Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan buruh di Indonesia. Terdapat tiga jenis perlindungan yaitu perlindungan ekonomi, sosial, dan teknis. UU No. 13 tahun 2003 mengatur berbagai hal terkait ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja, pelatihan, hubungan industrial, dan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan yang timbul dapat diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial atau diluar pengadilan sepert
2. Pengertian
Perlindungan buruh adalah perlindungan yang
diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri,
dengan jalan memberikan tuntunan maupun
dengan jalan meningkatkan pengakuan HAM,
perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan
ekonomi melalui norma yang berlaku.
2
4. Hal pokok yang diatur
dalam UU No 13 Tahun
2003
1. Ketentuan umum
2. Landasan, asas dan tujuan
3. Kesempatan dan perlakuan yang sama
4. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan
5. Pelatihan kerja
6. Penempatan tenaga kerja
7. Perluasan kesempatan kerja
8. Penggunaan tenaga kerja asing
9. Hubungan kerja
10. Perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan
11. Hubungan inndustrial
12. Pemutusan hubungan kerja
13. Pembinaan
14. Pengawasan
15. Penyidikan
16. Ketentuan pidana dan sanksi administratif
17. Ketentuan peralihan
18. Ketentuan penutup
4
5. Sistem Peradilan Hubungan
Industrial (PHI)
UU Nomor 22 Tahun 1957 dan UU Nomor 12 Tahun 1964 digantikan dengan UU
PPHI karena dirasa kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan
kemajuan zaman.
5
6. Jenis
Perselisihan
Perselisihan hak adalah perselisihan yang
timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat
adanya perbedaan pelaksanaan atau
penafsiran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama 6
Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang
timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau
perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja, atau peraturan perusahan, atau
perjanjian kerja bersama.
7. Perselisihan pemutusan hubungan
kerja adalah perselisihan yang timbul
karena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pengakhiran
hubungan kerja yang dilakukan oleh
salah satu pihak
7
Perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh adalah
perselisihan anatara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat
pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena
tidak ada persesuaian buruh lain mengenai keanggotaan,
pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan.
8. PIHAK YANG BERSELISIH
DAN PENYELESAIANNYA
8
PEKERJA/BURU
H
PENGUSAHA
SERIKAT
PEKERJA/BURU
H
Melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya pelimpahan pelimpahan
perselisihan kepada pengadilan. Karena dalam hal ini
mengutamakan penyelesaian win – win solution, yaitu
melalui musyawarah untuk mufakat agar tidak mengganggu
proses produksi barang maupun jasa di perusahaan.
9. 9
PENYELESAIAN DILUAR
PENGADILAN
Dari ketentuan dari Pasal 83 UU PPHI dapat didimpulkan bahwa
penyelesaian perselisihan industrial dilur pengadian itu WAJIB.
Bipartit, perundingan Antara
pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh dengan
pengusaha untuk perselisihan hubungan
industrial.
Mediasi, penyelesaian perselisihan hak,
kepentingan, PHK, antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam perusahaan
melalui musyawarah ditangani seorang
atau lebih mediator yang netral
10. 10
Konsolidasi, adalah penyelesaian hak, perselisihan
kepentingan, PHK, antar serikat pekerja/serikat buruh
dalam perusahaan melalui musyawarah yang ditangani
oleh konsiliator yang netral
Arbitrase, penyelesaian suatu perselisihan
kepentingan, dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikatburuh hanya dalam satu perusahan,
diluar Pengadilan Hubungan Industrial
melaluikesepakatan tertulis dari para pihak yang
berselisih untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada
arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan
bersifat final