Kerangka Acuan Kerja pemenuhan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan SPM Pendidikan

1. 1
KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PEMENUHAN SPM BIDANG PENDIDIKAN
I. URAIAN PENDAHULUAN
1. Latar
Belakang
Pelayanan publik merupakan salah satu unsur kebijakan strategis pemerintah dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam sejarah pembangunan di Indonesia
penyelenggaraan pelayanan publik mulai menjadi isu strategis pemerintahan semenjak
terbitnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Semenjak itu perbaikan
instrumen pelayanan dari waktu kewaktu semakin ditingkatkan guhna menghasilkan
penyelenggaraan layanan yang baik. Upaya perbaikan dari aspek proses pelayanan publik
telah dilakukan oleh pemerintah yaitu antara lain melalui penetapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM), penyusunan Standar Pelayanan (SP), penyusunan Standart Operating
Procedure (SOP), penyusunan instrument Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan
penetapan Janji Pelayanan (Maklumat Pelayanan).
Dari beberapa aspek upaya perbaikan pelayanan publik diatas, Standar Pelayanan
Minimal (SPM) memiliki peran yang sangat strategis bagi Pemerintah Daerah mengingat
SPM bukan hanya menjadi panduan bagi penyelenggaraan layanan tetapi lebih dari itu
juga menjadi tolok ukur penilaian kinerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana termaktub
dalam UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat (2) dinyatakan
bahwa “Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar
pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Selaras dengan amanat
peraturan diatas, Pemerintah menerbitkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal yang didalamnya mengatru lebih rinci mengenai aspek-aspek
pelaksanaan SPM dibidang kebutuhan dasar.
Mengingat betapa pentingnya pelaksanaan pemenuhan SPM bagi Pemerintah Daerah,
Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar pelayanan Minimal. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 peraturan
tersebut bahwa penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah diawali dengan Pengumpulan
data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan dan Penyusunan Rencana Pemenuhan
Pelayanan Dasar. Hal ini dimaksudkan agar penerapan SPM benar-benar menjadi
program prioritas daerah dan dilaksanakan secara terukur mengingat dalam ketentuan
peraturan tersebut juga digariskan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk
melaporkan pelaksanaan pemenuhan SPM di daerahnya selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
Bidang pendidikan sebagai salah satu urusan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan
kebutuhan dasar menjadi bagian dari ketentuan Standar pelayanan Minimal. Dalam
perspektif Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan diatur secara rinci pemenuhan layanan bidang pendidikan
yang meliputi :
1. Jenis dan penerima Pelayanan Dasar;
2. Mutu Pelayanan Dasar;
3. Pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; dan
4. Pelaporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.
Mengacu pada aturan diatas diperlukan adanya skenario yang tepat mengenai tahapan-
tahapan kerja perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan SPM bidang pendidikan. Hal ini
menjadi sangat penting mengingat proses pemenuhan SPM menjadi sebuah siklus kerja
dimana perencanaan, penghitungan, pelaksanaan dan pelaporan berjalan simultan
sehingga strategi pemenuhan harus dirumuskan secara baik dan efektif. Berdasarkan

2. 2
pertimbangan-pertimbangan diatas maka diperlukan adanya penyusunan Roadmap
Pemenuhan SPM bidang Pendidikan.
2. Maksud dan
Tujuan
Maksud dan Tujuan dari “Roadmap Pemenuhan SPM bidang Pendidikan” adalah
menyusun rencana pemenuhan SPM bidang pendidikan meliputi pendataan,
penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana kegiatan, penyusunan instrumen
pelaporan dan integrasi rencana pemenuhan dalam dokumen perencanaan
pembanganan daerah.
3. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari “Roadmap Pemenuhan SPM bidang Pendidikan” adalah
untuk adanya data aktual dan rencana sistematis berkaitan dengan pemenuhan SPM bidang
pendidikan yang meliputi :
1. Data penerima layanan.
2. Data cakupan mutu layanan
3. Analisis kebijakan
4. Analisis pembiayaan
5. Rencana aksi
6. Integrasi rencana kedalam dokumen RPJMD dan Renstra
7. Manual pelaporan SPM
4. Dasar Hukum Dasar Hukum Pelaksanaan Pekerjaan:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1687);

3. 3
II. DIREKSI PEKERJAAN, PROGRAM DAN PEKERJAAN
5. Nama
Pekerjaan
Nama Pekerjaan yang dimaksud adalah: Penyusunan Roadmap Pemenuhan SPM bidang
Pendidikan.
6. Lokasi
Pekerjaan
Lingkup wilayah Penyusunan Roadmap Pemenuhan SPM bidang Pendidikan adalah
seluruh Kabupaten ................
7. Pengguna
Anggaran
Pengguna Anggaran yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten ................................
8. Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah Kepala
Bidang……….. Dinas Pendidikan Kabupaten ..........yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai dengan Surat Keputusan .............................dengan Nomor
:………………………………………………………………… Tentang
......................................................................... Tanggal : …….. 2019
9. Pejabat
Pelaksana
Teknis
Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dimaksud dalam kegiatan ini Kepala
Seksi……………………….Dinas Pendidikan Kabupaten ............ yang diangkat sebagai Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan .........................dengan Nomor
: ……… Tentang ………. ..……………………………………Tanggal : …………….. 2019
10.Sumber
Pendanaan
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Pemerintah Kabupaten
................pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019 .
III. KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
11.Lingkup
Pekerjaan
Tahapan awal dari pekerjaan ini adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan
adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digali meliputi data sarana dan
prasarana pendidikan yang berada dalam ruang lingkup playanan SPM sebagaimana
diatur dalam Permendikbud No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Minimal Pendidikan. Data sekunder yang digali berkaitan dengan data penerima layanan
dan data sumberdaya tenaga kependidikan. Data primer digali melalui metode sensus
sedangkan data sekunder digali melalui prose Focus Group Discussion (FGD).
Tahapan berikutnya adalah penghitungan kebutuhan pembiayaan pemenuhan SPM
bidang pendidikan. Tahapan ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis gap
antara target capaian yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan
kondisi obyektif yang dihasilkan dari proses pendataan. Disparitas antara target capaian
dan kondisi faktual ini selanjutnya dihitung kebutuhan pembiayaannya dengan standar
penghitungan yang berlaku menurut aturan yang ada meliputi standar harga pemerintah,
E-Catalog dan HET yang memiliki kekuatan hukum.
Tahapan selanjutnya adalah analisis kebijakan dan analisis pembiayaan. Analisis
kebijakan dilakukan dalam rangka merumuskan bentuk intervensi yang tepat dalam
rangka mengatasi disparitas antara target capaian dan kondisi faktual. Analisis kebijakan

4. 4
dilakukan dengan metode FGD dan pengkajian sesuai dengan metodologi analisis
kebijakan publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun yuridis.
Analisis pembiayaan dilakukan dengan menghitung kemampuan pembiayaan Pemerintah
Daerah dibandingkan dnegan kebutuhan pembiayaan yang telah dirumuskan dalam
tahapan sebelumnya.
Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rencana aksi. Rencana aksi yang dirumuskan
berisikan tentang tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan
SPM bidang pendidikan. Rencana aksi berisikan tentang :
1. Bentuk kegiatan
2. Nomenklatur program dan kegiatan
3. Besaran biaya
4. Timeline pelaksanaan kegiatan
5. Indikator kinerja
6. Target capaian tahuann
Tahapan berikutnya adalah penyusuna laporan pemenuhan SPM tahun berjalan.
Penyusunan laporan ini dilakukan dengan melakukan penyusunan laporan sebagaimana
panduan yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan. Penyusunan laporan ini
juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelaporan pemenuhan SPM oleh
Pemerintah Daerah untuk tahun-tahun berikutnya.
Tahapan selanjutnya adalah pengintegrasi roadmap kedalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah. Dalam tahapan ini dilakukan telaah terhadap dokumen
perencanaan yang ada meliputi RPJMD dan renstra OPD untuk selanjutnya dilakukan
penyandingan antara dokumen roadmap dengan dokumen perencanaan tersebut. Dari
hasil penyandingan ini selanjutnya dilakukan review terhadap dokumen perencanaan
agara pemenuhan SPM dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan
daerah.
Disamping tahapan-tahapan diatas sangat disarankan adanya program-program
penguatan pemenuhan SPM seperti sosialisasi SPM bagi pemangku kepentingan,
pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pelatihan komite sekolah,
pelatihan operator sekolah dan beberapa kegiatan terkait sesuai dengan kebutuhan
daerah.
12.Keluaran Kegiatan Penyusunan Roadmap Pemenuhan SPM bidang Pendidikan diharapkan akan
menghasilkan Dokumen Roadmap Pemenuhan SPM bidang Pendidikan.
13.Peralatan,
Material
Selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, pengguna barang/jasa memfasilitasi

5. 5
Personil dan
Fasilitas dari
Penyelenggar
a
penyediaan tempat koordinasi dan penyiapan surat menyurat / undangan untuk staf
penyedia barang /jasa, jika dipandang perlu, dalam rangka untuk mempercepat
penyelesaian pekerjaan.
14.Peralatan dan
Material dari
Fasilitator
Selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan penyedia barang/jasa berkewajiban
menyediakan seluruh sarana prasarana yang berkaitan dengan peralatan teknis diskusi
dan analisis demi terlaksananya pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
IV. PERSONIL DAN PELAPORAN
15.Personil Adapun jumlah personil yang diperlukan pada Penyusunan Roadmap Pemenuhan SPM
bidang Pendidikan yaitu :
1. Team Leader : 1 orang
2. Fasilitator Utama Bidang Kebijakan : 1 orang
3. Fasilitator Utama Bidang Data : 1 orang
4. Fasilitator Utama Bidang Pendidikan : 1 orang
5. Fasilitator Pembantu : 6 orang
6. Suporting staf : 1 orang
V. HAL – HAL LAIN
16.Catatan Hal-hal yang belum dijelaskan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat dibicarakan dengan
pihak penyedia jasa.