Dokumen tersebut membahas tentang perjanjian kerja dan hubungan kerja, termasuk pengertian perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, syarat sahnya perjanjian kerja, bentuk dan berakhirnya perjanjian kerja, serta sistem kontrak kerja dan konsep alih daya.

1. PERJANJIAN KERJA
DAN HUBUNGAN KERJA
Pertemuan 4

2. ANGGOTA KELOMPOK 7
TIARA SALMAN (B1A122404)
RAFI ALFARIZI WIJAYA (B1A122407)
FEBRO YASMANTORO T (B1A122410)
M HERIOZA FIRDAUS (B1A122413)
ARDIKO HENDRIUS PRANATA (B1A122411)

3. Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menyebutkan
bahwa Hubungan Kerja adalah hubungan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah,
dan perintah.
PENGERTIAN
HUBUNGAN KERJA DAN PERJANJANJIAN KERJA
Menurut pasal 1 angka 14 UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, bahwa Perjanjian kerja adalah perjanjian
antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban
para pihak.

4. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No. 13 Tahun 2003, disebutkan Peraturan
Perusahaan (PP) adalah :
“Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat
syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 13
Tahun 2003 adalah :
“Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja
/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat
pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan
pengusaha, atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang
memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kevua belah pihak.”
PERJANJIAN KERJA PP DAN PKB

5. Ada 4 syarat sahnya perjanjian yang telah
diatur dalam pasal 1320 KUH PERDATA yakni:
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
SYARAT SAHNYA PERJA

6. BeNTUK DAN BERAKHIRNYA
PERJANJIAN KERJA
Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan/ atau
tertulis (Pasal 51 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan). Secara normatif bentuk tertulis
menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga
jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses
pembuktian.
Mengacu pada Pasal 61 UU Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian
kerja berakhir jika: pekerja meninggal dunia; berakhirnya jangka
waktu perjanjian kerja; adanya putusan pengadilan dan/atau
putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap

7. Kerja sistem kontrak;
konsep kerja sistem alih daya (outsourcing)
Sistem kontrak kerja adalah suatu perjanjian yang terjadi antara
pekerja dan perusahaan (atau pemilik usaha), baik dalam bentuk
tertulis maupun lisan, yang memuat poin-poin mengenai hak dan
kewajiban dari kedua belah pihak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pekerja Alih Daya/Outsourcing merupakan tenaga kerja yang
berasal dari luar perusahaan atau pihak ketiga untuk mengerjakan
pekerjaan tertentu/pekerjaan spesifik pada perusahaan lainnya.
Dengan melakukan Alih Daya/Outsourcing, diharapkan perusahaan
dapat fokus pada bisnis utama (core business) mereka.

8. THANK YOU