Dokumen ini membahas akuntansi pajak penghasilan (PPH) yang meliputi pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga, serta jenis-jenis PPH seperti PPH Pasal 21, 22, 23, dan 26. Contoh-contoh jurnal akuntansi dasar juga disediakan untuk menggambarkan pemotongan pajak dan pelaporan, termasuk langkah-langkah penyetoran pajak ke kas negara. Selain itu, dijelaskan aturan tentang pajak final dan norma penghitungan untuk wajib pajak tertentu.

1. AKUNTANSI PPh
PEMOTONGAN dan PEMUNGUTAN
PPh Pemotongan dan Pemungutan (Withholding Tax)
• Pajak yang dibayar seseorang atau badan, dipotong dan
dipungut Pajak Penghasilan oleh pihak ketiga
• Merupakan pajak yang dibayar dalam tahun pajak
berjalan (prepaid tax),
Kewajiban Pemotong/Pemungut
• Memotong atau memungut pajak dari penerima penghasilan
• Menyetorkan pajak tersebut ke kas negara lewat bank
persepsi/kantor pos.
• Melaporkan pemotongan/pemungutan pajaknya ke KPP
dimana Wajib Pajak pihak ketiga tersebut terdaftar

2. Jenis PPh Pot/Put
• PPh Pasal 21
PPh yang terkait dengan penghasilan dari pekerjaan, jasa, kegiatan
(active income) yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri baik
yang bersifat sebagai karyawan tetap atau bukan karyawan tetap
• PPh Pasal 22
Pemungut PPh Pasal 22 ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan atau Keputusan Direktur Jenderal pajak.
• PPh Pasal 23
Pajak yang terkait dengan penghasilan dari pemanfaatan modal/
aktiva (passive income) dan pemanfaatan jasa (active income) yang
diterima/diperoleh subyek pajak dalam negeri.
• PPh Pasal 26
Merupakan pajak yang terkait dengan penerima pengasilan yang
berasal dari subyek pajak luar negeri baik berasal dari active maupun
passive income.
• PPh Pasal 4 ayat (2)
Merupakan pajak yang bersifat Final (khusus) atas obyek-obyek pajak
tertentu, jenis penghasilan yang dikenakan PPh ini ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah

3. PENGERTIAN
PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN
PEMOTONGAN :
- Menunjuk pada objek yang dikenakan pemotongan
- Mengurangi Kas yang diterima penerima penghasilan
PEMUNGUTAN :
- Menunjuk pada potensi yang terkandung dalam transaksi tsb
- Dapat menambah pembayaran bagi pihak-pihak yang
bertransaksi

4. PPh PASAL 21
PPh Ps. 21 :
- PPh yang dipotong atas : Active Income (pekerjaan, jasa, kegiatan)
dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- Pemotong: pemberi kerja
- Yang dipotong = ORANG PRIBADI
Klasifikasi PPh Ps. 21 berdasarkan status karyawan,
penerapan Biaya Jabatan, PTKP dan objek pajak
1. Karyawan Tetap & Pensiunan Bulanan
PPh Ps. 21 = Tarif Ps. 17 X (Penghasilan Bruto - Biaya Jabatan - PTKP)
2. Peg Harian Lepas/Magang/ Calon Pegawai & Distributor MLM/Dir. Selling
PPh Ps. 21 = Tarif Ps. 17 X (Penghasilan Bruto – PTKP)
3. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dg nama dan dalam
bentuk apapun, jumlahnya tidak dihitung berdasarkan hari
PPh Ps. 21 = Tarif Ps. 17 X Penghasilan Bruto
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009

5. Klasifikasi PPh Ps. 21 berdasarkan status karyawan,
penerapan Biaya Jabatan, PTKP dan objek pajak
4. Tenaga Ahli
PPh Ps. 21 = Tarif Pasal 17 X 50% X Penghasilan Bruto
6. Karyawan Asing Subjek Pajak Luar Negeri
PPh Ps. 26 = 20% X Penghasilan Bruto
PPh PASAL 21
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009

6. AKUNTANSI PPh PASAL 21
 PT CALISTA melakukan pembayaran gaji pegawai
tetap bulan Januari 2009 sebesar Rp 500 juta.
 Dari jumlah tersebut perusahaan memotong PPh
Pasal 21 sebesar Rp 30 juta & iuran pensiun Rp 10
juta serta menanggung iuran pensiun karyawan
sebesar Rp 10 juta.
 PT CALISTA kemudian melakukan setoran PPh
Pasal 21 masa Januari 2009 pada tanggal 10
Februari 2009.
Contoh 1 - UMUM

7. Tgl Uraian Dr Cr
27-Jan-09 Beban Gaji 500.000.000
Beban Iuran Pensiun 10.000.000
Hutang PPh Pasal 21 30.000.000
Hutang Iuran Pensiun 20.000.000
Kas 460.000.000
Jurnal pembayaran gaji & pemotongan PPh Pasal 21 Jan 09
10-Feb-09 Hutang PPh Pasal 21 30.000.000
Kas 30.000.000
Jurnal setoran PPh pasal 21 Masa Jan 09

8. AKUNTANSI PPh PASAL 21
 PT CALISTA melakukan pembayaran gaji pegawai
tetap bulan Januari 2009 sebesar Rp 500 juta.
 Dari jumlah tersebut PPh Pasal 21 sebesar Rp 30
juta ditanggung perusahaan & iuran pensiun Rp
10 juta serta menanggung iuran pensiun karyawan
sebesar Rp 10 juta.
 PT CALISTA kemudian melakukan setoran PPh
Pasal 21 masa Januari 2009 pada tanggal 10
Februari 2009.
Contoh 2 – PPh Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja

9. Tgl Uraian Dr Cr
27-Jan-09 Beban Gaji 500.000.000
Beban Iuran Pensiun 10.000.000
Beban PPh Pasal 21 30.000.000
Hutang PPh Pasal 21 30.000.000
Hutang Iuran Pensiun 20.000.000
Kas 490.000.000
Jurnal pembayaran gaji & pemotongan PPh pasal 21 Jan 09

10. AKUNTANSI PPh PASAL 21
 Andi, BKP, adalah WP OP yang melakukan pekerjaan bebas
sebagai konsultan pajak, dan memilih menyelenggarakan
pembukuan.
 Pada tanggal 15 Juni 2009 menerima honor konsultasi yang
diberikannya kepada PT CALISTA sebesar Rp 50 juta.
 PT CALISTA memotong PPh pasal 21 sesuai ketentutan.
Bagaimana jurnal yang dibuat oleh PT CALISTA dan Andi,
BKP ?
Contoh 3 –
Penerima Penghasilan Menyelenggarakan Pembukuan

11. Jurnal PT CALISTA
Tgl Uraian Dr Cr
15-Jun-09 Beban Jasa Tenaga Ahli 50.000.000
Hutang PPh Pasal 21 1.250.000
Kas 48.750.000
Jurnal pembayaran honor konsultan
Jurnal Andi, BKP
Tgl Uraian Dr Cr
15-Jun-09 Kas 48.750.000
UM PPh Pasal 21 1.250.000
Pendapatan Jasa 50.000.000
Jurnal penerimaan pendapatan jasa

12. AKUNTANSI PPh PASAL 21
Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU PPh mengatur bahwa WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari
Rp 4.800.000.000,00 BOLEH menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Wajib Pajak tersebut wajib menyelenggarakan PENCATATAN
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Dengan demikian WP tersebut tidak wajib menyelenggarakan
pembukuan, sehingga tidak perlu melakukan jurnal untuk mencatat
transaksi-transaksi usahanya.
Contoh 4 –
Penerima Penghasilan Menggunakan Norma

13. PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
Pemungut Objek
-Ditjen Anggaran
-Bendaharawan Pemerintah
-BUMN/BUMD
Pembelian Barang dengan Dana
dari APBN/APBD
10 BUMN tertentu Pembelian Barang dengan dana
dari APBN/Non APBN
-Bank Devisa
- Ditjen Bea Cukai
Impor
Pertamina & Badan selain
Pertamina yang bergerak
dibidang BBM Jenis Premix &
Gas
Penjualan hasil produksinya
Badan Usaha di bidang industri
Semen, Kertas, Baja, Otomotif
Penjualan Hasil Produksi di
dalam negeri

14. AKUNTANSI PPh PASAL 22
 PT. Calista (PKP) bergerak dibidang pengadaan peralatan
kantor. Pada tanggal 15 Juli 2009 menyerahkan barang
senilai Rp. 50 juta kepada Ditjen Pajak.
 Bendaharawan Ditjen Pajak melakukan pembayaran pada
tanggal 25 Juli 2009. Disamping memungut PPh pasal 22,
Bendaharawan Ditjen Pajak juga wajib memungut PPN.
 PT. Calista baru menerima SSP bukti setoran PPh pasal 22
dan PPN pada tanggal 8 Agustus 2009.
Contoh 1

15. Tgl Uraian Dr Cr
15-Jul-09 Piutang Dagang 55.000.000
PPN Keluaran -
Pemungut 5.000.000
Penjualan 50.000.000
Jurnal penjualan kepada Ditjen Pajak
25-Jul-09 Kas 49.250.000
Piutang Dagang 49.250.000
Jurnal penerimaan pembayaran dari Ditjen Pajak
08-Agust-09 UM PPh pasal 22 750.000
PPN Keluaran – Pemungut 5.000.000
Piutang Dagang 5.750.000
Jurnal penerimaan SSP PPh Pasal 22 & SSP PPN

16. AKUNTANSI PPh PASAL 22
 PT. Calista (PKP) bergerak dibidang pengadaan peralatan
kantor. Pada tanggal 15 Juli 2009 menyerahkan barang
senilai Rp. 50 juta kepada BUMN tertentu
 Bendaharawan BUMN Tertentu melakukan pembayaran
pada tanggal 25 Juli 2009.
 Bendaharawan BUMN hanya memungut PPh pasal 22,
tetapi tidak berhak memungut PPN, sehingga PPN dipungut
rekanan
 PT. Calista baru menerima SSP bukti setoran PPh pasal 22
pada tanggal 8 Agustus 2009.
Contoh 2

17. Tgl Uraian Dr Cr
15-Jul-09 Piutang Dagang 55.000.000
PPN Keluaran 5.000.000
Penjualan 50.000.000
Jurnal penjualan kepada BUMN
25-Jul-09 Kas 54.250.000
Piutang Dagang 54.250.000
Jurnal penerimaan pembayaran dari BUMN
08-Agust-09 UM PPh pasal 22 750.000
Piutang Dagang 750.000
Jurnal penerimaan SSP PPh pasal 22

18. PPh PASAL 23
PPh Ps. 23 :
- PPh yang dipotong atas :
Pasive Income = Dividen, bunga, royalti, sewa
Active Income = Jasa yang diberikan oleh WP Badan Dalam
Negeri
- Pemotong = pemberi penghasilan, terdiri dari :
- Badan Pemerintah, WP Badan DN, Penyelenggara
kegiatan, BUT dan perwakilan perusahaan luar
negeri di Indonesia
- WP OP yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Ps. 23
* Akuntan, notaris, dokter, PPAT, pengacara dan
konsultan yang melakukan pekerjaan bebas
* WP OP yang menjalankan usaha yg menyelengga
rakan pembukuan

19. TARIF PPh PASAL 23
• 15% x Penghasilan Bruto
Terdiri dari deviden, bunga termasuk Premium,
diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang, royalty, hadiah dan penghargaan
sehubungan dengan kegiatan selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21
• 2% x Jumlah Bruto
Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan
penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa
teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan dan jasa lain sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 , selain
jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

20. AKUNTANSI PPh PASAL 23
 PT. Calista (PKP) melakukan pembayaran sewa mobil
kepada Roslina Rent Car (PKP) senilai Rp.10.000.000,-
pada tgl 1 Desember 2009.
 Sewa mobil tersebut untuk masa 3 bulan (Des 2009 s.d. Feb
2010).
 Bagaimana jurnalnya di kedua belah pihak ?
Contoh 1

21. Jurnal PT CALISTA
Tgl Uraian Dr Cr
01-Des-09 Sewa Dibayar Dimuka 10.000.000
PPN Masukan 1.000.000
Hutang PPh Pasal 23 200.000
Kas 10.800.000
Jurnal pembayaran uang muka sewa mobil Des 09-Feb 10

22. Jurnal Roslina Rent Car
Tgl Uraian Dr Cr
01-Des-09 Kas 10.800.000
UM PPh Pasal 23 200.000
PPN Keluaran 1.000.000
Pendapatan Sewa Diterima
Dimuka 10.000.000
Jurnal penerimaan uang muka sewa mobil Des 09-Feb 10

23. AKUNTANSI PPh PASAL 23
 PT. Calista (PKP) melakukan pembayaran sewa mobil
kepada Roslina Rent Car (PKP) senilai Rp.10.000.000,-
pada tgl 1 Desember 2009.
 Sewa mobil tersebut untuk masa 3 bulan (Des 2009 s.d. Feb
2010).
 Bagaimana halnya jika Roslina Rent Car tidak bersedia
dipotong PPh pasal 23 ?
Contoh 2 – PPh Pasal 23 Ditanggung Pemberi Penghasilan

24. Jurnal PT CALISTA
Tgl Uraian Dr Cr
1-Des-09 Sewa Dibayar Dimuka 10.000.000
PPN Masukan 1.000.000
Beban PPh Pasal 23 200.000
Hutang PPh Pasal 23 200.000
Kas 11.000.000
Jurnal pembayaran uang muka sewa mobil. PPh
ditanggung

25. AKUNTANSI PPh PASAL 23
 PT. Calista (PKP) melakukan pembayaran sewa mobil
kepada Roslina Rent Car (PKP) senilai Rp.10.000.000,-
pada tgl 1 Desember 2009.
 Sewa mobil tersebut untuk masa 3 bulan (Des 2009 s.d. Feb
2010).
 Bagaimana halnya jika Roslina Rent Car tidak bersedia
dipotong PPh pasal 23 dan PT. Calista meng-gross up
nilai sewanya ?
Contoh 3 – PPh Pasal 23 di – Gross Up

26. Jurnal PT CALISTA
Tgl Uraian Dr Cr
1-Des-09 Sewa Dibayar Dimuka 10.204.081
PPN Masukan 1.020.408
Hutang PPh Pasal 23 204.082
Kas 11.020.407
Jurnal pembayaran uang muka sewa mobil-Gross Up
Dengan meng-gross up nilai sewa, maka nilai sewa menjadi:
Sewa / (1-tarif) = 10 juta / (1-2%) = Rp 10.204.081

27. AKUNTANSI PPh FINAL
 PT. Calista (PKP) membayar sewa gedung kantor kepada
PT. Azzam (PKP) Rp 50 juta pada tgl.1 Februari 2009 untuk
periode Feb 09 s.d. Jan 10.
 Bagaimana jurnal di kedua belah pihak ?
Contoh 1 – Penghasilan Sewa Gedung

28. Jurnal PT AZZAM
Tgl Uraian Dr Cr
01-Feb-
09 Kas 50.000.000
Beban PPh Final Pasal 4 (2) 5.000.000
PPN Keluaran 5.000.000
Pendptan Sewa Diterima
Dimuka 50.000.000
Jurnal penerimaan uang muka sewa gedung