Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah

8,237 views

Published on

Published in: Spiritual, News & Politics
3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
263
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah

  1. 1. EVALUASI PERATURAN PER-UU-AN DI DAERAH Presented by Tri Widodo W Utomo INDONESIA
  2. 2. Perkembangan Penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 32/2004 Selesai dengan terbitnya PP No. 53 tahun 2005 Pasal 43 ayat (8), Pasal 46 ayat (2), Pasal 54 ayat (6), dan Pasal 55 ayat (5) PP tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tatatertib DPRD 4 Selesai dengan terbitnya PP No 24 Tahun 2005 Pasal 184 PP tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 3 Selesai dengan terbitnya PP No 32 Tahun 2004 Pasal 148 ayat (2) PP tentang Pedoman Pemben-tukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 2 Selesai dengan terbitnya PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 33 ayat (3) PP tentang pemilihan, pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO
  3. 3. Selesai dengan terbitnya PP No.6 Tahun 2006 Pasal 178 PP tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 10 Dalam proses penyelesaian Pasal 202 PP tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS 9 Selesai dengan terbitnya PP No. 73 tahun 2005 Pasal 127 PP tentang Kelurahan 8 Selesai dengan terbitnya PP No. 72 tahun 2005 Pasal 203, Pasal 208, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 213, Pasal 214, dan Pasal 216 PP tentang Desa 7 Dalam proses penyelesaian Pasal 199 PP tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan 6 Selesai dengan terbitnya PP No. 37 tahun 2005 Pasal 44 ayat (2) PP tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 5 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO
  4. 4. Dalam proses penyelesaian Pasal 168 ayat (1) PP tentang Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 16 Selesai dengan terbitnya PP No. 38 Tahun 2007 Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota 15 Selesai dengan terbitnya PP No. 65 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (4) PP tentang Pedoman Penyusunan Standar dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 14 Selesai dengan terbitnya PP No. 78 Tahun 2007 Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PP tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah 13 Selesai dengan terbitnya PP No. 6 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (5) PP tentang Evaluasi Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah 12 Selesai dengan terbitnya PP No. 79 Tahun 2005 Pasal 223 PP tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah 11 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO
  5. 5. Dalam proses penyelesaian Pasal 9 ayat (6) PP tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus 22 Dalam proses penyelesaian Pasal 9 ayat (3) PP tentang Fungsi Pemerintahan Tertentu 21 Dalam proses penyelesaian Pasal 7 ayat (2) PP tentang Perubahan Batas, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota 20 Dalam proses penyelesaian Pasal 15 dan Pasal 16 PP tentang Hubungan Pelayanan Umum Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah 19 Dalam proses penyelesaian Pasal 42 ayat (1) huruf h PP tentang Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah 18 Dalam proses penyelesaian Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) PP tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 17 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO
  6. 6. Dalam proses penyelesaian Pasal 38 ayat (4) PP tentang Tata Cara Pelaksana-an Tugas & Wewenang Gubernur selaku Wakil Pemerintah 28 Dalam proses penyelesaian Pasal 38 ayat (3) PP tentang Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah 27 Dalam proses penyelesaian Pasal 154 PP tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 26 Selesai dengan terbitnya PP No. 41 Tahun 2007 Pasal 128 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 25 Dalam proses penyelesaian Pasal 229 PP tentang Penegasan Batas Daerah 24 Dalam proses penyelesaian Pasal 197 PP tentang Tata Cara Pelaksana-an Kerjasama Antar Daerah 23 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO
  7. 7. Dalam proses penyelesaian Pasal 127 PP tentang Pembentukan Kecamatan 32 Dalam proses penyelesaian Pasal 135 ayat (2) PP tentang Pedoman Standar, Norma dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNS Daerah 31 Dalam proses penyelesaian Pasal 176 PP tentang Insentif dan / atau Kemudahan Kepada Masyarakat / Investor 30 Dalam proses penyelesaian Pasal 165 ayat (3) PP tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Darurat 29 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO
  8. 8. (?) (?) Peraturan Presiden tentang Pedoman Pengembangan Kapasitas dalam Mendukung Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah 4 Dalam proses penyelesaian Pasal 165 Peraturan Presiden tentang Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu dalam pemberian Dana Darurat kepada Daerah 3 Dalam proses penyelesaian Pasal 140 ayat (3) Peraturan Presiden tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota 2 Selesai dengan terbitnya Perpres No. 28 Tahun 2005 Pasal 224 Peraturan Presiden tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ( DPOD) 1 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO
  9. 9. Dalam proses penyelesaian Pasal 163 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK 4 Dalam proses penyelesaian Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perubahan Batas, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota 3 Selesai dengan terbitnnya Permendagri No.1 Tahun 2006 Pasal 229 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah 2 Selesai dengan terbitnya Permendagri No 10 Tahun 2006 Pasal 131 ayat (2) Peraturan Mendagri tentang Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah 1 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO
  10. 10. Perkembangan Penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 33/2004 Telah selesai dengan keluarnya PP No 58 Tahun 2005 Pasal 86 (diamanatkan juga oleh UU No 32/ 2004 Pasal 23 ayat 2, Pasal 194 dan 182) PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Telah selesai dengan keluarnya PP No 56 Tahun 2005 Pasal 104 PP tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 3 Telah selesai dengan keluarnya PP No 54 Tahun 2005 Pasal 65 (diamanatkan juga oleh UU No 32/ 2004 Pasal 171 ayat 1) PP tentang Pinjaman Daerah 2 Telah selesai dengan keluarnya PP No 55 Tahun 2005 Pasal 26, 37, dan 42 PP tentang Dana Perimbangan 1 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 33/2004 PERATURAN PELAKSANA NO
  11. 11. Telah selesai dengan keluarnya PP No 40 Tahun 2006 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PP tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 10 Telah selesai dengan keluarnya PP No 39 Tahun 2006 Pasal 30 PP tentang Tata Cara Pengen-dalian dan Evaluasi Pelaksana-an Rencana Pembangunan 9 Telah selesai dengan keluarnya PP No 23 Tahun 2005 – PP tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 8 Sedang dalam tahap persiapan Pasal 92 dan 99 PP tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 7 Dalam proses penyelesaian Pasal 48 PP tentang Pengelolaan Dana Darurat 6 Telah selesai dengan keluarnya PP No 57 Tahun 2005 Pasal 45 PP tentang Hibah ke daerah 5 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 33/2004 PERATURAN PELAKSANA NO
  12. 12. IMPLIKASI THD PENYELENGGARAAN PEMDA <ul><li>Penyelenggaraan Pemda belum optimal, krn masih menunggu 20 PP, 3 Perpres, dan 2 Permendagri yg belum terbentuk (belum termasuk aturan organik dari PP tsb). </li></ul><ul><li>Wacana perubahan UU No. 32 dan 33 Thn 2004 akan menjadikan perkembangan Otda terjebak pada “tarian poco-poco”. </li></ul><ul><li>Perlu grand design Otda jangka panjang & komprehensif agar daerah tidak terjebak kepada penyesuaian peraturan yg tidak pernah tuntas dan kebijakan turunannya (Kelembagaan, SDM, Keu, dsb), serta dampaknya thd berbagai sektor pembangunan di daerah. </li></ul>
  13. 13. Perda yg harus / dapat dibentuk menurut UU No. 32/2004 Pasal 176 Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor. 6 Pasal 128 Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 5 Pasal 127 Pembentukan lembaga lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah. 4 Pasal 126 dan 127 Kecamatan dan Kelurahan. 3 Pasal 123 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD. 2 Pasal 1 (14), jo 181 APBD 1 DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 SUBSTANSI PERDA NO
  14. 14. Perda yg harus / dapat dibentuk menurut UU No. 32/2004 Penjelasan Umum angka 10 Pembentukan, Penghapusan, Penggabu-ngan, Perangkat Pemerintahan Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa. 12 Pasal 158 jo. 189 Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Tata Ruang Daerah 11 Pasal 184 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 10 Pasal 183 Perubahan APBD 9 Pasal 182 Tata cara penyusunan RKA SKPD serta tata cara penyusunan DPA SKPD 8 Pasal 177 Pembentukan, Penggabungan, Pelepasan Kepemilikan, dan Pembubaran BUMD. 7 DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 SUBSTANSI PERDA NO
  15. 15. <ul><li>UU No. 22/1999 pasal 11 ayat (2) mengamanatkan kewenangan bidang pertanahan ke dalam bidang pemerintahan yg wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Problem kewenangan  Pemda vs Kantor Pertanahan (BPN). </li></ul><ul><li>Keppres No. 34/2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan  menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola pertanahan  BPN. </li></ul><ul><li>UU No. 32/2004  mempertahankan kewenangan pengelolaan pertanahan pada Pemda. </li></ul><ul><li>April 2006 terbit Perpres No. 10/2006 tentang BPN  secara eksplisit memuat tugas fungsi BPN yg diperluas kembali  potensi menimbulkan problem penafsiran yg menyangkut kewenangan bidang pertanahan. </li></ul>Ilustrasi Penerapan Per-UU-an di Daerah (kasus Pertanahan)
  16. 16. Ilustrasi Perlunya Reformasi Per-UU-an di Daerah <ul><li>Dalam aspek atau materi yang sama, dibentuk / dikeluarkan dua peraturan daerah. </li></ul><ul><li>Misal : pembentukan Dinas Pariwisata Jabar (Perda No. 5 tahun 1983) dan SOTK Dinas Pariwisata Jabar (Perda No. 5 tahun 1981). </li></ul><ul><li>SOTK dinas / lembaga tertentu diatur lebih dahulu dibanding Perda pembentukan dinas / lembaga yang bersangkutan. </li></ul><ul><li>Contoh : SOTK dan Pembentukan Dinas Pariwisata Jabar. </li></ul><ul><li>Tata penomoran Perda tidak konsisten / tidak konsekuen. </li></ul><ul><li>Contoh : Perda Nomor 4 tahun 1974 , dengan Perda Nomor 5 Dp.040/PD/ 1978 . </li></ul><ul><li>Pada masa lalu, pembentukan suatu Dinas Daerah ternyata tidak harus melalui Peraturan Daerah. </li></ul><ul><li>Contoh : SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor 219/PO/V/ OM/SK/1971 jo. SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/A.V/18/SK/1975 tentang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. </li></ul>
  17. 17. Reformasi Per-UU-an di Daerah Telah lahir Permendagri No. 15 dan 16 Tahun 2006. Belum adanya kriteria baku dan konkrit dalam penyusunan peraturan perundangan di daerah Selain Perda dan Keputusan KDH, Daerah juga memiliki produk hukum berupa Peraturan KDH, shg Beschikking dan Regeling dapat dipisahkan secara tegas. Daerah hanya memiliki 2 bentuk peraturan perundangan di tingkat top managerial (Perda dan Keputusan Kepala Daerah) Perda diakui sebagai salah satu Tata Urutan Peraturan Per-UU-an (Tap MPR III/2000 dan UU No. 10/2004) Perda tidak masuk dalam Tata Urutan Peraturan Per-UU-an (Tap MPRS XX/1966) Perda tidak hanya berfungsi sebagai penerjemah peraturan yang lebih tinggi atau sebagai lex specialis , tetapi juga untuk menciptakan hukum baru ( law making ) Perda dibentuk untuk menerjemahkan amanat peraturan yang lebih tinggi ( lex inferiori ), atau membuat hukum yang telah ada pengaturannya secara umum ( lex specialis ) UU 22/1999 dan UU 32/2004  DPRD hanya memiliki kekuasaan pengaturan ( regulatory / reglementaire pouvoir ) UU 5/1974  Sebagai unsur Pemda, DPRD memegang kekuasaan mengatur ( reglementaire pouvoir ) dan kekuasaan melaksanakan ( executive pouvoir ) BARU LAMA
  18. 18. Reformasi Per-UU-an di Daerah Perda Keppres / Inpres Keppres Perda PP PP Peraturan Presiden Perpu Perpu PP UU UU UU / Perpu Ketetapan MPR Ketetapan MPR UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945 UU No. 10/2004 Tap MPR No. III/2000 Tap MPRS No. XX/1966
  19. 19. <ul><li>Adanya kejelasan antara Beschikking dengan Regeling  Keputusan tidak dpt lagi bersifat regulatory / regulerend , tapi hanya declaratoir atau penetapan. </li></ul><ul><li>Adanya quasy reglementaire berupa Peraturan Kebijaksanaan, yakni Keputusan 2 yg tidak mendapatkan atribusi dari peraturan per-UU-an yg lebih tinggi ( Ermessen – discretionary power ) . </li></ul>Implikasi UU No. 10/2004
  20. 20. <ul><li>Apakah UU No. 10/2004 tidak melanggar adagium “Lex Superiori Derogat Legi Inferiori“ ? </li></ul><ul><li>Dkl, apakah UU tsb tidak cacat yuridis, shg harus dinyatakan nietig ? </li></ul>Lihat TAP MPR No. I/2003 tentang Peninjauan thd Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR-RI Tahun 1960 – 2002. Legal problem / question:
  21. 21. Tap MPRS/MPR-RI 1960-2002 Berdasarkan Sifatnya: <ul><li>Bersifat mengatur dan memberi tugas kepada Presiden dan Lembaga Tinggi Negara Lainnya . </li></ul><ul><li>Bersifat Penetapan . </li></ul><ul><li>Bersifat Mengatur k e Dalam . </li></ul><ul><li>Bersifat Deklaratif . </li></ul><ul><li>Bersifat Rekomendasi . </li></ul><ul><li>Bersifat Perundang-undangan . </li></ul>
  22. 22. Tap MPRS/MPR-RI 1960-2002 Berdasarkan Substansi Norma Hukum <ul><li>Alamat y ang d ituju (a dressat n orm )  Umum dan Individual. </li></ul><ul><li>Hal yang Diatur  Konkrit dan Abstrak </li></ul><ul><li>Keberlakuannya  Final / sekali-selesai ( einmalig ) ; Berlaku dengan ketentuan; dan Dibatasi. </li></ul>
  23. 23. <ul><li>Pasal 1 : TAP yg dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 Ketetapan). </li></ul><ul><li>Pasal 2 : TAP yg dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 Ketetapan). </li></ul><ul><li>Pasal 3 : TAP yg dinyatakan tetap berlaku s/d terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 Ketetapan). </li></ul><ul><li>Pasal 4 : TAP yg dinyatakan tetap b erlaku s/d t erbentuknya UU (11 Ketetapan) . </li></ul><ul><li>Pasal 5 : TAP yg dinyatakan masih berlaku s/d ditetapkannya Peraturan Tata Tertib baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan). </li></ul><ul><li>Pasal 6 : TAP yg dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final ( einmalig ), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104). </li></ul>Substansi Tap MPR 1/2003
  24. 24. <ul><li>TAP MPR S No . XXIX /19 66 Tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. </li></ul><ul><li>TAP MPR No . XI /19 98 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. </li></ul><ul><li>TAP MPR No . XV /19 98 t entang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ; Pengaturan,Pembagian , d an Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan ; s erta Perimbangan Keuangan Pusat d an Daerah Dalam Kerangka NKRI. </li></ul><ul><li>TAP MPR No . III / 2000 T entang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peratura n Perundang- u ndangan . </li></ul><ul><li>TAP MPR No . V / 2000 T entang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. </li></ul><ul><li>TAP MPR No . VI / 2000 T entang Pemisahan TNI dan POLRI. </li></ul><ul><li>TAP MPR No . VII / 2000 T entang Peran TNI dan Peran POLRI. </li></ul><ul><li>TAP MPR No . VI / 2001 T entang Etika Kehidupan Berbangsa. </li></ul><ul><li>TAP MPR No . VII / 2001 T entang Visi Indonesia Masa Depan </li></ul><ul><li>TAP MPR No . VIII / 2001 T entang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN. </li></ul><ul><li>TAP MPR No . IX / 2001 T entang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA. </li></ul>Pasal 4
  25. 25. Kapan materi tertentu diatur dlm Perda, Per. KDH, atau Kep. KDH? <ul><li>Mengikat masyarakat umum, membebankan kewajiban tertentu kepada penduduk, mengurangi kebebasan warga negara, atau memuat keharusan & larangan tertentu. </li></ul><ul><li>Ada penyebutan secara limitatif dari peraturan perundangan yg lebih tinggi (UU, PP, Kepres) bahwa suatu aspek tertentu harus / dapat diatur dengan Perda. </li></ul><ul><li>Untuk melaksanakan pasal-pasal atau ketentuan dalam peraturan perundangan yg lebih tinggi yg tidak disebutkan secara limitatif, namun dipandang memiliki bobot kepentingan yg luas untuk daerah ybs dan masyarakatnya. </li></ul><ul><li>Melaksanakan peraturan perundangan dalam bidang legislatif (UU Kepartaian, UU Pemilu, UU Susduk MPR/DPR/DPRD, dsb). </li></ul>Kriteria PERDA:
  26. 26. <ul><li>Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perda yg disebutkan secara limitatif-enunsiatif. </li></ul><ul><li>Melaksanakan pasal-pasal atau ketentuan dalam Perda yg tidak disebutkan secara limitatif, namun dipandang memiliki bobot kepentingan yg umum dan luas untuk daerah ybs. </li></ul>Kriteria Peraturan KDH: <ul><li>Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perda yg disebutkan secara limitatif. </li></ul><ul><li>Melaksanakan pasal-pasal atau ketentuan dalam Perda yg tidak disebutkan secara limitatif, namun dipandang memiliki bobot kepentingan yg konkrit dan spesifik untuk daerah ybs. </li></ul><ul><li>Menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan di daerah ( executive pouvoir ). </li></ul><ul><li>Menjalankan tugas-tugas pembantuan yg dibebankan oleh pemerintah tingkat atasnya. </li></ul>Kriteria Keputusan KDH:
  27. 27. <ul><li>Kejelasan tujuan; </li></ul><ul><li>Kelembagaan atau organ pembentuk yg tepat; </li></ul><ul><li>Kesesuaian antara jenis & materi muatan; </li></ul><ul><li>Dapat dilaksanakan; </li></ul><ul><li>Kedayagunaan dan kehasilgunaan; </li></ul><ul><li>Kejelasan rumusan; dan </li></ul><ul><li>Keterbukaan (Ps. 137 UU No. 32/2004). </li></ul>Azas Pembentukan PERDA
  28. 28. <ul><li>Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan. </li></ul><ul><li>Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. </li></ul><ul><li>Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain yg dimaksud pada ayat (2) , sesuai dengan yg diatur dalam peraturan perundangan lainnya. </li></ul><ul><li>(Pasal 143) </li></ul>Sanksi Hukum Dalam PERDA
  29. 29. Pengesahan PERDA (Pasal 144) <ul><li>Rancangan Perda yg telah disetujui bersama oleh DPRD dan KDH disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada KDH untuk ditetapkan sebagai Perda. </li></ul><ul><li>Penyampaian rancangan Perda tsb dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. </li></ul><ul><li>Rancangan Perda ditetapkan oleh KDH paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. </li></ul><ul><li>Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan KDH dalam waktu yg ditentukan, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam LD. </li></ul><ul><li>Rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, “ Perda ini dinyatakan sah ,” dengan mencantumkan tanggal sahnya. </li></ul><ul><li>Kalimat pengesahan tsb harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam LD. </li></ul>
  30. 30. Penyampaian & Pembatalan PERDA (Pasal 145) <ul><li>Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 hari setelah ditetapkan. </li></ul><ul><li>Perda yg bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. </li></ul><ul><li>Keputusan pembatalan tsb ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterimanya Perda. </li></ul><ul><li>Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, KDH harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama KDH mencabut Perda dimaksud. </li></ul><ul><li>Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan dengan alasan yg dapat dibenarkan, KDH dapat mengajukan keberatan kepada MA. </li></ul><ul><li>Apabila keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan MA tsb menyatakan Perpres menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum . </li></ul>
  31. 31. Evaluasi Raperda APBD (Ps 185) <ul><li>Raperda APBD Prov. yg telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 hari disampaikan kpd Mendagri untuk dievaluasi. </li></ul><ul><li>Hasil evaluasi disampaikan Mendagri kpd Gubernur paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan tsb. </li></ul><ul><li>Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi Raperda APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yg lebih tinggi, Gubernur menetapkan menjadi Perda. </li></ul><ul><li>Apabila sebaliknya, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. </li></ul><ul><li>Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Raperda APBD menjadi Perda, Mendagri membatalkan Perda dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya . </li></ul>
  32. 32. <ul><li>Proses penetapan Raperda yg berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 & Pasal 186 , BUKAN pasal 145 !! </li></ul><ul><li>Pasal 189 </li></ul>Catatan Penting !!
  33. 33. Siapa yg berwenang membatalkan PERDA? <ul><li>Pasal 145 UU No. 32/2004  Peraturan Presiden . </li></ul><ul><li>Pasal 185 UU No. 32/2004  Kepmendagri untuk Perda APBD, PRD dan Tata Ruang Prov. </li></ul><ul><li>Pasal 186 UU No. 32/2004  Kep. Gubernur untuk Perda APBD, PRD dan Tata Ruang Kab/Kota. </li></ul><ul><li>PP No. 79/2005  Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri . </li></ul>
  34. 34. <ul><li>Apakah pasal 144 tidak bertentangan dengan Pasal 185, 186, dan 189? </li></ul><ul><li>Potensi konflik Daerah (KDH + DPRD) dengan Pemerintah  Pembatalan oleh Pemerintah atau Depdagri (APBD, PRD). </li></ul><ul><li>Potensi konflik di Daerah (antara KDH dengan DPRD)  Peraturan KDH tentang APBD (ps 187).  apakah tdk bertentangan dg prinsip “representasi”? </li></ul><ul><li>Apakah Mendagri dianggap memiliki “k ewenangan atribusi (delegasi legislatif)“ untuk membatalkan Perda? </li></ul>Legal problem :
  35. 35. Permendagri No. 15 Tahun 2006 ttg Jenis & Bentuk Produk Hukum Daerah <ul><li>Jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas: </li></ul><ul><ul><ul><li>Peraturan Daerah; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peraturan Kepala Daerah; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peraturan Bersama Kepala Daerah; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keputusan Kepala Daerah; dan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Instruksi Kepala Daerah. </li></ul></ul></ul><ul><li>1-3 bersifat Pengaturan; 4-5 bersifat Penetapan. </li></ul>
  36. 36. Permendagri No. 16 Tahun 2006 ttg Dur Sun Produk Hukum Daerah <ul><li>Penyusunan produk hukum daerah yg bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Prolegda, yakni instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yg disusun secara terencana, terpadu & sistematis. </li></ul><ul><li>Penyusunan rancangan produk hukum daerah dilakukan oleh SKPD, dan dapat didelegasikan kpd Biro / Bagian Hukum. </li></ul><ul><li>Dibentuk Tim Antar SKPD diketuai oleh Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yg ditunjuk oleh KDH dan Kepala Biro / Bagian Hukum sbg sekretaris. </li></ul><ul><li>Pembahasan rancangan produk hukum daerah dititik-beratkan pada permasalahan yg bersifat prinsip mengenai: objek yg diatur, jangkauan, dan arah pengaturan . </li></ul>
  37. 37. Pasal 8 -13 <ul><li>Rancangan produk hukum daerah yg telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Biro / Bagian Hukum dan pimpinan SKPD ybs. Selanjutnya rancangan tsb diajukan kpd KDH via Sekda. </li></ul><ul><li>Sekda dapat melakukan perubahan / penyempurnaan thd rancangan tsb & mengembalikan kpd pimpinan SKPD terkait. Hasil penyempurnaannya, diajukan kembali kpd Sekda dengan memberikan paraf koordinasi. </li></ul><ul><li>Produk hukum daerah yg berupa rancangan Perda atas prakarsa KDH disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan. Untuk itu dibentuk Tim Asistensi yg diketuai oleh Sekda atau pejabat yang ditunjuk oleh KDH. Sekretariat Tim ini adalah Biro / Bagian Hukum. </li></ul><ul><li>Pembahasan rancangan Perda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekda atau Pimpinan SKPD terkait. </li></ul>
  38. 38. Pasal 14 -16 <ul><li>Penyusunan produk hukum daerah yg bersifat penetapan dilakukan oleh Pimpinan SKPD berdasarkan Tupoksinya. </li></ul><ul><li>Produk hukum tsb diajukan kpd Sekda setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro / Bagian Hukum . </li></ul><ul><li>Produk hukum daerah yg bersifat penetapan ditandatangani oleh KDH, atau dapat didelegasikan kepada Sekda. </li></ul><ul><li>Penomoran produk hukum daerah yg bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat . </li></ul><ul><li>Penomoran produk hukum daerah yg bersifat penetapan mengggunakan nomor kode klasifikasi . </li></ul>
  39. 39. <ul><li>Adalah kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan. T idak termasuk di dalamnya yaitu kebijaksanaan mengenai penerapan dan penegakannya.  Ingat adagium: “ Administration begins when politic ends ”. </li></ul><ul><li>Dalam konsep p embentukan peraturan perundang-undangan , hanya negara atau pemerintah yang dapat melahirkan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan salah satu bentuk monopoli negara yang absolut, tunggal, dan tidak dapat dialihkan pada badan yang bukan badan negara atau pemerintah . </li></ul><ul><li>Akan tetapi, dalam proses menuju pembentukan nya, sangat mungkin bahkan harus mengikutsertakan stakeholders melalui mekanisme partisipasi masyarakat. </li></ul>Politik Per-UU-an
  40. 40. <ul><ul><li>Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat diekspresikan melalui : </li></ul></ul><ul><ul><li>- Prakarsa untuk mengatur sesuatu . </li></ul></ul><ul><ul><li>- Prakarsa dalam proses penyusunan . </li></ul></ul><ul><ul><li>- Prakarsa dalam m emberikan pendapat . </li></ul></ul><ul><ul><li>- Prakarsa dalam m emberikan penilaian . </li></ul></ul><ul><ul><li>- Prakarsa dalam m emberikan kontrol . </li></ul></ul><ul><ul><li>Terhadap kebijaksanaan negara atau pemerintah di bidang peraturan perundang-undangan . P artisipasi dapat dibangun melalui “Forum Warga” dan “ Jaring Asmara” antara Perguruan Tinggi-Ormas-Profesi- LSM ; Konsultasi Publik, dsb . </li></ul></ul><ul><ul><li>Politik perundang-undangan adalah merupakan bagian dari politik hukum. </li></ul></ul>
  41. 41. Macam Politik Hukum - 1 <ul><li>1. Bersifat permanen / tetap , yaitu yang berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. </li></ul><ul><li>Politik hukum yang permanen, misalnya ; </li></ul><ul><ul><li>Ada satu kesatuan sistem hukum nasional , ia dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Proklamasi, Pancasila , dan UUD 1945. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembentukan hukum harus memperhatikan kemajemukan masyarakat serta nilai kearifan lokal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warganegara ttt berdasarkan suku, ras, dan agama. Kalaupun ada , semata-mata harus didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa. </li></ul></ul>
  42. 42. Macam Politik Hukum - 2 <ul><li>2. Bersifat temporer / tidak tetap , yaitu kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan . </li></ul><ul><li>Politik hukum yg temporer / tidak permanen , misal ; </li></ul><ul><ul><li>Penghapusan sisa-sisa peraturan perundang-undangan kolonial . </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi , pertanahan, dan sosial tertentu . </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyusunan peraturan perundang-undangan yg berbasis kearifan lokal dan menunjang pembangunan nasional / daerah , dsb . </li></ul></ul>
  43. 43. <ul><li>Dimensi Formal (bentuk dan jenis Per-UU-an  lih. Permendagri 15/2006). Penyimpangan thd dimensi formal akan berdampak pada status “ nietig ”.  jo. “ wetmatigheid ” </li></ul><ul><li>Dimensi Material (substansi / isi, dampak  content analysis ). Penyimpangan thd dimensi material akan berdampak pada status “ vernietig baar ”.  jo. “ rechtmatigheid ” </li></ul><ul><li>Dimensi Keterkaitan / Harmonisasi  duplikasi?, bertentangan? </li></ul>Evaluasi PERDA
  44. 44. <ul><li>Top-down </li></ul><ul><ul><li>Pemerintah thd Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendagri thd Provinsi (cq. APBN, PRD, TR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gubernur thd Kab/Kota </li></ul></ul><ul><li>Self-Assessment </li></ul><ul><ul><li>Perlu obyektivitas ttg kriteria, indikator, dan pembobotan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perlu pedoman teknis ttg prosedur, akibat hukum jika ya/tidak, dll. </li></ul></ul>Mekanisme Evaluasi PERDA
  45. 45. <ul><li>Perbuatan melanggar hukum ( onrechmatige overheidsdaad ), </li></ul><ul><li>Perbuatan menyalahgunakan / melampaui wewenang ( detournement de pouvoir ), </li></ul><ul><li>Perbuatan sewenang-wenang ( abus de droit ). </li></ul>PERDA & Perbuatan Melawan Hukum
  46. 46. SEKIAN & TERIMA KASIH

×