Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kewenangan Otonomi Daerah
Similar to Kewenangan Otonomi Daerah (20)
More from sumarni .
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kewenangan Otonomi Daerah
- 1. KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DAN SYARAT UNTUK MENJADI DAERAH OTONOM By Sumarni
- 3. PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA Menurut UU 32 tahun 2004 BAB III pasal 10 ayat (3) ; 1. Politik Luar Negeri 2. Pertahanan 3. Keamanan 4. Yustisi 5. Moneter dan Fiskal Nasional 6. Agama Menurut PP Nomor 25 tahun 2000 BAB II pasal 2 ayat (2) ; 1. Kebijakan tentang perencanaan nasional, dan pembangunan nasional secara makro Menurut UU 32 tahun 2004 BAB III pasal 13 ayat (1) ; 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum Menurut UU 32 tahun 2004 BAB III pasal 14 ayat (1) ; 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- 4. PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA 2. Dana perimbangan keuangan 3. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian Negara 4. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia 5. Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis 6. Konservasi dan standardisasi nasional 5. Penanganan bidang kesehatan 6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial 7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota 9. Pengendalian lingkungan hidup 5. Penanganan bidang kesehatan 6. Penyelenggaraan pendidikan 7. Penanggulangan masalah social 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan 9. Pengendalian lingkungan hidup 10. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- 5. PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA 10. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota 11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota 12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan 14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota 11. Pelayanan pertanahan 12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan 14. Pelayanan administrasi penanaman modal 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 6. PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8. SYARAT MENJADI DAERAH OTONOM ADMINISTRATIF TEKHNIS FISIK KEWILAYAHAN Menurut UU nomor 32 tahun 2004 BAB II Pasal 5 ayat (1)
- 9. SYARAT ADMINISTRATIF Suatu daerah akan menjadi daerah otonom jika memenuhi syarat administratif. Syarat administratif untuk porivinsi Menurut UU nomor 32 tahun 2004 BAB II Pasal 5 ayat (2) adalah adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan syarat administrative untuk kabupaten/kota Menurut UU nomor 32 tahun 2004 BAB II Pasal 5 ayat (3) adalah adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- 10. SYARAT TEKHNIS faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Menurut UU nomor 32 tahun 2004 BAB II Pasal 5 ayat (4)
- 11. SYARAT FISIK KEWILAYAHAN Syarat fisik pembentukan daerah otonom berhubungan dengan cakupan wilayah daerah tersebut. Untuk membentuk daerah otonom provinsi paling sedikit terdiri dari lima kabupaten/kota. Untuk pembentukan kabupaten paling sedikit tujuh kecamatan, sedang untuk pembentukan kota sedikitnya terdapat empat kecamatan. Syarat fisik juga berhubungan dalam lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Suatu daerah otonom dapat mengalami pemekaran jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemekaran satu daerah menjadi dua atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, suatu daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan/ atau digabung dengan daerah lain. Menurut UU nomor 32 tahun 2004 BAB II Pasal 5 ayat (5)