat
perseroan didirikan.
3. Pada saat peleburan, tidak berlaku ketentuan yang tertera pada ayat
(2).
4. Perseroan memperoleh badan hukum pada tanggal diterbitkannya
keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
5. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang
saham kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam
bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang
bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang
lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
6. Apabila telah melampaui waktu enam bulan, pemegang saham tetap
kurang dari dua orang, maka pemegang saham bertanggung jawab
secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas
permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat
membubarkan perseroan tersebut.
7. Ketentuan yang tertera pada ayat (1), (5), dan (6) tidak berlaku bagi:
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan
penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga
lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar
Modal.
8

9. Dalam praktiknya modal perseroan terbatas terdiri dari:
1. Modal Dasar (Authorized Capital)
Modal dasar terdiri dari atas seluruh nilai nominal saham dan
merupakan modal pertama kali dan tertera dalam akta notaris pada saat
perseroan terbatas tersebut didirikan.
2. Modal ditempatkan atau dikeluarkan (Issued Capital)
Merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan oleh
pemegang saham. Besarnya modal ditempatkan minimal 25% dari
modal dasar.
3. Modal Sektor (Paid-Up Capital)
Merupakan modal yang harus disetor oleh pemegang saham yang
jumlahnya paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan
disetorkan penuh. Modal ditempatkan dan disetorkan penuh dengan
dibuktikan dengan penyetoran yang sah.
E. Koperasi
Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang
yang bertujuan mensejahterakan para anggotanya, walaupun dalam praktiknya
koperasi juga melayani kepentingan umum.
Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1995, koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian koperasi juga ikut
membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
Fungsi dan peran koperasi di dalam masyarakat dan pemerintah sesuai
dengan Undang-Undang Koperasi, yaitu:
• Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
• Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.
• Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka guru.
• Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
9

10. Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 serta atas dasar asas kekeluargaan adalah sebagai
berikut:
1. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang.
2. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi.
3. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat
anggaran dasar sekurang-kurangnya:
a. Daftar Nama Pendiri
b. Nama dan Tempat Kedudukan
c. Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha
d. Ketentuan Mengenai Keanggotaan
e. Ketentuan Mengenai Rapat Anggota
f. Ketentuan Mengenai Pengelolaan
g. Ketentuan Mengenai Permodalan
h. Ketentuan Mengenai Jangka Waktu Berdirinya
i. Ketentuan Mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha
j. Ketentuan Mengenai Sanksi
4. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya
disahkan oleh pemerintah.
a. Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri mengajukan
permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi
b. Pengesahan akta diberikan paling lama tiga bulan setelah
diterimanya permintaan pengesahan
c. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan
ekonomi anggotanya. Secara umum koperasi dibagi menjadi 2 yaitu:
1. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang-seorang.
2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan koperasi.
Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal
sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, atau hibah.
Modal pinjaman berasal dari anggota koperasi lainnya dan anggotanya, bank dan
lembaga keuangan lainnya, atau melalui penerbitan obligasi serta surat utang
lainnya. Tujuan koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi
kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dam masyarakat pada umunya.
Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi memiliki bidang usaha yang
cukup luas dan hampir semua bidang usaha dapat dijalankan koperasi. Berikut ini
lapangan usaha koperasi yang dapat dijalankan koperasi adalah:
1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan
kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan
anggota.
10

11. 2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala
bidang kehidupan ekonomi rakyat.
4. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan
usaha simpan pinjam dari dan untuk:
a. Anggota koperasi yang bersangkutan.
b. Koperasi lain atau anggotanya.
5. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu
atau satu-satunya kegiatan koperasi.
6. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.
F. Yayasan
Yayasan merupakan badan usaha yang dibentuk untuk kegiatan sosial atau
pelayanan masyarakat. Tujuannya memberikan pelayanan seperti kesehatan atau
pendidikan atau pemberdayaan masyarakat umum dan tidak mencari keuntungan.
Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya.
Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang
diperoleh yayasan. Berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau
dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus,
pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap
yayasan.
Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari yayasan mempunyai organ
yang terditri atas:
1. Pembina
2. Pengurus
3. Pengawas
Ketentuan, syarat, dan pendirian yayasan antara lain:
1. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan
sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.
2. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam
bahasa Indonesia.
3. Yayasan dapat didirikan berdasarkkan surat wasiat.
4. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian
yayasan memperoleh pengesahan dari materi.
5. Kewenangan materi dalam memberikan pengesahan akta pendirian
yayasan sebagai hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama menteri,
yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan.
6. Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat meminta pertimbangan
instalasi terkait.
11