SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
LATAR BELAKANG MASALAH
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
amanat undang-undang dasar tahun 1945, pemerintah daerah
yang mengatur dan mengusur sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaaan dan peran
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
o Untuk menyelenggaraan pemerintahan
tersebut, daerah berhak mengenakan
pungutan terhadap masyarakat. Sumber-
sumber Penerimaan Daerah menurut
Undang-undang Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2004 adalah:
1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah dan
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
dalam Bab V Pasal 6, mengemukakan sumber pendapatan
daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah selanjutnya
disebut ( PAD ) yaitu ;
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelohan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah ,
termasuk juga oleh pemerintah daerah Kota Serang yaitu
Retribusi Jasa usaha. Pada Dinas Perhubungan Kota
Serang terdapat 2 jenis Retribusi jasa Usaha, salah satunya
yaitu Retribusi Terminal.
 Penelitian ini mengambil fokus pada Manajemen Retribusi
Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Serang dengan
menggunakan ke empat fungsi manajemen yaitu:
Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan
Pengawasan.
IDENTIFIKASI MASALAH
 Belum disahkannya Peraturan Daerah mengenai rancangan
kerja Pemerintah Kota Serang
 Belum optimalnya pendapatan retribusi terminal pakupatan
 Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dalam
terminal pakupatan
 Adanya penarikan retribusi terminal oleh pihak-pihak lain
TUJUAN PENELITIAN
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk
Mengoptimalkan Manajemen Retribusi Terminal pada Dinas
Perhubungan di Kota Serang.
MANFAAT PENELITIAN
 Manfaat Akademik
Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan
informasi dan wawasan yang lebih mendalam mengenai Manajemen
Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Kota Serang secara optimal
dan membuktikan kesesuaian teori dengan di lapangan khususnya
yang berhubungan dengan pengetahuan dalam bidang administrasi
publik.
 Manfaat Praktis
Dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan di daerah
maupun kota mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan
manajemen retribusi terminal secara optimal.

More Related Content

What's hot

8. laporan hasil anev spkt 2018
8. laporan hasil anev spkt 20188. laporan hasil anev spkt 2018
8. laporan hasil anev spkt 2018
Imam Pirdaus
 

What's hot (13)

Makalah bab 10 akuntansi sektor publik
Makalah bab 10 akuntansi sektor publikMakalah bab 10 akuntansi sektor publik
Makalah bab 10 akuntansi sektor publik
 
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2
 
8. laporan hasil anev spkt 2018
8. laporan hasil anev spkt 20188. laporan hasil anev spkt 2018
8. laporan hasil anev spkt 2018
 
Makalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publikMakalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publik
 
Standar pelayanan final okeeee
Standar pelayanan final okeeeeStandar pelayanan final okeeee
Standar pelayanan final okeeee
 
LAKIP BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019
LAKIP BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019LAKIP BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019
LAKIP BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019
 
Perda retribusi pengujian kendaraan bermotor (pansus dprd)
Perda retribusi pengujian kendaraan bermotor (pansus dprd)Perda retribusi pengujian kendaraan bermotor (pansus dprd)
Perda retribusi pengujian kendaraan bermotor (pansus dprd)
 
Jawaban2 180623063912
Jawaban2 180623063912Jawaban2 180623063912
Jawaban2 180623063912
 
Tupok kasi sim, kanit satpas dan pamin
Tupok kasi sim, kanit satpas dan paminTupok kasi sim, kanit satpas dan pamin
Tupok kasi sim, kanit satpas dan pamin
 
Makalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publikMakalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publik
 
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja  zona integritas 2018 1Jawaban 2.a renja  zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
 
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerahUndang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
 

Similar to MPS Kuantitatif

Analisis koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor
Analisis koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotorAnalisis koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor
Analisis koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor
Efry Ghani
 
120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf
120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf
120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf
sultansahrir1
 
Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.pdf
Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.pdfNaskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.pdf
Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.pdf
rian538548
 
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
Humania Fisip unlam
 
Uu nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerahUu nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
Boim Boim
 
UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf
UU Nomor 23 Tahun 2014.pdfUU Nomor 23 Tahun 2014.pdf
UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf
catur78
 

Similar to MPS Kuantitatif (20)

Analisis koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor
Analisis koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotorAnalisis koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor
Analisis koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor
 
Bab i iv + pustaka
Bab i   iv + pustakaBab i   iv + pustaka
Bab i iv + pustaka
 
Proposal
ProposalProposal
Proposal
 
120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf
120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf
120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf
 
Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.pdf
Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.pdfNaskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.pdf
Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.pdf
 
Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.pdf
Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.pdfNaskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.pdf
Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.pdf
 
PERPAJAKAN
PERPAJAKANPERPAJAKAN
PERPAJAKAN
 
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
 
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
 
Asdasda
AsdasdaAsdasda
Asdasda
 
KAK Roadmap SPM Pendidikan
KAK Roadmap SPM PendidikanKAK Roadmap SPM Pendidikan
KAK Roadmap SPM Pendidikan
 
UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerahUU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
 
Uu 23 2014_pemerintahan_daerah
Uu 23 2014_pemerintahan_daerahUu 23 2014_pemerintahan_daerah
Uu 23 2014_pemerintahan_daerah
 
Uu nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerahUu nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
 
Undang undang no 23 tahun 2014
Undang undang no 23 tahun 2014 Undang undang no 23 tahun 2014
Undang undang no 23 tahun 2014
 
UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf
UU Nomor 23 Tahun 2014.pdfUU Nomor 23 Tahun 2014.pdf
UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf
 
Uu 23 tahun_2014
Uu 23 tahun_2014Uu 23 tahun_2014
Uu 23 tahun_2014
 
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
 
Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014
Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014
Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 

More from Siti Sahati

More from Siti Sahati (20)

Mobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukMobilitas Penduduk
Mobilitas Penduduk
 
Migrasi
MigrasiMigrasi
Migrasi
 
Konsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuKonsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen Mutu
 
Gugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuGugus Kendali Mutu
Gugus Kendali Mutu
 
Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)
 
Blue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy
Blue Ocean Strategy
 
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
 
Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen Mutu
 
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
 
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
 
Upaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifUpaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa Produktif
 
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikTantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
 
Stress Kerja
Stress KerjaStress Kerja
Stress Kerja
 
Analisis Kependudukan
Analisis KependudukanAnalisis Kependudukan
Analisis Kependudukan
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
 
Measuring Human Development
Measuring Human DevelopmentMeasuring Human Development
Measuring Human Development
 
Analisis SWOT
Analisis SWOTAnalisis SWOT
Analisis SWOT
 
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiAnalisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
 
Analisis Transek
Analisis TransekAnalisis Transek
Analisis Transek
 
Photo Mapping
Photo MappingPhoto Mapping
Photo Mapping
 

Recently uploaded

Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Khiyaroh1
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
randikaakbar11
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
susilowati82
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
ErikaPutriJayantini
 

Recently uploaded (20)

Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakPWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 

MPS Kuantitatif

  • 1.
  • 2. LATAR BELAKANG MASALAH  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat undang-undang dasar tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengusur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • 3. o Untuk menyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Sumber- sumber Penerimaan Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 adalah: 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Pinjaman Daerah dan 4. Lain-lain Penerimaan yang Sah
  • 4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 dalam Bab V Pasal 6, mengemukakan sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut ( PAD ) yaitu ; 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelohan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  • 5.  Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah , termasuk juga oleh pemerintah daerah Kota Serang yaitu Retribusi Jasa usaha. Pada Dinas Perhubungan Kota Serang terdapat 2 jenis Retribusi jasa Usaha, salah satunya yaitu Retribusi Terminal.  Penelitian ini mengambil fokus pada Manajemen Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Serang dengan menggunakan ke empat fungsi manajemen yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan.
  • 6. IDENTIFIKASI MASALAH  Belum disahkannya Peraturan Daerah mengenai rancangan kerja Pemerintah Kota Serang  Belum optimalnya pendapatan retribusi terminal pakupatan  Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dalam terminal pakupatan  Adanya penarikan retribusi terminal oleh pihak-pihak lain
  • 7. TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk Mengoptimalkan Manajemen Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan di Kota Serang. MANFAAT PENELITIAN  Manfaat Akademik Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan informasi dan wawasan yang lebih mendalam mengenai Manajemen Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Kota Serang secara optimal dan membuktikan kesesuaian teori dengan di lapangan khususnya yang berhubungan dengan pengetahuan dalam bidang administrasi publik.  Manfaat Praktis Dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan di daerah maupun kota mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan manajemen retribusi terminal secara optimal.