Materi Kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah

1. PROSPEK DAN TANTANGAN
SMART CITY DI-INDONESIA
Hayu Parasati
National Urban Development Policy Senior Officer
Deputy of Regional Development, Bappenas
1
Seminar Nasional
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Serang, 27 November 2018

2. POTRET KOTA-KOTA DI INDONESIA:
URBANISASI dan Perkembangan Penduduk per tipologi Kota
48.39 54.19 59.35 63.84 67.66 71.89 75.77 79.26 82.37
51.61 45.81 40.65 36.16 32.34 28.11 24.23 20.74 17.63
0
20
40
60
80
100
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Persentase(%)
TahunPersentase Penduduk Perkotaan Persentase Penduduk Perdesaan
2015: 59,35% penduduk sudah hidup di kota
Perkembangan JUMLAH PENDUDUK Menurut
Tipologi Kota di Indonesia 2005-2025
11%
49%
26%
11% 3%
Kota Baru
IBU KOTA KABUPATEN
Kawasan yang direncanakan
menjadi kota baru
Kawasan bercirikan
perkotaan
di Kabupaten
Kota Otonom
Perkembangan Jumlah KOTA di Indonesia Menurut
Tipologi Kota 2005-2025

3. PDB PERKOTAAN
3
Sumber: World Urbanization Prospects 2018
Share of urban
population
GDP per
capita
0
4,000
8,000
12,000
16,000
0
10
20
30
40
50
60
0
4,000
8,000
12,000
16,000
0
10
20
30
40
50
60
China
Indonesia
Rerata: 1%
peningkatan jumlah
penduduk perkotaan
dapat meningkatkan
pertumbuhan
perkotaan sebesar 3%
China dan Asia Timur
dan Pasifik: 2.7%
Indonesia: hanya 1.4%

4. 4
Kesenjangan kesempatan
kerja, kesejahteraan desa-
kota dan antarwilayah
• Terbatasnya lapangan pekerjaan,
pengangguran
• Ekonomi lokal, PKL, ekonomi informal
• Kesenjangan kota-kota di KBI dan KTI
• Kesenjangan desa-kota
Ketahanan Kota
• Ekstrasi air bawah tanah
• Risiko bencana alam
• Polusi udara, sungai
• Kualitas lingkungan perkotaan
Sosial Budaya
perkotaan
• Kemiskinan perkotaan
• Kualitas SDM masyarakat perkotaan
• Budaya lokal, warisan budaya-alam
• Identitas kota
• Tingkat kriminalitas dan konflik sosial
• Perumahan
• Air bersih dan sanitasi
• Pengelolaan sampah
• Transportasi perkotaan dan antarkota/wilayah
• Energi dan sumber daya listrik
• Sekolah dan pelayanan kesehatan
Tata kelola
perkotaan
• Kebijakan dan regulasi
• Kapasitas fiskal daerah
• Kapasitas SDM
•Terbatasnya infrastruktur
dan pelayanan dasar
perkotaan
MASALAH PERKOTAAN DI INDONESIA

5. 56.09
48.56
50.60
37.51
59.46
43.87
100
100
100
100
100
100
Cities, Urban-Rural
Interlinkages
Urban Service
Standard
Social
Economic
Environment
Governance
INDEKS KOTA BERKELANJUTAN / IKB
44.5
49.35 52.66 53.13 53.86 54.71 55.12 55.43 56.37 56.48 57.11 59.62 60.92 61.91 62.27 65.48
0
10
20
30
40
50
60
70
TangerangSelatan
Nasional
Palembang
JakartaBarat
Bekasi
Depok
JakartaSelatan
JakartaTimur
Tangerang
JakartaPusat
JakartaUtara
Medan
Makassar
Surabaya
Semarang
Bandung
METROPOLITAN35.28
35.68
38.02
38.06
38.64
39.16
41.02
41.98
41.99
42.15
42.8
42.87
43.29
44.18
44.22
44.36
44.39
45.26
45.39
45.67
45.81
46.03
46.22
46.5
46.55
46.86
46.92
47.19
47.49
47.5
47.62
47.69
47.71
47.96
47.96
48.7
49.35
49.57
49.66
49.83
49.87
49.97
50.51
50.75
51.04
51.22
51.28
51.48
52.58
52.66
53.28
53.95
54.02
54.59
56.27
57.47
69.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
GunungSitoli
PadangSidempuan
PagarAlam
Prabumulih
LubukLinggau
Kotamobagu
TanjungBalai
Langsa
PalangkaRaya
Banjarbaru
PematangSiantar
Singkawang
Sukabumi
Bima
Bau-Bau
Tanjungpinang
Kupang
Jayapura
Tarakan
Bitung
Banjar
Madiun
Payakumbuh
Metro
Bengkulu
Palopo
Binjai
Probolinggo
Temate
Sorong
Mojokerto
Pangkalpinang
Pekalongan
Blitar
ParePare
Lhokseumawe
Nasional
TebingTinggi
Batu
BandaAceh
Cilegon
Salatiga
Kendari
Cirebon
Pasuruan
Bukittinggi
Dumai
Gorontalo
Bontang
Magelang
Palu
Ambon
Kediri
Tegal
Mataram
Manado
Yogyakarta
KOTA-KOTA SEDANG

6. TATA KELOLA
EKONOMI DAERAH
6
Akses Lahan
Interaksi Pemda
dgn Pelaku Usaha
PPUS
Kapasitas dan
Integritas
Infrastruktur
Keamanan dan
Resolusi Konflik
Ketenagakerjaan
Komparasi Daerah Terbaik
dan Daerah Terburuk
Kota Terbaik KotaTerburuk
Perizinan
Perda Biaya Transaksi
45,99
48,91
48,43
51,73
53,06
54,16
55,33
54,73
56,86
56,80
58,04
60,18
61,48
61,35
60,94
63,29
64,44
63,96
65,40
64,93
64,53
66,67
68,46
67,99
70,70
71,93
71,13
73,12
72,67
74,82
79,29
78,76
78,61
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
Pontianak
Gorontalo
Semarang
Samarinda
Palu
Makassar
BandaAceh
Kendari
Manado
Ambon
PangkalPinang
Kupang
Manokwari
Mamuju
Banjarmasin
Bandung
Padang
Rata-ratanasional
Yogyakarta
Palembang
Bengkulu
TanjungPinang
Denpasar
Sofifi/TidoreKep.
Palangkaraya
Mataram
Jayapura
Surabaya
Pekanbaru
Serang
Lampung
Jambi
Medan
Sumber: KPPOD, 2016

7. TANTANGAN I :
SMART CITY MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH
PERKOTAAN
7

8. 8Sumber: UN-Habitat, UNDP and ITU, 2015. HABITAT III – Issues Paper, 21 – Smart Cities dan sumber lainnya.
International Telecommunication
Union
“Kota yang cerdas dan
berkelanjutan adalah kota
inovatif yang menggunakan TIK
dan sarana lain untuk
meningkatkan kualitas hidup,
efisiensi operasi dan layanan
perkotaan, serta daya saing,
dengan memastikan bahwa kota
ini memenuhi kebutuhan
generasi sekarang dan
mendatang sehubungan dengan
aspek ekonomi, sosial dan
lingkungan. "
UK Department of Business,
Innovation and Skills
Kota Cerdas merupakan suatu
proses melalui pelibatan
masyarakat, infrastruktur,
modal sosial, serta teknologi
digital dalam rangka
perwujudan "kota yang lebih
layak huni, tangguh serta
mampu merespon lebih
cepat terhadap tantangan
baru."
Accenture
Kota cerdas adalah "kota
yang memberikan layanan
kepada warga dan sektor
bisnis dengan cara yang
efisien sumber daya dan
terintegrasi serta
memungkinkan kolaborasi
inovatif untuk
meningkatkan kualitas hidup
penduduk dan mendukung
pertumbuhan ekonomi lokal
dan nasional”
Indian Smart Cities
Kota pintar adalah kota
dengan “infrastruktur fisik,
sosial, institusional, dan
ekonomi yang cerdas serta
memastikan sentralitas
warga dalam lingkungan
yang berkelanjutan”
European Commission
Kota cerdas "berfokus
pada penggunaan
strategis teknologi baru
dan pendekatan inovatif
untuk meningkatkan
efisiensi dan daya saing
kota-kota"
WB Digital Dividends
(WDR 2016)
Kota pintar adalah "kota
yang memanfaatkan
teknologi dan
konektivitas terbaru untuk
membuat keputusan yang
lebih baik dan mencapai
aspirasi perkotaan dari
penduduknya."
DEFINISI KOTA CERDAS
(Sunindyo, 2018)
Kota Cerdas adalah kota (atau suatu
wilayah) yang dalam pengembangan dan
pengelolaannya menerapkan inovasi yang
berkesinambungan yang memperhatikan
keseimbangan antara ekonomi, sosial
dan lingkungan

9. 9
ELEMEN PEMBANGUNAN KOTA CERDAS
Sumber: Citiasia Inc.
•Bureaucracy
•Appearance
•Industry
•Health
•Community
•Energy
Smart Government
• Pelayanan Publik
• Manajemen Birokrasi
• Efisiensi Kebijakan Publik
Smart Branding
• Membangun dan memasarkan
Ekosistem Pariwisata
• Membangun platform dan
memasarkan ekosistem bisnis
daerah
• Membangun dan memasarkan
wajah kota
Smart Economy
• Membangun ekosistem industri
yang berdaya saing
• Mewujudkan kesejahteraan rakyat
• Membangun Ekosistem Transaksi
Keuangan
Smart Living
• Harmonisasi Tata Ruang Wilayah
• Mewujudkan Prasarana
Kesehatan
• Menjamin Ketersediaan Sarana
Transportasi
Smart Society
• Mewujudkan Interaksi Masyarakat
yang Efisien
• Membangun Ekosistem Belajar
yang Efisien
• Mewujdukan Sistem Keamanan
Masyarakat
Smart Environment
• Mengembangkan Program Proteksi
Lingkungan
• Mengembangkan Tata Kelola
Sampah dan Limbah
• Mengembangkan Tata Kelola
Energi yang Bertanggungjawab.

10. VISI 2045: PERKOTAAN BERKELANJUTAN
10
Regulasi: NSPK, perencanaan
terpadu
Kelembagaan: pengelola,
penegakan hukum
Pendanaan: perencanaan-
penganggaran-pembiayaan
terintegrasi
DILAKUKAN
DENGAN
CARA
CERDAS DAN
EFISIEN
Sosial “Inklusif”
Layak,Aman,Nyaman
Ekonomi
“Produktif dan
Kompetitif”
Lingkungan
“Hijau dan
Berketahanan”
Kota
Berkelanjutan
Kerangka Pelaksanaan
Sumber: Perpres No 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019

11. 11
Smart Mobility
• E-Hailing
• Bike/Car Sharing
Smart Safety, Security, and Resilience
• Smart Surveillance
• Crowd Analytics and Management
• Disaster Early Warning Systems
• Emergency Response Optimization
Smart Civic Engagement
• Digital/Biometric Identity Platform
• Digital Citizen Services (E-
Government)
• Civic Engagement Applications
Smart Mobility
• Digital Public Transit Payment
Smart Civic Engagement
• Digital/Biometric Identity Platform
• Digital Citizen Services (E-
Government)
Smart Urban Planning and
Development
• Spatial Data Infrastructure & Digital
Land Use
• Zoning Governance Enforcement
• Smart Buildings
• Blockchain for Land Registries
Smart Economy
• Mobile Payments
• Smart Business Services
Smart Mobility
• Traffic Management Optimization
• Congestion Pricing
• Smart Parking Applications
Smart Energy
• Dynamic Energy Pricing
• District Cooling/Heating
Smart Environment (Water and SWM)
• Water Leakage Detection and Control
• Water Quality Monitoring
• Open Database for Decision Making
• Smart Waste Collection and
Monitoring
Smart Urban Planning and
Development
• Smart Buildings
Sosial “Inklusif
Layak, Aman,
Nyaman”
Ekonomi
“Produktif &
Kompetitif”
Lingkungan
“Hijau &
Berketahanan”
Kota
Berkelanjutan
Kohesif
Akses universal
Partisipatif
Kesejahteraan
Inovatif
Kreatif
Ramah
Lingkungan
Tangguh
Perlindungan ekologi &
hayati
TEKNOLOGI KOTA CERDAS
UNTUK INKLUSI SOSIAL, DAYA SAING EKONOMI, DAN LINGKUNGAN HIJAU?
Smart Energy
• Peer-to-Peer Solar Energy Trading
Platform
• Pay-As-You-Go Pricing Model
Smart Environment (Water and
SWM)
• Smart Waste Collection &Managemt
• Water Quality Monitoring
Smart Economy
• Open data base for decision making
Sumber: The World Bank: IDSUN Issues Note, 2018

12. PELAKSANAAN SMART CITY DI INDONESIA
12
SMART
GOVERNANCE
SMART LIVING
Command Centre:
• Sistem Informasi Daerah (perencanaan-pembangunan daerah-pengganggaran,
sistem infomasi manajemen pemerintah, pajak dan retribusi, monev )
• Keamanan, lingkungan dan cuaca
• Pelaporan dan tindakan
• Transportasi massal terintegrasi,
• Smart integrated system: ATCS, traffic monitor, smart parking
• Smart Health and Education System (penerimaan siswa-tryout-PPDB-profil
sekolah, layanan kesehatan-puskesmas)
• Sistem Informasi Kependudukan (kelurahan)
Sumber: Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Surabaya, Kota Jogyakarta, Kota Bandung
SMART
INFRASTRUCTURE
SMART
ENVIRONMENT
• Pengelolaan sampah (pembangkit listrik tenaga sampah, manajemen
pengelolaan sampah)
• Ruang Terbuka Hijau
• Monitoring kualitas lingkungan dan bencana
SMART ECONOMY
• Pajak on line (sistem informasi pembayaran pajak)
• Pendaftaran pelayanan perijinan on line terpadu
SMART PEOPLE
• Pelayanan pengaduan masyarakat (sistem pelayanan informasi dan keluhan)
• Free Hot Spot di Ruang Publik
• Taman Masyarakat Sambung Publik / Taman Tekno
• Mobile Training Unit (for mobile IT sharing)

13. TANTANGAN II :
SMART CITY MEWUJUDKAN KERJASAMA TERINTEGRASI
LINTAS SEKTOR/PELAKU DAN DILAKSANAKAN BERTAHAP
13

14. 14
PEMERINTAH
 Pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN
 Peningkatan kualitas
pelayanan
 Peningkatan kapasitas
& akuntabilitas kinerja
birokrasi
INDUSTRI/BADAN
USAHA
 Bernilai ekonomi
dan berkelanjutan
 Kemudahan izin
usaha
 Kepastian hukum
berbisnis
SMART
CITY
MASYARAKAT
 Kemudahan
penggunaan fasilitas
umum dan pengurusan
izin
 Kemudahan
berpartisipasi
 Keamanan
 Kenyamanan
Input
 Informasi Perkotaan
(transportasi, sampah,
keamanan, kesehatan dll)
 Early warning system
(bencana alam)
Output
 Citizen feedback
(pengaduan saran)
Input
 Informasi
terkini/existing
 Pengaduan Masyarakat
Output
 Regulasi (penetapan
aturan, perbaikan
infrastruktur)
Input
 Regulasi pemda
 Market requirement
Output
 Strategi bisnis badan
usaha
3 (TIGA) PELAKU UTAMA PENGEMBANGAN SMART CITY

15. 15
LEADERSHIP MERUPAKAN KUNCI SUKSES PERWUJUDAN “KOTA
CERDAS”
WALIKOTA/
BUPATI
Anthropo centris

16. KERJASAMA INOVATIF UNTUK SMART CITY
16
Kerjasama antara kota, perusahaan / industri, usaha kecil menengah, investor, peneliti, dan pelaku lain.
11 PRIORITAS
Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan
Lingkungan Terbangun dan Kawasan
Berkelanjutan
Terintegrasi Infrastruktur dan
Prosesnya:
Energi - ICT - Transport
Fokus kpd Penduduk Perkotaan
Kebijakan dan Regulasi
Knowledge Sharing
Perencanaan dan Pengelolaan
Terintegrasi
Baseline, Indikator Kinerja
Open Data pd Pemerintahan
Standard
Model Bisnis, Pengadaan, dan
Pembiayaan
SUSTAINABLE URBAN
MOBILITY
SUSTAINABLE DISTRICTS
& BUILT ENVIRONMENT
INTEGRATED INFRASTRUCTURE
& PROCESSES
Fokus Utama adalah masyarakat perkotaan – pelibatan masyarakat dalam proses yang terintegrasi
Kebijakan dan Regulasi – fasilitasi percepatan pelaksanaan
Perencanaan Terintegrasi – lintas sektor dan antar wilayah, berdasarkan sasaran 5 tahunan/tahunan
Berbagi Pengetahuan – berbagi pengetahuan untuk membangun kapasitas berinovasi dan pelayanan
Indikator – mengawal kota-kota untuk berkompetisi dalam kinerja pembangunan
Open Data – pemahaman dalam mengoptimalkan penggunaan data, kemudahan untuk mengakses
Standard – menyediakan kerangka arahan pengembangan sebagai acuan bersama dengan masih memberikan ruang untuk berinovasi
Model Bisnis, Pengadaan, dan Pembiayaan - mengintegrasikan sumberdaya
Pengambilan
Keputusan
Prinsip
KesiapanFunds
RENCANA STRATEGIS
Sumber : European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities https://eu-smartcities.eu/

17. TAHAPAN PERKEMBANGAN KOTA CERDAS
17
Kota Cerdas sebagai Konsep yang berkembang. Kota Cerdas adalah suatu proses, yang perlu berkembang sebagai kota,
dimana teknologi, gaya hidup, serta kebutuhan berkembang. Sebagian besar kota cerdas dimulai dengan pembuatan
keputusan yang digerakkan oleh teknologi. Saat ini, kota-kota sedang dalam proses menuju tahap / tingkat berikutnya untuk
menjadi “Kota Cerdas”
• Pengambilan keputusan
secara top-down
• Pembuatan keputusan
yang didorong oleh
teknologi dan supplier.
• Penyiapan baseline
data di setiap sektor
dengan pengalikasian
TIK.
Smart City 1.0
• Pendekatan bottom-up
• Tuntutan warga dan
politisi yang mendorong
teknologi untuk
mengembangkan solusi
untuk memenuhi
kebutuhan.
• Kebijakan perkotaan
dengan realisasi
teknologi
• Mengintegrasikan
partisipasi warga dengan
tujuan pemerintah serta
teknologi baru
• Strategi pelibatan dan
partisipasi warga untuk
mewujudkan
"kedaulatan digital“
(otomatisasi)
Smart City 2.0 Smart City 3.0
Sumber : Urban-Hub http://www.urban-hub.com/cities/smart-city-3-0-ask-barcelona-about-the-next-generation-of-smart-cities/
Markets and Markets, 2016.
Pemerintah
Masyarakat
Swasta
• Smart Government
• Efisiensi
• City Branding
• Menarik perdagangan, turis,
investor
• Sumber PAD yang baru
• Lebih pintar dan kreatif
• Lebih mudah
• Lebih sejahtera
• Lebih aman dan nyaman
• Kompetitif
• Berkelanjutan
• Peluang bisnis yang baru
• Meningkatkan “Keuntungan”
Ekonomi
• Jenis pelanggan dan pasar yang
baru

18. Kerja sama sifatnya Wajib dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang memiliki keterkaitan regional / lintas wilayah, dan penyediaan layanan
publik, yang lebih efektif efisien jika dikelola bersama.
Kerja sama meliputi hak dan kewajiban para pihak; Jangka waktu;
Penyelesaian perselisihan; Sanksi; dilaksanakan secara terbuka, adil, dan
transparan
Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan
kerjasama wajib antar-Daerah melalui APBN (Akan dilakukan Revisi PP yang
mengatur tentang Kerjasama Antar Daerah sesuai dengan amanat UU 23/2014)
KERJASAMA ANTAR DAERAH UNTUK
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM SMART CITY
• Perlunya dibentuk
Forum Pembangunan
Smart City di setiap
tingkatan
pemerintahan untuk
menjamin kerjasama
dan sinergitas di
seluruh pilar Smart
City.
• Jaringan dan kerjasama
smart city antar kota
dan kabupaten
dikembangkan dan
diperkuat, dioptimalkan
untuk memungkinkan
kerjasama pemenuhan
pelayanan dasar atas
kepentingan bersama.
• Kerjasama dengan pihak
global/ Internasional
dikembangkan untuk
pengembangan smart city
difokuskan pada
pemenuhan smart
infrastructure, energy,
pendidikan dan kesehatan.

19. TANTANGAN III :
INVESTASI DAN PEMBIAYAAN SMART CITY
19

20. KEBUTUHAN INVESTASI DAN KEMAMPUAN PEMBIAYAAN
UNTUK 15 PROVINSI, DALAM USD MILLIONS
20
Surabaya
2,954
Makasar
860
Balikpapan
339
Banjarmasin
651
Semarang
1,262
Pontianak
361
Denpasar
606
Sidoardjo
875
Gresik
642
Yogyakarta
85
Surakarta
279
Bogor
521
Bangka
449
Batam
825
> Gap
> Kapasitas
pembiayaan
Total
kebutuhan
investasi
Sumber : World Bank, “Market Assessment and Operating Framework for Indonesia RIDF,” 2015.

21. PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PENDANAAN
PEMBANGUNAN SMART CITY
DANA TRANSFER KE DAERAH akan semakin diperbesar, dan masih menjadi sumber pembiayaan utama dalam
mendukung pembangunan daerah.
Pelimpahan urusan pusat ke daerah mendorong PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN INOVASI PEMBIAYAAN
pembangunan Smart City di daerah.
Pola KERJASAMA PENDANAAN melalui berbagai instrumen ekonomi perlu dikembangkan untuk dapat mendorong
pendanaan pembangunan kota.
– Pembiayaan pembangunan
melalui skema PPP (PUBLIC
PRIVATE PARTNERSHIP)
dan CSR (CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY),
dalam penyediaan
infrastruktur publik.
Kerjasama mewujudkan
penggunaan bersama
keahlian dan aset sumber
daya masing-masing pihak
untuk menyediakan
kebutuhan masyarakat
perkotaan.
– Pemanfaatan
PINJAMAN LUAR
NEGERI dapat
dilakukan untuk
membiayai
pembangunan
infrastruktur,
energi, pendidikan
dan kesehatan di
perkotaan.
– MUNICIPAL
DEVELOPMENT FUND
dikembangkan
mengingat sumber
pendanaan untuk
infrastruktur perkotaan
yang berasal dari APBN,
APBD, perbankan dan
pasar obligasi, serta
kerjasama pemerintah-
swasta masih sangat
terbatas.

22. POTENSI PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

23. 23
SKEMA PEMBIAYAAN
APBN,
pinjaman,
SBN
BUMN
Swasta
KPBU
 Pembangunan infrastruktur terkait kantor
pemerintahan dan parlemen
 “Green” development
 Kawasan perumahan/permukiman
 Kawasan komersial ritel, perkantoran, hotel
 Kawasan berorientasi TOD
 Sekolah dan perguruan tinggi internasional
 Bandara dan pelabuhan laut
 Pembangkit listrik / EBT
 Penyediaan Air Bersih
 Sistem Pengelolaan Sampah
 Transportasi
 Pelestarian Kawasan Kota
 Infrastruktur Telekomunikasi

24. KESIMPULAN
24

25. 25
TANTANGAN DALAM MEMBANGUN KOTA CERDAS
1. Setiap kota harus fokus pada prioritas
pemecahan permasalahn dan isu
penting di kota tersebut;
2. Optimalisasi dari ketersediaan dan
keterbatasan sumberdaya (resource),
menjadi faktor pertimbangan dalam
menentukan prioritas;
3. Tidak ada role model 1 kota yang
mengimplementasikan semua
sektor/area smart city

26. 5 FAKTOR KUNCI PENGEMBANGAN SMART CITY (1/2)
1. PERAN AKTIF DAN VISI PEMERINTAH
Untuk mencapai smart city diperlukan peta jalan yang jelas agar investasi dan pembangunan bersifat efektif
“Kota Iskandar, menyusun road
map dalam mencapai smart city
beserta dengan pendanaannya :
3 fase pengembangan
tahun 2007 - tahun 2025:
Fase I : 2007-2010 RM 47 Milyar
Fase II : 2011-2015 RM 73 Milyar
Fase III: 2016-2025 progressive &
sustainable investment
Dalam mengembangkan konsep smart city, dibutuhkan pemimpin kota dengan visi kota berkelanjutan dan peran
aktif responsif terhadap kebutuhan masyarakat
2. FOKUS DAN PENTAHAPAN

27. 27
3. INTEGRASI PERENCANAAN DAN REGULASI
Penyusunan peraturan dan regulasi harus sesuai dan mendukung dokumen induk perencanaan.
Melalui sinergitas tersebut diharapkan terdapat konsistensi dalam proses pembangunan.
“Singapura melalui Urban Redevelopment Authority mampu mengintegrasikan perencanaan,
peraturan dan regulasi sehingga terlihat konsistensi pembangunannaya”
4. PELIBATAN MASYARAKAT
Dalam konsep smart city diperlukan pelibatan aktif masyarakat, agar sesuai dengan kebutuhan
masyarakat
“Kota New York memiliki sistem 24/7 yang secara interaktif membantu masyarakat untuk
memenuhi kebutuhannya. Fitur ini dapat ditemui pada aplikasi handphone maupun pada layar
yang disediakan khusus (smart screen)”
5. KERJASAMA PEMERINTAH, SWASTA, MASYARAKAT
5 FAKTOR KUNCI PENGEMBANGAN SMART CITY (2/2)

28. TERIMA KASIH
28