Laporan tersebut merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) tahun 2019 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencakup ikhtisar eksekutif, tujuan, sasaran, pencapaian kinerja, dan strategi untuk tahun-tahun mendatang."

1. LAPORAN AKUNTABILITAS
INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

2. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
Kata Pengantar
Dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan effisien serta terbebas dari
unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme demi tercapainya Pemerintahan yang baik (good
governance), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo
Raya sesuai Visinya yaitu :
“ TERWUJUDNYA PENDAPATAN DAERAH YANG DINAMIS MELALUI
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
KEUANGAN DAERAH YANG PROFESIONAL “
Dengan mengacu pada visi diatas maka misi yang diemban adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah yang terukur dan berkualitas;
2. Melakukan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara Jujur, Transparan dan
Akuntabel;
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
Untuk meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah
perlu dilakukan evaluasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban semua penyelenggara
pemerintahan secara intensif.
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
dalam menyusun LAKIP menyadari keterbatasan dalam proses pembuatan serta hasil
yang kurang sempurna, untuk itu kami menerima saran, koreksi dan masukan yang
berguna dalam proses penyusunan LAKIP ke depan. Semoga laporan ini dapat menjadi
sarana bagi kita untuk memperbaiki cara kerja, pola kerja serta sikap kerja kita di Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya. Akhir kata kami
mengucapkan “Mecom Cirimo Epiciri Punumate “ – “Mari kita membangun Mamberamo
Raya”, Tuhan Memberkati kita.
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
SEMUEL PIET DIMARA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196208031996101001

3. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
Ikhtisar Eksekutif
Dalam tahun 2019 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Mamberamo Raya telah menyelesaikan Rencana Kerja 1 (satu) tahun dengan capaian
kinerja kurang berhasil.
Adapun keberhasilan tersebut telah dirumuskan dan dijabarkan dalam Rencana
Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 2016-2021 dimana tujuan dan
sasaranya adalah :
Tujuan :
1. Meningkatkan potensi pendapatan daerah;
2. Meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
Sasarannya adalah :
“ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya “
Terkait dengan hal tersebut, tahun 2019 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mamberamo Raya telah menghasilkan beberapa capaian kinerja
penting terutama yang menyangkut sasaran tersebut diatas. Pendapatan asli Daerah
yang khusus dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Mamberamo Raya melampaui target yang telah ditetapkan secara keseluruhan, yakni
dari target Rp 5.949.9210.410,- hanya tercapai Rp 7.455.000.000,- atau mencapai target
79.81 persen.
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mamberamo Raya terkait upaya-upaya peningkatan pendapatan
antara lain adalah :
1. Masalah Internal, yaitu :
a. Kurangya tenaga petugas dalam rangka penagihan, khususnya penagihan
pungutan pajak rumah makan;
b. Sering terjadi kekosongan petugas lapangan jika petugas tersebut
mengerjakan tugas penagihan pungutan lain atau melaksanakan pungutan di
tempat lain;
c. Petugas yang ada masih kurang berpengalaman dalam melaksanakan tugas
disebabkan kurangnya pengetahuan atau kesadaran dalam menjalankan
tugas yang masih rendah;

4. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
2. Masalah Eksternal, yaitu :
a. Keterlambatan pelaksanaan proses proses pengadaan barang dan jasa
menyebabkan banyak pekerjaan fisik infrastruktur yang ditunda
pelaksanaanya menyebabkan penurunan penerimaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (galian c);
b. Luasnya cakupan objek pajak dan retribusi yang harus dijangkau sehingga
menyulitkan petugas dalam melaksanakan pendataan dan penagihan;
c. Lemahnya kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam melaksanakan
kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;
d. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum dapat mengelola dana-
dana yang menjadi urusan pendapatan seperti Dana Alokasi Khusus,
Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan dari pusat dan provinsi, Rekening Jasa
Giro serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Bank Papua;
e. Lambatnya penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaraan ke SKPD yang
mengakibatkan lambatnya proses permintaan keuangan, lelang barang dan
jasa.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun-tahun
mendatang, diperlukan strategi yang memuat cara-cara yang dirancang secara
konseptual , analitis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam
kebijakan SKPD. Adapun strategi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebagai berikut :
1. Malakukan pemantauan, inventarisasi dan evaluasi terhadap potensi dan
permasalahan-permasalahan pendapatan;
2. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya manusia yang ada dalam rangka
menjangkau semaksimal mungkin pelayanan pajak dan retribusi;
3. Melakukan koordinasi secara intensif lintas SKPD dalam rangka peningkatan
kinerja pendapatan daerah;
4. Melakukan koordinasi secara intensif lintas SKPD dalam rangka pelaksanaan
penertiban wajib pajak dan retribusi daerah;
5. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah dengan sebaik-
baiknya (ramah, transparan, cepat dan mudah).

5. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
Bab I
Pendahuluan
I. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari
kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan
dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih
penting adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan
manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan
kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 dan diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya Pemerintah Kabupaten
Mamberamo Raya menindak lanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo
Raya.
Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, akuntabel maka Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, terlebih dahulu
menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Mamberamo Raya 2016-2021.
Dimana di dalam Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi
serta faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.
Didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan untuk menilai
atau melihat keberhasilan/ kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam
melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat
melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan. Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis
dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

6. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik
atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka
Pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
dipandang perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
II. Kedudukan dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
a. Kedudukan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, bahwa Badan
Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Deaerah mempunyai melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Pendapatan serta tugas lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo
Raya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang Pendapatan dan didalam menjalankan tugasnya
menjalankan fungsi :
-. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
-. Pengoordinasian penyusunan tugas di bidang Pendapatan Daerah;
-. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah;
-. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
c. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebagai berikut:
-. Kepala Badan;
√ Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dibidang
pendapatan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan
oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan petunjuk pelaksanaanya.
√ Dalam melaksanakan tugas sebagai dimana dimaksud point nomor 1
(satu) diatas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

7. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
÷ Memimpin kegiatan Badan dan urusan kesekretariatan serta
bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang
diberikan oleh Bupati;
÷ Penyusunan visi, misi dan rencana strategis Dinas;
÷ Perumusan penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional
pembangunan daerah dibidang pendapatan daerah;
÷ Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan
bantuan baik bersumber dari Pemerintah maupun swasta;
÷ Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dan kerjasama dengan
unsur Pemerintah Daerah dan instansi serta masyarakat dalam
usaha pelaksanaan tugas dan fungsi;
÷ Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
÷ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
-. Sekretaris;
Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepada
seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, maka kesekretariatan mempunyai fungsi sebagai berikut
:
√ Melaksanakan administrasi umum;
√ Menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi,
kepegawaian, keuangan, peralatan, rumah tangga, dokumentasi, dan
kepustakaan;
√ Menyiapkan dan menyusun Rencana Anggaran Rutin dan
Pembangunan;
√ Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Badan
mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum
yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas;
√ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Sekretaris yang membawahi beberapa sub bagian dalam melaksanakan
tugasnya :
√ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
÷ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
α Melakukan administrasi kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
α Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan
rencana formasi, mutasi dan pendidikan pegawai;

8. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
α Melakukan rencana pengembangan pegawai (performance
appraisal);
α Melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan pegawai termaksud memberikan
teguran (punish) dan penghargaan (reward);
α Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi
pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas ,
penyelenggaraan kerumah tanggaan dinas, dan pengelolaan
perlengkapan dinas;
α Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan daerah
lingkup Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
α Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
÷ Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai
tugas :
α Melaksanakan urusan administrasi Keuangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
α Menyiapkan bahan data dan mengurus surat permintaan
pembayaran;
α Melaksanakan pembukuan keuangan belanja rutin secara
sistematis sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang
berlaku;
α Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan RKA, RKA
Perubahan, Laporan Keuangan (LK);
α Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan dinas
(Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja);
α Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dinas (laporan berkala kinerja);
α Penyiapan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (LAKIP, LKPJ
dan LPPD);
α Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
-. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan;
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas sebagai
berikut :
α Melakukan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib
Retribusi Daerah (WRD) melalui formulir pendaftaran,

9. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
menghimpun dan mengelola objek serta subjek pajak daerah
dan retibusi daerah melalui formulir pemberitahuan (SPT);
α Melakukan pemeriksaan lokasi/lapangan terhadap wajib Pajak
dan Wajib Retribusi atas tembusan surat dinas dari instansi
lain;
α Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (DIWPD) dan
Daftar Induk Wajib Retribusi Daerah (DIWRD) yang berkaitan
dengan pendaftaran dan pendataan;
α Melaksanakan perhitungan dan penetapan besarnya jumlah
wajib Pajak Daerah dan Retribusi yang terhutang, menghitung
besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, menata usahakan jumlah ketetapan PBB
yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan
Surat Pembertahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
α Melakukan penghitungan penetapan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
α Melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan
pembayaran/penyetoran atas permohonan WPD dan WRD
yang disetujui;
α Menerbitkan dan mendistribusikan, menyimpan arsip surat
perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan
penetapan;
α Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan pimpinan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pendataan dan
Penetapan dibantu oleh :
÷ Kepala Sub Bidang (KasubBid) Pendaftaran dan Pendataan, yang
mempunyai tugas sebagai berikut :
α Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran
yang telah di isi oleh WP dan WRD;
α Membuat laporan tentang formulir pendaftaran WP dan WRD;
α Mencatat nama dan alamat calon WPD dan WRD;
α Menetapkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
α Menghimpun, mengelola dan mencatat objek dan subjek pajak
daerah serta retribusi daerah;

10. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
α Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap WP guna
menetapkan WP yang sebaik-baiknya dan mencegah
pengunduran diri dari WP terhadap penetapan Pajak dan
Retribusi Daerah;
α Mengambil daftar SPT yang belum diterima kembali;
α Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
÷ Kepala Sub Bidang (KasubBid) Perhitungan dan Penetapan, yang
mempunyai tugas sebagai berikut :
α Melaksanakan penelitian, penghitungan penetapan pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
α Melaksanakan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
α Melaksanakan penetapan tambahan atas kekurangan dan nihil
pajak daerah serta retribusi;
α Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
-. Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Pelaporan;
Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan dan Pelaporan mempunyai
tugas sebagai berikut :
α Melakukan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah
melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan atas
permohonan banding, mengumpulkan dan mengelola data
sumber-sumber penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi
daerah.
α Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
α Melakukan pelayanan keberatan atas permohonan banding
sesuai dengan batas kewenangannya;
α Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber
penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah;
α Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan
dari pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi
daerah ke dalam Kartu Pengawasan Pembayaran PPN (KKP-
PBB) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
α Melakukan Pencatatan mengenai penetapan, penerimaan dan
pengeluaran benda-benda berharga Penerimaan uang dari
hasil pungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan;
α pembayaran penyetoran pajak dan retribusi daerah.
Menghitung realisasi penerimaan , pengeluaran dan sisa

11. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
persediaan benda-benda berharga secara bulanan, triwulan
dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB;
α Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penagihan dan
Pembukuan Pelaporan dibantu oleh :
÷ Kepala Sub Bidang (KasubBid) Penagihan, yang mempunyai
tugas sebagai berikut :
α Menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat yang
berhubungan dengan penagihan;
α Mendokumentasikan surat-surat yang berhubungan dengan
penagihan;
α Menyelenggarakan pekerjaan perhitungan, penelitian dan
penetapan pajak dan retribusi daerah;
α Melaksanakan penagihan atas semua tunggakan dan
penetapan harian/mingguan/bulanan/tahunan terhadap pajak
dan retribusi daerajh sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
α Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
÷ Kepala Sub Bidang (KasubBid) Pembukuan dan Pelaporan, yang
mempunyai tugas sebagai berikut :
α Mengadakan tata pembukuan secara sistematis dan
kronologis mengenai pajak penerimaan dan retribusi daerah;
α Menerima dan mencatat semua SKPD, SKRD dan surat-surat
ketetapan pajak lainnya
α Menerima dan mencatat semua SKPD, SKRD dan surat-surat
pajak lainnya yang telah dibayar lunas;
α Mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran PBB serta
penghitungan tunggakannya
α Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
III. Aspek Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Mamberamo Raya Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah
terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum dan program satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan
disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran
yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun.

12. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
Adapun Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten
Mamberamo Raya adalah :
“ TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH YANG DINAMIS
MELALUI PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN KEUANGAN DAERAH YANG PROFESIONAL “
Dimana untuk menwujudkan Visi tersebut harus dilaksakankan Misi :
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah yang dinamis, terukur dan berkualitas;
2. Melakukan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara Jujur, Transparan dan
Akuntabel;
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
Tujuan yang hendak dicapai adalah :
“ Tercapainya Pendapatan Asli Daerah yang terukur dan berkualitas
dengan dikelola secara profesional dengan mengedepankan aspek
kejujuran, tranparansi dan akuntabel “
Tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo
Raya merupakan implementasi dari penyataan misi yang telah ditentukan
sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan
meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah, sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.
Sasaran yang hendak dicapai adalah :
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Setiap Tahunnya”
Dalam meningkatkan PAD, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan kontribusi pemasukan dan
penerimaan untuk daerah sesuai target yang ditentukan. Untuk mencapai tujuan,
sasaran dirumuskan dengan memberikan fokus pada penyusunan kebijakan,
program dan kegiatan yang telah diukur dalam pencapaiannya.
IV. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi, Dinas Pendapatan adalah memakai pola maksimal, yakni
terdiri dari 10 (sepuluh) jabatan struktural, yakni 1 (satu) eselon II, 3 (tiga) eselon
III dan 4 (empat) eselon IV. Tiga jabatan struktual eselon III itu terdiri dari
Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris dan 2 Bidang yang masing-masing
dipimpin oleh Kepala Bidang, yakni Bidang Pendataan dan Penetapan dan Bidang
Penagihan dan Pembukuan Pelaporan. Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian, yaitu
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Program.
Sedangkan untuk Bidang terdiri dari masing-masing 2 Seksi, Berikut bagan

13. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo
Raya :
V. Sistematika Penulisan Lakip
Sistematika penyajian Penyusunan LAKIP SKPD Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
Bab I : Pendahuluan
I. Latar Belakang
II. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
III. Aspek Strategis
IV. Struktur Organisasi
V. Sistematika Penyajian
Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
I. Rencana Strategis
II. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2019
Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2019
I. Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2019
II. Analisis Capaian Kinerja

14. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
III. Akuntabilitas Keuangan
Bab IV : Penutup
I. Kesimpulan
II. Saran

15. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
BAB II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
I. Rencana Strategis
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya selalu mengacu pada RPMD
Kabupaten Mamberamo Raya. Implementasi RPJMD Kabupaten Mamberamo
Raya 2011-2016 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Mamberamo Raya Tahun 2015 diarahkan pada peningkatan pendapatan asli
daerah dengan mengutamakan profesionalisme kerja dan pengelolaan
pendapatan dengan cara yang jujur, bersih dan akuntabel.
a. Visi
Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo
Raya merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin dicapai di masa depan, dengan memberikan
kontribusi yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya dalam usaha mencapai tujuan.
Adapun Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Mamberamo Raya adalah
“ TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH YANG
DINAMIS MELALUI PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER-
SUMBER PENDAPATAN KEUANGAN DAERAH YANG PROFESIONAL “
b. Misi
Untuk menwujudkan visi sebagaimana yang telah ditetapkan diatas maka
diperlukan misi yang jelas, mengingat misi merupakan suatu yang harus
diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai pejabaran visi
yang telah ditetapkan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan
baik.
Adapun Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Mamberamo Raya sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah yang terukur dan berkualitas;
2. Melakukan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara Jujur, Transparan
dan Akuntabel;
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
c. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebagai berikut :

16. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
1. Meningkatkan potensi pendapatan daerah;
2. Meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
d. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mamberamo Raya adalah:
1. Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah yang dinamis, dimana
indikatornya adalah tercapainya Pendapatan Asli Daerah setiap tahun
tanpa menimbulkan adanya keberatan atau beban dari masyarakat
secara khususnya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Sistem pengelolaan pendapatan yang baik adalah salah satu kunci dari
berjalannya pemerintahan yang baik dimana indikatornya adalah Opini
WTP oleh BPK RI untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kab Mamberamo Raya.
3. Sumber daya manusia (SDM) di bidang Pendapatan harus terus menerus
diasah kemampuan dan pengetahuannya melalui bimbingan, pelatihan
dan studi-studi komparatif di bidang pajak dan retribusi, sebagai
indikatornya adalah para staf Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah memahami tugas pokok dan fungsi dan dapat
mengimplmentasikan pengetahuan dan pengalamannya dalam
pekerjaan sebagai wujud peningkatan produktifitas diri dan
pekerjaannya.
e. Kebijakan
1. Melaksanakan pungutan potensial yang ada di Kabupaten Mamberamo
Raya;
2. Membuat suatu sistem kerja yang bisa diukur, transparan, akuntabel dan
tidak rumit dalam implementasinya;
3. Mengirim semua staf di berbagai level untuk mengikuti berbagai kursus,
melengkapi mereka dengan sarana dan prasarana kerja serta
meningkatkan kenyaman dalam bekerja di kantor
f. Program
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
pada tahun 2019 melaksanakan 6 (enam) program yaitu :
1. Dalam hal meningkatkan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah;
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
2. Dalam hal meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;
2. Dalam hal meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
II. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2019
Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program diatas Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabuaten Mamberamo Raya
melaksanakan 25 (dua puluh lima) kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Data Wajib Pajak dan Retribusi
Daerah;
2. Kegiatan Pemeliharaan dan Pendampingan SIMPRIDA;
3. Kegiatan Penyusunan Standar Operasi dan Prosedur Pelayanan Pajak
dan Retribusi Daerah;
4. Kegiatan Penagihan dan Pembukuan Pelaporan;
5. Kegiatan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
6. Kegiatan Pembuatan Sistem Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB);
7. Kegiatan Pendataan dan Pembuatan Peta Pajak Bumi PBB P2 (Distrik
Waropen Atas);
8. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang PBB (Distrik Waropen
Atas);
9. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD;
10. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
11. Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD;
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional;
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
16. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
17. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
18. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
19. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
20. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

18. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
21. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar
Daerah;
22. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Dharma Wanita;
23. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor;
24. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas; dan
25. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;
Adapun penetepan kinerja dan ouput kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :
1. Penetapan Kinerja dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah :
Satuan
Rencana
Tingkat Capaian
Target
Satuan
Pencapaian
Rencana
(Realisasi)
Persentase
Pencapaian
Rencana Tingkat
Capaian
Keterangan
Dana 337.050.000 Rupiah Dana 333.050.000 Rupiah 98,81
SDM 8 orang SDM 8 orang 100,00
Dana 337.050.000 Rupiah Dana 333.050.000 Rupiah 98,81
SDM 8 orang SDM 8 orang 100,00
Masyarakat 700 WP Masyarakat 512 WP 73,14
Dana 150.000.000 Rupiah Dana 149.000.000 Rupiah 99,33
SDM 12 orang SDM 12 orang 100,00
Dana 150.000.000 Rupiah Dana 149.000.000 Rupiah 99,33
SDM 12 orang SDM 12 orang 100,00
Masyarakat 700 WP Masyarakat 512 WP 73,14
Dana 81.500.000 Rupiah Dana 80.300.000 Rupiah 98,53
SDM 5 orang SDM 5 orang 100,00
Dana 81.500.000 Rupiah Dana 80.300.000 Rupiah 98,53
SDM 5 orang SDM 5 orang 100,00
SOP : 1 Masyarakat 1 WP 100,00
CAPAIAN
RealisasiIndikator Kinerja
Database Wajib Pajak yang muktahir
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
94,15 Amat Baik100% Terdatanya Jumlah Wajib Pajak Lama dan
Baru TA 2019
:
: :
Terdatanya Jumlah Wajib Pajak Lama dan
Baru TA 2019
Database Wajib Pajak yang muktahir
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Keluaran
:
:
Masukan
Hasil
Manfaat
1,1 Pendataan
dan
Pengolahan
Data Wajib
Pajak dan
Retribusi
Daerah
Program
peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
PROGRAM
Uraian
KEGIATAN
Dampak
:
:
:
:
:
94,36 Amat Baik
Keluaran :
:
:
Hasil :
Terpeliharanya Sistem Informasi Pajak
dan Retribusi Daerah
Masukan : :
100%
Dampak : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Terpeliharanya Sistem Informasi Pajak dan
Retribusi Daerah
Manfaat :
Sistem Informasi Pajak dan Retribusi
Daerah berjalanan tanpa kendala
Sistem Informasi Pajak dan Retribusi
Daerah berjalanan tanpa kendala
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
1,3 Penyusunan
Standar
Operasi dan
Prosedur
Pelayanan
Pajak dan
Retribusi
Daerah
Masukan : :
100%
:
1,2 Pemeliharaa
n dan
Pendamping
an
SIMPRIDA
99,41 Amat Baik
Keluaran :
:
:
Hasil : Tersusunnya SOP BP2RD
Dampak : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Tersusunnya SOP BP2RD
Manfaat :
Terstandarisasinya Pelaksanaan
Operasional Kegiatan Pelayanan Publik
Terstandarisasinya Pelaksanaan
Operasional Kegiatan Pelayanan Publik
1
Dana 368.550.000 Rupiah Dana 368.550.000 Rupiah 100,00
SDM 8 orang SDM 8 orang 100,00
Dana 368.550.000 Rupiah Dana 368.550.000 Rupiah 100,00
SDM 8 orang SDM 8 orang 100,00
PAD : 7.455.000.000 Rupiah Masyarakat 5.949.920.410 WP 79,81
Dana 34.500.000 Rupiah Dana 34.500.000 Rupiah 100,00
SDM 20 orang SDM 20 orang 100,00
Dana 34.500.000 Rupiah Dana 34.500.000 Rupiah 100,00
SDM 8 orang SDM 8 orang 100,00
PAD : 34.000.000 Rupiah Masyarakat - WP -
Dana 400.000.000 Rupiah Dana 398.557.500 Rupiah 99,64
SDM 5 orang SDM 5 orang 100,00
Dana 400.000.000 Rupiah Dana 398.557.500 Rupiah 99,64
SDM 5 orang SDM 5 orang 100,00
PAD : 34.000.000 Rupiah PAD - Rupiah -
Dana 500.600.000 Rupiah Dana 500.600.000 Rupiah 100,00
SDM 5 orang SDM 5 orang 100,00
Dana 500.600.000 Rupiah Dana 500.600.000 Rupiah 100,00
SDM 5 orang SDM 5 orang 100,00
Peta : 3 lokasi PAD 3 lokasi 100,00
Dana 174.300.000 Rupiah Dana 174.300.000 Rupiah 100,00
SDM 6 orang SDM 6 orang 100,00
Dana 174.300.000 Rupiah Dana 174.300.000 Rupiah 100,00
SDM 6 orang SDM 6 orang 100,00
Masyarakat : 300 orang Masyarakat 300 orang 100,00
:
95,96 Amat Baik
Keluaran :
:
:
Hasil :
Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak di
Mamberamo Raya
Masukan : :
100%
Dampak : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak di
Mamberamo Raya
Manfaat :
Tertagihnya Pajak serta Pelaksanaan
Pembukuan Pajak yang handal
Tertagihnya Pajak serta Pelaksanaan
Pembukuan Pajak yang handal
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
1,5 Penagihan
Pajak Bumi
dan
Bangunan
Masukan : :
100%
:
1,4 Penagihan
dan
Pembukuan
Pelaporan
80,00 Baik
Keluaran :
:
:
Hasil :
Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
kepada Wajib Pajak di Mamberamo Raya
Dampak : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
kepada Wajib Pajak di Mamberamo Raya
Manfaat : Tertagihnya Pajak PBB Tertagihnya Pajak PBB
:
79,86 Baik
Keluaran :
:
:
Hasil :
Terlaksananya Pembuatan Sistem
Informasi Pajak Bumi dan Bangunan
Masukan : :
100%
Dampak : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Terlaksananya Pembuatan Sistem
Informasi Pajak Bumi dan Bangunan
Manfaat : Tertagihnya Pajak PBB Tertagihnya Pajak PBB
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
1,7 Pendataan
dan
Pembuatan
Peta Pajak
Bumi PBB
P2 (Distrik
Waropen
Atas)
Masukan : :
100%
:
1,6 Pembuatan
Sistem Pajak
Bumi dan
Bangunan
(SIMPBB)
100,00 Amat Baik
Keluaran :
:
:
Hasil :
Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Peta
PBB Distrik Waropen Atas
Dampak : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Peta
PBB Distrik Waropen Atas
Manfaat :
Tersusunya Data Peta Blok Wajib Pajak
PBB di Distrik Waropen Atas
Tersusunya Data Peta Blok Wajib Pajak
PBB di Distrik Waropen Atas
1,8 Sosialisasi
Peraturan
Daerah
tentang PBB
(Distrik
Waropen
Atas)
Masukan : :
100%
Dampak : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
:
100,00 Amat Baik
Keluaran :
:
:
Hasil :
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi PBB
Distrik Waropen Atas
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi PBB
Distrik Waropen Atas
Manfaat :
Sadarnya Masyarakat Distrik Waropen
Atas dalam membayar PBB
Sadarnya Masyarakat Distrik Waropen
Atas dalam membayar PBB
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

19. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
2. Penetapan Kinerja Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah
3. Penetapan Kinerja Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
Dana 15.000.000 Rupiah Dana 15.000.000 Rupiah 100,00
SDM 3 orang SDM 3 orang 100,00
Dana 15.000.000 Rupiah Dana 15.000.000 Rupiah 100,00
SDM 3 orang SDM 3 orang 100,00
Laporan : 2 dok Laporan 2 dok 100,00
Dana 12.000.000 Rupiah Dana 12.000.000 Rupiah 100,00
SDM 3 orang SDM 3 orang 100,00
Dana 12.000.000 Rupiah Dana 12.000.000 Rupiah 100,00
SDM 3 orang SDM 3 orang 100,00
Laporan : 2 dok Laporan 2 dok 100,00
Dana 13.500.000 Rupiah Dana 13.500.000 Rupiah 100,00
SDM 3 orang SDM 3 orang 100,00
Dana 13.500.000 Rupiah Dana 13.500.000 Rupiah 100,00
SDM 3 orang SDM 3 orang 100,00
Laporan : 3 dok Laporan 3 dok 100,00
100,00 Amat Baik
:
Evaluasi Hasil dan Capaian Kinerja BP2RD
dalam tahun anggaran 2019
Dampak :
Peningkatan Peforma Kerja dalam
pelayanan publik
Peningkatan Peforma Kerja dalam
pelayanan publik
Keluaran :
:
:
Hasil :
Terlaksananya Penyusunan Dokumen
LAKIP dan LPPD TA 2019
Terlaksananya Penyusunan Dokumen
LAKIP dan LPPD TA 2019
Manfaat
100%
:Masukan
100,00 Amat Baik
Keluaran :
:
:
Hasil
2,2 Penyusunan
pelaporan
keuangan
akhir tahun
Masukan :
:
Dampak :
Peningkatan Peforma Kerja dalam
pelayanan publik
Peningkatan Peforma Kerja dalam
pelayanan publik
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Lap
Keu semesteran dan Lap Keu Akhir
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Lap
Keu semesteran dan Lap Keu Akhir
Manfaat :
Mengetahui posisi LRA, LO, Ekuitas dan
Neraca Dinas
Mengetahui posisi LRA, LO, Ekuitas dan
Neraca Dinas
100%
:
Manfaat :
Pelaksanaan Perencanaan yang konsisten
Renstra 2016-2021
Pelaksanaan Perencanaan yang konsisten
Renstra 2016-2021
:
100,00
Keluaran :
:
:
Hasil :
Terlaksananya Penyusunan Dokumen
RKA, RKA Perubahan dan RENJA 2020
Masukan : :
100%
Dampak :
Peningkatan Peforma Kerja dalam
pelayanan publik
2 Program
Peningkatan
pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terlaksananya Penyusunan Dokumen
RKA, RKA Perubahan dan RENJA 2020
2,3 Penyusunan
Renja, RKA
dan
Perubahan
APBD
:
Evaluasi Hasil dan Capaian Kinerja BP2RD
dalam tahun anggaran 2019
: :
2,1 Penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja
SKPD
Peningkatan Peforma Kerja dalam
pelayanan publik
Amat Baik
Dana 10.000.000 Rupiah Dana 10.000.000 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
Dana 10.000.000 Rupiah Dana 10.000.000 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
Materai : 1.000 lbr Laporan 1.000 lbr 100,00
Dana 100.900.000 Rupiah Dana 100.900.000 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
Dana 100.900.000 Rupiah Dana 100.900.000 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
Kendaraan : 15 unit Kendaraan : 15 unit 100,00
Dana 244.800.000 Rupiah Dana 207.600.000 Rupiah 84,80
SDM 10 orang SDM 8 orang 80,00
Dana 244.800.000 Rupiah Dana 207.600.000 Rupiah 84,80
SDM 10 orang SDM 8 orang 80,00
3,1 Penyediaan
jasa surat
menyurat
Masukan : :
100,00 Amat Baik
Keluaran :
:
:
Hasil :
Dampak : Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Administrasi Surat Menyurat dalam kantor
berjalanan dengan baik
Administrasi Surat Menyurat dalam kantor
berjalanan dengan baik
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
100%
:
:
100%
:
100,00 Amat Baik
Keluaran :
:
Hasil
Masukan :
:
Dampak : Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Administrasi Surat Menyurat dalam kantor
berjalanan dengan baik
Administrasi Surat Menyurat dalam kantor
berjalanan dengan baik
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
:
3,3 Penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
Masukan : :
100%
:
Pelaksanaan Upah Tenaga Kontrak
Berjalanan dengan Baik
Dampak
3,2 Penyediaan
jasa
pemeliharaa
n dan
perizinan
kendaraan
dinas/operas
ional
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
Hasil :
Pelaksanaan Upah Tenaga Kontrak
Berjalanan dengan Baik
: Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
82,40 Amat Baik
Keluaran :
: :
3 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

20. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
Dana 14.360.000 Rupiah Dana 14.360.000 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
Dana 14.360.000 Rupiah Dana 14.360.000 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
Dana 30.000.000 Rupiah Dana 30.000.000 Rupiah 100,00
SDM 3 orang SDM 3 orang 100,00
Dana 30.000.000 Rupiah Dana 30.000.000 Rupiah 100,00
SDM 3 orang SDM 3 orang 100,00
Peralatan : 21 unit Peralatan : 21 unit 100,00
Dana 24.935.480 Rupiah Dana 24.935.480 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
Dana 24.935.480 Rupiah Dana 24.935.480 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
ATK : 1 paket ATK : 1 paket 100,00
Dana 66.500.000 Rupiah Dana 66.500.000 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
Dana 66.500.000 Rupiah Dana 66.500.000 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
Cetak & Penggandaan : 1 paket Cetak & Penggandaan : 1 paket 100,00
Dana 168.000.000 Rupiah Dana 168.000.000 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
Dana 168.000.000 Rupiah Dana 168.000.000 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
BBM : 48 drum BBM : 48 paket 100,00
Dana 84.000.000 Rupiah Dana 84.000.000 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
Dana 84.000.000 Rupiah Dana 84.000.000 Rupiah 100,00
SDM 30 orang SDM 30 orang 100,00
Waktu : 12 bulan Waktu : 12 paket 100,00
Dana 740.800.000 Rupiah Dana 691.655.000 Rupiah 93,37
SDM 20 orang SDM 20 orang 100,00
Dana 740.800.000 Rupiah Dana 691.655.000 Rupiah 93,37
SDM 20 orang SDM 20 orang 100,00
Dana 50.000.000 Rupiah Dana 50.000.000 Rupiah 100,00
SDM 10 orang SDM 10 orang 100,00
Dana 50.000.000 Rupiah Dana 50.000.000 Rupiah 100,00
SDM 10 orang SDM 10 orang 100,00
3,4 Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Masukan : :
100,00 Amat Baik
Keluaran :
: :
Hasil :
Dampak : Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Bersihnya Kantor Bersihnya Kantor
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
100%
:
:
100,00 Amat Baik
Keluaran :
: :
Hasil :
Terpeliharanya Peralatan Kantor dalam
menunjang pekerjaan
Masukan : :
100%
Dampak : Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Terpeliharanya Peralatan Kantor dalam
menunjang pekerjaan
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
3,6 Penyediaan
alat tulis
kantor
Masukan : :
100%
:
3,5 Penyediaan
jasa
perbaikan
peralatan
kerja
100,00 Amat Baik
Keluaran :
: :
Hasil : Adanya Peralatan ATK
Dampak : Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Adanya Peralatan ATK
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
:
100,00 Amat Baik
Keluaran :
: :
Hasil :
Adanya Pengadaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Masukan : :
100%
Dampak : Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Adanya Pengadaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
3,8 Penyediaan
bahan
logistik
kantor
Masukan : :
100%
:
3,7 Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
n
100,00 Amat Baik
Keluaran :
: :
Hasil : Adanya Pengadaan BBM
Dampak : Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Adanya Pengadaan BBM
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
:
100,00 Amat Baik
Keluaran :
: :
Hasil :
Adanya Pengadaan Makanan dan
Minuman Bagi staf dan tamu kantor
Masukan : :
100%
Dampak : Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Adanya Pengadaan Makanan dan
Minuman Bagi staf dan tamu kantor
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
3.10 Rapat-rapat
koordinasi
dan
konsultasi
dalam dan
luar daerah
Masukan : :
100%
:
3,9 Penyediaan
makanan
dan minuman
96,68 Amat Baik
Keluaran :
: :
Hasil :
Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam &
Luar Daerah
Dampak : Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam &
Luar Daerah
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
:
100,00 Amat Baik
Keluaran :
: :
Hasil :
Terlaksananya Kegiatan Dharma Wanita
Kantor
Masukan : :
100%
Dampak : Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Terlaksananya Kegiatan Dharma Wanita
Kantor
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
3.11 Penyelengga
raan
Kegiatan
Dharma
Wanita
Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Dana 160.000.000 Rupiah Dana 160.000.000 Rupiah 100,00
SDM 3 orang SDM 3 orang 100,00
Dana 160.000.000 Rupiah Dana 160.000.000 Rupiah 100,00
SDM 3 orang SDM 3 orang 100,00
Peralatan : 3 unit Peralatan : 3 unit 100,00
Dana 190.000.000 Rupiah Dana 190.000.000 Rupiah 100,00
SDM 12 orang SDM 12 orang 100,00
Dana 190.000.000 Rupiah Dana 190.000.000 Rupiah 100,00
SDM 12 orang SDM 12 orang 100,00
Barak : 1 unit Barak : 1 unit 100,00
Dana 234.000.000 Rupiah Dana 234.000.000 Rupiah 100,00
SDM 10 orang SDM 10 orang 100,00
Dana 234.000.000 Rupiah Dana 234.000.000 Rupiah 100,00
SDM 10 orang SDM 10 orang 100,00
4,1 Pengadaan
peralatan
gedung
kantor
Masukan :
100,00 Amat Baik
Keluaran :
: :
Hasil :
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan
Peralatan Kantor
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan
Peralatan Kantor
:
100%
:
Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
100,00 Amat Baik
Keluaran :
: :
Hasil
4,2 Rehabilitasi
sedang/bera
t rumah
dinas
Masukan :
:
100,00 Amat Baik
Keluaran :
: :
Hasil :
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan
Bimbingan Teknis bagi Staf BP2RD
Masukan : :
100%
Dampak : Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan
Bimbingan Teknis bagi Staf BP2RD
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
:
5,1 Pendidikan
dan
pelatihan
formal
Dampak : Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Terlaksananya Kegiatan Rehab Barak
BP2RD di Kasonaweja
Terlaksananya Kegiatan Rehab Barak
BP2RD di Kasonaweja
Meningkatnya perfoma staf dalam bekerja
Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
5
Manfaat : Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
:
100%
:
4 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Dampak :

21. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
BAB III
Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagala
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas.
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud,
yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil
dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja
Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi
keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan
berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.
Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 ini ada 4 aspek yang akan
dibahas, yaitu :
1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);
3. Keuangan; dan
4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan
dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :
1. 90 – 100 = Amat baik
2. 80 – 89 = Baik
3. 50 – 79 = Cukup baik
4. < 49 = Kurang
I. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian
sasaran dan pencapaian target Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya . Berdasarkan pada Matriks Pengukuran
Pencapaian Sasaran (PPS), maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian
target pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo
Raya dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk

22. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 mencapai target
yang telah ditetapkan sebesar 100,48 persen dapat di kategorikan amat baik.
Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian target dari masingmasing
indikator sasaran dapat dilihat pada tabel Formulir PPS berikut :
II. Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran Kineja Kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian target
(rencana tingkat pencapaian) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya dari masing-masing kelompok kegiatan.
Berikut pengukuran kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya pada tahun 2019
dengan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) : (Lihat Bab II, bagian Ouput
Kinerja )
IV. Pengukuran Kinerja Kegiatan
Anggaran untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Mamberamo Raya pada tahun 2019, yaitu:
a. Target Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggungjawab Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya pada
tahun 2019 adalah Rp 7.455.000.000,- realisasi yang dicapai Rp
5.949.920.410 atau mencapai 79.81 % persen dari target.
b. Sedangkan untuk belanja dari anggaran Rp 7.055.850.602 ,- terealisasi
sebesar Rp 5.554.214.507 atau 78.71 persen. Adapun realisasi belanja dapat
dilihat pada lampiran pertanggungjawaban fungsional pada buku ini.

23. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
BAB IV
Penutup
Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggungjawab Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya hanya berhasil
mencapai target sebesar 79.81persen.
Dengan melihat hal tersebut diatas dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang
menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Mamberamo Raya mengalami penurunan.
Adapun hal-hal yang menjadi penyebab penurunan diatas antara lain :
1. Masalah Internal, yaitu :
a. Kurangya tenaga petugas dalam rangka penagihan, khususnya penagihan
pungutan pajak rumah makan;
b. Sering terjadi kekosongan petugas lapangan jika petugas tersebut
mengerjakan tugas penagihan pungutan lain atau melaksanakan pungutan di
tempat lain;
c. Petugas yang ada masih kurang berpengalaman dalam melaksanakan tugas
disebabkan kurangnya pengetahuan atau kesadaran dalam menjalankan tugas
yang masih rendah;
2. Masalah Eksternal, yaitu :
a. Keterlambatan pelaksanaan proses proses pengadaan barang dan jasa
menyebabkan banyak pekerjaan fisik infrastruktur yang ditunda pelaksanaanya
menyebabkan penurunan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(galian c);
b. Luasnya cakupan objek pajak dan retribusi yang harus dijangkau sehingga
menyulitkan petugas dalam melaksanakan pendataan dan penagihan;
c. Lemahnya kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam melaksanakan kewajiban
membayar pajak dan retribusi daerah;
d. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum dapat mengelola dana-
dana yang menjadi urusan pendapatan seperti Dana Alokasi Khusus,
Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan dari pusat dan provinsi, Rekening Jasa
Giro serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Bank Papua;
e. Lambatnya penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaraan ke SKPD yang
mengakibatkan lambatnya proses permintaan keuangan, lelang barang dan
jasa.

24. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
3. Solusi
Solusi masalah internal yaitu :
a. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo
Raya untuk segera menambah staf pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
b. Memberikan bimbingan dan pelatihan pada staf dalam penanganan Wajib
Pajak dan Retribusi Daerah setiap waktu dan melakukan evaluasi peforma
setiap staf setiap bulannya;
c. Mengirim staf untuk mengikuti magang di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten/Kota lainnya atau mengikuti bimbingan teknis diluar daerah
Solusi masalah eksternal, yaitu :
a. Secara rutin melakukan sinkronisasi pajak dan retribusi daerah;
b. Melaksanakan sosialisasi dan himabauan kepada wajib pajak untuk lebih aktif
dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Melakukan koordinasi secara intensif lintas SKPD dalam rangka peningkatan
pendapatan; dan
d. Memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada stake holders.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun mendatang
diperlukan strategi yang memuat cara-cara yang dirancang secara konseptual, analitis
rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan SKPD. Adapun
strategi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
ke depan adalah sebagai berikut
1. Melakukan pemantauan, inventarisasi dan evaluasi terhadap potensi dan
permasalahan-permasalahan pendapatan;
2. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya manusia yang ada dalam
rangka menjangkau semaksimal mungkin pelayanan pajak dan retribusi;
3. Melakukan koordinasi secara intensif lintas SKPD penghasil dalam rangka
peningkatan kinerja pendapatan daerah;
4. Melakukan koordinasi secara intensif lintas SKPD dalam rangka pelaksanaan
penertiban wajib pajak dan retribusi daerah;
5. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah dengan
sebaikbaiknya (ramah, transparan, cepat dan mudah).
Menyadari keterbatasan dalam penyusunan LAKIP Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sudah barang tentu membutuhkan
penyempurnaan, untuk itu kami sangat berterimakasih apabila ada yang berkenan

25. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019
memberikan saran, koreksi, kritik, dan masukan yang berguna bagi kesempurnaan
LAKIP ini.
Demikian mudah-mudahan laporan ini dapat mendorong dan meningkatkan kinerja
aparat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
kedepan.
Burmeso, 22 Febuari 2020
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
SEMUEL PIET DIMARA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196208031996101001

26. LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2019