Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, prinsip, jenis, dan fungsi pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung. Ada beberapa prinsip pemungutan pajak seperti keadilan, kepastian, dan kelayakan. Jenis pajak meliputi pajak langsung, tidak langsung, pusat, daerah, subjektif, dan objektif.
2. PENGERTIAN
PAJAK
Iuran yang harus
dibayar oleh wajib
pajak (masyarakat)
kepada negara
(pemerintah)
berdasarkan norma-
norma hukum dan
tidak memperoleh
balas jasa secara
langsung.
3. Sumber pendapatan
pemerintah daerah
Sumber pendapatan
pemerintah pusat
Berlaku untuk daerah
bersangkutan.
Berlaku untuk seluruh
warga negara Indonesia.
Mendapat imbalan jasa
secara langsung.
Tidak mendapat imbalan
jasa secara langsung.
Wajib bagi orang yang
menggunakan fasilitas
pemerintah daerah.
Wajib dan dapat dipaksakan
bagi seluruh warga negara
Dipungut pemerintah daerah.Dipungut pemerintah pusat.
Ditetapkan dengan peraturan
daerah.
Diatur dengan undang-
undang .
Keputusan dari pemerintah
daerah.
Keputusan/undang-undang
dari pemerintah pusat.
RETRIBUSIPAJAK
4. Dasar Pemungutan Pajak
1. UU No. 16 Tahun 2000: Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
1. UU No. 17 Tahun 2000: Pajak Penghasilan (PPh).
2. UU No. 18 Tahun 2000: PPN dan PPnBM
3. UU No. 19 Tahun 2000: Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa.
1. UU No. 20 Tahun 2000: BPHTB
8. Prinsip Kecocokan/
Kelayakan
(Convience)
Pajak yang dipungut hendaknya tidak
memberatkan wajib pajak.
Artinya pemerintah harus memperhatikan
layak atau tidaknya seseorang dikenakan
pajak sehingga orang yang dikenai pajak
akan senang hati membayar pajak.
9. Prinsip Ekonomi
(Economy)
Pada saat menetapkan dan memungut pajak
harus mempertimbangkan biaya pemungutan
pajak. Jangan sampai biaya pemungutannya
lebih tinggi dari pajak yang dikenakan.
BIAYA PEMUNGUTAN < PENERIMAAN PAJAK
11. Subjek Pajak
Orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan ditentukan untuk melakukan
kewajiban perpajakan termasuk pemungut
pajak atau pemotong pajak tertentu,
19. PAJAK LANGSUNG
Pajak yang harus ditanggung oleh wajib
pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada
orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB).
20. PAJAK TIDAK LANGSUNG
pajak yang harus dibayar pihak tertentu, tetapi
dapat dilimpahkan kepada orang lain.
Biasanya dibebankan kepada harga jual
Contoh: Pajak Penjualan (PPn), Pajak PertambahanNilai
(PPN), bea impor.
21. PAJAK PUSAT
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai pengeluaran negara
Lembaga yang memungut Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor
Pelayanan Pajak di bawah Departemen Keuangan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), bea meterai, bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan, bea cukai, pajak orang asing
pajak atas royalti dan dividen.
22. PAJAK DAERAH
Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh
pemerintah daerah, baik Pemerintah Daerah Tingkat
I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II.
Pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas
air, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.
24. PAJAK OBJEKTIF
Pajak yang pemungutannya berdasarkan
objek atau tidak memerhatikan keadaan wajib
pajaknya.
Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM).
25. FUNGSI PAJAK
• 1. Sumber Pendapatan Negara
• 2. Pengatur Kegiatan Ekonomi
• 3. Pemerataan Pembangunan dan
Pendapatan Masyarakat
• 4. Sarana Stabilitas Ekonomi
28. Pemerataan Pembangunan
dan Pendapatan Masyarakat
Pemerintah akan mengenakan pajak yang
lebih tinggi kepada warga negara yang
berpendapatan yang tinggi dan kemudian
digunakan untuk fasilitas umum yang
dirasakan oleh semua warga negara.