Putusan MK No. 20/PUU-XIII/2015 membahas perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Pekerja merasa haknya dilanggar setelah di-PHK secara sepihak oleh pengusaha. Pekerja menggugat ke MK dengan alasan ketentuan penyelesaian perselisihan di pengadilan tidak adil. Namun, MK menolak gugatan karena harus menggunakan prosedur pengadilan hubungan industrial sesuai UU

1. Analisis Hukum terhadap Putusan MK. No 20/PUU-XIII/2015 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
1
MAKALAH
Diajukan untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Tata Negara
Disusun Oleh :
Christian Daniel Eduardo 00000018063
JURUSAN HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
KARAWACI
2016
1

2. Analisa hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU_XII/ 2015
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................. iii
ABSTRAK...................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah..........................................................................
1.2 Rumusan Masalah...................................................................................
1.3 Tujuan Penelitian.....................................................................................
1.4 Manfaat Makalah....................................................................................
1.5 Sistematika Penyajian…………………………………………
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Kajian teoritis..........................................................................................
2.2 Hipotesis.................................................................................................
BAB III METODELOGI PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.................................................................
3.2 Metode Penelitian...................................................................................
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Data........................................................................................
4.2 Pembahasan ............................................................................................
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan.............................................................................................
5.2 Saran........................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA……………………………….

3. Kata Pengantar
Puji Syukur kami panjatkan kepada TuhanYang Maha Esa atas berkat pengasihanNya penulis
dapat menyelesaikan makalah mata kuliah Hukum Tata Negara dengan baik dan tepat . pada
kesempatan ini, penulis diizinkan untuk menulis makalah mengenai Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.
Adapun bahan-bahan/ materi untuk penyusunan makalah ini penulis peroleh dari berbagai
media seperti : internet, buku mengenai perburuhan, buku hukum tata Negara dan sumber-sumber
lainnya yang membantu penulis dalam penyelesaian makalah ini.
Pada kesempatan ini, penulis banyak mengucapkan Terima kasih kepada Bapak Dwi Putra
Nugraha selaku Dosen Hukum Tata Negara yang telah memberikan tugas makalah ini kepada kami.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dan kekurangan-kekurangan. Untuk
itu,penulis berharap adanya kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Kami berharap,
makalah ini dapat barmanfaat bagi setiap pembaca.

4. Bab 1 . Pendahuluan .
Latar Belakang Masalah
Perselisihan Hubungan Industrial merupakan suatu kondisi akibat adanya perbedaan
pendapat antara pihak pengusaha dan pihak pekerja mengenai hal-hal yang diatur dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan dan/atau Kesepakatan Kerja Bersama. Dalam konteks sejarahnya , Buruh
merupakan sebuah sebutan untuk mendapatkan upah baik yang bekerja di kalangan Industri atau badan
pemerintahan. 2
Salah satu perselisihan yang sering terjadi antara pihak pengusaha dan pihak pekerja adalah
perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja yang cenderung merugikan pihak pekerja.
Permasalahan timbul pada saat pekerja melakukan mogok kerja dan pihak pengusaha
melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Terkait dengan gugatan A quo pihak pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
karena pihak Buruh melakukan Pemogokan kerja . Berdasarkan pasal 158 ayat 2 UU no.13 tahun 2003
bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan jika Buruh melakukan kesalahan berat. Seperti timbul
karena pekerja melakukan pemogokan kerja dan ketidak hadirannya di mana ia bekerja. Sebelum
bekerja, bahwa si pekerja dengan orang yang memperkerjakan telah memiliki ikatan kerja yang tetap
bagi para karyawan tetap. Ikatan kerja yang diberikan tersebut digunakan selama pekerja melakukan
pekerjaanya di dalam suatu perusahaan tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa dasar hukum yang
dimohonkan oleh para pemohon diantarannya : UU no.2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan
Industrial dan UU no. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang dipakai oleh pemohon dalam
melakukan pemohon ini. Permohonan ini diajukan oleh 9 pemohon dengan alasan ketidaksetujuan
para pemohon atas dasar Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 D
ayat 1. Isi dari pasal 28D ayat 1 mengatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2
1. Herdiansyah Hamzah , http://www.herdi.web.id/seri-hukum-perburuhan-antara-buruh-pekerja-dan-
karyawan/(

5. Rumusan Masalah
1 Bagaimana Duduk perkara yang terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
20/PUU_XIII/2015?
2 Dimanakah letak ketidakadilan yang menyebabkan suatu pihak dirugikan?
3 Bagaimana putusan hakim dan pertimbangannya dalam masalah tersebut?
4. Bagaimanakah analisis dari penulis terhadap masalah tersebut
Tujuan Penelitian
1. Mengetahui dan memahami duduk perkara dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
20/PUU-XIII/2015
2. Mengetahui letak ketidakadilan yang menyebabkan suatu pihak dirugikan
3. Mengetahui putusan hakim dan pertimbangannya dalam masalah tersebut
4. Mengetahui analisis dari penulis terhadap masalah tersebut
Manfaat Penelitian
Menurut penulis, manfaat penelitian yang dapat diambil dari putusan makalah ini adalah
Mahasiswa dapat mengetahui teori-teori Hukum Tata Negara mengenai kasus yang dipaparkan dalam
putusan MK Nomor 20/PUU-XIII/2015 dan mengetahui hal-hal yang dirugikan baik dari hak
konstitusionalnya maupun dari kerugian yang dialami oleh beberpaa pihak.

6. Bab 2 Analisa
Kasus posisi dalam Putusan MK No.20/PUU_XIII/ 2015 adalah putusan MK yang dimohonkan oleh 9
pemohon. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya pasal 81 UU no.2 tahun 2004 mengenai
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 9 pemohon yang mengajukan gugatan diantaranya
adalah : Abda Khair Mufti, Agus Humaedi Abdillah, Muhammad Hafids, Chairul Eillen Kurniawan,Ali
Imron Susanto, Mohammad Robin, Riyanto dan Havidh Sukendro dan Wawan Suryawan adalah para
pemohon yang dalam hal ini merasa dirugikan dengan berlakunya UU no.2 tahun 2004 pasal 81
tersebut Isi dari pasal 81 UU no. 2 tahun 2004 adalah bahwa Gugatan perselisihan Hubungan Industrial
diajukan kepada pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukum nya
meliputi tempat kerja/ dari buruh tersebut. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 81 UU no.2 tahun
2004 menjelaskan bahwa antara buruh dan penguasa terdapat perselisihan hak dan perbedaan pendapat
yang dalam proses penyelesaian nya harus diajukan kepada pengadilan Hubungan Industrial melalui
Gugatan contetiosa. Berlakunya pasal 81 UU no,2 tahun 2004 dianggap dalam menyelesaikan
perselisihan Hubungan Industrial menjadi hak konstitusional nya merasa dirugikan dengan berlakunya
pasal 51 ayat 1 UUno.8 tahun 2011 bahwa Pemohon adalah pihak yang menggangap hak / kewenangan
konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-undang yaitu :
1. Perorangan warga Negara Indonesia
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia
3. Badan hukum publik/ privat
4. Lembaga negara
. Oleh karena nya, gugatan ini tidak dapat diterima oleh majelis hakim mahkamah konstitusi
( niet ontvankeerlijk veerklaard) . Adanya dalil-dalil yang diajukan harus melalui proses
Pengadilan hubungan industrial dan pengajuan permohonan pemohon tidak dapat diajukan .

7. Pemohon yang dalam hal ini telah memiliki dasar -dasar hukum yang kuat untuk melakukan revisi
kembali terkait Pasal 81 UU no.2 tahun 2004 namun dalam hal ini , pemohon sebaga pihak terkait
tidak mampu mempunyai kekuatan hukum karena kewenangan mahkamah yang diatur dalam pasal
*) 24C ayat 1 UUD 1945 berisi bahwa Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap
undang undang dasar 1945. Pengusaha sebagai pihak termohon yang karena dalil dalil nya
tersebut dapat memiliki dasar hukum( Grundnorm) yang kuat terkait dengan
pasal 158 ayat 1, : Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh telah
melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/ atau uang milik perusahaan
2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipasulkan sehingga merugikan perusahaan
3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukan, memakai dan/ mengedarkan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja
4. Melakukan pembatasan asusila atau perjufdian di lingkungan kerja
5. Menyerang, menganaiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di
lingkungan kerja
6. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan peraturan perundag-undangan
7. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik
perusahaan yang menimbulkan kerugiaan bagi perusahaan
8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan
bahaya di tempat kerja
9. Membongkar atau membcorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali
untuk kepentingan Negara
10. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara lima
tahun atau lebih

8. Pasal 160 ayat 3 : Pengusaha dapat melakukan pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/
buruh yang setelah 6( enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena
dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 161 ayat 3 : Pekerja/ buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal
156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4
163 UU no .13 tahun 2003 yang beberapa pasal nya mengatakan bahwa Pengusaha dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja, jika terdapat Kepailitan/ bangkrutnya perusahaan dan
terdapat beberapa alasan yang menguatkan pihak penguasa.
Bahwa, pengusaha sebagai pihak terkait dapat melakukan pemutusan hubungan kerja
yang disebabkan karena adanya hal hal yang ditimbulkan oleh para buruh yang dapat
bertentangan dengan hukum sesuai yang terdapat pada pasal . Pemutusan Hubungan kerja
seperti ini dapat dilakukan oleh Kemenaker( kementrian tenaga kerja ) yang di dalam Undang
undang nya terdapat pada UU no.13 tahun 2003 pasal 1 ayat 25 . Oleh karena itu, penulis
setuju dengan adanya keputusan mengenai ketenegarakerjaan yang diatur dalam UU no.13
tahun 2003 dan adanya beberapa alasan yang menguatkan pihak pemohon di dalam keputusan
nya tersebut. Namun, di lain hal penulis juga kurang setuju dengan pertimbangan hakim
terkait masalah Perselisihan hubungan Industrial yang diatur dalam UU no.2 tahun 2004
mengenai Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang harus diajukan Ke pengadilan
Hubungan Industrial . Selain memakan waktu yang lama, juga memerlukan biaya yang cukup
besar untuk membayar biaya perkara tersebut. Selain itu, penulis menggangap bahwa di
dalam UU ketenagakerjaan pasal 151 ayat 1 ialah bahwa buruh,penguasa dan pemerintah
harus mengusahakan agar tidak terjadinya pemutusan Hubungan Kerja dan jika Pemutusan
Hubungan Kerja tersebut dianggap sah, harus memperoleh penetapan dari Lembaga
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial . Dan sesuai dengan Putusan
No.20/PUU_XIII/2015 para pemohon telah memiliki kedudukan hukum( Legal Standing)
untuk mengajukan permohonan sehingga alasan-alasan dan ketentuan-ketentuan undang-

9. undang dapat dipertimbangankan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti yang terdapat
pada pasal 51 ayat 1 UU no.8 tahun 2011 bahwa di dalam UU Mahkamah konstitusi terdapat 5
syarat ketetuan yang salah satunya meliputi : Adanya hak/ kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh pemohon. Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan ke Mahkamah
Konstitusi dan juga dirugikan dari sisi adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak/
kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya permohonan yang diajukan oleh
pengadilan. Dan ketentuan pasal 51 ayat 1 UU no.2 tahun 2004 tentang orang perorangan
yang masih aktif bekerja di perusahaan masing masing serta mendapatkan imbalan.
Pasal 81 UU no.2 tahun 2004 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Kedua pandangan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam uu no.2
tahun 2004 merupakan aturan dasar yang telah memiliki kepastian hukum dan adanya dasar hukum
yang dapat diberlakukan. Para pemohon yang mendalilkan gugatan tersebut tidak setuju
diberlakukannya pasal 81 uu no. 2 tahun 2004 bahwa Gugatan yang diajukan oleh pemohon kepada
pengadilan Hubungan Industrial proses dan jangka waktu penyelesaian cukup lama. Oleh karena itu,
Pemohon juga menegaskan bahwa hak Ia sebagai pekerja/ serikat buruh harus diberikan kepada setiap
pekerja. Namun, pasal 81 uu no.2 tahun 2004 juga menegaskan bahwa proses permohonan kepada
pengadilan Hubungan Industrial memerlukan waktu yang cukup panjang dari proses pengajuan dari
antara para pihak belum tercukupi. Dalam perkara A quo para pemohon mengajukan permohonan uji
materiil terhadapa pasal 81 uu no 2 tahun 2004 karena bertentangan dengan pasal 28D UUD
1945( Fide pasal 51A ayat 2 UU no.8 tahun 2011 mahkamah Konstitusi) . Pasal 81 UU no . 2 tahun
2004 yang mengatakan bahwa Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan
hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kerja/ Buruh
tersebut. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan,
perlindungan , dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam
suatu hubungan kerja, antara pengusaha dan pekerja, dapat terjadi perselisihan pendapat yang
berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Berbagai macam alasan pemutusan hubungan kerja yang
didalilkan oleh pengusaha tidak dapat diterima oleh pekerja. Oleh karena itu, terjadi Perselisihan
Hubungan Industrial yang menyebabkan Buruh dan penguasa mengalami kesenjangan sosial.

10. Berdasarkan fungsinya, bahwa isi dari putusan mahkamah konstitusi melandaskan kepada Hukum
materiil yakni hukum yang mengatur tentang isi hubungan antara sesama anggota masyarakat, antar
anggota masyarakat dengan penguasa Negara antarmasyarakat dengan penguasa Negara, maka sebagai
masyarakt atau sebagai subjek hukum (buruh dan penguasa) maka pengajuan uu no 2 tahun 2004 pasal
81 seyogyanya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, atau melalui konsiliasi dari beberapa pihak.
Dalam hal ini , bahwa ketentuan dalam putusan MK mengenai ketenagakerjaan ini menganut dengan
apa yang disebut dengan aliran legisme bahwa dalam menyelesaikan perkara perselisihan Hubungan
Industrial harus mencatumkan UU yang menguatkan dasar hukum dalam menyelesaikan hubungan
industrial. Hal ini disebut sebagai aliran legisme dimana semua hukum/ aturan hukum terdapat dalam
undang-undang atau hukum identik dengan undang-undang. Dan hakim terikat pada undang-undang
sehingga pekerjaannya hanyalah melakukan pelaksanaan undang-undang belaka.
Penulis juga mentafsirkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja menurut Retna Pratiwi
merupakan proses yang tidak diharapkan oleh Para Pekerja/ Buruh itu sendiri dan mengingat bahwa
awal terjadinya PHK merupakan awal kesengsaraan pekerja/ Buruh dengan berkurangnya penghasilan
pekerja/Buruh . 3
Dengan demikian , penulis berpendapat bahwa PHK yang dilakukan pengusaha
kepada pekerja mengkabitkan kerugian pada pihak buruh. Jika diteliti dan dilihat secara saksama,
maka Penggolongan Hukum tersebut digolongkan ke dalam Hukum Formil yaitu pemohon keberatan
bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan
Hubungan Industrial dimana Hukum Formil adalah hukum yang mengatur cara bagaimana seorang
penguasa mempertahankan, menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum materiil, dan
bagaimana cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh Undang-undang.4
Oleh karena
itu, pemerintah mempunyai peranan penting di dalam pelaksanaan ketentuan Hukum formil.
pemerintah sebagai pembuat UU maka sebagai wakil rakyat, pemerintah mempunyai peran
strategis dalam pelaksaan hukum formil di Indonesia khususnya gugatan mengenai Penyelesaian
3
4
Prof.DR.H.Muchsin,SH Ikhstar Ilmu Hukum( Jakarta: Badan Penerbit Islam, 2005), hlm.40.

11. Perselisihan Hubungan Industrial . Sesuai dengan asas-asas hukum yakni : asas Lex Posterior Derogat
Legi Priori atau Lex Posterior derogate legi anterior bahwa Undang-undang yang lebih baru
mengenyampingkan Undang-undang yang lama. 5
.Dengan adanya asas hukum tersebut maka ketentuan
UU no. 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka ketentuan yang
terdapat dalam ketentuan ini merupakan ketentuan yang telah memilii kekuatan hukum tetap. Dan yang
menjadi pengujian UU dalam Gugatan adalah pasal 81UU no. 2 tahun 2004. Beberapa hal yang
diajukan oleh pemohon terkait dengan Pemutusan hubungan Kerja nya tersebut dalam hal ini belum
memiliki dalil-dalil yang kuat untuk melakukan pengujian UU no. 2 tahun 2004. Pemohon sebagai
pihak terkait di dalam putusan tersebut belum memiliki dasar hukum dan kekuatan hukum dalam hal
hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 81 UU no. 2 tahun 2004. Hakim yang
dalam mengutus perkara ini harus melihat dasar-dasardan bukti-bukti yang kuat terkait gugatan yang
diajukan pemohon. Hakim dapat mengutus suatu perkara yang diajukan, bila penafsiran yang
dilakukan masih terkait dengan undang-undang dan dimana disebut sebagai Aliran begriff-
yurisprudenz.6
Dalam aliran Freirechtschule bahwa penemuan Hukum yang memberi kebebasan pada
Hakim melalui metode “ Konstruksi Hukum”.7
Penemuan Hukum yang dimaksud adalah Hakim
sebagai kepala/ tonggak dalam Mahkamah Konstitusi berhak dan mampu diberikan kebebasan di dalam
mengutus suatu perkara yang sesuai dengan ketentuan UU. Hakim tidak boleh dibatasi oleh pihak-
pihak yang membuatnya tidak mampu untuk melakukan / mengutus suatu perkara baik jika timbulnya
sebuah organisasi maupun hal- hal lain yang menghambatnya. Dalam melaksanakan kewajiban nya
sebagai serikat buruh/ pekerja maka seperti yang terdapat dalam ketentuan UU no.3 tahun 2003 tentang
Ketengakerjaan maka pekerja wajib melaksanakan kewajiban seperti yang diatur dalam UU no.3 tahun
2003. Pihak pemohon yang terdiri dari 9 pemohon tersebut melakukan pengujian terhadap pasal 81 UU
no.2 tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa dalam proses
pengajuan Gugatan ke pengadilan hubungan Industrial memerlukan waktu yang cukup lama untuk
melaksanakan putusan tersebut.
5
Prof.DR.H.Muchsin,SH, Ikhtisar ilmu Hukum( Jakarta: Badan Penerbit Islam) , Hlm.45.
6
Ibid, hlm.126.
7
Ibid, hlm.127.

12. Selain itu, juga terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai
Pemutusan Hubungan Kerja diantaranya adalah : Tulus yang mengemukakan bahwa Pemutusan
hubugan kerja adalah suatu proses dimana pekerja dikembalikan kepada masyarakat. Dimana dalama
proses pemutusan Hubungan Kerja memerlukan aturan-aturan yang konkrit mengenai Proses
Pemutusan Hubungan Kerja yakni : UU no.2 tahun 2004 yang mengatur mengenai Penyelesaian
Perselisihan hubungan Industrial. Sebagimana diatur dalam UU ketenagakerjaan bahwa pengusaha
memiliki kewajiban untuk memberi upah kepada Buruh yang disebut sebagai Kewajiban Pengusaha.
Kewajiban Pengusaha adalah suatu prestasi yang harus dilakukan oleh pengusaha, bagi kepentingan
Tenaga Kerjanya. Menurut Djumaldi, jika seseorang yang bekerja, dalam melaksanakan Pekerjaan
nya bukan bertujuan untuk mendapatkan upah, akan tetapi bertujuan unutk mendapatkan upah, maka
pelaksanaan pekerja tersebut sulit dikatakan sebagai perjanjian kerja. 8
Dan sebagaimana dikatakan
bahwa Pemohon sebagai pekerja yang dalam hal ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan upah ,
namun dapat mencari berbagai pengalaman.
8
Djumaldi, Perjanjian Kerja sebagai Landasan Perlindungan Tenaga Kerja (

13. 9
10
9
10