PERUBAHAN UNDANG -UNDANGNO. 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAH:1. RUU TENTANG   PEMERINTAHAN DAERAH2. RUU TENTANG PI...
RUU TENTANG PEMERINTAHAN         DAERAH      (13 Isu Strategis)               2
ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH1. PEMBENTUKAN DAERAH            7.    APARATUR DAERAH   OTONOM                  ...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004    ISU-ISU                         RUU PEMDA                                   ...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004    ISU-ISU             RUU PEMERINTAHAN DAERAH                              UU ...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004     ISU-ISU              RUU PEMERINTAHAN DAERAH                         UU 32/...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH ISU-ISU STRATEGIS                    HASIL HARMONISASI2.3. DAERAH BERCIRI     P...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004    ISU-ISU                        RUU PEMDA                       UU 32/04  STR...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004    ISU-ISU                        RUU PEMDA                       UU 32/04  STR...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004    ISU-ISU                        RUU PEMDA                       UU 32/04  STR...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004    ISU-ISU                        RUU PEMDA                       UU 32/04  STR...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004    ISU-ISU                        RUU PEMDA                       UU 32/04  STR...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004    ISU-ISU                        RUU PEMDA                       UU 32/04  STR...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004    ISU-ISU                        RUU PEMDA                       UU 32/04  STR...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004    ISU-ISU                        RUU PEMDA                       UU 32/04  STR...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004    ISU-ISU                        RUU PEMDA                       UU 32/04  STR...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004    ISU-ISU                        RUU PEMDA                       UU 32/04  STR...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAHISU-ISU STRATEGIS                   HASIL HARMONISASI4. PERAN GUB SBG     GUBERN...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH    ISU-ISU                        HASIL HARMONISASI  STRATEGIS6. KECAMATAN    K...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH ISU-ISUSTRATEGIS                    HASIL HARMONISASI8. PERATURAN DAERAH    RAN...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH ISU-ISU STRATEGIS                     HASIL HARMONISASI10. PELAYANAN PUBLIK  AD...
ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH    ISU-ISU STRATEGIS                    HASIL HARMONISASI12. KERJASAMA ANTAR DAE...
TERIMA KASIH      23
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

13 isu strategis ruu revisi 32 thn 2004 (mei 2011)

1,160 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,160
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

13 isu strategis ruu revisi 32 thn 2004 (mei 2011)

  1. 1. PERUBAHAN UNDANG -UNDANGNO. 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAH:1. RUU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH2. RUU TENTANG PILKADA3. RUU TENTANG DESA 1
  2. 2. RUU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (13 Isu Strategis) 2
  3. 3. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH1. PEMBENTUKAN DAERAH 7. APARATUR DAERAH OTONOM 8. PERATURAN DAERAH2. PEMBAGIAN URUSAN PEM (PERDA)3. DAERAH BERCIRI KEPULAUAN 9. KEUANGAN DAERAH4. PERAN GUBERNUR SEBAGAI 10. PELAYANAN PUBLIK WAKIL PUSAT 11. PARTISIPASI MASYARAKAT5. SINERGI URUSAN PEM, 12. KERJASAMA ANTAR PERANGKAT DAN PEMBANGUNAN DAERAH PUSAT DAN DAERAH 13. TINDAKAN HUKUM THD6. KECAMATAN APARATUR PEMDA RUU tentang Pemerintahan Daerah masih dalam proses akhir harmonisasi dengan kementerian/LPNK oleh Kemendagri dan difasilitasi oleh Kemenkumham. 3
  4. 4. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04 STRATEGIS1. PEMBENTUKAN  Pembentukan DOB dilakukan melalui tahap persiapan Tidak melalui daerah persiapan DAERAH dan memenuhi persyaratan adm. & persyaratan teknis (Pasal 7 ayat 3) OTONOM  Daerah persiapan ditetapkan dgn PP  Masa daerah persiapan selama 3 thn & dilakukan evaluasi utk ditetapkan sbg DOB / digabung kembali ke daerah induk jika hasil evaluasi dinyatakan tdk layak (Pasal 11)  Persyaratan administrasi terdiri dari persetujuan Persyaratan administrasi terdiri dari DPRD, kepala daerah secara berjenjang serta persetujuan DPRD, kepala daerah rekomendasi menteri serta rekomendasi menteri  Persyaratan teknis terdiri dari geografis, penduduk, Persyaratan teknis mencakup faktor kesisteman, cakupan wilayah dan usia pemerintahan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosbud, sospol, kependudukan, hankam & faktor lain  Pembentukan DOB untuk kepentingan strategis Tidak diatur nasional tidak diperlukan persyaratan adm. & persyaratan teknis dan tidak diperlukan masa persiapan (Pasal 14) 4
  5. 5. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU RUU PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/04 STRATEGIS1. PEMBENTUKAN  Daerah dapat dihapus berdasarkan hasil Daerah dapat dihapus dan DAERAH evaluasi dinyatakan tdk mampu digabung berdasarkan hasil OTONOM menyelenggarakan otonomi daerah (Pasal 15 evaluasi dinyatakan tidak (lanjutan) ayat 1) mampu menyelenggarakan  Daerah yang dihapus digabung dgn daerah otonomi daerah lain yang sama tingkatannya & berdampingan (Pasal 15 ayat 2)  Penggabungan daerah otonom dilakukan Penggabungan daerah secara dengan menggabungkan dua daerah otonom sukarela belum diatur atau lebih menjadi satu daerah otonom baru.  Penggabungan daerah otonom dilakukan secara sukarela dan daerah yang bergabung diberikan insentif. (pasal 16) 5
  6. 6. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU RUU PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/04 STRATEGIS2. URUSAN  Urusan pem diklasifikasikan menjadi 3, yaitu urusan PEMERINTAHAN absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. urusan konkuren dibagi antara pusat dan daerah (Pasal 20)  Urusan pemerintahan umum adalah urusan memelihara empat pilar negara (pancasila, uud 45, bhineka tunggal ika dan nkri).  Urusan pemerintahan konkuren yg diserahkan kpd daerah & menimbulkan dampak ekologis yaitu meliputi kehutanan, kelautan dan perikanan laut menjadi kewenangan pemda provinsi. kab/kota mendapatkan bagi hasil  Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, kdh dibantu perangkat pusat (kesbangpol) 6
  7. 7. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI2.3. DAERAH BERCIRI  PROVINSI KEPULAUAN TDK DIATUR SCR KHUSUS KRN DIDLM HK KEPULAUAN INTERNASIONAL YG DIKNL HANYA NEGARA KEPULAUAN SHG ISTILAH PROVINSI KEPULAUAN DPT BERKONOTASI NEGARA DLM NEGARA  UTK MENGAKOMODIR KEBUTUHAN DAERAH BERCIRI KEPULAUAN, FORMULA DAN PENGHITUNGAN DAU MEMPERTIMBANGKAN DAERAH YG BERCIRI KEPULAUAN, YAITU BOBOT ASPEK GEOGRAFI WILAYAH KEPULAUAN DIPERBESAR 7
  8. 8. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04 STRATEGIS1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)  PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI: o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK, KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN; o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI. 8
  9. 9. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04 STRATEGIS1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)  PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI: o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK, KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN; o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI. 9
  10. 10. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04 STRATEGIS1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)  PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI: o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK, KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN; o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI. 10
  11. 11. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04 STRATEGIS1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)  PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI: o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK, KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN; o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI. 11
  12. 12. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04 STRATEGIS1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)  PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI: o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK, KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN; o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI. 12
  13. 13. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04 STRATEGIS1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)  PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI: o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK, KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN; o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI. 13
  14. 14. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04 STRATEGIS1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)  PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI: o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK, KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN; o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI. 14
  15. 15. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04 STRATEGIS1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)  PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI: o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK, KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN; o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI. 15
  16. 16. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04 STRATEGIS1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)  PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI: o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK, KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN; o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI. 16
  17. 17. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04 STRATEGIS1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)  PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI: o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK, KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN; o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI. 17
  18. 18. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAHISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI4. PERAN GUB SBG  GUBERNUR SBG WKL PEMERINTAH PUSAT MELAKSANAKAN BINWAS WKL PUSAT UMUM DAN TEKNIS THD KAB/KOTA  KEMENTERIAN/LPNK MELIMPAHKAN KEWENANGAN BINWAS THD KAB/KOTA KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PUSAT  GUBERNUR DALAM MELAKUKAN BINWAS DIBANTU OLEH PERANGKAT GUBERNUR YANG DIBIAYAI APBN  SEKRETARIS DAERAH PROV. MERANGKAP SEBAGAI SEKRETARIS GUB SBG WAKIL PUSAT5. SINERGI URUSAN  PEMDA MENENTUKAN PRIORITAS URUSAN PEMERINTAHAN YG PEM, PERANGKAT BERSIFAT WJB & PILIHAN YG MENJADI KEWENANGANNYA DAN  KEMENTERIAN/LPNK MELAKUKAN PEMETAAN URUSAN PEM WAJIB DAN PILIHAN PROV. DAN KAB/KOTA (SECARA NASIONAL) PEMBANGUNAN  PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS PUSAT DAN PEMDA DAN PUSAT DAERAH  PUSAT DAN DAERAH MELAKUKAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCAPAI TARGET-TARGET NASIONAL DAN DAERAH 18
  19. 19. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH ISU-ISU HASIL HARMONISASI STRATEGIS6. KECAMATAN  KECAMATAN ADALAH WIL. KERJA CAMAT SBG PERANGKAT DAERAH  KECAMATAN DIBENTUK DGN PERDA KAB/KOTA ATAS PERSETUJUAN GUBERNUR  CAMAT DIANGKAT OLEH BUPATI/WALIKOTA ATAS PERSETUJUAN GUBERNUR  CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU BUPATI/WALIKOTA DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS-TUGAS YANG BERSIFAT ATRIBUTIF DAN PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DARI BUPATI/WALIKOTA SERTA PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM7. APARATUR  PENGATURAN PNS SCR UMUM DIATUR DI RUU KEPEGAWAIAN NEGARA DAERAH  RUU INI MENGATUR SUBSTANSI YG SPESIFIK BERKAITAN DGN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA DAERAH MELIPUTI TUNJANGAN KINERJA, SEKDA SEBAGAI PEJABAT PEMBINA KARIER PNS TERTINGGI DIDAERAH, TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL ES. II, KOMPETENSI PNS DLM PENY. PEMDA DAN FORMASI PNS DI DAERAH  URUSAN APARATUR DAERAH YANG DIKELOLA SECARA NASIONAL ADALAH PNS GOL IV/C KEATAS dan JABATAN STRATEGIS LAINNYA 19
  20. 20. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH ISU-ISUSTRATEGIS HASIL HARMONISASI8. PERATURAN DAERAH  RANC. PERDA KAB/KOTA YG MENGATUR TTG RPJPD, RPJMD, APBD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PEMBENTUKAN KECAMATAN & TATA RUANG HRS MENDAPAT PERSETUJUAN GUBERNUR SBLM DITETAPKAN  RANC. PERDA PROV YG MENGATUR TTG RPJPD, RPJMD, APBD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH & TATA RUANG HRS MENDAPAT PERSETUJUAN MENDAGRI SBLM DITETAPKAN  PEMBATALAN PERDA KAB/KOTA OLEH GUB DAN PERDA PROV OLEH MENDAGRI9. KEUANGAN DAERAH  BELANJA DAERAH DIUTAMAKAN UNTUK MENDANAI URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR MENGACU PADA STANDAR PELAYANAN MINIMUM  BAGI HASIL KELAUTAN DAN KEHUTANAN DARI PROV. KEPADA KAB/KOTA  MEMPERTIMBANGKAN DAERAH BERCIRI KEPULAUAN DALAM FORMULA PENGHITUNGAN DAU  UNTUK MENUNJANG PERPINDAHAN PEGAWAI SECARA NASIONAL DIBIAYAI OLEH APBN 20
  21. 21. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI10. PELAYANAN PUBLIK  ADANYA KONTRAK PELAYANAN PUBLIK ANTARA PEMDA DGN WARGA  PEMERINTAH MEMBUAT NSPK TTG PELAYANAN PUBLIK  WAJIB DITETAPKAN STANDAR PELAYANAN (PROSEDUR, BIAYA, SYARAT DAN WAKTU)  PEMDA WJB MENJAMIN TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK & MEMBUAT MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN  RAKYAT DAPAT MENGADUKAN KELUHAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA OMBUDSMAN ATAU KOMISI PELAYANAN PUBLIK JIKA OMBUDSMAN BELUM TERBENTUK DI DAERAH11. PARTISIPASI  DLM PENY. PEMDA YG MENYANGKUT KEPENTINGAN MASY, MASYARAKAT PEMDA WJB MENGAKOMODASIKAN PARTISIPASI MASY  DLM PENYUSUNAN PERDA PEMDA WJB MELAKUKAN KONSULTASI PUBLIK 21
  22. 22. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI12. KERJASAMA ANTAR DAERAH  KERJASAMA DAERAH DPT DILAKUKAN ANTAR DAERAH, PIHAK KETIGA & LEMBAGA/DAERAH DILUAR NEGERI  KERJASAMA ANTAR DAERAH TERDIRI DARI KERJASAMA WAJIB & KERJASAMA SUKARELA  JIKA KERJASAMA WAJIB TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA DIAMBIL ALIH OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN BIAYANYA DIPOTONG DARI DAU  KERJASAMA SUKARELA DILAKSANAKAN ATAS PERTIMBANGAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH  KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA DILAKUKAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DAN UNTUK MENINGKATKAN PAD13. TINDAKAN HUKUM THD  TINDAKAN PENYIDIKAN THD APARATUR PEMDA DLM APARATUR PEMDA PELAKSANAAN TUGAS, DILAKUKAN DENGAN MEMBERITAHUKAN KPD KEPALA DAERAH  APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERKOORDINASI DENGAN APIP 22
  23. 23. TERIMA KASIH 23

×