DAERAH OTONOMI

1
POKOK-POKOK PIKIRAN
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh :
Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
5 November 2004

2
SISTEMATIKA PENYAJIANSISTEMATIKA PENYAJIAN
I. DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN UU
NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
II. FORMAT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
III. URAIAN SUBSTANSI UU NO. 32 TAHUN 2004
IV. PENGATURAN TIDAK LANJUT
V. PENUTUP

3
A. UUD NRI 1945A. UUD NRI 1945
UUD Negara RI Tahun 1945 telah diamandemen,
terutama pasal-pasal yang terkait langsung dengan
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:
1. PASAL 1
2. PASAL 5
3. PASAL 18
4. PASAL 18 A
5. PASAL 18 B
6. PASAL 20
7. PASAL 21
8. PASAL 22 D
9. PASAL 23 E AYAT (2)
10. PASAL 24 AYAT (1)
11. PASAL 31 AYAT (1)
12. PASAL 33
13. PASAL 34
I. DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN UU NO. 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
I. DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN UU NO. 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

4
B. KETETAPAN MPRB. KETETAPAN MPR
1. Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang
Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan
Otonomi Daerah
2. Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/2002 tentang
Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan
MPR-RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK dan MA
pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002
Ketetapan MPR yang secara langsung mengamanatkan
perubahan UU Pemerintahan Daerah adalah :

5
1. UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
& Bebas dari Korupsi, Kolusi, & Nepotisme
2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
3. UU 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR, DPD dan DPRD.
4. UU 23 /2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden
5. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. UU 10/ 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
7. UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
8. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
C. PENYERASIAN & PENYELARASAN DGN UU
LAIN
C. PENYERASIAN & PENYELARASAN DGN UU
LAIN

6
D. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN UU 22/1999D. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN UU 22/1999
Implementasi UU No. 22 Tahun 1999 menghadapi
permasalahan baik pada tataran konsep, instrumen dan
implementasi sehingga tidak dapat mengarah kepada
pencapaian tujuan diselenggarakannya otonomi daerah.
E. PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGISE. PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS
Globalisasi ekonomi dan perdagangan yang
cenderung menuntut efisiensi dan daya-saing
masyarakat, bangsa dan negara yang lebih tinggi,
memerlukan arahan normatif yang jelas pada
tingkatan Undang-undang.

7
II. FORMAT UU 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
II. FORMAT UU 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
terdiri dari :
• 16 Bab;
• 17 Bagian;
• 29 Paragraf;
• 240 Pasal; dan
• 614 ayat;

8
BAB I : KETENTUAN UMUMBAB I : KETENTUAN UMUM
 Pasal 1Pasal 1 : mengatur tentang pengertian terhadap berbagai: mengatur tentang pengertian terhadap berbagai
substansi yang diatur dalam batang tubuh, misalnya :substansi yang diatur dalam batang tubuh, misalnya :
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, otonomi daerah, dllPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, otonomi daerah, dll
 Pasal 2 dan Pasal 3Pasal 2 dan Pasal 3 : merupakan pasal yang bersifat: merupakan pasal yang bersifat
deklaratif menampung beberapa prinsip dasar sebagaimanadeklaratif menampung beberapa prinsip dasar sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18Bdiamanatkan dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B
UUD 1945 hasil amandemeUUD 1945 hasil amandemenn

9
BAB II :BAB II : PEMBENTUKAN DAERAH DANPEMBENTUKAN DAERAH DAN
KAWASAN KHUSUSKAWASAN KHUSUS
MASING-MASING
MEMPUNYAI
PEMERINTAHAN
DAERAH.
PASAL 2 AYAT (1)
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH:
PROVINSI
KABUPATEN DAN
KOTA
DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS:

10
PEMEKARAN SETELAH
MENCAPAI BATAS MINIMAL
USIA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN {Psl 4 (4)}
SUBSTANSI UNDANG-
UNDANG DIMAKSUD
MENCAKUP Psl {4 (2)} :
Nama
Cakupan wilayah
Batas
Ibukota
Kewenangan
Penjabat Kepala Daerah
Pengisian DPRD
Pengalihan kepegawaian
Pendanaan
Peralatan dan dokumen
Perangkat daerah
PEMBENTUKAN
DAERAH DAPAT
BERUPA {Psl 4 (3)}:
 PENGGABUNGAN
BEBERAPA DAERAH
 PENGGABUNGAN
SEBAGIAN DAERAH YANG
BERSANDINGAN
 PEMEKARAN DARI SATU
DAERAH MENJADI DUA
DAERAH ATAU LEBIH
PEMBENTUKAN DAERAH:
DITETAPKAN DGN
UU {Pasal 4
(1)}
PROVINSI: 10 TAHUN
KABUPATEN/KOTA: 7 TAHUN
KECAMATAN: 5 TAHUN

11
SYARAT ADMINISTRATIFSYARAT ADMINISTRATIF
A. PEMBENTUKAN PROVINSI
Pasal 5 Ayat (2)
1. ASPIRASI MASYARAKAT.
2. KEP. DPRD KABUPATEN/KOTA &
PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA
MASING-MASING YG AKAN
MJD CAKUPAN PROV
3. KEP. DPRD PROV/INDUK.
4. REKOMENDASI GUBERNUR/INDUK.
5. REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI
1. ASPIRASI MASYARAKAT.
2. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA.
3. PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA.
4. KEPUTUSAN DPRD PROVINSI/INDUK.
5. REKOMENDASI GUBERNUR/INDUK.
6. REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI
B. PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA
Pasal 5 Ayat (3)

12
SYARAT TEKNIS
Pasal 5 Ayat (4)
FAKTOR DASAR
PEMBENTUKAN DAERAH
1. KEMAMPUAN EKONOMI.
2. POTENSI DAERAH.
3. SOSIAL BUDAYA.
4. SOSIAL POLITIK.
5. KEPENDUDUKAN.
6. LUAS DAERAH.
7. PERTAHANAN.
8. KEAMANAN. dan
9. FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN
TERSELENGGARANYA OTDA (KEMAMPUAN KEUANGAN,TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, RENTANG KENDALI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)

13
SYARAT FISIKSYARAT FISIK KEWILAYAHANKEWILAYAHAN
Pasal 5 Ayat (5)Pasal 5 Ayat (5)
KOTA
PROVINSI
KABUPATEN
PALING SEDIKIT 4 KECAMATAN
SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
PALING SEDIKIT 5 KECAMATAN
LOKASI CALON IBUKOTA
PALING SEDIKIT 5 KABUPATEN/KOTA
LOKASI CALON IBUKOTA

14
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAHPENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH
 Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain, apabila
tidak mampu menyelenggarakan Otda {Pasal 6 Ayat (1)} dan
dilakukan setelah proses evaluasi {6 Ayat (2)}
 Penghapusan dan penggabungan daerah ditetapkan dengan UU
{7 Ayat (1)}
 Perubahan batas daerah, perubahan nama daerah, pemberian
nama bagian rupa bumi, serta perubahan nama , atau
pemindahan ibu kota yang tidak mengakibatkan penghapusan
suatu daerah ditetapkan dengan PP {7 Ayat (2)}
 Perubahan dimaksud dilakukan atas usul dan persetujuan daerah
ybs. {Pasal 7 Ayat(3)}
 Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan
Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah
{Pasal 8}

15
KAWASAN KHUSUSKAWASAN KHUSUS
 Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yangUntuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang
bersifat khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapatbersifat khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapat
menetapkan kawasan khusus.menetapkan kawasan khusus. (pasal 9 ayat 1)(pasal 9 ayat 1)
 Kawasan khusus untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhanKawasan khusus untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan
bebas ditetapkan dengan Undang-undangbebas ditetapkan dengan Undang-undang (pasal 9 ayat 2).(pasal 9 ayat 2).
Selainnya diatur dengan PPSelainnya diatur dengan PP (pasal 9 ayat 3)(pasal 9 ayat 3)
 Penetapan kawasan khusus, Pemerintah mengikutsertakanPenetapan kawasan khusus, Pemerintah mengikutsertakan
daerah yang bersangkutandaerah yang bersangkutan (pasal 9 ayat 4)(pasal 9 ayat 4)
 Daerah dapat mengusulkan kawasan khususDaerah dapat mengusulkan kawasan khusus (pasal 9 ayat 5)(pasal 9 ayat 5)
 Tatacara penetapan kawasan khusus diatur dengan PPTatacara penetapan kawasan khusus diatur dengan PP (pasal 9(pasal 9
ayat 6)ayat 6)

16
BAB IIIBAB III
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Urusan pemerintahan yg
Sepenuhnya mnjd. Wewenang
Pemerintah: {Psl 10 (1) & (3)}
Urusan pemerintahan di luar Psl 10 (3)
dpt. dikelola bersama
(Pemerintah, Prov, Kab/Kota)
Dibagi dgn kriteria Psl 11 (1):
- Politik Luar Negeri
- Pertahanan
- Keamanan
- Yustisi
- Moneter & Fiskal Nasional
- Agama
• Eksternalitas
• Akuntabilitas
• Efisiensi
Urusan PemerintahUrusan
Pemerintahan Daerah
WAJIB
Pelayanan Dasar
{Psl 11 (3)}
PILIHAN
Sektor Unggulan
{Psl 11 (3)}
{Psl 10 (5)}
• Menyelengga-rakan
sendiri
• Melimpahkan
sebagian ur kpd
Gub.
• Menugaskan
sebagian urusan
kepada Pemda
dan/atau Pemdes
Standar Pelayanan
Minimal
{Psl 11 (4)}
Menyelenggarakan sendiri atau
dpt melimpahkan sebagian ur
kpd perkt Pemrinth atau Wkl
Pmrth di drh atau dpt
menugaskan kpd Pemda
dan/atau Pemdes
{Psl 10 (4)}
Diselenggarakan berdasarkan asas otonomi &
tugas pembantuan {Psl 10 (2)}

17
Hubungan Dalam Bidang Keuangan Antar TingkatHubungan Dalam Bidang Keuangan Antar Tingkat
PemerintahanPemerintahan
Hubungan dalam Bidang Keuangan
Antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah
{Psl. 15 (1)}
Antarpemerintahan Daerah {Psl 15 (2)}
• Pemberian sumber2
keuangan utk
menyelengg.urusan
pemerintahan yg menjd
kewenangan pemerintahan
daerah.
• pengalokasian dana
perimbangan kepada
pemerintahan daerah
• pemberian pinjaman
dan/atau hibah kepada
pemerintahan daerah.
• Bagi hasil pajak & non pajak antara
pemerintahan daerah provinsi &
pemerintahan daerah kab/kota
• Pendanaan urusan pemerintahan yg
menjd tanggung jawab bersama
• Pembiayaan (pendanaan) bersama atas
kerja sama antardaerah
• Pinjaman dan/atau hibah
antarpemerintahan daerah

18
Hubungan Dalam Bidang Pelayanan Umum AntarHubungan Dalam Bidang Pelayanan Umum Antar
Tingkat PemerintahanTingkat Pemerintahan
Hubungan dalam Bidang Pelayanan Umum
Pemerintahan Daerah
{(Psl. 16 (1)}
Antarpemerintahan Daerah
{Psl. 16 (2)}
• Kewenangan, tanggung jawab,
dan penentuan standar
pelayanan minimal
• pengalokasian pendanaan
pelayanan umum yg menjd
kewenangan daerah
• Fasilitasi pelaksanaan kerja
sama antarpemerintahan
daerah dlm penyelengg.
Pelayanan umum
• Pelaksanaan bidang pelayanan
umum yg menjd kewenangan
daerah
• Kerjasama
dalam penyelenggaraan
pelayanan umum
• Pengelolaan perizinan
bersama bidang pelayanan
umum

19
Hubungan Dalam Bidang Pemanfaatan Sumber Daya AlamHubungan Dalam Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam
dan Sumber Daya Lainnya Antar Tingkat Pemerintahandan Sumber Daya Lainnya Antar Tingkat Pemerintahan
Hubungan dalam Bidang Pemanfaatan SDA &
Sumber Daya Lainnya
Pemerintahan Daerah
{Psl. 17 (1)}
Antarpemerintahan Daerah
{Psl. 17 (2)}
• Kewenangan, tanggung
jawab, pemeliharaan,
pengendalian dampak,
budidaya, & pelestarian
• Bagi hasil atas
pemanfaatan SDA &
sumber daya lainnya
• Penyerasian lingkungan
dan tata ruang serta
rehabilitasi lahan
• Pelaksanaan pemanfaatan
SDA dan sumber daya
lainnya yg menjd kewenangan
daerah
• Kerjasama dan bagi hasil
atas pemanfaatan SDA dan
sumber daya lainnya
• Pengelolaan perizinan
bersama dalam pemanfaatan
SDA dan sumber daya lainnya

20
Kewenangan Daerah di Wilayah LautKewenangan Daerah di Wilayah Laut
Kewenangan Daerah di Wilayah Laut
Mengelola Sumber Daya di
Wilayah Laut {Psl 18 (1)}
Mendapatkan Bagi Hasil Atas
Pengelolaan SDA di bawah
dasar dan/atau dibawah Laut
{Psl. 18 (2)}• Eksplorasi, eksploitasi,
konservasi, & pengelolaan
kekayaan laut
• Pengaturan administratif
• Pengaturan tata ruang
• Penegakan hukum thdp
peraturan yg dikeluarkan
oleh daerah atau yg
dilimpahkan kewenangannya
oleh Pemerintah
• Ikut serta dlm
pemeliharaan keamanan
• Ikut serta dlm pertahanan
kedaulatan negara
Psl. {18 (3)}
Paling jauh 12 mil laut diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke
arah perairan kepulauan utk provinsi
dan 1/3 dari wilayah kewenangan prov
utk kab/kota {Psl 18 (4)}
Apabila wil laut 2 prov kurang dari 24 mil,
kewenangan utk mengelola sumber daya
di wil laut dibagi sama jarak atau diukur
sesuai prinsip garis tengah dari wil
2 prov, dan utk kab/kota memperoleh
1/3 dr wilkewenangan prov dimaksud
{Psl 18 (5)}
Pengaturan ini
tdk berlaku
thdp
penangkapan
ikan oleh
nelayan kecil.
{Psl 18 (6)}

21
BAB IV : PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHANPENYELENGGARAA
N PEMERINTAHAN
PS. 19 & PS. 20
PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN
PENYELENGG.
PEMERINTAHAN
DAERAH
AZAS UMUM PS. 3
UU 28/1999
1. KEPASTIAN HUKUM
2. TERTIB PENYELENG.
NEG.
3. KEPENTINGAN UMUM
4. KETERBUKAAN
5. PROPORSIONALITAS
6. PROFESIONALITAS
7. AKUNTABILITAS
8. EFISIENSI
9. EFEKTIVITAS
PEMERINTAH
DAERAH & DPRD
PS 19 (2)
PRESIDEN DIBANTU
WAPRES & MENEG
Ps. 19 (1)
1. AZAS DESENTRALISASI
2. AZAS DEKONSENTRASI
3. AZAS TUGAS PEMBANTUAN
1. AZAS OTONOMI
2. AZAS TUGAS PEMBANTUAN
PS 20 (1)
PS 20 (2)
PS 20 (3)

22
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN DAERAH
HAK & KEWAJIBAN
HAK & KEWAJIBAN
DRH PS. 21 & PS
22
HAK & KEW. DPRD
PS. 43, PS. 44
& PS. 45
PEMBUKAAN UUDN RI TAHUN 1945
• MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN
UMUM
• MENCERDASKAN KEHIDUPAN
BANGSA
• IKUT MELAKSANAKAN
KETERTIBAN DUNIA YG
BERDASARKAN
KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN
ABADI & KEADILAN SOSIAL
KEWAJIBAN KDH
PS. 25 S.D. PS. 27
 HAK DAERAH:
 MENGATUR & MENGURUS
SENDIRI
 MEMILIH PIMPIP. DRH
 MENGELOLA APARATUR DRH
 MENGELOLA KEKAYAAN DRH
 MEMUNGUT PJK. &
RETRIBUSI DRH
 MENDAPATKAN BAGI HASIL
 MENDAPATKAN SUMBER
PENDT. LAIN YG SYAH
 KEWJ. DAERAH:
 MELINDUNGI MASYARAKAT
 MENJAGA PERSATUAN,
PERSATUAN & KERUKUNAN
NASIONAL, SERTA KEUTUHAN
NKRI
 MENINGKT. KUALITAS
KEHIDUPAN
 MENGEMB. KEHDP. DEMOKR.
 MEWUJUDKAN ADIL &
MERATA
 MENINGKT PELAYANAN &
PENDDK.
 MENYD. FAS. PELY. KES.
 MENYEDIAKAN FAS PELY.
SARANA & UMUM
 MENGEMB. SISTEM JAR.
SOSIAL
 MENYUSUN TATA RUANG
DRH
 MENGEMB. SDP
 MELESTARIKAN LH
 MENGELOLA ADM. KEPPNDK.
 KEWJ. KDH & WKDH
 MEMEGANG TEGUH &
MENGAMALKAN PANCASILA,
UUD, MEMPERTAHANKAN &
MEMELIHARA KEUTUHAN
NKRI
 MENINGKT KERSRA
 MEMLIHARA TRANTIBMAS
 MELAKSN. KEHIDUPAN
DEMOKRASI
 MENTAATI & MENEGAKKAN
PER-UU-AN
 MENJAGA ETIKA & NORMA
 MEWUJUDKAN DAYA SAING
DRH
 MELAKSANAKAN PRINSIP
TATA PEM. YG BERSIH & BAIK
 MEMPERTANGG. PENGEL.
KEUDA
 MENJALANI HUB. KERJASAMA
 MENYAMPAIKAN RENSTRA
PENYELEGG. PEMDA
 HAK DPRD:
 INTERPLASI
 ANGKET
 MENYATAKAN PENDAPAT
 KEWJ. ANGGOTA:
 MENGAMALKAN PANCASILA,
UUD, & TAAT SGL PER-UU-AN
 MELAKS. KEHIDUP.
DEMOKRASI
 MEMPERTAHNKN &
MEMLIHARA KERUKUNAN
NAS. & KEUTUHAN NKRI
 MENINGKT.,
MEMPERJUANGKAN KESRA.
 MENYERAP, MENAMPUNG,
MENGHIMPUN &
MENINDAKLANJUTI ASPRS.
MSY.
 MEMBERIKAN PERTANGG.
ATAS TUGAS & KINERJANYA
SELAKU ANGG. DPRD
 MENTAATI TATIB, KODE ETIK,
& SUMPAH/JANJI
 MENTAATI NORMA & ETIKA,
HAK & KEW
 HAK ANGGOTA:
 MENGAJUKAN RAPERDA
 MENGAJUKAN PERTANYAAN
 MENYAMPAIKAN USUL &
PENDAPAT
 MEMILIH & DIPILIH
 MEMBELA DIRI
 IMUNITAS
 PROTOKOLER
 KEU & ADMINISTRATIF

23
TUGAS DAN WEWENANG
PEMERINTAHAN DAERAH
TUGAS & WEWENANG
PEMERINTAHAN
DAERAH
TUGAS & WEWENG KDH
PS. 25
DPRD
PS. 42
WKDH
PS. 26
1. MEMIMPIN PENYELENGG.
PEMERINTAHAN DRH
2. MENGAJUKAN RAPERDA
3. MENETAPKAN PERDA
4. MENYUSUN &
MENGAJUKAN RAPAERDA
APBD
5. MENGUPAYAKAN
TERLAKS. KEWAJ. DRH
6. MEWKLI. DRH-NYA DI DLM
& DLR PENGAD.
7. TUGAS LAINNYA
1. MEMBANTU KDH DLM
MENYELENGG. PEMDA
2. MENGKOORDINASIKAN
KEGIATAN INSTANSI
VERTIKAL DI DRH
3. MEMANTAU &
MENGEVALUASI
PENYELENGG.
PEMERINTAHAN
KAB./KOTA/KEC.
4. MEMBERIKAN SARAN &
PERTIMBANGAN KPD KDH
5. MELAKS. TUGAS YG
DIBERIKAN KDH
6. MELAKS. TUGAS KDH,
APABILA BERHALANGAN.
1. MEMBENTUK PERDA
2. MEMBAHAS RAPBD
3. MELAKS. PENGAWASAN
4. MENGUSULKAN
PENGANGK. & PEMBERT.
KDH & WKDH
5. MEMILIH KDH
6. MEMBERIKAN PENDAPAT
& PERTIMB. THDP. RENC.
PERJANJIAN INTL.
7. MEMBERIKAN
PERSETUJUAN THD.
RENC. KERJASAMA INTL.
8. MEMINTA LKPJ
9. MEMBENTUK PANWAS
PILKADA
10.MELAKUKAN WA. &
MEMINTA LAP. PELAK.
PILKADA KPD KPUD
11.MEMBERIKAN
PERSETUJUAN
KERJASAMA ANTR. DRH. &
DGN PIHAK KETIGA

24
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PEMBERHENTIAN
KDH & WKDH
MELALUI
DPRD
TANPA MELALUI
DPRD
PS. 29 S/D PS 35
1. MENINGGAL DUNIA
2. PERMINTAAN SENDIRI
3. BERAKHIR MASJAB
4. BERHALANGAN TETAP
5. MELANGGAR LARANGAN
6. TDK LG MEMNH. SYARAT
7. TDK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN
8. MELANGGAR SUMPAH/
JANJI
PS. 29
8. KRISIS KEPERCAYAAN
PUBLIK (PS. 32)
HAK ANGKET
RAPAT PARIPURNA
BIASA
DIBERITAHUKAN DLM
RAPAT PARIPURNA
QUORUM 3/4
MA
RAPAT PARIPURNA
QUORUM 3/4
PROSES PENGADILAN
DIBERHENTIKAN
SEMENTARA
DIBERHENTIKA
N
MDN
GUB.
PRESIDE
N
BLM MEMPEROLEH KEKUATAN
HUKUM TETAP
TLH MEMPEROLEH KEKUATAN
HUKUM TETAP

25
TINDAKAN PENYIDIKAN KDH & WKDH
PENYIDIKAN KDH & WKDH
PS. 36
PENYIDIKAN KDH & WKDH
PS. 36
PERSETUJUAN
PRESIDEN
PERSETUJUAN
PRESIDEN
TANPA
PERSETUJUAN
PRESIDEN
TANPA
PERSETUJUAN
PRESIDEN
DLM
60 HR
TIDAK ADA
PERSETUJUAN,
PENYIDIKAN
DILAKSANAKAN
TIDAK ADA
PERSETUJUAN,
PENYIDIKAN
DILAKSANAKAN
TERTANGKAP TANGAN
MELAK. TINDAK PIDANA
DISANGKA MELAK. TINDAK
PIDANA KEJAHATAN 
PIDANA MATIDILAPOR. DLM WKT
2 X 24 JAM

26
TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH
GUBERNURGUBERNUR
SBG KDH
(PS. 24)
SBG KDH
(PS. 24)
SBG
WKL. PEMERINTAH
(PS. 37)
SBG
WKL. PEMERINTAH
(PS. 37)
TUGAS & WEWENANG (PS. 38)
BINWAS PENYELENG. PEM.
KAB./KOTA
KOORDIN. UR-PEM DI DRH
PROV. & KAB/KOTA
KOORD. BINWAS TUGAS
PEMBANTUAN DI DRH. PROV.
& KAB./KOTA
TUGAS &
WEWENANG (PS.
25)
PENDANAAN APBN
KED. KEU. GUB.
(PP)
PRESIDEN

27
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DPRDDPRD
UU
22/2003
UU
22/2003 UU 32/2004UU 32/2004
PS. 42
DITAMBAH
 MEMILIH WKDH (KONDISI
TERTENTU)
 MEMBENTUK PANWAS
PILKADA
 MELAKUKN. WAS. & MEMINTA
LAPORAN PELAKS. PILKADA
KPD
KEDUDUKAN: UNSUR
PENYLENG. PEMDA
FUNGSI: LEGISLASI,
ANGGARAN & WAS.
HAK: INTERPELASI,
ANGKET & MENYTK.
PENDAPAT
TUGAS &
WEWENANG
(PS. 62)

28
ALAT KELENGKAPAN DPRD
ALAT KELENGKAPAN DPRDALAT KELENGKAPAN DPRD
UNDANG-UNDANG
NO. 22 TAHUN 2003
UNDANG-UNDANG
NO. 22 TAHUN 2003 UU 32/2004UU 32/2004
KOMISI: (PS.51)
35 S/D 75 A = 4 KOMISI
> 75 A = 5 KOMISI
20 S/D 35 A = 3 KOMISI
> 35 A = 4 KOMISI
 PIMPINAN
 KOMISI
 PAN-MUS
 PAN-ANGG.
 BK
 ALAT KELENK.
LAIN
PROV
.
K/K
FRAKSI: (PS. 50)
ANGG. WAJIB BERHIMPUN
DLM FRAKSI
JM ANGG. FRAKSI > JML
KOMISI
YG TDK MEMNH. SYARAT
WAJIB
BERGBNG./MEMBENTUK F.
GAB.
SETIAP PARPOL HNY. 1
FRAKSI
PARPOL YAG MEMNHI.
SYRAT WAJIB MENERIMA
PENGGAB.
BADAN KEHORMATAN:
 DIBENTUK DGN KEP. DPRD
(PS.47)
 ANGG. DIPILIH DR & O/ ANGGOTA
DPRD
S/D 74 = 5 ORG
75 S/D 100 = 7 ORG
S/D 34 = 3 ORG
35 S/D 45 = 5 ORG
 TUGAS BADAN KEHORMATAN
(PS.48)
 KODE ETIK (PS.49)
K/K
PROV
.
PERUBAHAN

29
TINDAKAN PENYIDIKAN ANGGOTA
DPRD
PENYIDIKAN ANGGOTA DPRD
PS. 53
PENYIDIKAN ANGGOTA DPRD
PS. 53
PERSETUJUAN
MDN/GUB.
PERSETUJUAN
MDN/GUB.
TANPA
PERSETUJUAN
MDN/GUB.
TANPA
PERSETUJUAN
MDN/GUB.
DLM
60 HR
TIDAK ADA
PERSETUJUAN,
PENYIDIKAN
DILAKSANAKAN
TIDAK ADA
PERSETUJUAN,
PENYIDIKAN
DILAKSANAKAN
TERTANGKAP TANGAN
MELAK. TINDAK PIDANA
DISANGKA MELAK.
TINDAK PIDANA
KEJAHATAN  PIDANA
MATI
DILAPOR. DLM WKT
2 X 24 JAM

30
LARANGAN & PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DPRDLARANGAN &
PEMBERHENTIAN
LARANGAN &
PEMBERHENTIAN
LARANGANLARANGAN PEMBERHENTIAN PSL. 55PEMBERHENTIAN PSL. 55
 DILARANG RANGKAP
JABATAN: Pj. Neg. Lainnya,
Hakim, PNS, TNI/Polri/Pj.
BUMN/BUMD
 DILARANG MELAKUKAN
PEKERJAAN: Pj. Struktural,,
Akuntan Publik,
Advokat/Pengacaran, Notaris,
Dokter Praktik
 DILARANG KKN
BERHENTI DIBERHENTIKAN
1. MENINGGAL DUNIA
2. MENGUNDURKAN DIRI
3. DIUSULKAN OLEH
PARPOL YG
BERSANGKUTAN
1. BERHALANGAN TETAP
2. TIDAK LG MEMENH SYARAT
3. MELANGGAR SUMPAH/JANJI
4. TDK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN
5. MELANGGAR LARANGAN
DINYATAKAN BERSALAH
 TLH MEMPNYI KEKUATAN
HUKUM TETAP
MELALUI BADAN
KEHORMATAN
PARIPURNA DPRDPIMPINAN DPRD
PERESMIAN
PEMBERHENTIAN
MDN/DPRD

31
PENTAHAPAN PILKADA LANGSUNG
1. Pemberitahuan DPRD kepada KDH mengenai berakhirnya
masa jabatan KDH
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya
masa jabatan KDH.
3. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara
dan jadwal tahapan Pilkada.
4. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS & KPPS
5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau oleh KPUD
A. MASA PERSIAPAN
B. TAHAP PELAKSANAAN
1. Penetapan daftar pemilih, hari ke-37 s/d 67 (30 hari)
2. Pendaftaran & Penetapan Calon meliputi: (i) Pendaftaran; (ii)
Penelitian; (iii) Melengkapi Syarat; (iv) Penelitian Ulang; (v)
Pengumuman Pasangan masing-masing 7 hari
3. Persiapan pelaksanaan kampanye 7 Hr
4. Kampanye 14 Hr
5. Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara 3 Hr
6. Pemungutan Suara 1 Hr
7. Penghitungan Suara 30 Hr
8. Penetapan Pasangan Calon Terpilih 3 Hr
9. Pengusulan Pasangan Calon Terpilih 3 Hr
10.Pengesahan 30 Hr
11.Pelantikan 7 Hr
12.Kemungkinan Ada Masalah/Sengketa 10 Hr
7 Hr
30 Hr
35 Hr
108 Hr
TOTAL HARI 180 Hr
Penetapan
Daftar
Pemilih Hr ke
37 s/d 67

32
TAHAPAN
PILKADA
LANGSUNG
PERSIAPA
N
PENGESAHAN
&
PELANTIKAN
PELAKSANAAN
DPRD
KPUD
KPUD
DPRD
PARPOL/GAB.
PRESIDEN
MDN
GUBERNUR
PENGESAHAN
PELANTIKAN
(35 HR) (108 HR) (37 HR)

33
DPRD
&
KPUD
1
PEMBERITAHUAN
:
 AKHIR MASJAB
 PERSIAPAN
PILKADA
3
 PEMBT.
PANWAS
 PEMBT PPK,
PPS & KPPS
2
PERENC. &
PENETAPAN
JADWAL
4
PEMBRTH.
& PENDAFT.
PEMANTAU
KPUD
DPRD KPUD
PERSIAPAN PELAKSANAA
N
K
E
G
I
A
T
A
N
P
E
N
A
N
G
G
U
N
G
J
A
W
A
B
(7 HR)
(7 HR) (7 HR) (14 HR)

34
5
PENETAPAN
DAFTAR
PEMILIH
7
PENELITIAN
&
PENETAPAN
PAS.
CALON
9
PEMUNGUTAN
&
PERHITUNGA
N SUARA
11
PENETAPAN
PASANGAN
CALON
TERPILIH
6
PENGUMUMA
N &
PENDAFTARA
N PAS. CALON
8
KAMPANYE
PASANGAN
CALON
10
PENETAPAN
BERITA
ACARA HASIL
PERHITUNGA
N SUARA
12
PENGUSULAN
PASANGAN
CALON
TERPILIH
PELAKSANAAN
K
E
G
I
A
T
A
N
DPRD
P
E
N
A
N
G
G
U
N
G
J
A
W
A
B
KPUD
PAS. CALON
PERSIAPAN PENGESAHAN
&
PELANTIKAN
(30 HR) (28 HR)
(7 HR) (21 HR) (1 HR)
(2 HR)
(3 HR)

35
13
PENGESAHAN
PASANGAN
CALON
TERPILIH
PRESIDEN MDN
PEMERINTAH PEMERINTAH
14
PELANTIKAN
KDH & WKDH
MDN
GUBERNUR
KDH
&
WKDH
DEFINITIF
PENGESAHAN &
PELANTIKANPELAKSANAAN
K
E
G
I
A
T
A
N
P
E
N
A
N
G
G
U
N
G
J
A
W
A
B
(30 HR) (7 HR)

36
PROSES PENETAPAN PASANGAN CALON (PS. 56 S/D
PS. 61)
CALON PARPOL &
PERSEORANGAN
KPUD
TUGAS (PS. 60)
 MENELITI & KLARIFIKASI
PERSYARATAN
ADM.PAS. CALON
 PENETAPAN &
PENGUMUMAN PAS.
CALON SE-KURANG 2
PAS CALON DGN ORG &
NAMA YG BERBEDA
PARPOL
GAB. PARPOL
TUGAS
 SELEKSI INTERN
PARPOL/GAB. PARPOL
SECARA DEMOKRATIS &
TRANSPARAN
 WAJIB MENERIMA &
MEMBUKA KESEMPATAN
CALON PERSEORANGAN
 MENERIMA MASUKAN DR
MASY.
 PENETAPAN & PENGAJUAN
PAS. CALON (SETIAP
PARPOL/GAB. 1 PAS.)
SYARAT CALON (PS. 58):
 HURUF a S/D n…..
 o. BLM PERNH.
MENJABAT SBG KDH
& WKDH SELAMA 2 x
MASJAB DLM JAB YG
SAMA.
 p. TDK DLM STATUS
PJ. KDH.
KELNGKAP. LAIN (PS. 59):
 HURUF a S/D e …..
 f. SRT PERNYATAAN
KESANGGUPAN
MENGUNDURKAN
DIRI JAB. APABILA
TERPILIH.
 g. SRT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN
DIRI DLM JAB. NEG.
 SRT PERNYATAAN
PEMBERITAHUAN
TDK AKTIF DR
JABATAN PIMP. DPR,
DPD & DPRD
 VISI, MISI & PROGR.
PAS.CAL.
SYARAT: (PS. 59)
 SE-KURANG2 15% DR
JML KURSI DPRD,
ATAU
 15% DR AKUMULASI
PEROLEHAN SUARA
PEMILU

37
PELAKSANAAN KAMPANYE PILKADA (PS. 75 S/D PS.
85)
PENYELENG./
PENANG-JAWAB
KAMPANYE PILKADA
TIM KAMPANYE
 PROV, K/K
 KK & KEC.
BENTUK KAMPANYE:
 PERTEMUAN
TERBATAS
 DIALOG
 MELALUI MEDIA
CETAK/RADIO/TV
 PENYEBARAN BHN
KPD MASY.
 PEMASANGAN ALAT
PERAGA
 RAPAT UMUM
 DEBAT PUBLIK
MATERI KAMPANYE
 VISI, MISI & PROG.
KERJA
LARANGAN KAMPANYE:
 MEMPERSOALKAN DASAR
NEGARA
 MENGHINA SESEORANG,
AGAMA, SUKU, RAS & GOL
 MENGHASUT/MENGADU
DOMBA
 MENGGUNAKAN
KEKERASAN
 MENGGANGGU TRANTIBUM
 MERUSAK/MENGHILANGKAN
ALAT PERAGA CAL. LAIN
 MENGGUNAKAN FAS. &
ANGG. PEM/PEMDA
 MENGGUNAKAN TEMP.
IBADAH & PENDDK.
 MELAKUKAN PAWAI/ARAKAN
 MELIBATKAN HAKIM,
BUMN/BUMD, STRUKTURAL
& FUNGSIONAL, SERTA
KADES.
DANA KAMPANYE:
 DIPEROLEH DR PAS.
CAL., PARPOL/ GAB,
SUMB. PIHAK LAIN
YG TDK MENGIKAT,
KEC. NEG. ASING,
LSM ASING/TDK JLS
IDENTITASNYA.
 DIKELOLA MELALUI
REK. KHUSUS.
 SUMB. PERSORG.
MAX. 50 JT., BADAN
HUKM. MAX. 350 JT..
 DILAPORKAN KPD
KPUD &
DIUMUMKAN.
MELANGGAR (PS.85):
PEMBATALAN SBG
PASANGAN CALON
(PS. 75) (PS. 76 & PS. 77)
MELANGGAR (PS.81):
PENGHENTIAN TERTULIS
PENGEHNTIAN KEGIATAN
KAMPANYE
(PS. 76 S/D PS. 77) (PS. 83 S/D PS. 84)

38
PROSES PENGHITUNGAN SUARA (PS. 96 S/D PS. 102)
PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA
TPS
KPPS
TPS KPPS
B.A & SERTIFIKAT PPS
B.A & SERTIFIKAT
DESA/KEL.
PPK
B.A & SERTIFIKAT
KECAMATAN
PPK
KPU K/K
B.A & SERTIFIKAT
KAB/KOTA
PENETAPAN
CALIH
DPRD
K/K
MDN GUB
PENGESAHAN
PELANTIKAN
I
MAX 300
>25%
SUARA
SAH

39
PROSES PENGHITUNGAN SUARA (PS. 96 S/D PS. 102)
PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR
TPS
KPPS
TPS
KPPS
B.A &
SERTIFIKAT PPS
B.A & SERTIFIKAT
DESA/KEL.
PPK
B.A & SERTIFIKAT
KECAMATAN
PPK
KPU K/K
B.A & SERTIFIKAT
KAB/KOTA
PENETAPAN
CALIH
DPRD
PROV
PRESIDEN MDN
PENGESAHAN
PELANTIKAN
II
MAX 300
>25%
SUARA
SAH
KPU
PROV.
B.A & SERTIFIKAT
PROV.

40
PELAKSANAAN PILKADA SECARA
LANGSUNG (KURUN WAKTU 2004 S/D JUNI
2005 & 2009)
OKT ‘04 JU
N
PENJABAT KDH
PENDAFTAR
AN
KAMPANYE
MEI JUL’05
PEMUNGUTA
N SUARA
AP
R
MA
R
FEBJAN’0
5
PLT/Pj.
DES’08 DES’09JAN’09 JULI
PILKADA SUNG
MENJELANG PEMILU NAS.
PEMUNGUTAN
SUARA
PILKADASUN
G NORMAL TDK ADA PILKADAL

41
GUBERNURGUBERNUR
Ps.24(1)(2)(3)(4)Ps.24(1)(2)(3)(4)
GUBERNURGUBERNUR
Ps.24(1)(2)(3)(4)Ps.24(1)(2)(3)(4)
SETDASETDA
Ps. 120 (1)Ps. 120 (1)
SETDASETDA
Ps. 120 (1)Ps. 120 (1)
DINAS DRHDINAS DRH
Ps. 120 (1)Ps. 120 (1)
DINAS DRHDINAS DRH
Ps. 120 (1)Ps. 120 (1)
SET DPRDSET DPRD
Ps. 120 (1)Ps. 120 (1)
SET DPRDSET DPRD
Ps. 120 (1)Ps. 120 (1)
LTDLTD
Ps. 120 (1)Ps. 120 (1)
LTDLTD
Ps. 120 (1)Ps. 120 (1)
DPRD PROVDPRD PROV
Ps. 3 (1) aPs. 3 (1) a
DPRD PROVDPRD PROV
Ps. 3 (1) aPs. 3 (1) a
PERANGKAT DAERAH (Pasal 120)
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
PERANGKAT DAERAH

42
SETDASETDA
Ps. 120 (2)Ps. 120 (2)
SETDASETDA
Ps. 120 (2)Ps. 120 (2)
DINDADINDA
Ps. 120 (2)Ps. 120 (2)
DINDADINDA
Ps. 120 (2)Ps. 120 (2)
SET DPRDSET DPRD
Ps. 120 (2)Ps. 120 (2)
SET DPRDSET DPRD
Ps. 120 (2)Ps. 120 (2)
LTDLTD
Ps. 120 (2)Ps. 120 (2)
LTDLTD
Ps. 120 (2)Ps. 120 (2)
DPRD KAB/KOTADPRD KAB/KOTA
Ps. 3 (1) bPs. 3 (1) b
DPRD KAB/KOTADPRD KAB/KOTA
Ps. 3 (1) bPs. 3 (1) b
BUP/WALKOTBUP/WALKOT
Ps. 24 (1)(2)(3)(4)Ps. 24 (1)(2)(3)(4)
BUP/WALKOTBUP/WALKOT
Ps. 24 (1)(2)(3)(4)Ps. 24 (1)(2)(3)(4)
KECAMATANKECAMATAN
Ps. 120 (2)Ps. 120 (2)
KECAMATANKECAMATAN
Ps. 120 (2)Ps. 120 (2)
KELURAHANKELURAHAN
Ps. 120 (2)Ps. 120 (2)
KELURAHANKELURAHAN
Ps. 120 (2)Ps. 120 (2)
PEMERINTAHAN DAERAH
KAB/KOTA
PERANGKAT DAERAH

43
Pemerintah laks Pembinaan ManajPemerintah laks Pembinaan Manaj
PNSDPNSD  satu kesatuan penyelengsatu kesatuan penyeleng
Manaj PNS scr Nas.Manaj PNS scr Nas. {Ps.129(1)}{Ps.129(1)}
Pemerintah laks Pembinaan ManajPemerintah laks Pembinaan Manaj
PNSDPNSD  satu kesatuan penyelengsatu kesatuan penyeleng
Manaj PNS scr Nas.Manaj PNS scr Nas. {Ps.129(1)}{Ps.129(1)}
Manaj PNSD meliputi penetapan formasi,Manaj PNSD meliputi penetapan formasi,
pengadaan, pengangkatan, pemindahan,pengadaan, pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, penetapan pensiun, gaji,pemberhentian, penetapan pensiun, gaji,
tunjangan, kesejahteraan, hak & kewajibantunjangan, kesejahteraan, hak & kewajiban
kedudukan hkm, pengemb kapasitas &kedudukan hkm, pengemb kapasitas &
pengendalian jml.pengendalian jml. {Ps.129(2)}{Ps.129(2)}
Manaj PNSD meliputi penetapan formasi,Manaj PNSD meliputi penetapan formasi,
pengadaan, pengangkatan, pemindahan,pengadaan, pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, penetapan pensiun, gaji,pemberhentian, penetapan pensiun, gaji,
tunjangan, kesejahteraan, hak & kewajibantunjangan, kesejahteraan, hak & kewajiban
kedudukan hkm, pengemb kapasitas &kedudukan hkm, pengemb kapasitas &
pengendalian jml.pengendalian jml. {Ps.129(2)}{Ps.129(2)}
BAB V : KEPEGAWAIAN DAERAH
MANAJEMEN PNS DAERAH

44
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentianPengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
dlm jabatan Es. IIdlm jabatan Es. II
Pengangkatan, pemindahanPengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian Es. II Provdan pemberhentian Es. II Prov
ditetapkan Gubditetapkan Gub .{Ps.130(1)}.{Ps.130(1)}
Pengangkatan, pemindahanPengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian Es. II Provdan pemberhentian Es. II Prov
ditetapkan Gubditetapkan Gub .{Ps.130(1)}.{Ps.130(1)}
Pengangkatan, pemindahan danPengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Es. II Kab/Kotapemberhentian Es. II Kab/Kota
ditetapkan Bup/Walikota setelahditetapkan Bup/Walikota setelah
konsultasi kpd Gub.konsultasi kpd Gub. {Ps.130(2)}{Ps.130(2)}
Pengangkatan, pemindahan danPengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Es. II Kab/Kotapemberhentian Es. II Kab/Kota
ditetapkan Bup/Walikota setelahditetapkan Bup/Walikota setelah
konsultasi kpd Gub.konsultasi kpd Gub. {Ps.130(2)}{Ps.130(2)}
KonsultasiKonsultasiKonsultasiKonsultasi
PemPem
ProvProv
PemPem
Kab/KotaKab/Kota

45
Gaji & Tunjangan PNSGaji & Tunjangan PNS
Gaji & TunjanganGaji & Tunjangan
PNSD dibebankanPNSD dibebankan
APBD bersumberAPBD bersumber
daridari alokasi dasaralokasi dasar
dlm DAU.dlm DAU. {Ps.{Ps.
134(1)}134(1)}
Gaji & TunjanganGaji & Tunjangan
PNSD dibebankanPNSD dibebankan
APBD bersumberAPBD bersumber
daridari alokasi dasaralokasi dasar
dlm DAU.dlm DAU. {Ps.{Ps.
134(1)}134(1)}
Pemerintah melakukanPemerintah melakukan
pemutakhiran datapemutakhiran data
pengangkatan, pemberhentianpengangkatan, pemberhentian
dan pemindahan PNSD utkdan pemindahan PNSD utk
perhitungan dan penyesuaianperhitungan dan penyesuaian
alokasi dasar.alokasi dasar.
{Ps. 134(4)}{Ps. 134(4)}
Pemerintah melakukanPemerintah melakukan
pemutakhiran datapemutakhiran data
pengangkatan, pemberhentianpengangkatan, pemberhentian
dan pemindahan PNSD utkdan pemindahan PNSD utk
perhitungan dan penyesuaianperhitungan dan penyesuaian
alokasi dasar.alokasi dasar.
{Ps. 134(4)}{Ps. 134(4)}
Perhitungan &Perhitungan &
penyesuaian besaranpenyesuaian besaran
alokasi dasar akibatalokasi dasar akibat
pengangkatan,pengangkatan,
pemberhentian &pemberhentian &
pemindahan PNSDpemindahan PNSD
dilaksanakan setiapdilaksanakan setiap
tahun.tahun. {Ps. 134(2)}{Ps. 134(2)}
Perhitungan &Perhitungan &
penyesuaian besaranpenyesuaian besaran
alokasi dasar akibatalokasi dasar akibat
pengangkatan,pengangkatan,
pemberhentian &pemberhentian &
pemindahan PNSDpemindahan PNSD
dilaksanakan setiapdilaksanakan setiap
tahun.tahun. {Ps. 134(2)}{Ps. 134(2)}
Perhitungan alokasiPerhitungan alokasi
dasar diatur dlm UUdasar diatur dlm UU
PKPPPD.PKPPPD. {Ps.{Ps.
134(3)}134(3)}
Perhitungan alokasiPerhitungan alokasi
dasar diatur dlm UUdasar diatur dlm UU
PKPPPD.PKPPPD. {Ps.{Ps.
134(3)}134(3)}

46
Binwas PNSDBinwas PNSD
Binwas Manaj PNSD dikoordinasikan pd tk NasBinwas Manaj PNSD dikoordinasikan pd tk Nas
oleh Mendagrioleh Mendagri {Ps.135(1)}{Ps.135(1)}
Binwas Manaj PNSD dikoordinasikan pd tk NasBinwas Manaj PNSD dikoordinasikan pd tk Nas
oleh Mendagrioleh Mendagri {Ps.135(1)}{Ps.135(1)}
Binwas Manaj PNSD dikoordinasikan pd tk daerahBinwas Manaj PNSD dikoordinasikan pd tk daerah
oleh Guboleh Gub {Ps.135(1)}{Ps.135(1)}
Binwas Manaj PNSD dikoordinasikan pd tk daerahBinwas Manaj PNSD dikoordinasikan pd tk daerah
oleh Guboleh Gub {Ps.135(1)}{Ps.135(1)}
Standar, norma dan prosedur Binwas manaj PNSDStandar, norma dan prosedur Binwas manaj PNSD
diatur dgn PPdiatur dgn PP {Ps.135(2)}{Ps.135(2)}
Standar, norma dan prosedur Binwas manaj PNSDStandar, norma dan prosedur Binwas manaj PNSD
diatur dgn PPdiatur dgn PP {Ps.135(2)}{Ps.135(2)}

47
Pasal 136Pasal 136 : Penetapan Perda: Penetapan Perda
Pasal 137Pasal 137 : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 138Pasal 138 : Asas-asas yang digunakan terkait dengan materi muatan: Asas-asas yang digunakan terkait dengan materi muatan
PerdaPerda
Pasal 139Pasal 139 : Masyarakat diberi akses memberikan masukan dalam: Masyarakat diberi akses memberikan masukan dalam
penyiapan dan pembahasan rancangan Perdapenyiapan dan pembahasan rancangan Perda
Pasal 140 dan Pasal 141Pasal 140 dan Pasal 141: Tata cara pembahasan Perda, baik yang: Tata cara pembahasan Perda, baik yang
berasal dari Perda maupun dari DPRDberasal dari Perda maupun dari DPRD
Pasal 142Pasal 142 : Penyebarluasan rancangan Perda: Penyebarluasan rancangan Perda
Pasal 143Pasal 143 : Ruang lingkup muatan Perda: Ruang lingkup muatan Perda
Pasal 144Pasal 144 : Pengesahan Perda: Pengesahan Perda
Pasal 145Pasal 145 : Pengawasan Represif terhadap Perda: Pengawasan Represif terhadap Perda
Pasal 146Pasal 146 : Peraturan KDH sebagai peraturan pelaksanaan Perda: Peraturan KDH sebagai peraturan pelaksanaan Perda
Pasal 147Pasal 147 : Pengundangan Perda dan Peraturan KDH: Pengundangan Perda dan Peraturan KDH
Pasal 148 dan Pasal 149Pasal 148 dan Pasal 149 : Institusi penegak Perda (Satpol PP): Institusi penegak Perda (Satpol PP)
BAB VI : PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAHBAB VI : PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

48
1. TAHAP, BENTUK DOKUMEN, SUBSTANSI DAN ASPEK1. TAHAP, BENTUK DOKUMEN, SUBSTANSI DAN ASPEK
LEGALITAS PERENCANAAN DAERAH (Pasal 150 ayat 3 danLEGALITAS PERENCANAAN DAERAH (Pasal 150 ayat 3 dan
pasal 151)pasal 151)
NONO TAHAP, DOKTAHAP, DOK
DAN JANGKADAN JANGKA
WAKTUWAKTU
SUBSTANSISUBSTANSI REGULASREGULAS
II
1 Jangka Panjang,
RPJP,
20 Tahun
psl 150 ayat (3)
Butir a
Mengacu pada RPJP Nasional dan
memuat:
 Visi;
 Misi;
 Arah Pembangunan Daerah
PERDA
2 Jangka Menengah,
RPJM,
5 Tahun
Psl 150 ayat (3)
butir b dan c
Penjabaran visi, misi, program Kepala
Daerah;
Berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional
Isi:
1. Strategi Pembangunan Daerah
2. Kebijakan Umum
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
4. Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan, lintas kewilayahan
yang memuat kegiatan dalam:
PERDA
BAB VII : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

49
NONO TAHAP, DOK DANTAHAP, DOK DAN
JANGKA WAKTUJANGKA WAKTU
SUBSTANSISUBSTANSI REGULASIREGULASI
3.3.  Jangka PendekJangka Pendek
 RKPDRKPD
 1 Tahun1 Tahun
Psl 150 ayat (3)Psl 150 ayat (3)
butir dbutir d
Penjabaran RPJM Daerah;Penjabaran RPJM Daerah;
Mengacu pada RKPMengacu pada RKP
Isi:Isi:
1.1. Prioritas Pembangunan DaerahPrioritas Pembangunan Daerah
2.2. Rancangan Kerangka EkonomiRancangan Kerangka Ekonomi
Makro DaerahMakro Daerah
3.3. Arah Kebijakan Keuangan DaerahArah Kebijakan Keuangan Daerah
4.4. Program SKPD, lintas SKPD,Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan, dan lintaskewilayahan, dan lintas
kewilayahan yang memuat kegiatankewilayahan yang memuat kegiatan
dalam:dalam:
 Kerangka RegulasiKerangka Regulasi
 Kerangka AnggaranKerangka Anggaran
PeraturanPeraturan
KDHKDH
……LANJUTANLANJUTAN

50
NONO TAHAP, DOK DANTAHAP, DOK DAN
JANGKA WAKTUJANGKA WAKTU
SUBSTANSISUBSTANSI REGULASIREGULASI
4.4. RENSTRA-RENSTRA-
SKPDSKPD
Berpedoman pada RPJM DaerahBerpedoman pada RPJM Daerah
Isi:Isi:
1.1. Visi-MisiVisi-Misi
2.2. Tujuan, Strategi, dan KebijakanTujuan, Strategi, dan Kebijakan
3.3. Program-programProgram-program
4.4. Kegiatan IndikatifKegiatan Indikatif
5.5. RENJA-SKPDRENJA-SKPD
Penjabaran Renstra RKPDPenjabaran Renstra RKPD
Isi:Isi:
1.1. Kebijakan SKPDKebijakan SKPD
2.2. Program dan KegiatanProgram dan Kegiatan
PembangunanPembangunan
 Dilaksanakan PemerintahDilaksanakan Pemerintah
 Mendorong PartisipasiMendorong Partisipasi
MasyarakatMasyarakat

51
2. KETERKAITAN SUBSTANSI DAN PROSEDUR POKOK
PERENCANAAN DAERAH (pasal 150 dan 151)
RPJM
Daerah
RPJP Daerah
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
RKP Daerah
Renstra KL Renja - KL
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -
SKPD
APBN
Rincian
APBN
APBD
Rincian
APBD
Diacu
Pedoman
Dijabar
kan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabarka
n
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU SPPN
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
UU KN

52
3. Perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data3. Perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data
dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkandan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan
(pasal 152 ayat (1)).(pasal 152 ayat (1)).
4. Data dan informasi dimaksud mencakup4. Data dan informasi dimaksud mencakup (pasal 152 ayat (2)):(pasal 152 ayat (2)):
a.a. Penyelenggaraan Pemerintah DaerahPenyelenggaraan Pemerintah Daerah
b.b. Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah DaerahOrganisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah
c.c. Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan PNS DaerahKepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan PNS Daerah
d.d. Keuangan DaerahKeuangan Daerah
e.e. Potensi Sumberdaya DaerahPotensi Sumberdaya Daerah
f.f. Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
g.g. KependudukanKependudukan
h.h. Informasi Dasar Wilayah, danInformasi Dasar Wilayah, dan
i.i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan PemerintahInformasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah
DaerahDaerah

53
5.5. Untuk tercapainya dayaguna dan hasil guna bagi pemanfaatanUntuk tercapainya dayaguna dan hasil guna bagi pemanfaatan
data dan informasi tersebut harus dikelola dalam sistemdata dan informasi tersebut harus dikelola dalam sistem
informasi daerah yang terintegrasi secara nasionalinformasi daerah yang terintegrasi secara nasional (pasal 152(pasal 152
ayat (3))ayat (3))..
6.6. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjaminPerencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasanpenganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (pasal 153).(pasal 153).
7.7. Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasiTahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelakasanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjutpelakasanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintahdengan peraturan pemerintah (pasal 154)(pasal 154)..

54
BAB VIII KEUANGAN DAERAHBAB VIII KEUANGAN DAERAH
1.1. Asas Umum (Pasal 155 dan 156)Asas Umum (Pasal 155 dan 156)
2.2. Struktur APBD (Paragraf kedua)Struktur APBD (Paragraf kedua)
3.3. Prinsip Pendapatan, Belanja, dan PembiayaanPrinsip Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
(Pasal 157 s(Pasal 157 s..dd.. 176);176);
4.4. Mekanisme penyusunan, perubahan, danMekanisme penyusunan, perubahan, dan
pertanggung-jawaban pelaksanaan, sertapertanggung-jawaban pelaksanaan, serta
evaluasinya (Pasal 179 sevaluasinya (Pasal 179 s..dd.. 191191));;
5.5. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah (PasalPelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah (Pasal
192 dan 193)192 dan 193)

55
Asas UmumAsas Umum
1.1. Prinsip Pendanaan (Urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintah daerah);Prinsip Pendanaan (Urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintah daerah);
2. Pemegang keuangan dan prinsip pelimpahan kekuasaan pengelolaan daerah.2. Pemegang keuangan dan prinsip pelimpahan kekuasaan pengelolaan daerah.

56
Struktur APBDStruktur APBD
Terdiri atas:Terdiri atas:
1. Pendapatan;1. Pendapatan;
2. Belanja;2. Belanja;
3. Pembiayaan.3. Pembiayaan.

57
Prinsip Pendapatan, Belanja, DanPrinsip Pendapatan, Belanja, Dan
Pembiayaan (Pasal 157Pembiayaan (Pasal 157 s.d.s.d. 176)176)
Pendapatan (Pasal 157 dan 158)Pendapatan (Pasal 157 dan 158)
Pendapatan Daerah terdiri atas :Pendapatan Daerah terdiri atas :
 PADPAD
 Dana PerimbanganDana Perimbangan
 Lain-lain pendapatan daerah yang sahLain-lain pendapatan daerah yang sah

58
PADPAD
1.1. PAD mencakup : Pajak, Retribusi, HasilPAD mencakup : Pajak, Retribusi, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah YangPengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah;Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah;
2.2. Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkanPajak dan Retribusi Daerah ditetapkan
dengan UU;dengan UU;
3.3. Daerah dilarang melakukan pungutan atauDaerah dilarang melakukan pungutan atau
sebutan lain diluar yang ditetapkan UU.sebutan lain diluar yang ditetapkan UU.

59
Dana PerimbanganDana Perimbangan
1.1. Dana Perimbangan mencakup : Dana Bagi Hasil (Pajak danDana Perimbangan mencakup : Dana Bagi Hasil (Pajak dan
Sumber Daya Alam), DAU, dan DAK;Sumber Daya Alam), DAU, dan DAK;
2.2. Penetapan daerah penghasil sumber daya alam oleh MDNPenetapan daerah penghasil sumber daya alam oleh MDN
berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait;berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait;
3.3. Dasar perhitungan bagian daerah dari Daerah penghasil SDADasar perhitungan bagian daerah dari Daerah penghasil SDA
ditetapkan oleh Menteri Teknis setelah memperolehditetapkan oleh Menteri Teknis setelah memperoleh
pertimbangan MDN;pertimbangan MDN;
4.4. Formula dan penghitungan DAU ditetapkan sesuai UU;Formula dan penghitungan DAU ditetapkan sesuai UU;
5.5. Ketentuan lain mengenai DAK diatur dengan PP;Ketentuan lain mengenai DAK diatur dengan PP;
6.6. Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi danaPedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi dana
perimbangan diatur dalam Peraturan MDN.perimbangan diatur dalam Peraturan MDN.
7.7. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian dana perimbanganPengaturan lebih lanjut mengenai pembagian dana perimbangan
ditetapkan dalam UU tentang Perimbangan antara Pemerintahditetapkan dalam UU tentang Perimbangan antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Poin 7 inilah yang menjadiPusat dengan Pemerintahan Daerah. Poin 7 inilah yang menjadi
dasar dibentuknya UU No. 33 Tahun 2004.dasar dibentuknya UU No. 33 Tahun 2004.

60
Lain-lain Pendapatan Daerah yang SahLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.1. Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencakup hibahLain Pendapatan Daerah Yang Sah mencakup hibah
(barang atau uang dan/atau jasa), dana darurat, dan lain-(barang atau uang dan/atau jasa), dana darurat, dan lain-
lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah;lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah;
2.2. Dana darurat diberikan pada daerah yg digolongkanDana darurat diberikan pada daerah yg digolongkan
mengalami keadaan tertentu (ditetapkan oleh peraturanmengalami keadaan tertentu (ditetapkan oleh peraturan
Presiden) dan krisis keuangan;Presiden) dan krisis keuangan;
3.3. Tata cara pengajuan, evaluasi, dan pengalokasian danaTata cara pengajuan, evaluasi, dan pengalokasian dana
darurat diatur dalam PP (Pasal 166 ayat 2).darurat diatur dalam PP (Pasal 166 ayat 2).

61
BelanjaBelanja
1.1. Prioritas belanja daerah terkait denganPrioritas belanja daerah terkait dengan
peningkatan pelayanan dasar,pendidikan,peningkatan pelayanan dasar,pendidikan,
kesehatan, fasos dan fasum yang layak,kesehatan, fasos dan fasum yang layak,
serta jaminan sosial psl 167 ayat 1 dan 2);serta jaminan sosial psl 167 ayat 1 dan 2);
2.2. Belanja KDH, Wkl. KDH dan belanjaBelanja KDH, Wkl. KDH dan belanja
pimpinan dan anggota DPRD berpedomanpimpinan dan anggota DPRD berpedoman
pada PP (psl 168 ayat 1 dan 2).pada PP (psl 168 ayat 1 dan 2).

62
PembiayaanPembiayaan
1.1. Daerah dapat melakukan pinjaman dan menerbitkanDaerah dapat melakukan pinjaman dan menerbitkan
obligasi daerah (psl 169 ayat 1 dan 2);obligasi daerah (psl 169 ayat 1 dan 2);
2.2. Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dariDaerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari
penerusan pinjaman LN dari Menkeu setelah memperolehpenerusan pinjaman LN dari Menkeu setelah memperoleh
pertimbangan MDN;pertimbangan MDN;
3.3. Ketentuan mengenai pinjaman dan obligasi daerah diaturKetentuan mengenai pinjaman dan obligasi daerah diatur
dengan PP;dengan PP;
4.4. Daerah dapat membentuk dana cadangan yangDaerah dapat membentuk dana cadangan yang
pengaturannya ditetapkan berpedoman pada PP (psl 172pengaturannya ditetapkan berpedoman pada PP (psl 172
ayat 1 dan 2).ayat 1 dan 2).

63
Lanjutan….Lanjutan….
5.5. Daerah dapat melakukan penyertaan modal (investasi) padaDaerah dapat melakukan penyertaan modal (investasi) pada
badan usaha pemerintah atau swasta dan sebaliknya (dikurangibadan usaha pemerintah atau swasta dan sebaliknya (dikurangi
atau dijual) yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undanganatau dijual) yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan
(pasal 173 ayat 1,2, dan 3);(pasal 173 ayat 1,2, dan 3);
6.6. Surplus dan defisit anggaran ditetapkan dalam Perda tentangSurplus dan defisit anggaran ditetapkan dalam Perda tentang
APBD. Bila surplus dapat digunakan untuk cicilan pokok utangAPBD. Bila surplus dapat digunakan untuk cicilan pokok utang
yang jatuh tempo, penyertaan modal, dan transfer ke rekeningyang jatuh tempo, penyertaan modal, dan transfer ke rekening
dana cadangan. Sedangkan bila defisit sumber pembiayaan yangdana cadangan. Sedangkan bila defisit sumber pembiayaan yang
dapat digunakan berasal dari sisa lebih PA tahun lalu, transfer daridapat digunakan berasal dari sisa lebih PA tahun lalu, transfer dari
dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yangdana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan dari pinjaman daerah (Pasal 174 ayat 1,2, dan 3);dipisahkan, dan dari pinjaman daerah (Pasal 174 ayat 1,2, dan 3);
7.7. MDN melakukan pengendalian defisit anggaran dan daerah wajibMDN melakukan pengendalian defisit anggaran dan daerah wajib
melaporkan posisi defisit/surplus anggaran setiap semestermelaporkan posisi defisit/surplus anggaran setiap semester
kepada MDN dan Menkeu (pasal 175 ayat 1 dan 2)kepada MDN dan Menkeu (pasal 175 ayat 1 dan 2)

64
Lain-lainLain-lain
1.1. Daerah dapat memberikan insentif atau kemudahan kepadaDaerah dapat memberikan insentif atau kemudahan kepada
masyarakat/swasta/investor dalam meningkatkanmasyarakat/swasta/investor dalam meningkatkan
perekonomian daerah sesuai peraturan perundang-perekonomian daerah sesuai peraturan perundang-
undangan (Pasal 176);undangan (Pasal 176);
2.2. Daerah dapat membentuk BUMD yang ditetapkan denganDaerah dapat membentuk BUMD yang ditetapkan dengan
Perda dan berpedoman pada peraturan perundang-Perda dan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan (Pasal 177);undangan (Pasal 177);
3.3. Pengaturan pengelolaan barang daerah baik pengadaanPengaturan pengelolaan barang daerah baik pengadaan
maupun penghapusan berpedoman pada peraturanmaupun penghapusan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan (Pasal 178 ayat 1,2,3, dan 4)perundang-undangan (Pasal 178 ayat 1,2,3, dan 4)

65
Mekanisme Penyusunan, Perubahan, danMekanisme Penyusunan, Perubahan, dan
Pertanggungjawaban PelaksanaanPertanggungjawaban Pelaksanaan
Serta Evaluasinya (Pasal 179Serta Evaluasinya (Pasal 179 s.d.s.d. 191)191)
1.1. Mekanisme penyusunan mulai dari Kebijakan Umum,Mekanisme penyusunan mulai dari Kebijakan Umum,
Prioritas dan Plafon Anggaran, RKA, RAPBD, APBDPrioritas dan Plafon Anggaran, RKA, RAPBD, APBD
(Pasal 180, 181,182)(Pasal 180, 181,182)
2.2. Prinsip perubahan APBD terkait dengan pertimbanganPrinsip perubahan APBD terkait dengan pertimbangan
dan waktunya (Pasal 183 ayat 1,2, dan3)dan waktunya (Pasal 183 ayat 1,2, dan3)
3.3. Prinsip pertanggungjawaban terkait dengan waktu,Prinsip pertanggungjawaban terkait dengan waktu,
cakupan laporan, dan standar pelaporan (Pasal 184 ayatcakupan laporan, dan standar pelaporan (Pasal 184 ayat
1,2, dan 3);1,2, dan 3);
4.4. Mekanisme evaluasi APBD baik untuk provinsi maupunMekanisme evaluasi APBD baik untuk provinsi maupun
kabupaten dan kota serta pengaturan bilamanakabupaten dan kota serta pengaturan bilamana
RAPERDA APBD tidak disetujui DPRD (Pasal 185 sRAPERDA APBD tidak disetujui DPRD (Pasal 185 s..dd..
191)191)

66
PROSES EVALUASI PERDA APBDPROSES EVALUASI PERDA APBD
DAN PERGUB PENJABARAN APBDDAN PERGUB PENJABARAN APBD
R.Perda
APBD
DPRD
Dibahas
Bersama
DPRD+Pemda
Setuju
R. PerGub
APBD
Perda APBD
+
Per. Gub
APBD
Tidak
Setuju
Membuat
R. Pergub
Sebesar
Pagu APBD
Tahun Lalu
MDN Untuk
Pengesahan
MDN
Hasil Evaluasi
Catatan
(Tdk Sesuai)
Diterima
Tdk
Disempurnakan
Penyempurnaan
(Sesuaikan)
MDN Membatalkan
Berlaku Pagu APBD
Sebelumnya
Tetapkan Menjadi
Perda + PerGub
3 hari
15 hari
15 hari

67
PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGANPELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN
DAERAH (PASAL 192 DAN 193)DAERAH (PASAL 192 DAN 193)
Azas umum penatausahaan keuangan daerahAzas umum penatausahaan keuangan daerah
(penerimaan/pengeluaran dianggarkan dalam APBD dan(penerimaan/pengeluaran dianggarkan dalam APBD dan
dilakukan melalui rekening kas daerah, pengeluaran atasdilakukan melalui rekening kas daerah, pengeluaran atas
beban APBD diterbitkan SKO, pengeluaran tidak dapatbeban APBD diterbitkan SKO, pengeluaran tidak dapat
dibebankan pada APBD bila tidak tersedia atau tidakdibebankan pada APBD bila tidak tersedia atau tidak
cukup anggarannya, pengeluaran dalam APBD tidakcukup anggarannya, pengeluaran dalam APBD tidak
boleh menyimpang dari yang ditetapkan, prinsip depositoboleh menyimpang dari yang ditetapkan, prinsip deposito
serta penghapusan tagihan atau penyelesaian masalahserta penghapusan tagihan atau penyelesaian masalah
perdata) tercantum dalam Pasal 192 dan 193perdata) tercantum dalam Pasal 192 dan 193

68
Dalam rangka meningkatkanDalam rangka meningkatkan
kesra, daerah dpt mengadakankesra, daerah dpt mengadakan
KS dgn daerah lain ygKS dgn daerah lain yg
didasarkan pertimbangandidasarkan pertimbangan
efisiensi dan efektifitas yanefisiensi dan efektifitas yan
publik, sinergi dan salingpublik, sinergi dan saling
untungkan. {Ps. 195(1)}untungkan. {Ps. 195(1)}
Dlm yan publik,Dlm yan publik,
daerah dpt KS dgndaerah dpt KS dgn
pihak ketigapihak ketiga
{Ps. 195(3)}{Ps. 195(3)}
KS diwujudkan dlmKS diwujudkan dlm
bentuk BKAD yg diaturbentuk BKAD yg diatur
dgn KB.dgn KB. {Ps. 195(2)}{Ps. 195(2)}
KS yang bebaniKS yang bebani
masy & daerah hrsmasy & daerah hrs
dapatkandapatkan
persetujuan DPRDpersetujuan DPRD
{Ps. 195(4)}{Ps. 195(4)}
KERJASAMA
BAB IX KERJASAMA DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN

69
Pelaks ur pem ygPelaks ur pem yg
mengakibatkan dampakmengakibatkan dampak
lintas daerah dikelolalintas daerah dikelola
bersama oleh daerahbersama oleh daerah
terkaitterkait
{Ps. 196(1)}{Ps. 196(1)}
Utk ciptakan efisiensi,Utk ciptakan efisiensi,
daerah wajib kelola yandaerah wajib kelola yan
publik scr bersama dgnpublik scr bersama dgn
daerah sekitarnya utkdaerah sekitarnya utk
kepentingan masykepentingan masy
{Ps. 196(2)}{Ps. 196(2)}
Utk kelolaUtk kelola
KS, daerahKS, daerah
membentukmembentuk
BKS.BKS.
{Ps. 196(3)}{Ps. 196(3)}
ApabilaApabila
daerah tdkdaerah tdk
melaks KS,melaks KS,
pengelolaanpengelolaan
yan publikyan publik
dpt dilaksdpt dilaks
oleh Pemoleh Pem
{Ps. 196(4)}{Ps. 196(4)}
Tata cara pelaks KS diatur lebih lanjut dgn PP (Ps. 197)Tata cara pelaks KS diatur lebih lanjut dgn PP (Ps. 197)

70
PenyelesaianPenyelesaian PerselisihanPerselisihan
Apabila terjadi perselisihan dlmApabila terjadi perselisihan dlm
penyeleng fung pemerintahan antarpenyeleng fung pemerintahan antar
Kab/Kota dlm satu Prov, GubKab/Kota dlm satu Prov, Gub
menyelesaikan perselisihan dimaksudmenyelesaikan perselisihan dimaksud
{Ps. 198(1)}{Ps. 198(1)}
Apabila terjadi perselisihan antarApabila terjadi perselisihan antar
Prov, antara Prov dan Kab/KotaProv, antara Prov dan Kab/Kota
diwilayahnya serta antara Prov dandiwilayahnya serta antara Prov dan
Kab/Kota diluar wilayahnya,Kab/Kota diluar wilayahnya,
Mendagri menyelesaikan perselisihanMendagri menyelesaikan perselisihan
{Ps. 198(2)}{Ps. 198(2)}
Kept Gub dan MendagriKept Gub dan Mendagri
bersifat Final.bersifat Final. {Ps. 198(3)}{Ps. 198(3)}

71
a. Kota sbg daeraha. Kota sbg daerah
otonomotonom
b. Bagian daerah Kabb. Bagian daerah Kab
yg memiliki ciriyg memiliki ciri
perkotaanperkotaan
c. Bagian dari dua atauc. Bagian dari dua atau
lebih daerah yglebih daerah yg
berbatasan langsung danberbatasan langsung dan
memiliki ciri perkotaanmemiliki ciri perkotaan
dikelola Pemkotdikelola Pemkot
Ps. 199 (2)Ps. 199 (2)
dikelola Pemkotdikelola Pemkot
Ps. 199 (2)Ps. 199 (2)
dikelola olehdikelola oleh
Daerah/lembaga ygDaerah/lembaga yg
dibentuk bertgjawabdibentuk bertgjawab
kpd PemKabkpd PemKab
Ps. 199 (3)Ps. 199 (3)
dikelola olehdikelola oleh
Daerah/lembaga ygDaerah/lembaga yg
dibentuk bertgjawabdibentuk bertgjawab
kpd PemKabkpd PemKab
Ps. 199 (3)Ps. 199 (3)
Dlm penataan ruang &Dlm penataan ruang &
penyediaan fas yan umpenyediaan fas yan um
tertentu dikelolatertentu dikelola
terkaitterkait Ps. 199 (4)Ps. 199 (4)
Dlm penataan ruang &Dlm penataan ruang &
penyediaan fas yan umpenyediaan fas yan um
tertentu dikelolatertentu dikelola
terkaitterkait Ps. 199 (4)Ps. 199 (4)
Di Kawasan Perdesaan yg direncanakan danDi Kawasan Perdesaan yg direncanakan dan
dibangun menjadi Kawasan Perkotaan, Pemdadibangun menjadi Kawasan Perkotaan, Pemda
dpt membentuk BPPdpt membentuk BPP {Ps.199(5)}{Ps.199(5)}
Di Kawasan Perdesaan yg direncanakan danDi Kawasan Perdesaan yg direncanakan dan
dibangun menjadi Kawasan Perkotaan, Pemdadibangun menjadi Kawasan Perkotaan, Pemda
dpt membentuk BPPdpt membentuk BPP {Ps.199(5)}{Ps.199(5)}
Dlm ren. Laks danDlm ren. Laks dan
Kawasan PerkotaanKawasan Perkotaan
PemdaPemda
mengikutsertakanmengikutsertakan
masy sbg upayamasy sbg upaya
pemberdayaan masypemberdayaan masy
{Ps.199(6)}{Ps.199(6)}
Dlm ren. Laks danDlm ren. Laks dan
Kawasan PerkotaanKawasan Perkotaan
PemdaPemda
mengikutsertakanmengikutsertakan
masy sbg upayamasy sbg upaya
pemberdayaan masypemberdayaan masy
{Ps.199(6)}{Ps.199(6)}
Ketentuan ttg pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dgn PerdaKetentuan ttg pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dgn Perda
dgn berpedoman pd PPdgn berpedoman pd PP {Ps.199(7)}{Ps.199(7)}
Ketentuan ttg pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dgn PerdaKetentuan ttg pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dgn Perda
dgn berpedoman pd PPdgn berpedoman pd PP {Ps.199(7)}{Ps.199(7)}
BAB X KAWASAN PERKOTAAN
Kawasan perkotaan dapat berbentuk {Psl. 199 (1)}
71

72
Dalam Pemerintahan Daerah Kab/KotaDalam Pemerintahan Daerah Kab/KotaDalam Pemerintahan Daerah Kab/KotaDalam Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Pemerintahan Desa, yg terdiri dariPemerintahan Desa, yg terdiri dariPemerintahan Desa, yg terdiri dariPemerintahan Desa, yg terdiri dari
Pemdes & Badan Permusyawaratan DesaPemdes & Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)(BPD)
Pemdes & Badan Permusyawaratan DesaPemdes & Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)(BPD)
dibentuk
DaerahDaerah
OtonomOtonom
Ps. 200 (1)
BAB XI DESA

73
Pemdes, terdiri atas :Pemdes, terdiri atas :
KadesKadesKadesKades
SekdesSekdesSekdesSekdes
Perangkat DesaPerangkat Desa
terdiri dariterdiri dari
diisi PNS yg penuhidiisi PNS yg penuhi
syaratsyarat {Ps.202(3)}{Ps.202(3)}
dandan Ps. 202(1)Ps. 202(1)
dan perangkatdan perangkat
desa lainnyadesa lainnya
Ps.202(2)Ps.202(2)

74
Masa jabatan, Pelantikan, Tugas dan kewajiban KadesMasa jabatan, Pelantikan, Tugas dan kewajiban Kades
Masa jabatan Kades 6 th dan dapat dipilih kembali hanyaMasa jabatan Kades 6 th dan dapat dipilih kembali hanya
utk 1 kali masa jabatan berikutnya (Ps.204)utk 1 kali masa jabatan berikutnya (Ps.204)
Masa jabatan Kades 6 th dan dapat dipilih kembali hanyaMasa jabatan Kades 6 th dan dapat dipilih kembali hanya
utk 1 kali masa jabatan berikutnya (Ps.204)utk 1 kali masa jabatan berikutnya (Ps.204)
Kades terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30Kades terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30
hari setelah pemilihan {Ps.205(1)}hari setelah pemilihan {Ps.205(1)}
Kades terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30Kades terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30
hari setelah pemilihan {Ps.205(1)}hari setelah pemilihan {Ps.205(1)}
Sebelum memangku jambatannya, Kades ucapkan sumpah/Sebelum memangku jambatannya, Kades ucapkan sumpah/
janji {Ps.205 (2)}janji {Ps.205 (2)}
Sebelum memangku jambatannya, Kades ucapkan sumpah/Sebelum memangku jambatannya, Kades ucapkan sumpah/
janji {Ps.205 (2)}janji {Ps.205 (2)}
Tugas dan kewajiban Kades dlm memimpin penyeleng PemdesTugas dan kewajiban Kades dlm memimpin penyeleng Pemdes
diatur dgn Perda berdasarkan PP ( Ps.208 )diatur dgn Perda berdasarkan PP ( Ps.208 )
Tugas dan kewajiban Kades dlm memimpin penyeleng PemdesTugas dan kewajiban Kades dlm memimpin penyeleng Pemdes
diatur dgn Perda berdasarkan PP ( Ps.208 )diatur dgn Perda berdasarkan PP ( Ps.208 )

75
BPDBPD
FungsiFungsi :: menetapkan Perdes bersama Kades,menetapkan Perdes bersama Kades,
menampung dan salurkan aspirasi masymenampung dan salurkan aspirasi masy
(Ps.209)(Ps.209)
AnggotaAnggota :: wkl dari pddk desa ybs ditetapkan dgnwkl dari pddk desa ybs ditetapkan dgn
cara musy dan mufakat {Ps.210(1)}cara musy dan mufakat {Ps.210(1)}
PimpinanPimpinan :: dipilih dari dan oleh anggota {Ps.210(2)}dipilih dari dan oleh anggota {Ps.210(2)}
Masa JabMasa Jab
AnggotaAnggota :: 6 th dan dpt dipilih 1 kali masa jabatan6 th dan dpt dipilih 1 kali masa jabatan
berikutnya {Ps.210(3)}berikutnya {Ps.210(3)}
Syarat & tatacara penetapan anggota & pimpinanSyarat & tatacara penetapan anggota & pimpinan
BPD diatur dlm Perda berpedoman pd PP{Ps.210(4)}BPD diatur dlm Perda berpedoman pd PP{Ps.210(4)}
75

76
Lembaga Lain (L Kemasy.)Lembaga Lain (L Kemasy.)
Di desa dpt dibentuk L Kemasy. yg ditetapkan dgnDi desa dpt dibentuk L Kemasy. yg ditetapkan dgn
Perdes dgn berpedoman pd per per UU anPerdes dgn berpedoman pd per per UU an
{Ps.211(1)}{Ps.211(1)}
Di desa dpt dibentuk L Kemasy. yg ditetapkan dgnDi desa dpt dibentuk L Kemasy. yg ditetapkan dgn
Perdes dgn berpedoman pd per per UU anPerdes dgn berpedoman pd per per UU an
{Ps.211(1)}{Ps.211(1)}
L Kemasy. bertugas membantu Pemdes danL Kemasy. bertugas membantu Pemdes dan
merupakan mitra dlm memberdayakan masy desamerupakan mitra dlm memberdayakan masy desa
(RT, RW, PKK, KrT dan LPM)(RT, RW, PKK, KrT dan LPM) {Ps.211(2)}{Ps.211(2)}
L Kemasy. bertugas membantu Pemdes danL Kemasy. bertugas membantu Pemdes dan
merupakan mitra dlm memberdayakan masy desamerupakan mitra dlm memberdayakan masy desa
(RT, RW, PKK, KrT dan LPM)(RT, RW, PKK, KrT dan LPM) {Ps.211(2)}{Ps.211(2)}
TugasTugas

77
KeudesKeudes
 KeudesKeudes  hak & kewajiban desa dinilai uang dan segalahak & kewajiban desa dinilai uang dan segala
sesuatu berupa uang/barang yg dpt dijadikan milik desasesuatu berupa uang/barang yg dpt dijadikan milik desa
berhubung dgn hak & kewajib {Ps.212(1)}.berhubung dgn hak & kewajib {Ps.212(1)}.
 Hak & kewajiban desaHak & kewajiban desa  timbulkan pendapatan, belanja, dantimbulkan pendapatan, belanja, dan
pengelolaan keudes {Ps.212(2)}.pengelolaan keudes {Ps.212(2)}.
 Sumber Keudes : {Ps.212(3)}Sumber Keudes : {Ps.212(3)}
- PADes- PADes
- BHPD dan retribusi daerah Kab/Kota- BHPD dan retribusi daerah Kab/Kota
- Bag dari dana PKPD Kab/Kota- Bag dari dana PKPD Kab/Kota
- Bantuan dari Pem, PemProv & PemKab/Kota- Bantuan dari Pem, PemProv & PemKab/Kota
- Hibah & sumbangan pihak ketiga- Hibah & sumbangan pihak ketiga
 Belanja DesaBelanja Desa  digunakan utk danai penyeleng pemerintahandigunakan utk danai penyeleng pemerintahan
desa dan PMD.desa dan PMD. {{Ps.212(4)}.Ps.212(4)}.
 Pengelolaan Keudes dilakukan oleh Kades dituangkan dlmPengelolaan Keudes dilakukan oleh Kades dituangkan dlm
Perdes ttg APBDes {Ps.212(5)}.Perdes ttg APBDes {Ps.212(5)}.
 Pedoman pengelolaan Keudes ditetapkan oleh Bup/WalkotPedoman pengelolaan Keudes ditetapkan oleh Bup/Walkot
berpedoman per UU an {Ps.212(6)}.berpedoman per UU an {Ps.212(6)}.

78
BUMDesBUMDes
Desa dpt mendirikanDesa dpt mendirikan
BUMDesBUMDes  sesuai dgnsesuai dgn
kebutuhan dan podeskebutuhan dan podes
{Ps.213(1)}{Ps.213(1)}
Desa dpt mendirikanDesa dpt mendirikan
BUMDesBUMDes  sesuai dgnsesuai dgn
kebutuhan dan podeskebutuhan dan podes
{Ps.213(1)}{Ps.213(1)}
berpedoman pdberpedoman pd
per per UU anper per UU an
{Ps.213(2)}{Ps.213(2)}
berpedoman pdberpedoman pd
{Ps.213(2)}{Ps.213(2)}
BUMDes dptBUMDes dpt
melakukan pinjamanmelakukan pinjaman
sesuai per per UU ansesuai per per UU an
{Ps.213(3)}{Ps.213(3)}
BUMDes dptBUMDes dpt
melakukan pinjamanmelakukan pinjaman
sesuai per per UU ansesuai per per UU an
{Ps.213(3)}{Ps.213(3)}

79
Kerjasama DesaKerjasama Desa
Desa dpt adakan KS utkDesa dpt adakan KS utk
kepentingan desa diatur dgnkepentingan desa diatur dgn
KBKB  dilaporkan kpddilaporkan kpd
Bup/Walkot melalui CamatBup/Walkot melalui Camat
{Ps.214(1)}{Ps.214(1)}
Desa dpt adakan KS utkDesa dpt adakan KS utk
kepentingan desa diatur dgnkepentingan desa diatur dgn
KBKB  dilaporkan kpddilaporkan kpd
Bup/Walkot melalui CamatBup/Walkot melalui Camat
{Ps.214(1)}{Ps.214(1)}
KSAD dan KSPK dilakukanKSAD dan KSPK dilakukan
sesuai kewenangannyasesuai kewenangannya
{Ps.214(2)}{Ps.214(2)}
KSAD dan KSPK dilakukanKSAD dan KSPK dilakukan
sesuai kewenangannyasesuai kewenangannya
{Ps.214(2)}{Ps.214(2)}
KSPK dapat dilakukan sesuaiKSPK dapat dilakukan sesuai
{Ps.214(3)}{Ps.214(3)}
KSPK dapat dilakukan sesuaiKSPK dapat dilakukan sesuai
{Ps.214(3)}{Ps.214(3)}
Utk Pelaks KSUtk Pelaks KS
dapat dibentukdapat dibentuk
BKSBKS
{Ps.214(4)}{Ps.214(4)}
Utk Pelaks KSUtk Pelaks KS
dapat dibentukdapat dibentuk
BKSBKS
{Ps.214(4)}{Ps.214(4)}

80
Kawasan PerdesaanKawasan Perdesaan
Bang Kaw Perdesaan yg dilaks Kab/kota & Pihak ketigaBang Kaw Perdesaan yg dilaks Kab/kota & Pihak ketiga 
ikutsertakan Pemdes & BPDikutsertakan Pemdes & BPD {Ps.215(1)}{Ps.215(1)}
Bang Kaw Perdesaan yg dilaks Kab/kota & Pihak ketigaBang Kaw Perdesaan yg dilaks Kab/kota & Pihak ketiga 
ikutsertakan Pemdes & BPDikutsertakan Pemdes & BPD {Ps.215(1)}{Ps.215(1)}
Pelaks ketentuan PKP diatur dgn Perda, dgn perhatikan :Pelaks ketentuan PKP diatur dgn Perda, dgn perhatikan :
{Ps.215(2)}{Ps.215(2)}
a. Kepentingan masy desaa. Kepentingan masy desa
b. Kewenangan desab. Kewenangan desa
c. Kelancaran pelaks investasic. Kelancaran pelaks investasi
d. Kelestarian LHd. Kelestarian LH
e. Keserasian kepentingan antar kawasan dane. Keserasian kepentingan antar kawasan dan
kepentingan umumkepentingan umum
Pelaks ketentuan PKP diatur dgn Perda, dgn perhatikan :Pelaks ketentuan PKP diatur dgn Perda, dgn perhatikan :
{Ps.215(2)}{Ps.215(2)}
a. Kepentingan masy desaa. Kepentingan masy desa
b. Kewenangan desab. Kewenangan desa
c. Kelancaran pelaks investasic. Kelancaran pelaks investasi
d. Kelestarian LHd. Kelestarian LH
e. Keserasian kepentingan antar kawasan dane. Keserasian kepentingan antar kawasan dan
kepentingan umumkepentingan umum
80

81
Bin penyeleng pemerintahan daerahBin penyeleng pemerintahan daerah
dilaks oleh Pemerintah, meliputidilaks oleh Pemerintah, meliputi {Ps. 217(1)}:{Ps. 217(1)}:
a.a. Koordinasi pemerintahanKoordinasi pemerintahan
antar susunan pemerintahanantar susunan pemerintahan
b.b. Pemberian pedoman & standarPemberian pedoman & standar
pelaks urpempelaks urpem
dilaks berkala pd tkdilaks berkala pd tk
Nas, Regional/ProvNas, Regional/Prov
{Ps 217 (2)}{Ps 217 (2)}
mencakup aspek ren, laks,mencakup aspek ren, laks,
tata laks, pendanaan,tata laks, pendanaan,
kualitas, dal & waskualitas, dal & was
{Ps 217 (3)}{Ps 217 (3)}..
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
81

82
c.c. Pemberian bimbingan,Pemberian bimbingan,
supervisi & konsultasi pelakssupervisi & konsultasi pelaks
urpemurpem
d. Diklatd. Diklat
dilaks berkala dan/ataudilaks berkala dan/atau
sewaktu-waktu baik scrsewaktu-waktu baik scr
menyeluruh kpd seluruhmenyeluruh kpd seluruh
daerah maupun kpddaerah maupun kpd
daerah tertentu sesuaidaerah tertentu sesuai
kebutuhankebutuhan {Ps.217(4)}{Ps.217(4)}
dilaks berkala ataudilaks berkala atau
sewaktu-waktu dgnsewaktu-waktu dgn
memperhatikan susunanmemperhatikan susunan
pemerintahanpemerintahan
{Ps.217 (6)}{Ps.217 (6)}
e. Ren, lit,e. Ren, lit,
bang,bang,
pemantauanpemantauan
& ev pelaks& ev pelaks
urpemurpem
dilaks berkala bagi Kdh /dilaks berkala bagi Kdh /
Wkl Kdh, anggota DPRD,Wkl Kdh, anggota DPRD,
perangkat daerah, PNSD,perangkat daerah, PNSD,
& Kades& Kades {Ps. 217 (5)}{Ps. 217 (5)}
Pelaksanaan dptPelaksanaan dpt
dilakukandilakukan
kerjasama dgnkerjasama dgn
PT & LembagaPT & Lembaga
PenelitianPenelitian {Ps.{Ps.
217 (7)}217 (7)}

83
Pengawasan (Was)Pengawasan (Was)
 Was atas penyeleng pemerintahanWas atas penyeleng pemerintahan
daerah dilaks oleh Pem meliputidaerah dilaks oleh Pem meliputi
{Ps 218 (1)}{Ps 218 (1)}::
a.a. Was atas pelaksWas atas pelaks
urpem di daerahurpem di daerah
dilaks oleh aparatdilaks oleh aparat
was intern Pem sesuaiwas intern Pem sesuai
perperatat per UU anper UU an
{Ps.218(2)}{Ps.218(2)}
b.b. Was thd perda danWas thd perda dan
Per KdhPer Kdh

84
Penghargaan & SanksiPenghargaan & Sanksi
Pem memberikanPem memberikan
penghargaan dlmpenghargaan dlm
penyelengpenyeleng
pemerintahan daerahpemerintahan daerah
{Ps.219 (1)}{Ps.219 (1)}
Sanksi diberikan olehSanksi diberikan oleh
Pem dlm penyelengPem dlm penyeleng
pemerintahan daerahpemerintahan daerah
{Ps.220(1)}{Ps.220(1)}
Diberikan kpd pemerintahanDiberikan kpd pemerintahan
daerah, Kdh dan/atau Wkl Kdh,daerah, Kdh dan/atau Wkl Kdh,
anggota DPRD, perangkatanggota DPRD, perangkat
daerah, PNSD, Kades, Anggotadaerah, PNSD, Kades, Anggota
BPD dan MasyBPD dan Masy {Ps.219 (2)}{Ps.219 (2)}
Diberikan kpd pemerintahanDiberikan kpd pemerintahan
daerah, Kdh dan/atau Wkl Kdh,daerah, Kdh dan/atau Wkl Kdh,
anggota DPRD, perangkatanggota DPRD, perangkat
daerah, PNSD,dan Kadesdaerah, PNSD,dan Kades
{Ps.220(2)}{Ps.220(2)}

85
Hasil, Koordinasi dan Pedoman BinwasHasil, Koordinasi dan Pedoman Binwas
Hasil Binwas digunakan sbg bahan Bin selanjutnya oleh Pem dan dptHasil Binwas digunakan sbg bahan Bin selanjutnya oleh Pem dan dpt
digunakan sbg bahan pemeriksaan oleh BPKdigunakan sbg bahan pemeriksaan oleh BPK (Ps.221)(Ps.221)
Hasil Binwas digunakan sbg bahan Bin selanjutnya oleh Pem dan dptHasil Binwas digunakan sbg bahan Bin selanjutnya oleh Pem dan dpt
digunakan sbg bahan pemeriksaan oleh BPKdigunakan sbg bahan pemeriksaan oleh BPK (Ps.221)(Ps.221)
Binwas penyelengBinwas penyeleng
pemerintahan daerah secarapemerintahan daerah secara
Nas dikoordinasikan olehNas dikoordinasikan oleh
Mendagri {Ps.222(1)}Mendagri {Ps.222(1)}
pemerintahan daerah secarapemerintahan daerah secara
Nas dikoordinasikan olehNas dikoordinasikan oleh
Mendagri {Ps.222(1)}Mendagri {Ps.222(1)}
pemerintahan daerah utkpemerintahan daerah utk
Kab / Kota dikoordinasikanKab / Kota dikoordinasikan
oleh Gub {Ps.222(2)}oleh Gub {Ps.222(2)}
pemerintahan daerah utkpemerintahan daerah utk
Kab / Kota dikoordinasikanKab / Kota dikoordinasikan
oleh Gub {Ps.222(2)}oleh Gub {Ps.222(2)}
Binwas penyeleng pemerintahanBinwas penyeleng pemerintahan
desa dikoordinasikan olehdesa dikoordinasikan oleh
Bup/Walikota{Ps.222 (3)}Bup/Walikota{Ps.222 (3)}
Binwas penyeleng pemerintahanBinwas penyeleng pemerintahan
desa dikoordinasikan olehdesa dikoordinasikan oleh
Bup/Walikota{Ps.222 (3)}Bup/Walikota{Ps.222 (3)}
Bup/Walikota dlm BinwasBup/Walikota dlm Binwas
penyeleng Pemerintahan desapenyeleng Pemerintahan desa
dpt melimpahkan kpd Camatdpt melimpahkan kpd Camat
{Ps.222(4)}{Ps.222(4)}
Bup/Walikota dlm BinwasBup/Walikota dlm Binwas
penyeleng Pemerintahan desapenyeleng Pemerintahan desa
dpt melimpahkan kpd Camatdpt melimpahkan kpd Camat
{Ps.222(4)}{Ps.222(4)}
Pedoman Binwas (standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi) diatur dlmPedoman Binwas (standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi) diatur dlm
PP (Ps.223)PP (Ps.223)
Pedoman Binwas (standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi) diatur dlmPedoman Binwas (standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi) diatur dlm
PP (Ps.223)PP (Ps.223)

86
DalamDalam rangka penyeleng pemerintahan daerah, Presiden dpt membentukrangka penyeleng pemerintahan daerah, Presiden dpt membentuk
suatu dewan yang bertugas memberikan saran & pertimbangan thdsuatu dewan yang bertugas memberikan saran & pertimbangan thd
kebijakan otdakebijakan otda {Ps 224 (1)}{Ps 224 (1)}
DalamDalam rangka penyeleng pemerintahan daerah, Presiden dpt membentukrangka penyeleng pemerintahan daerah, Presiden dpt membentuk
suatu dewan yang bertugas memberikan saran & pertimbangan thdsuatu dewan yang bertugas memberikan saran & pertimbangan thd
kebijakan otdakebijakan otda {Ps 224 (1)}{Ps 224 (1)}
Dewan bertugas memberikan saran & pertimbangan kpd Presiden, al mengenaiDewan bertugas memberikan saran & pertimbangan kpd Presiden, al mengenai
rancangan kebijakan (Ps 224 (2)rancangan kebijakan (Ps 224 (2)
a. Pembentukan, penghapusan & penggabungan daerah sertaa. Pembentukan, penghapusan & penggabungan daerah serta
pembentukan kawasan khususpembentukan kawasan khusus
b. PKPPPD, yg meliputi :b. PKPPPD, yg meliputi :
1). Perhitungan bagian masing2 daerah atas DBH Pajak dan SDA sesuai1). Perhitungan bagian masing2 daerah atas DBH Pajak dan SDA sesuai
2). Formula dan perhitungan DAU masing2 daerah berdasar besaran2). Formula dan perhitungan DAU masing2 daerah berdasar besaran
pagu DAU sesuai per per UU anpagu DAU sesuai per per UU an {Ps 224 (1)}{Ps 224 (1)}
3). DAK masing2 daerah utk setiap TA berdasar besaran pagu DAK dgn3). DAK masing2 daerah utk setiap TA berdasar besaran pagu DAK dgn
menggunakan kriteria sesuai per per UU anmenggunakan kriteria sesuai per per UU an
Dewan bertugas memberikan saran & pertimbangan kpd Presiden, al mengenaiDewan bertugas memberikan saran & pertimbangan kpd Presiden, al mengenai
rancangan kebijakan (Ps 224 (2)rancangan kebijakan (Ps 224 (2)
a. Pembentukan, penghapusan & penggabungan daerah sertaa. Pembentukan, penghapusan & penggabungan daerah serta
pembentukan kawasan khususpembentukan kawasan khusus
b. PKPPPD, yg meliputi :b. PKPPPD, yg meliputi :
1). Perhitungan bagian masing2 daerah atas DBH Pajak dan SDA sesuai1). Perhitungan bagian masing2 daerah atas DBH Pajak dan SDA sesuai
2). Formula dan perhitungan DAU masing2 daerah berdasar besaran2). Formula dan perhitungan DAU masing2 daerah berdasar besaran
pagu DAU sesuai per per UU anpagu DAU sesuai per per UU an {Ps 224 (1)}{Ps 224 (1)}
3). DAK masing2 daerah utk setiap TA berdasar besaran pagu DAK dgn3). DAK masing2 daerah utk setiap TA berdasar besaran pagu DAK dgn
menggunakan kriteria sesuai per per UU anmenggunakan kriteria sesuai per per UU an
BAB XIII PERTIMBANGAN DALAM KEBIJAKAN OTDA
86

87
Susunan OrganisasiSusunan Organisasi
Dewan dipimpin oleh Mendagri yang susunanDewan dipimpin oleh Mendagri yang susunan
org keanggotaan dan tata laksananya diaturorg keanggotaan dan tata laksananya diatur
dengan Peraturan Presidendengan Peraturan Presiden
{Ps 224 (3)}{Ps 224 (3)}
Dewan dipimpin oleh Mendagri yang susunanDewan dipimpin oleh Mendagri yang susunan
org keanggotaan dan tata laksananya diaturorg keanggotaan dan tata laksananya diatur
dengan Peraturan Presidendengan Peraturan Presiden
{Ps 224 (3)}{Ps 224 (3)}

88
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN,BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN,
 Pengaturan mengenai Daerah Khusus dan DaerahPengaturan mengenai Daerah Khusus dan Daerah
Istimewa (Psl 225 & 226)Istimewa (Psl 225 & 226)
 Pengaturan mengenai DKI Jakarta sbg ibukota negaraPengaturan mengenai DKI Jakarta sbg ibukota negara
(Psl 227)(Psl 227)
 Pengaturan mengenai penyelenggaraan urusanPengaturan mengenai penyelenggaraan urusan
pemerintahan yg didekonsentrasikan (Psl 228)pemerintahan yg didekonsentrasikan (Psl 228)
 Pengaturan mengenai batas daerah yang berbatasanPengaturan mengenai batas daerah yang berbatasan
dengan wil. negara lain (Psl 229)dengan wil. negara lain (Psl 229)
 Pengaturan mengenai hak pilih anggota TNI/POLRI (PslPengaturan mengenai hak pilih anggota TNI/POLRI (Psl
230)230)

89
 Pengaturan mengenai tetap berlakunya nama, batas,Pengaturan mengenai tetap berlakunya nama, batas,
dan ibukota daerah sepanjang tidak ditentukan laindan ibukota daerah sepanjang tidak ditentukan lain
oleh UU ini (Psl 231)oleh UU ini (Psl 231)
 Pengaturan mengenai pengakuan strukturPengaturan mengenai pengakuan struktur
pemerintahan dan proses pembentukan daerah barupemerintahan dan proses pembentukan daerah baru
(Psl 232)(Psl 232)
 Pengaturan mengenai pelaksanaan Pilkadasung utk ygPengaturan mengenai pelaksanaan Pilkadasung utk yg
pertama kalinya termasuk di daerah pemekaran sertapertama kalinya termasuk di daerah pemekaran serta
pendanaan dimasa transisi dan penetapanpendanaan dimasa transisi dan penetapan
pelaksanaan yg sama utk pemilihan bupati/walikota ygpelaksanaan yg sama utk pemilihan bupati/walikota yg
waktunya berhimpitan dgn pemilihan gubernur dlm 1waktunya berhimpitan dgn pemilihan gubernur dlm 1
wil provinsi (Psl 233, Psl 234, Psl 235)wil provinsi (Psl 233, Psl 234, Psl 235)
 Pengaturan mengenai masa jabatan perangkat desaPengaturan mengenai masa jabatan perangkat desa
BAB XV KETENTUAN PERALIHANBAB XV KETENTUAN PERALIHAN

90
BAB XVI KETENTUAN PENUTUPBAB XVI KETENTUAN PENUTUP
 Pengaturan mengenai penyesuaian peraturanPengaturan mengenai penyesuaian peraturan
perundang-undangan (Psl 237)perundang-undangan (Psl 237)
 Pengaturan mengenai msh berlakunya peraturanPengaturan mengenai msh berlakunya peraturan
perundang-undangan yg tdk bertentangan dgn UU iniperundang-undangan yg tdk bertentangan dgn UU ini
 Pengaturan mengenai tidak berlakunya UU 22/1999Pengaturan mengenai tidak berlakunya UU 22/1999
(Psl 239)(Psl 239)
 Pengaturan mengenai penetapan waktuPengaturan mengenai penetapan waktu
pemberlakuan UU ini (Psl 240)pemberlakuan UU ini (Psl 240)

91
Dengan diberlakukan UU Pemerintahan Daerah maka perlu ditindakDengan diberlakukan UU Pemerintahan Daerah maka perlu ditindak
lanjuti dengan peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnyalanjuti dengan peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya ::
 7 (tujuh) UU7 (tujuh) UU;;
 43 (empat puluh tiga) PP43 (empat puluh tiga) PP;;
 2 (dua) Peraturan Presiden2 (dua) Peraturan Presiden;;
 1 (satu) Keputusan Presiden1 (satu) Keputusan Presiden;;
 4 (empat) Permendagri4 (empat) Permendagri;;
 13 (tiga belas) Perda13 (tiga belas) Perda;;
 4 (empat) Peraturan Gubernur4 (empat) Peraturan Gubernur;;
 3 Peraturan Bupati/Walikota3 Peraturan Bupati/Walikota;; dandan
 3 (tiga) Peraturan KPU3 (tiga) Peraturan KPU
IV. PENGATURAN TINDAK LANJUTIV. PENGATURAN TINDAK LANJUT

92
Agar implementasi UU No. 32 Tahun 2004 dapatAgar implementasi UU No. 32 Tahun 2004 dapat
terlaksana dengan sebaik-baiknya maka langkahterlaksana dengan sebaik-baiknya maka langkah
kegiatan yang dilakukan dalam waktu segera adalah :kegiatan yang dilakukan dalam waktu segera adalah :
1.Melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan
stakeholders secara meluas guna memudahkan
pemahaman terhadap substansi pengaturan.
2.Menyelesaikan peraturan pelaksanaan sesuai
dengan bobot prioritas
3.Fasilitasi dan supervisi dilaksanakan lebih intensif
V. PENUTUPV. PENUTUP

DAERAH OTONOMI

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to DAERAH OTONOMI

Similar to DAERAH OTONOMI (20)

More from Siti Sahati

More from Siti Sahati (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

DAERAH OTONOMI