Ringkasan dokumen tersebut membahas skema penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan, mediasi, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial. Juga membahas jenis perselisihan yang dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial serta ketentuan-ketentuan terkait pidana perburuhan dan pengajuan kemahkamah agung.

2. BAGAN/SKEMA PENYELESAIAN PHI
1
• PERUNDINGAN BIPARTIT
2
• MEDIASI------------ risalah perundingan, perjanjian bersama
• MOGOK KERJA
3
• LITIGASI ---------------------- PHI
• NON LITIGASI ------------- Konsiliasi, Arbitrase

3. LEGAL STANDING PARA PIHAK
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 15 UU No. 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
Hubungan Kerja
hubungan antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian
kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, perintah
Harus dibedakan dengan
Hubungan Industrial (Pasa1 Ayat 16 UU No. 13 Tahun 2003)
suatu sistem yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi
barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh
dan Pemerintah

4. LEGAL STANDING BERKAITAN DENGAN
KOMPETENSI ABSOLUT
1. Para pihak yang mempunyai hubungan hukum berupa hubungan kerja
yang dapat berpekara di PHI
2. Para pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum berupa hubungan
kerja, hanya dapat mengajukan gugatan di luar PHI, yaitu PN
3. Gugatan yang diajukan adalah gugatan perdata biasa, dalam hal ini
dapat berupa PMH (Perbuatan Melawan Hukum),kalau diindikasikan
melanggar peraturan perundang-undangan atau gugatan wanprestasi
kalau terjadi ingkar janji dalam perjanjian

5. 4 JENIS PERSELISIHAN
1. Perselisihan Hak, timbul akibat tidak dipenuhinya hak akibat adanya
perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, perj kerja, perj kerja bersama dan peraturan
persh
2. Perselisihan Kepentingan, perselisihan yg timbul dlm hub kerja karena
tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau
perubahan syarat2 kerja yg ditetapkan dlm perj kerja, perj kerja
bersama dan perat persh
3. Perselisihan Antar Serikat Pekerja, perselisihan serikat pekerja dalam
satu persh karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai
keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan
4. Perselisihan PHK, perselisihan yang timbul karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenai cara berakhirnya hubungan kerja

6. PERSELISIHAN PHK TERBANYAK DI PHI
BERDASARKAN PASAL 151 UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
Perselisihan PHK harus melalui perundingan terlebih dahulu apabila tidak
tercapai kesepakatan harus dimintakan penetapan dari Pengadilan
Hubungan Industrial

7. MEDIASI
1. Diselesaikan oleh Mediator dengan cara musyawarah
2. Atas pengajuan dari salah satu pihak dalam hubungan kerja
3. Hasilnya berupa anjuran
4. Berlangsung selama 3 kali sidang mediasi
5. Bagaimana jika dead lock ?

8. KONSILIASI
1.Diselesaikan oleh satu atau lebih konsiliator yg netral
2. Diajukan para pihak dalam hubungan kerja
3. Hasilnya berupa anjuran
4. Bagaimana jika dead lock ?

9. HUBUNGAN HUKUM
Hubungan hukum dalam perjanjian kerja waktu tertentu apabila beralih
dengan memenuhi ketentuan “frasa demi hukum” tetap

10. ARBITRASE
1. Diselesaikan oleh Arbiter
2. Sifat putusan ; final and non binding

11. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
1. Hanya mengenal tingkat pertama dan kasasi------- PK
2. Sifatnya final untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar
serikat pekerja dalam 1 perusahaan
3. Hukum Acara yang berlaku adalah hukum acara perdata
4. Berada di setiap ibu kota propinsi
5. Para hakim: hakim, hakim ad hoc, panitera muda, panitera pengganti

12. FRASA “DEMI HUKUM” DALAM PASAL 65 UU NO. 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Merupakan suatu akibat tidak terpenuhinya syarat dalam hubungan kerja
outsourcing
Pemahaman terminologinya sama dengan dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun
2003
Perbedaannya adalah : hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak
menjadi berbeda, yang semula hubungan hukum pekerja dengan
perusahaan outsourcing sebagai pemberi kerja menjadi dengan
perusahaan pengguna (users)

13. PENGAJUAN GUGATAN
1. Dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterima atau
diberitahukan keputusan dari pihak pengusaha
2. Pengajuan harus dilampiri risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi
3. Gugatan dapat bersifat kolektif
4. Gugatan dapat dicabut seblm tergugat memberi jawaban
5. Serikat Pekerja dapat bertindak sebagai kuasa hukum
6. Sidang terbuka untuk umum
7. Putusan Sela; tuntutan provisional (sifat mendesak untuk diambil tindakan)
8. Replik dan duplik (pernyataan diikuti bantahan) -- tidak wajib
9. Pembuktian (surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan)
10. Putusan penyelesaian perselisihan dalam waktu 50 hari (?)
11. Kasasi (14 hari kerja)

14. PIDANA PERBURUHAN
1. Sifatnya adalah administratievestraftrecht (pidana administratif)
Maksudnya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap seorang
terdakwa apabila sanksi administratifnya tidak dipenuhi oleh terdakwa
2. Pidana perburuhan dapat terjadi karena proses penyidikan langsung dari
kepolisian maupun hasil laporan penyidikan dari pegawai pengawas
instansi ketenagakerjaan setempat yang sudah disahkan sebagai PPNS
(Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
3. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pelanggaran berat menjadi
perbuatan pidana

15. PENGAJUAN KE MAHKAMAH AGUNG
Apabila terdapat kesalahan penerapan hukum dalam putusan hakim
terdahulu
Walaupun tidak diatur dalam UU No. 2 tentang PPHI, namun Peninjauan
Kembali dapat dilakukan apabila ada bukti baru (novum)

16. UU NO.2/2004 TENTANG PPHI MASUK KE
DALAM PROLEGNAS
1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial semula melalui jalur
penyelesaian mediasi melalui P4P dan P4D yang sifatnya final dan
memerlukan penetapan dari Pengadilan
2. Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri di PHI dianggap “kuburan”
bagi buruh/pekerja karena masalah biaya, efektivitas, efisiensi juga
tentang eksekusinya
3. Selama ini buruh/pekerja juga menempuh “jalan lain penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dengan pengusaha