1. Undang-undang Republik Indonesndang-undang Republik Indonesi
Nomor 2 Tahun 2004Nomor 2 Tahun 2004
TentangTentang
Penyelesaian PerselisihanPenyelesaian Perselisihan
Hubungan IndustrialHubungan Industrial
3. Apa yang melatar belakangiApa yang melatar belakangi
lahirnyalahirnya
UU Nomor 2 Tahun 2004UU Nomor 2 Tahun 2004
4. 1. Ketentuan mengenai PHK yang diatur dalam UU No. 12
tahun 1964, ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah
serta menanggulangi kasus PHK. Oleh karena itu perlu
dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak
untuk menentukan bentuk penyelesaian.
2. Persaingan diantara SP di satu Perusahaan, dapat
mengaki- batkan perselisihan, pada umumnya berkaitan
dengan masalah keanggotaan & keterwakilan dlm
perundingan pembuatan PKB.
3. Peraturan perundang – undangan tentang penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, belum mewujudkan
penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil dan
murah.
Latar BelakangLatar Belakang
5. 4. Peraturan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial belum mengakomodasi perselisihan
perorangan.
5. Penetapan putusan P4P sebagai obyek sengketa Tata
Usaha Negara sesuai UU No. 5 tahun 1986.
6. Melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan
perselisihan hubungan industrial melalui Konsiliasi
atau Arbitrase.
Latar BelakangLatar Belakang
6. Perselisihan Hubungan IndustriaPerselisihan Hubungan Industria
Perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara Pengusaha dengan
pegawai/ Serikat Pekerja karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja dan perselisihan antar serikat
pekerja dalam suatu perusahaan
8. 1. Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul
karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya
perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan,
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.
2. Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan
yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak
adanya kesesuaian pendapat mengenai
pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat
kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,
atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.
Perselisihan Hubungan Industrial
9. 3. Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul
karena tidak adanya kesesuaian pendapat
mengenai pengakhiran hubungan kerja yang
dilakukan oleh salah satu pihak.
4. Perselisihan Antar SP adalah perselisihan antara
SP dengan SP lain hanya dalam satu perusahaan,
karena tidak adanya persesuaian paham mengenai
keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban
keserikatpekerjaan.
Perselisihan Hubungan Industrial1
11. -
- Hak
- PHK
- Kepentingan
Para Pihak Jenis Perselisihan
Pekerja
Pengusaha
Serikat Pekerja
Organisasi Pengusaha
- Hak
- PHK
- Kepentingan (PK dan PP )
- Hak
- Antar SP
- Kuasa pekerja (Hak & PHK)
- Menjadi pihak dalam perselisihan
kepentingan
- Kuasa pengusaha (Hak, PHK dan
kepentingan)
Yang Dapat Menjadi Pihak
12. Perundingan Bipartite
Perundingan yang dilakukan antara 2 pihak
yang berselisih pendapat berkaitan dengan
penafsiran ketentuan, baik ketentuan
perusahaan, ketentuan perundang-
undangan maupun ketentuan-ketentuan
lainnya
13. PERJANJIAN BERSAMA (PB) dibuat
apabila perundingan mencapai kesepakatan
penyelesaian.
Hasil Perundingan Bipartite
RISALAH PERUNDINGAN dokumentasi yang
dibuat pada setiap kali perundingan dan
ditandatangani oleh para pihak.
Pasal 6 & 7 UU RI No. 2 Tahun 2004
14. LKS BipartiteLKS Bipartite
Forum komunikasi dan konsultasi mengenaiForum komunikasi dan konsultasi mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan hubunganhal-hal yang berkaitan dengan hubungan
industrial di suatu perusahaan yangindustrial di suatu perusahaan yang
anggotanya terdiri dari pengusaha dananggotanya terdiri dari pengusaha dan
serikat pekerja yang sudah tercatat padaserikat pekerja yang sudah tercatat pada
instansi yangbertanggung jawab di bidanginstansi yangbertanggung jawab di bidang
ketenaga kerjaanketenaga kerjaan
15. • Konsiliasi adalah orang atau badan swasta yang terdaftar
dan diangkat dan ditetapkan oleh instansi ketenaga
kerjaan setempat
• Wilayah kerja konsiliasi adalah di tempat dimana
diangkat dan ditetapkan oleh instansi ketenagakerjaan
• Berwenang menyelesaikan perselisihan Kepentingan,
PHK dan antar SP.
• Jangka waktu penyelesaian perselisihan paling lama 30
hari.
• Apabila tercapai kesepakatan dibuat perjanjian bersama
yang didaftar para pihak (akte bukti pendaftaran).
Konsiliasi
16. • Apabila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan anjuranApabila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan anjuran
tertulis kepada para pihak.tertulis kepada para pihak.
• Para pihak diminta jawaban tertulis, apabila tidakPara pihak diminta jawaban tertulis, apabila tidak
menjawab dianggap menolak.menjawab dianggap menolak.
• Apabila anjuran diterima dibuat perjanjian bersama yangApabila anjuran diterima dibuat perjanjian bersama yang
didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (aktedidaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (akte
bukti pendaftaran).bukti pendaftaran).
Perjanjian bersama yang tidak dilaksanakan dimintakanPerjanjian bersama yang tidak dilaksanakan dimintakan
eksekusi di pengadilan setempat.eksekusi di pengadilan setempat.
Konsiliasi
17. • Mediator adalah PNS yang diangkat oleh Menteri TenagaMediator adalah PNS yang diangkat oleh Menteri Tenaga
Kerja.Kerja.
• Wilayah kerjanya tidak diatur.Wilayah kerjanya tidak diatur.
• Menyelesaikan perselisihan kepentingan, Hak, PHK danMenyelesaikan perselisihan kepentingan, Hak, PHK dan
antar SP.antar SP.
• Wajib apabila para pihak tidak memilih penyelesaianWajib apabila para pihak tidak memilih penyelesaian
melalui konsiliasi atau arbitrase, khususnya perselisihanmelalui konsiliasi atau arbitrase, khususnya perselisihan
hak.hak.
• Waktu kerja paling lama 30 hari.Waktu kerja paling lama 30 hari.
Mediasi
18. • Bila tercapai kesepakatan dibuat perjanjian bersamaBila tercapai kesepakatan dibuat perjanjian bersama
yang didaftar para pihak (akte bukti pendaftaran).yang didaftar para pihak (akte bukti pendaftaran).
• Bila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan anjuranBila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan anjuran
tertulis.tertulis.
• Diminta jawaban tertulis para pihak, bila tidak menjawabDiminta jawaban tertulis para pihak, bila tidak menjawab
dianggap menolak.dianggap menolak.
Bila anjuran diterima dibuat perjanjian bersama yangBila anjuran diterima dibuat perjanjian bersama yang
didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (akte buktididaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (akte bukti
pendaftaran).pendaftaran).
Perjanjian bersama yang tidak dilaksanakan dimintakanPerjanjian bersama yang tidak dilaksanakan dimintakan
eksekusi di pengadilan setempat atau tempat pemohoneksekusi di pengadilan setempat atau tempat pemohon
untuk diteruskan.untuk diteruskan.
Salah satu pihak atau para pihak yang menolakSalah satu pihak atau para pihak yang menolak
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.
Mediasi
19. • Arbitor adalah orang swasta yang diangkat oleh Menteri
Tenagakerja, setelah lulus ujian seleksi.
• Wilayah kerjanya seluruh Indonesia.
• Berwenang menyelesaikan perselisihan kepentingan &
antar SP.
• Dipilih berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak dengan
suatu surat perjanjian arbitrasi.
• Arbitor yang ditunjuk boleh tunggal atau gasal (3 orang).
• Waktu kerja paling lama 30 hari.
• Bila menerima penunjukkan memberitahu secara tertulis.
• Dibuat perjanjian penunjukkan arbitor, setelah itu tidak
boleh menarik diri kecuali dengan persetujuan kedua belah
Arbitrase
20. Apabila diragukan (hubungan kerja atau keluarga) paraApabila diragukan (hubungan kerja atau keluarga) para
pihak dapat mengajukan tuntutan ingkar kepadapihak dapat mengajukan tuntutan ingkar kepada
Pengadilan Negeri yang tidak dapat dilakukanPengadilan Negeri yang tidak dapat dilakukan
perlawanan.perlawanan.
Bila tercapai kesepakatan dibuat akte perdamaian yangBila tercapai kesepakatan dibuat akte perdamaian yang
didaftar para pihak (akte bukti pendaftaran).didaftar para pihak (akte bukti pendaftaran).
Bila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan putusanBila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan putusan
arbitor.arbitor.
Bila putusan diterima dibuat akte perdamaian yangBila putusan diterima dibuat akte perdamaian yang
didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (akte buktididaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (akte bukti
pendaftaran).pendaftaran).
Akte perdamaian atau putusan arbiter yang tidakAkte perdamaian atau putusan arbiter yang tidak
dilaksanakan dimintakan eksekusi di pengadilandilaksanakan dimintakan eksekusi di pengadilan
setempat atau tempat pemohon untuk diteruskan.setempat atau tempat pemohon untuk diteruskan.
Arbitrase
21. Kasasi
√ √ √√
Kepentingan Hak Antar SP PHK
Mediasi
Bipartit
Konsiliasi
Arbitrase
Pengadilan
Negeri
√ √ √√
√ √√
√ √
√
- Pertama
- Terakhir
- Pertama - Pertama
- Terakhir
- Pertama
Terakhir TerakhirM A
Wewenang Lembaga
22. Pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.Pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.
Tugas dan wewenang:Tugas dan wewenang:
# Tingkat pertama: - perselisihan hak# Tingkat pertama: - perselisihan hak
- perselisihan PHK- perselisihan PHK
# Tingkat pertama dan terakhir:# Tingkat pertama dan terakhir:
- perselisihan kepentingan- perselisihan kepentingan
- perselisihan antar SP dlm satu perusahaan.- perselisihan antar SP dlm satu perusahaan.
Majelis hakim terdiri dari satu hakim sebagai ketua, masing-masingMajelis hakim terdiri dari satu hakim sebagai ketua, masing-masing
satu hakim Ad-Hoc dari unsur pengusaha dan pekerja.satu hakim Ad-Hoc dari unsur pengusaha dan pekerja.
Kecuali ditentukan lain dalam UUPPHI yang berlaku hukum acaraKecuali ditentukan lain dalam UUPPHI yang berlaku hukum acara
perdata.perdata.
Tidak dikenakan biaya beracara dan eksekusi untuk perkara yangTidak dikenakan biaya beracara dan eksekusi untuk perkara yang
nilai gugatannya < Rp150 juta.nilai gugatannya < Rp150 juta.
Pengadilan Hubungan Industrial
(pada Pengadilan Tinggi)
23. Hakim Ad-Hoc tidak boleh merangkap jabatan sebagaiHakim Ad-Hoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai
anggota lembaga tinggi negara, kepala daerah, lembagaanggota lembaga tinggi negara, kepala daerah, lembaga
legislatif daerah, PNS, TNI-Polri, pengurus partai,legislatif daerah, PNS, TNI-Polri, pengurus partai,
pengacara, mediator, konsiliator, arbiter dan penguruspengacara, mediator, konsiliator, arbiter dan pengurus
SP atau OP.SP atau OP.
Tugas lainnya: - Mencatat pendaftaran perjanjianTugas lainnya: - Mencatat pendaftaran perjanjian
bersama.bersama.
- Mencatat pendaftaran akte perdamaian.- Mencatat pendaftaran akte perdamaian.
- Melaksanakan eksekusi.- Melaksanakan eksekusi.
- Meneruskan berkas kasasi.- Meneruskan berkas kasasi.
Untuk perselisihan kumulatif, perselisihan hak danUntuk perselisihan kumulatif, perselisihan hak dan
kepentingan diputus lebih dahulu dari kasus PHK.kepentingan diputus lebih dahulu dari kasus PHK.
Proses pengadilan dilakukan dengan acara cepat atauProses pengadilan dilakukan dengan acara cepat atau
acara biasa.acara biasa.
Dapat mengeluarkan putusan sela.Dapat mengeluarkan putusan sela.
Pengadilan Hubungan Industrial
24. Majelis hakim sama dengan majelis di PengadilanMajelis hakim sama dengan majelis di Pengadilan
Negeri.Negeri.
Tata cara permohonan kasasi sesuai dengan per-Tata cara permohonan kasasi sesuai dengan per-
UU yang berlaku.UU yang berlaku.
Putusan telah dikeluarkan paling lama 30 hariPutusan telah dikeluarkan paling lama 30 hari
kerja sejak permohonan kasasi diterima.kerja sejak permohonan kasasi diterima.
Berwenang membatalkan keputusan arbitrase.Berwenang membatalkan keputusan arbitrase.
Pengadilan Tingkat Kasasi
25. Berwibawa, jujur, adil dan
berkelakuan tidak tercela
Hakim Ad-HocMediator Konsiliator Arbiter
Beriman dan bertakwa Beriman dan bertakwa Beriman dan bertakwa Beriman dan bertakwa
WNI WNI WNI WNI
Pendidikan S1
Pendidikan S1Pendidikan S1Pendidikan S1
Berbadan sehatBerbadan sehatBerbadan sehatBerbadan sehat
(Sarjana hukum utk MA)
Berwibawa, jujur, adil dan
berkelakuan tidak tercela
Berwibawa, jujur, adil dan
berkelakuan tidak tercela
Berwibawa, jujur, adil dan
berkelakuan tidak tercela
Menguasai per-UU-an
ketenagakerjaan
Menguasai per-UU-an
ketenagakerjaan
Menguasai per-UU-an
ketenagakerjaan
Syarat lain yg
ditetapkan menteri
Syarat lain yg
ditetapkan menteri
Umur 45 tahun Umur 45 tahun Umur 30 tahun
Berpengalaman
5 tahun
Berpengalaman
5 tahun
Berpengalaman
5 tahun
Cakap melakukan
tindakan hukum
Setia kepada Pancasila
dan UUD45
Persyaratan
26. Mediator Konsiliator Arbitor Pengadilan HI M AUraian
Status
Sifat
penyelesaian
PNS
Swasta
terdaftar
Swasta
terdaftar
- Hakim karir (PNS)
- Hakim Ad-Hoc
(Swasta)
- Hakim karir (PNS)
- Hakim Ad-Hoc
(Swasta)
Wajib bila
tdk memilih
Sukarela Sukarela Wajib Wajib
Kewenangan
Hasil akhir
- Kepentingan
- Hak
- Antar SP
- PHK
- Kepentingan
- Antar SP
- PHK
- Kepentingan
- Antar SP
Pertama:
- Hak
- PHK
Terakhir:
- Kepentingan
- Antar SP
Perjanjian
bersama
atau
anjuran
tertulis
Perjanjian
bersama
atau
anjuran
tertulis
Akta
perdamaian
atau
putusan
arbitrase
Putusan Putusan
Terakhir:
- Hak
- PHK
• Penundaan
arbitrase
PerbandinganPerbandingan
SyaratSyarat
Permintaan
penyelesaian
Kesepakata
n tertulis
Tertulis/lisan Kesepakata
n tertulis
Gugatan Kasasi
27. Mediator Konsiliator Arbitor Pengadilan HI M AUraian
Waktu 30 hari 30 hari 30 hari50 hari30 hari
Wilayah kerja Tidak diatur
Seluruh
Indonesia
Ditempat
pekerja
PN tempat
pekerja
Seluruh
Indonesia
Hak ingkar Tidak ada Tidak ada Ada Tidak ada Tidak ada
Bentuk
persidangan
Tidak diatur Tidak diatur Tertutup Terbuka Tertutup
Adanya kuasa Tidak diatur Tidak diatur Dibolehkan Dibolehkan Dibolehkan
Jumlah
petugas
Tidak diatur Seorang atau
lebih
Seorang atau
lebih
Tiga orang Tiga orang
PerbandinganPerbandingan
SyaratSyarat
