Dokumen tersebut membahas mengenai perkembangan kantor advokat dan area praktek advokat dalam 3 kalimat. Pertama, dibahas mengenai munculnya kantor-kantor advokat besar di Indonesia sejak tahun 1960-an hingga 1990-an. Kedua, dibahas mengenai area praktek dan bidang kerja advokat mencakup wilayah praktek dan fokus keahlian advokat di bidang hukum tertentu. Ketiga, dibahas men

1. BAB 11 – MLF D
PERKEMBANGAN KANTOR
ADVOKAT DAN AREA PRAKTEK
ADVOKAT
Dini Sasmitaningrum
201710110311169

2. 01
02
Table of Contents
Advokat Profesi
Terhormat, Bebas dan
Mandiri
03
Pengawasan Advokat
Area Praktek dan Bidang
Kerja Advokat
04
Siapakah Advokat
Hubungan Advokat
dengan Klien
04
05
06
Pertumbuhan Kantor
Advokat

3. Siapakah Advokat
Menurut Pasal 1 huruf (1) Kode Etik Advokat Indonesia :
Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun
diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku,
baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai
konsultan hukum.
Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia :
Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun
diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku,
baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai
konsultan hukum.

4. Pengawasan Advokat
Menurut Pasal 9 ayat (2) Kode Etik Advokat Indonesia :
Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan.
Pemeriksaan suatu pengaduan yang dilakukan oleh Advokat dapat dilakukan melalui dua
tingkat, yaitu:
a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.

5. Hubungan Advokat dengan Klien
Menurut Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia :
a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan
jalan damai.
b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien
mengenai perkara yang sedang diurusnya.
c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya
akan menang.
d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan
kemampuan klien.
e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

6. f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama
seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar
hukumnya.
h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien
secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan
antara Advokat dan klien itu.
i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang
tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan
kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.

7. j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus
mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila
dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian
kepentingan klien.

8. Advokat Profesi Terhormat,
Bebas dan Mandiri
Advokat merupakan Profesi Terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam
menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim,
yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-
undang dan Kode Etik ini.
Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian
Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan
Keterbukaan. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak
dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam
Negara Hukum Indonesia.

9. Pertumbuhan Kantor Advokat
Dalam hal pertumbuhan kantor Advokat tentu saling berkaitan dengan sistem manajemen
dari kantor tersebut. Pelaksanaan strategi manajemen dilakukan oleh bidang manajemen
masing-masing yang sudah ditentukan oleh Managing Partner.
Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Pengelolaan SDM;
2. Pengelolaan klien;
3. Pengelolaan Profitabilitas.

10. Perjanalanan Kantor Hukum 4 Dekade
1. Era 1960-an
Firma Hukum Ali Budiarjo Nugroho Reksodiputro (ABNR) pada 1967, Adnan Buyung
Nasution & Assosiates (ABNA) pada 1969
2. Era 1970-an
Mochtar, Karuwin, Komar (MKK) pada 1971.
3. Era 1980-an
Kusnandar & Co (KC), 1980
Tumbuan & Partners (TP), 1981
Lubis, Ganie, Surowidjojo (LGS), 1986
Lubis, Santosa, Maulana (LSM), 1986
Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP), 1989
4. Era1990-an
Kartini Mujadi & Rekan (KMR), 1990
Suwito Suhardiman Eddymurthy Kardono (SSEK), 1992
Dermawan & Co (DNC), 1994

11. Area Praktek dan Bidang Kerja
Advokat
Area Praktik merupakan wilayah praktik yang dimiliki oleh Advokat sebagai tempat
berpraktik. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas, kantor hukum perlu melakukan
perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran ini merupakan unsur penting untuk
mencapai tujuan kantor hukum. Perluasan area praktek ini adalah salah satu implementasi dari
bentuk pemasaran. Pemasaran dalam kantor hukum ini bukan berarti mengiklankan diri, namun
harus melakukan riset pasar yang berguna untuk :
1. Mengidentifikasi kebutuhan pembeli dan pembeli potensial dalam pangsa pasar;
2. Memuaskan kebutuhan pasar dengan menjual jasa;
3. Membuat laba / profit.

12. Bidang Kerja Advokat merupakan fokus praktik dari masing-masing Advokat di bidang
tertentu. Dalam setiap lawfirm dipastikan ada beberapa lawyer yang memiliki keahlian
menyelesaikan perkara di bidang yang dikuasasinya.
Dalam mengembangkan pasarnya, kantor hukum harus memiliki karakter agar berbeda dengan
kantor hukum yang lain. Contohnya pada kantor hukum “Lontoh Partners Law Office” memilihi
praktik inti di bidang perusahaan dan merger & akuisisi, konstruksi dan real estat, penyelesaian
sengketa komersial.

13. Terima
Kasih