Slide ini dibuat dengan tujuan mengetahui apa pengertian anggaran pemerintah,tipe anggaran pemerintah, siklus penyusunan anggaran, fungsi anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, prinsip-prinsip penganggaran,APBN, Fungsi APBN, komponen APBN dan APBD

1. AKUNTANSI PEMERINTAHAN
“ANGGARAN PEMERINTAH”
Disusun Oleh:
• Rita Rohayati
• Magdalena Palmarenia
Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma

2. APA ITU ANGGARAN ?
Anggaran atau budget adalah suatu
rencana kerja untuk suatu periode yang
akan datang yang telah dinilai dengan
uang.
Anggaran pemerintah berisi dokumen
pemerintah yang menyajikan data
penerimaan dan pengeluaran
pemerintah untuk tahun finansial
tertentu yang diluluskan oleh legislatur,
diterima oleh Presiden dan disajikan
oleh Menteri Keuangan.
JADI, KALAU ANGGARAN
PEMERINTAH?

3. Istilah ANGGARAN
BUDGET BEGROOTING
BOUGE/
BOUGETTE
Istilah begrooting yang berarti anggaran juga pernah berlaku di Indonesia
secara resmi pada jaman Hindia-Belanda. Namun sejak Proklamasi tanggal 17
Agustus 1945, istilah begrooting berubah menjadi “Anggaran Pendapatan
dan Belanja” dan dipakai secara resmi.
Serta tercantum dalam Pasal 23 ayat 1 UUD 1945.
Selanjutnya, disempurnakan menjadi
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

4. TIPE ANGGARAN PEMERINTAH
Anggaran seimbang:
saat penerimaan dan
pengeluaran adalah
sama.
Anggaran surplus:
saat penerimaan yang telah
diantisipasi ternyata
melebihi pengeluaran.
Anggaran defisit:
saat pengeluaran yang
telah diantisipasi ternyata
lebih besar daripada
penerimaan.
Ada 3 Tipe, yaitu :

5. SIKLUS PENYUSUNAN ANGGARAN
1. Penyusunan Anggaran Negara
Kepala pemerintahan memberikan
batasan atau kebijakan umum yang
akan ditempuh pada periode anggaran
berikutnya
2. Persetujuan Legislatif
Lembaga legislatif pembahasan guna
memperoleh pertimbangan –
pertimbangan untuk menyetujui atau
menolak anggaran tersebut.
3. Pelaksanaan Anggaran
Anggaran yang telah disetujui pada
tahapan sebelumnya mulai
dilaksanakan oleh pihak eksekutif
organisasi atau pelaksanaan anggaran
lainnya.
4. Pelaporan dan Audit
Realisasi anggaran akan dilaporkan
dan diperbandingkan secara periodik
dengan anggaran yang telah disetujui
sebelumnya

6. FUNGSI ANGGARAN
3. Sebagai alat kebijakan fiskal
2. Sebagai alat pengendalian
1. Sebagai alat perencanaan
4. Sebagai alat politik
5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi
6. Sebagai alat penilaian kinerja
7. Sebagai alat motivasi
8. Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

7. Pendekatan Penyusunan
ANGGARAN
Line Item Budgeting:
Penyusunan dibuat
sesuai pos-pos
penerimaan &
pengeluaran
Incremental Budgeting:
sistem yang
memungkinkan adanya
revisi selama tahun
finansial
Planning Programming
Budgeting Sistem:
Proses perencanaan
sampai akhir adalah satu
kesatuan, tidak terpisah.
Zero Based
Budgeting (ZBB):
sistem anggaran yg
memperkirakan kegiatan
kedepan, bukan apa
yang telah dilakukan di
masa lalu.
Performance
Budgeting:
sistem berorientasi pada
“output”, menggunakan
laporan pengukuran
sebagai indikator kinerja
Medium Term
Budgeting
Framework (MTBF)
kerangka kebijakan
anggaran belanja untuk
departemen dan non
departemen

8. PRINSIP -
PRINSIP
PENGANGGARAN
 Demokratis
 Adil
 Transparan
 Bermoral Tinggi
 Berhati-hati
 Akuntabel

9. ANGGARAN PENDAPATAN &
BELANJA NEGARA (APBN)
• APBN merupakan anggaran negara Indonesia yang setiap
tahunnya memiliki jumlah anggaran yang berbeda
• Sebelum menjadi APBN, para perencana terlebih dahulu
menyusun RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja
Negara)
• Setelah disusun, kemudian disahkan oleh Pemerintah dengan
persetujuan DPR
• Penerimaan dan pengeluaran untuk anggaran negara lazim
disebut pendapatan dan belanja.

10. Sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar
dalam penentuan volume APBN
1. Harga minyak bumi di Pasar internasional
2. Kuota produksi minyak mentah yang ditentukan
OPEC
3. Pertumbuhan ekonomi
4. Inflasi
5. Suku bunga
6. Nilai tukar Rupiah dengan Dolar Amerika (USD)

11.  Fungsi otorisasi → APBN menjadi Dasar utk melaksanakan pendapatan
dan belanja
 Fungsi perencanaan → APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
 Fungsi pengawasan → APBN menjadi pedoman menilai kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan
 Fungsi alokasi → APBN harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 Fungsi distribusi → kebijakan APBN harus memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.
 Fungsi stabilisasi → APBN menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara.
Fungsi APBN

12. 1. Pendapatan
Negara dan
Hibah
4.
Surplus/defisit
anggaran
2. Belanja
negara
3.
Keseimbangan
primer
5. Pembiayaan
KOMPONEN
APBN

13. ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH (APBD)