Downloaded 82 times
Uploaded bySiti Sahati
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Dokumen ini membahas prospek dan tantangan pengembangan smart city di Indonesia, mencakup potret urbanisasi dan perkembangan penduduk serta masalah perkotaan yang ada. Implementasi smart city berfokus pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasional, dan daya saing kota sambil melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Ditekankan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kota.
More Related Content
Similar to Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
- 1. PROSPEK DAN TANTANGAN SMARTCITY DI-INDONESIA Hayu Parasati National Urban Development Policy Senior Officer Deputy of Regional Development, Bappenas 1 Seminar Nasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 27 November 2018
- 2. POTRET KOTA-KOTA DIINDONESIA: URBANISASI dan Perkembangan Penduduk per tipologi Kota 48.39 54.19 59.35 63.84 67.66 71.89 75.77 79.26 82.37 51.61 45.81 40.65 36.16 32.34 28.11 24.23 20.74 17.63 0 20 40 60 80 100 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Persentase(%) TahunPersentase Penduduk Perkotaan Persentase Penduduk Perdesaan 2015: 59,35% penduduk sudah hidup di kota Perkembangan JUMLAH PENDUDUK Menurut Tipologi Kota di Indonesia 2005-2025 11% 49% 26% 11% 3% Kota Baru IBU KOTA KABUPATEN Kawasan yang direncanakan menjadi kota baru Kawasan bercirikan perkotaan di Kabupaten Kota Otonom Perkembangan Jumlah KOTA di Indonesia Menurut Tipologi Kota 2005-2025
- 3. PDB PERKOTAAN 3 Sumber: WorldUrbanization Prospects 2018 Share of urban population GDP per capita 0 4,000 8,000 12,000 16,000 0 10 20 30 40 50 60 0 4,000 8,000 12,000 16,000 0 10 20 30 40 50 60 China Indonesia Rerata: 1% peningkatan jumlah penduduk perkotaan dapat meningkatkan pertumbuhan perkotaan sebesar 3% China dan Asia Timur dan Pasifik: 2.7% Indonesia: hanya 1.4%
- 4. 4 Kesenjangan kesempatan kerja, kesejahteraandesa- kota dan antarwilayah • Terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran • Ekonomi lokal, PKL, ekonomi informal • Kesenjangan kota-kota di KBI dan KTI • Kesenjangan desa-kota Ketahanan Kota • Ekstrasi air bawah tanah • Risiko bencana alam • Polusi udara, sungai • Kualitas lingkungan perkotaan Sosial Budaya perkotaan • Kemiskinan perkotaan • Kualitas SDM masyarakat perkotaan • Budaya lokal, warisan budaya-alam • Identitas kota • Tingkat kriminalitas dan konflik sosial • Perumahan • Air bersih dan sanitasi • Pengelolaan sampah • Transportasi perkotaan dan antarkota/wilayah • Energi dan sumber daya listrik • Sekolah dan pelayanan kesehatan Tata kelola perkotaan • Kebijakan dan regulasi • Kapasitas fiskal daerah • Kapasitas SDM •Terbatasnya infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan MASALAH PERKOTAAN DI INDONESIA
- 5. 56.09 48.56 50.60 37.51 59.46 43.87 100 100 100 100 100 100 Cities, Urban-Rural Interlinkages Urban Service Standard Social Economic Environment Governance INDEKSKOTA BERKELANJUTAN / IKB 44.5 49.35 52.66 53.13 53.86 54.71 55.12 55.43 56.37 56.48 57.11 59.62 60.92 61.91 62.27 65.48 0 10 20 30 40 50 60 70 TangerangSelatan Nasional Palembang JakartaBarat Bekasi Depok JakartaSelatan JakartaTimur Tangerang JakartaPusat JakartaUtara Medan Makassar Surabaya Semarang Bandung METROPOLITAN35.28 35.68 38.02 38.06 38.64 39.16 41.02 41.98 41.99 42.15 42.8 42.87 43.29 44.18 44.22 44.36 44.39 45.26 45.39 45.67 45.81 46.03 46.22 46.5 46.55 46.86 46.92 47.19 47.49 47.5 47.62 47.69 47.71 47.96 47.96 48.7 49.35 49.57 49.66 49.83 49.87 49.97 50.51 50.75 51.04 51.22 51.28 51.48 52.58 52.66 53.28 53.95 54.02 54.59 56.27 57.47 69.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 GunungSitoli PadangSidempuan PagarAlam Prabumulih LubukLinggau Kotamobagu TanjungBalai Langsa PalangkaRaya Banjarbaru PematangSiantar Singkawang Sukabumi Bima Bau-Bau Tanjungpinang Kupang Jayapura Tarakan Bitung Banjar Madiun Payakumbuh Metro Bengkulu Palopo Binjai Probolinggo Temate Sorong Mojokerto Pangkalpinang Pekalongan Blitar ParePare Lhokseumawe Nasional TebingTinggi Batu BandaAceh Cilegon Salatiga Kendari Cirebon Pasuruan Bukittinggi Dumai Gorontalo Bontang Magelang Palu Ambon Kediri Tegal Mataram Manado Yogyakarta KOTA-KOTA SEDANG
- 6. TATA KELOLA EKONOMI DAERAH 6 AksesLahan Interaksi Pemda dgn Pelaku Usaha PPUS Kapasitas dan Integritas Infrastruktur Keamanan dan Resolusi Konflik Ketenagakerjaan Komparasi Daerah Terbaik dan Daerah Terburuk Kota Terbaik KotaTerburuk Perizinan Perda Biaya Transaksi 45,99 48,91 48,43 51,73 53,06 54,16 55,33 54,73 56,86 56,80 58,04 60,18 61,48 61,35 60,94 63,29 64,44 63,96 65,40 64,93 64,53 66,67 68,46 67,99 70,70 71,93 71,13 73,12 72,67 74,82 79,29 78,76 78,61 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 Pontianak Gorontalo Semarang Samarinda Palu Makassar BandaAceh Kendari Manado Ambon PangkalPinang Kupang Manokwari Mamuju Banjarmasin Bandung Padang Rata-ratanasional Yogyakarta Palembang Bengkulu TanjungPinang Denpasar Sofifi/TidoreKep. Palangkaraya Mataram Jayapura Surabaya Pekanbaru Serang Lampung Jambi Medan Sumber: KPPOD, 2016
- 7. TANTANGAN I : SMARTCITY MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH PERKOTAAN 7
- 8. 8Sumber: UN-Habitat, UNDPand ITU, 2015. HABITAT III – Issues Paper, 21 – Smart Cities dan sumber lainnya. International Telecommunication Union “Kota yang cerdas dan berkelanjutan adalah kota inovatif yang menggunakan TIK dan sarana lain untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi dan layanan perkotaan, serta daya saing, dengan memastikan bahwa kota ini memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang sehubungan dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. " UK Department of Business, Innovation and Skills Kota Cerdas merupakan suatu proses melalui pelibatan masyarakat, infrastruktur, modal sosial, serta teknologi digital dalam rangka perwujudan "kota yang lebih layak huni, tangguh serta mampu merespon lebih cepat terhadap tantangan baru." Accenture Kota cerdas adalah "kota yang memberikan layanan kepada warga dan sektor bisnis dengan cara yang efisien sumber daya dan terintegrasi serta memungkinkan kolaborasi inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional” Indian Smart Cities Kota pintar adalah kota dengan “infrastruktur fisik, sosial, institusional, dan ekonomi yang cerdas serta memastikan sentralitas warga dalam lingkungan yang berkelanjutan” European Commission Kota cerdas "berfokus pada penggunaan strategis teknologi baru dan pendekatan inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing kota-kota" WB Digital Dividends (WDR 2016) Kota pintar adalah "kota yang memanfaatkan teknologi dan konektivitas terbaru untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai aspirasi perkotaan dari penduduknya." DEFINISI KOTA CERDAS (Sunindyo, 2018) Kota Cerdas adalah kota (atau suatu wilayah) yang dalam pengembangan dan pengelolaannya menerapkan inovasi yang berkesinambungan yang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan
- 9. 9 ELEMEN PEMBANGUNAN KOTACERDAS Sumber: Citiasia Inc. •Bureaucracy •Appearance •Industry •Health •Community •Energy Smart Government • Pelayanan Publik • Manajemen Birokrasi • Efisiensi Kebijakan Publik Smart Branding • Membangun dan memasarkan Ekosistem Pariwisata • Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah • Membangun dan memasarkan wajah kota Smart Economy • Membangun ekosistem industri yang berdaya saing • Mewujudkan kesejahteraan rakyat • Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan Smart Living • Harmonisasi Tata Ruang Wilayah • Mewujudkan Prasarana Kesehatan • Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi Smart Society • Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien • Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien • Mewujdukan Sistem Keamanan Masyarakat Smart Environment • Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan • Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah • Mengembangkan Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab.
- 10. VISI 2045: PERKOTAANBERKELANJUTAN 10 Regulasi: NSPK, perencanaan terpadu Kelembagaan: pengelola, penegakan hukum Pendanaan: perencanaan- penganggaran-pembiayaan terintegrasi DILAKUKAN DENGAN CARA CERDAS DAN EFISIEN Sosial “Inklusif” Layak,Aman,Nyaman Ekonomi “Produktif dan Kompetitif” Lingkungan “Hijau dan Berketahanan” Kota Berkelanjutan Kerangka Pelaksanaan Sumber: Perpres No 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
- 11. 11 Smart Mobility • E-Hailing •Bike/Car Sharing Smart Safety, Security, and Resilience • Smart Surveillance • Crowd Analytics and Management • Disaster Early Warning Systems • Emergency Response Optimization Smart Civic Engagement • Digital/Biometric Identity Platform • Digital Citizen Services (E- Government) • Civic Engagement Applications Smart Mobility • Digital Public Transit Payment Smart Civic Engagement • Digital/Biometric Identity Platform • Digital Citizen Services (E- Government) Smart Urban Planning and Development • Spatial Data Infrastructure & Digital Land Use • Zoning Governance Enforcement • Smart Buildings • Blockchain for Land Registries Smart Economy • Mobile Payments • Smart Business Services Smart Mobility • Traffic Management Optimization • Congestion Pricing • Smart Parking Applications Smart Energy • Dynamic Energy Pricing • District Cooling/Heating Smart Environment (Water and SWM) • Water Leakage Detection and Control • Water Quality Monitoring • Open Database for Decision Making • Smart Waste Collection and Monitoring Smart Urban Planning and Development • Smart Buildings Sosial “Inklusif Layak, Aman, Nyaman” Ekonomi “Produktif & Kompetitif” Lingkungan “Hijau & Berketahanan” Kota Berkelanjutan Kohesif Akses universal Partisipatif Kesejahteraan Inovatif Kreatif Ramah Lingkungan Tangguh Perlindungan ekologi & hayati TEKNOLOGI KOTA CERDAS UNTUK INKLUSI SOSIAL, DAYA SAING EKONOMI, DAN LINGKUNGAN HIJAU? Smart Energy • Peer-to-Peer Solar Energy Trading Platform • Pay-As-You-Go Pricing Model Smart Environment (Water and SWM) • Smart Waste Collection &Managemt • Water Quality Monitoring Smart Economy • Open data base for decision making Sumber: The World Bank: IDSUN Issues Note, 2018
- 12. PELAKSANAAN SMART CITYDI INDONESIA 12 SMART GOVERNANCE SMART LIVING Command Centre: • Sistem Informasi Daerah (perencanaan-pembangunan daerah-pengganggaran, sistem infomasi manajemen pemerintah, pajak dan retribusi, monev ) • Keamanan, lingkungan dan cuaca • Pelaporan dan tindakan • Transportasi massal terintegrasi, • Smart integrated system: ATCS, traffic monitor, smart parking • Smart Health and Education System (penerimaan siswa-tryout-PPDB-profil sekolah, layanan kesehatan-puskesmas) • Sistem Informasi Kependudukan (kelurahan) Sumber: Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Surabaya, Kota Jogyakarta, Kota Bandung SMART INFRASTRUCTURE SMART ENVIRONMENT • Pengelolaan sampah (pembangkit listrik tenaga sampah, manajemen pengelolaan sampah) • Ruang Terbuka Hijau • Monitoring kualitas lingkungan dan bencana SMART ECONOMY • Pajak on line (sistem informasi pembayaran pajak) • Pendaftaran pelayanan perijinan on line terpadu SMART PEOPLE • Pelayanan pengaduan masyarakat (sistem pelayanan informasi dan keluhan) • Free Hot Spot di Ruang Publik • Taman Masyarakat Sambung Publik / Taman Tekno • Mobile Training Unit (for mobile IT sharing)
- 13. TANTANGAN II : SMARTCITY MEWUJUDKAN KERJASAMA TERINTEGRASI LINTAS SEKTOR/PELAKU DAN DILAKSANAKAN BERTAHAP 13
- 14. 14 PEMERINTAH Pemerintahan yang bersihdan bebas KKN Peningkatan kualitas pelayanan Peningkatan kapasitas & akuntabilitas kinerja birokrasi INDUSTRI/BADAN USAHA Bernilai ekonomi dan berkelanjutan Kemudahan izin usaha Kepastian hukum berbisnis SMART CITY MASYARAKAT Kemudahan penggunaan fasilitas umum dan pengurusan izin Kemudahan berpartisipasi Keamanan Kenyamanan Input Informasi Perkotaan (transportasi, sampah, keamanan, kesehatan dll) Early warning system (bencana alam) Output Citizen feedback (pengaduan saran) Input Informasi terkini/existing Pengaduan Masyarakat Output Regulasi (penetapan aturan, perbaikan infrastruktur) Input Regulasi pemda Market requirement Output Strategi bisnis badan usaha 3 (TIGA) PELAKU UTAMA PENGEMBANGAN SMART CITY
- 15. 15 LEADERSHIP MERUPAKAN KUNCISUKSES PERWUJUDAN “KOTA CERDAS” WALIKOTA/ BUPATI Anthropo centris
- 16. KERJASAMA INOVATIF UNTUKSMART CITY 16 Kerjasama antara kota, perusahaan / industri, usaha kecil menengah, investor, peneliti, dan pelaku lain. 11 PRIORITAS Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan Lingkungan Terbangun dan Kawasan Berkelanjutan Terintegrasi Infrastruktur dan Prosesnya: Energi - ICT - Transport Fokus kpd Penduduk Perkotaan Kebijakan dan Regulasi Knowledge Sharing Perencanaan dan Pengelolaan Terintegrasi Baseline, Indikator Kinerja Open Data pd Pemerintahan Standard Model Bisnis, Pengadaan, dan Pembiayaan SUSTAINABLE URBAN MOBILITY SUSTAINABLE DISTRICTS & BUILT ENVIRONMENT INTEGRATED INFRASTRUCTURE & PROCESSES Fokus Utama adalah masyarakat perkotaan – pelibatan masyarakat dalam proses yang terintegrasi Kebijakan dan Regulasi – fasilitasi percepatan pelaksanaan Perencanaan Terintegrasi – lintas sektor dan antar wilayah, berdasarkan sasaran 5 tahunan/tahunan Berbagi Pengetahuan – berbagi pengetahuan untuk membangun kapasitas berinovasi dan pelayanan Indikator – mengawal kota-kota untuk berkompetisi dalam kinerja pembangunan Open Data – pemahaman dalam mengoptimalkan penggunaan data, kemudahan untuk mengakses Standard – menyediakan kerangka arahan pengembangan sebagai acuan bersama dengan masih memberikan ruang untuk berinovasi Model Bisnis, Pengadaan, dan Pembiayaan - mengintegrasikan sumberdaya Pengambilan Keputusan Prinsip KesiapanFunds RENCANA STRATEGIS Sumber : European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities https://eu-smartcities.eu/
- 17. TAHAPAN PERKEMBANGAN KOTACERDAS 17 Kota Cerdas sebagai Konsep yang berkembang. Kota Cerdas adalah suatu proses, yang perlu berkembang sebagai kota, dimana teknologi, gaya hidup, serta kebutuhan berkembang. Sebagian besar kota cerdas dimulai dengan pembuatan keputusan yang digerakkan oleh teknologi. Saat ini, kota-kota sedang dalam proses menuju tahap / tingkat berikutnya untuk menjadi “Kota Cerdas” • Pengambilan keputusan secara top-down • Pembuatan keputusan yang didorong oleh teknologi dan supplier. • Penyiapan baseline data di setiap sektor dengan pengalikasian TIK. Smart City 1.0 • Pendekatan bottom-up • Tuntutan warga dan politisi yang mendorong teknologi untuk mengembangkan solusi untuk memenuhi kebutuhan. • Kebijakan perkotaan dengan realisasi teknologi • Mengintegrasikan partisipasi warga dengan tujuan pemerintah serta teknologi baru • Strategi pelibatan dan partisipasi warga untuk mewujudkan "kedaulatan digital“ (otomatisasi) Smart City 2.0 Smart City 3.0 Sumber : Urban-Hub http://www.urban-hub.com/cities/smart-city-3-0-ask-barcelona-about-the-next-generation-of-smart-cities/ Markets and Markets, 2016. Pemerintah Masyarakat Swasta • Smart Government • Efisiensi • City Branding • Menarik perdagangan, turis, investor • Sumber PAD yang baru • Lebih pintar dan kreatif • Lebih mudah • Lebih sejahtera • Lebih aman dan nyaman • Kompetitif • Berkelanjutan • Peluang bisnis yang baru • Meningkatkan “Keuntungan” Ekonomi • Jenis pelanggan dan pasar yang baru
- 18. Kerja sama sifatnyaWajib dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki keterkaitan regional / lintas wilayah, dan penyediaan layanan publik, yang lebih efektif efisien jika dikelola bersama. Kerja sama meliputi hak dan kewajiban para pihak; Jangka waktu; Penyelesaian perselisihan; Sanksi; dilaksanakan secara terbuka, adil, dan transparan Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerjasama wajib antar-Daerah melalui APBN (Akan dilakukan Revisi PP yang mengatur tentang Kerjasama Antar Daerah sesuai dengan amanat UU 23/2014) KERJASAMA ANTAR DAERAH UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM SMART CITY • Perlunya dibentuk Forum Pembangunan Smart City di setiap tingkatan pemerintahan untuk menjamin kerjasama dan sinergitas di seluruh pilar Smart City. • Jaringan dan kerjasama smart city antar kota dan kabupaten dikembangkan dan diperkuat, dioptimalkan untuk memungkinkan kerjasama pemenuhan pelayanan dasar atas kepentingan bersama. • Kerjasama dengan pihak global/ Internasional dikembangkan untuk pengembangan smart city difokuskan pada pemenuhan smart infrastructure, energy, pendidikan dan kesehatan.
- 19. TANTANGAN III : INVESTASIDAN PEMBIAYAAN SMART CITY 19
- 20. KEBUTUHAN INVESTASI DANKEMAMPUAN PEMBIAYAAN UNTUK 15 PROVINSI, DALAM USD MILLIONS 20 Surabaya 2,954 Makasar 860 Balikpapan 339 Banjarmasin 651 Semarang 1,262 Pontianak 361 Denpasar 606 Sidoardjo 875 Gresik 642 Yogyakarta 85 Surakarta 279 Bogor 521 Bangka 449 Batam 825 > Gap > Kapasitas pembiayaan Total kebutuhan investasi Sumber : World Bank, “Market Assessment and Operating Framework for Indonesia RIDF,” 2015.
- 21. PEMBIAYAAN DAN JAMINANPENDANAAN PEMBANGUNAN SMART CITY DANA TRANSFER KE DAERAH akan semakin diperbesar, dan masih menjadi sumber pembiayaan utama dalam mendukung pembangunan daerah. Pelimpahan urusan pusat ke daerah mendorong PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN INOVASI PEMBIAYAAN pembangunan Smart City di daerah. Pola KERJASAMA PENDANAAN melalui berbagai instrumen ekonomi perlu dikembangkan untuk dapat mendorong pendanaan pembangunan kota. – Pembiayaan pembangunan melalui skema PPP (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP) dan CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY), dalam penyediaan infrastruktur publik. Kerjasama mewujudkan penggunaan bersama keahlian dan aset sumber daya masing-masing pihak untuk menyediakan kebutuhan masyarakat perkotaan. – Pemanfaatan PINJAMAN LUAR NEGERI dapat dilakukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, energi, pendidikan dan kesehatan di perkotaan. – MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND dikembangkan mengingat sumber pendanaan untuk infrastruktur perkotaan yang berasal dari APBN, APBD, perbankan dan pasar obligasi, serta kerjasama pemerintah- swasta masih sangat terbatas.
- 22. POTENSI PEMBIAYAAN UNTUKPEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
- 23. 23 SKEMA PEMBIAYAAN APBN, pinjaman, SBN BUMN Swasta KPBU Pembangunaninfrastruktur terkait kantor pemerintahan dan parlemen “Green” development Kawasan perumahan/permukiman Kawasan komersial ritel, perkantoran, hotel Kawasan berorientasi TOD Sekolah dan perguruan tinggi internasional Bandara dan pelabuhan laut Pembangkit listrik / EBT Penyediaan Air Bersih Sistem Pengelolaan Sampah Transportasi Pelestarian Kawasan Kota Infrastruktur Telekomunikasi
- 24.
- 25. 25 TANTANGAN DALAM MEMBANGUNKOTA CERDAS 1. Setiap kota harus fokus pada prioritas pemecahan permasalahn dan isu penting di kota tersebut; 2. Optimalisasi dari ketersediaan dan keterbatasan sumberdaya (resource), menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan prioritas; 3. Tidak ada role model 1 kota yang mengimplementasikan semua sektor/area smart city
- 26. 5 FAKTOR KUNCIPENGEMBANGAN SMART CITY (1/2) 1. PERAN AKTIF DAN VISI PEMERINTAH Untuk mencapai smart city diperlukan peta jalan yang jelas agar investasi dan pembangunan bersifat efektif “Kota Iskandar, menyusun road map dalam mencapai smart city beserta dengan pendanaannya : 3 fase pengembangan tahun 2007 - tahun 2025: Fase I : 2007-2010 RM 47 Milyar Fase II : 2011-2015 RM 73 Milyar Fase III: 2016-2025 progressive & sustainable investment Dalam mengembangkan konsep smart city, dibutuhkan pemimpin kota dengan visi kota berkelanjutan dan peran aktif responsif terhadap kebutuhan masyarakat 2. FOKUS DAN PENTAHAPAN
- 27. 27 3. INTEGRASI PERENCANAANDAN REGULASI Penyusunan peraturan dan regulasi harus sesuai dan mendukung dokumen induk perencanaan. Melalui sinergitas tersebut diharapkan terdapat konsistensi dalam proses pembangunan. “Singapura melalui Urban Redevelopment Authority mampu mengintegrasikan perencanaan, peraturan dan regulasi sehingga terlihat konsistensi pembangunannaya” 4. PELIBATAN MASYARAKAT Dalam konsep smart city diperlukan pelibatan aktif masyarakat, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat “Kota New York memiliki sistem 24/7 yang secara interaktif membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Fitur ini dapat ditemui pada aplikasi handphone maupun pada layar yang disediakan khusus (smart screen)” 5. KERJASAMA PEMERINTAH, SWASTA, MASYARAKAT 5 FAKTOR KUNCI PENGEMBANGAN SMART CITY (2/2)
- 28.
Editor's Notes
- #9 Diperbesar tulisannya Definisi smart city dikit aja, bold keyword2nya
- #12 Contoh penerapan solusi smart city --> bandingkan antara konvensional dgn smart --tujuan dan manfaatnya
- #18 Ini gunakan yang dari WB, yang Tier I, Tier II, Tier III – Tier I – supply dari pemerintah semua dll, sampai dengan IV yang interaksinya di mesin, tidak lagi menggandalkan kontrol manusia – otomatisasi Tahapan smart cityBaseline data - sdm -