SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
TARIF PAJAK
Disusun Oleh :
Tri Anggun 63010-15-0213
Umi Nashikhatuulfah 63010-15-0260
Gadis Sriyamti 63010-15-0261
TEORI PEMUNGUTAN PAJAK
• Setiap peserta asuransi wajib membayar premi asuransi
• Dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang
bersagkutan atas keselamatan dan harta bendanya.
Teori
Asuransi
• Pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas
besarnya kepentingan dalam suatu Negara.
• Semakin besar kepentingan seseorang, maka makin
tinggi pajak yang harus dibayarkan.
Teori
Kepentingan
• Unsur obyektif : melihat besarnya penghasilan
atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
• Unsur subyektif : memperhatikan besarnya
kebutuhan materil yang harus dipenuhi
Teori Daya
Pikul
TEORI PEMUNGUTAN PAJAK
• Masyarakat dianggap memiliki kewajiban
mutlak, yaitu berbakti kepada negara.
• Negara memiliki hak mutlak untuk memungut
pajak dari masyarakat.
Teori
Bakti
• Pajak yang dipungut oleh Negara dapat
mengurangi penghasilan seseorang.
• Negara akan menyalurkan kembali dalam
bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Teori Asas
Daya Beli
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
Equality
• Tidak boleh ada
diskriminasi
terhadap
sesama wajib
pajak.
• Pemungutan
pajak harus
sesuai dengan
kemampuan
dan
penghasilan
wajib pajak.
Certainty
• Penetapan pajak
harus jelas, tidak
dilakukan secara
sewenang-wenang.
• Wajib pajak harus
mengetahui
besarnya pajak
terutang, kapan
harus dibayar, dan
batas waktu
pembayarannya.
Convenience
• Pajak harus dibayar
pada saat-saat
yang tidak
menyulitkan wajib
pajak.
• Untuk mencegah
wajib pajak
berupaya
menghindari
kewajiban
membayar pajak.
Economy
• Biaya
pemungutan pajak
harus seminim
mungkin.
• Dengan biaya
pemungutan yang
minimal
diharapkan dapat
menghasilkan
penerimaan pajak
yang sebesar-
besarnya.
SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
Adil
Berdasarkan
Undang-
Undang
Tidak
mengganggu
perekonomianEfisien
Sederhana
STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK
Stelsel Nyata
• Didasarkan
pada objek,
sehingga
pemungutannya
baru dapat
dilakukan pada
akhir tahun
pajak.
Stelsel
Anggapan
• Didasarkan
pada suatu
anggapan yang
telah diatur oleh
undang-undang.
Stelsel
Campuran
• Pada awal tahun
besarnya pajak
dihitung
berdasar suatu
anggapan,
kemudian pada
akhir tahun
besarnya pajak
disesuaikan
dengan keadaan
sebenarnya.
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
• Sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Fiskus,
untuk menentukan besarnya pajak
terutang oleh Wajib Pajak.
Official
Assesment
System
• Sistem pemungutan pajak dimana
Wajib Pajak boleh menghitung,
membayar dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang terutang.
Self
Assesment
System
• Sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada pihak
ketiga untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Withholding
System
ASAS PENGENAAN PAJAK
Asas Domisili
• Negara berhak
memungut pajak
dari wajib pajak
yang bertempat
tinggal tinggal
diwilayahnya.
Asas Sumber
• Negara berhak
mengenakan pajak
atas penghasilan
yang bersumber di
wilayahnya tanpa
memperhatikan
tempat tinggal
wajib pajak.
Asas
Kebangsaan
• Pengenaan pajak
dihubungkan
dengan
kebangsaan suatu
Negara.
• Suatu pedoman
dasar dalam
menetapkan
besarnya utang
pajak orang pribadi
atau badan.
• Sebagai sarana
keadilan dalam
penetapan utang
pajak
Tarif
TARIF PAJAK
Tarif Tetap
• Bentuk tarif
yang
besarnya
tetap
terhadap
berbagai nilai
objek yang
dikenakan
pajak.
Tarif
Proporsional
• Persentase
pengenaan
pajak yang
tetap atas
berapapun
dasar
pengenaan
pajaknya.
Tarif Progresif
• Tarif pajak
yang
persentaseny
a semakin
besar jika
dasar
pengenaan
pajaknya
meningkat.
Tarif Degresif
• Tarif pajak
yang
persentaseny
a semakin
kecil jika
dasar
pengenaan
pajaknya
meningkat.
TARIF PROGRESIF
• Persentasenya semakin besar jika
dasar pengenaan pajak meningkat
dan besarnya peningkatan dari
tarifnya semakin besar.
Progresif-
progresif
• Persentasenya semakin besar jika
dasar pengenaan pajak meningkat
dan besarnya peningkatan dari
tarifnya semakin kecil.
Progresif-
degresif
• Persentasenya semakin besar jika
dasar pengenaan pajak meningkat
dan besarnya peningkatan dari
tarifnya sama besar.
Progresif-
proporsional
TARIF DEGRESIF
• Persentasenya semakin kecil jika
dasar pengenaan pajak meningkat dan
besarnya penurunan dari tarifnya
semakin kecil.
Degresif-
progresif
• Persentasenya semakin kecil jika
dasar pengenaan pajak meningkat dan
besarnya penurunan dari tarifnya
semakin besar.
Degresif-
degresif
• Persentasenya semakin kecil jika
dasar pengenaan pajak meningkat dan
besarnya penurunan dari tarifnya
sama besar.
Degresif-
proporsional
TARIF PAJAK PENGHASILAN PPH 21
TAHUN 2016
Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 UU No. 36
tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi
perhitungannya dengan menggunakan tarif
progresif sbb :
 Rp 0 - Rp 50.000.000 tarif 5%
 Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 tarif 15%
 Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 tarif 25%
 > Rp 500.000.000 tarif 30%
TERIMAKASIH ..

More Related Content

What's hot

Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham
Livi Pungus
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
eryeryey
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajak
anisa93
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
Ariza Ekky
 

What's hot (20)

Mojakoe perpajakan1
Mojakoe perpajakan1Mojakoe perpajakan1
Mojakoe perpajakan1
 
Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham
 
Makalah Pajak Internasional
Makalah Pajak InternasionalMakalah Pajak Internasional
Makalah Pajak Internasional
 
Makalah Pajak Pertambahan Nilai
Makalah Pajak Pertambahan NilaiMakalah Pajak Pertambahan Nilai
Makalah Pajak Pertambahan Nilai
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
 
Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakan
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
 
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajak
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
7. jurnal penyesuaian
7. jurnal penyesuaian7. jurnal penyesuaian
7. jurnal penyesuaian
 
Ppt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasionalPpt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasional
 
Pencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakPencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajak
 
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangMateri AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
 
Akuntansi Keuangan 2 - Ekuitas
Akuntansi Keuangan 2 - EkuitasAkuntansi Keuangan 2 - Ekuitas
Akuntansi Keuangan 2 - Ekuitas
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 

Viewers also liked

Presentasi for hp 1 cashflow quadran bisnis yg bernilai
Presentasi for hp 1 cashflow quadran   bisnis yg bernilaiPresentasi for hp 1 cashflow quadran   bisnis yg bernilai
Presentasi for hp 1 cashflow quadran bisnis yg bernilai
Moch Ali
 
Asas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajakAsas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajak
Reza Pramudya
 

Viewers also liked (20)

Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Asas-Asas Pemungutan Pajak
Asas-Asas Pemungutan PajakAsas-Asas Pemungutan Pajak
Asas-Asas Pemungutan Pajak
 
1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak
 
PPT Perpajakan
PPT PerpajakanPPT Perpajakan
PPT Perpajakan
 
2.KUP...NPWP
2.KUP...NPWP2.KUP...NPWP
2.KUP...NPWP
 
Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016
Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016
Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016
 
Daftar kelas praktikum PIK
Daftar kelas praktikum PIKDaftar kelas praktikum PIK
Daftar kelas praktikum PIK
 
Presentasi KAORITECH
Presentasi KAORITECHPresentasi KAORITECH
Presentasi KAORITECH
 
Presentasi for hp 1 cashflow quadran bisnis yg bernilai
Presentasi for hp 1 cashflow quadran   bisnis yg bernilaiPresentasi for hp 1 cashflow quadran   bisnis yg bernilai
Presentasi for hp 1 cashflow quadran bisnis yg bernilai
 
COMPARISON OF FIXED LINE SERVICES
COMPARISON OF FIXED LINE SERVICESCOMPARISON OF FIXED LINE SERVICES
COMPARISON OF FIXED LINE SERVICES
 
Asas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajakAsas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajak
 
Hambatan tarif dalam bisnis internasional
Hambatan tarif dalam bisnis internasionalHambatan tarif dalam bisnis internasional
Hambatan tarif dalam bisnis internasional
 
Tinjauan Pustaka Penelitian
Tinjauan Pustaka PenelitianTinjauan Pustaka Penelitian
Tinjauan Pustaka Penelitian
 
Tugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitriTugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitri
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
 
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
 
Slide tutorial e filling spt 1770 s
Slide tutorial e filling spt 1770 sSlide tutorial e filling spt 1770 s
Slide tutorial e filling spt 1770 s
 
Petunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 sPetunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 s
 

Similar to Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak

PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAK
sischayank
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintah
Mulyadi Yusuf
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintah
Mulyadi Yusuf
 
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
Nur Rina Martyas Ningrum
 

Similar to Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak (20)

2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajak
 
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptxDasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
 
2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
 
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan PajakHukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
 
Bab 5 Perpajakan.ppt
Bab 5 Perpajakan.pptBab 5 Perpajakan.ppt
Bab 5 Perpajakan.ppt
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAK
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintah
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintah
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
 
Kuliah i
Kuliah iKuliah i
Kuliah i
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Bab.12 rancangan sistem pajak
Bab.12 rancangan sistem pajak Bab.12 rancangan sistem pajak
Bab.12 rancangan sistem pajak
 
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
 
PPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptxPPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptx
 
ppt micro teaching newest and colourfull.pptx
ppt micro teaching newest and colourfull.pptxppt micro teaching newest and colourfull.pptx
ppt micro teaching newest and colourfull.pptx
 
konsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfkonsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdf
 
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptxSlide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
 
Bab 5 Perpajakan
Bab 5 PerpajakanBab 5 Perpajakan
Bab 5 Perpajakan
 

More from gadis sriyamti (8)

Uang dan Inflasi
Uang dan InflasiUang dan Inflasi
Uang dan Inflasi
 
Perekonomian Terbuka
Perekonomian TerbukaPerekonomian Terbuka
Perekonomian Terbuka
 
Pengangguran
PengangguranPengangguran
Pengangguran
 
Fluktuasi ekonomi
Fluktuasi ekonomiFluktuasi ekonomi
Fluktuasi ekonomi
 
Analisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LMAnalisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LM
 
Pendapatan nasional
Pendapatan nasionalPendapatan nasional
Pendapatan nasional
 
Aspek pasar dan pemasaran
Aspek pasar dan pemasaranAspek pasar dan pemasaran
Aspek pasar dan pemasaran
 
Sistem operasional bank syariah.ppt
Sistem operasional bank syariah.pptSistem operasional bank syariah.ppt
Sistem operasional bank syariah.ppt
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
subki124
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
MaskuratulMunawaroh
 
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
luqmanhakimkhairudin
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
DewiUmbar
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
DessyArliani
 

Recently uploaded (20)

Materi Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerak
Materi Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerakMateri Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerak
Materi Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerak
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
 
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas pptsistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARPPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
 

Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak

  • 1. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TARIF PAJAK Disusun Oleh : Tri Anggun 63010-15-0213 Umi Nashikhatuulfah 63010-15-0260 Gadis Sriyamti 63010-15-0261
  • 2. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK • Setiap peserta asuransi wajib membayar premi asuransi • Dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersagkutan atas keselamatan dan harta bendanya. Teori Asuransi • Pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan dalam suatu Negara. • Semakin besar kepentingan seseorang, maka makin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Teori Kepentingan • Unsur obyektif : melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. • Unsur subyektif : memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi Teori Daya Pikul
  • 3. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK • Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. • Negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori Bakti • Pajak yang dipungut oleh Negara dapat mengurangi penghasilan seseorang. • Negara akan menyalurkan kembali dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teori Asas Daya Beli
  • 4. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK Equality • Tidak boleh ada diskriminasi terhadap sesama wajib pajak. • Pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Certainty • Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. • Wajib pajak harus mengetahui besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Convenience • Pajak harus dibayar pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. • Untuk mencegah wajib pajak berupaya menghindari kewajiban membayar pajak. Economy • Biaya pemungutan pajak harus seminim mungkin. • Dengan biaya pemungutan yang minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar- besarnya.
  • 6. STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK Stelsel Nyata • Didasarkan pada objek, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Stelsel Anggapan • Didasarkan pada suatu anggapan yang telah diatur oleh undang-undang. Stelsel Campuran • Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasar suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.
  • 7. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK • Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Fiskus, untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Official Assesment System • Sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak boleh menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Self Assesment System • Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Withholding System
  • 8. ASAS PENGENAAN PAJAK Asas Domisili • Negara berhak memungut pajak dari wajib pajak yang bertempat tinggal tinggal diwilayahnya. Asas Sumber • Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Asas Kebangsaan • Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.
  • 9. • Suatu pedoman dasar dalam menetapkan besarnya utang pajak orang pribadi atau badan. • Sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak Tarif
  • 10. TARIF PAJAK Tarif Tetap • Bentuk tarif yang besarnya tetap terhadap berbagai nilai objek yang dikenakan pajak. Tarif Proporsional • Persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Tarif Progresif • Tarif pajak yang persentaseny a semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Tarif Degresif • Tarif pajak yang persentaseny a semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.
  • 11. TARIF PROGRESIF • Persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya semakin besar. Progresif- progresif • Persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya semakin kecil. Progresif- degresif • Persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar. Progresif- proporsional
  • 12. TARIF DEGRESIF • Persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil. Degresif- progresif • Persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar. Degresif- degresif • Persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar. Degresif- proporsional
  • 13. TARIF PAJAK PENGHASILAN PPH 21 TAHUN 2016 Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sbb :  Rp 0 - Rp 50.000.000 tarif 5%  Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 tarif 15%  Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 tarif 25%  > Rp 500.000.000 tarif 30%