SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

1. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
(SAPP)
MATA KULIAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
OLEH DOSEN ERNAWATI MALIK SE.,M.Ak
MAKALAH
KELOMPOK VI :
SARMIN/101401007/A
KHATIJAH/101401039/B
MUSDALIFAH/101401040/B
VITIRIANTI/101401043/B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERIODE 2016/2017

2. ii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan
nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga
kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat”. Penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh
Dosen Ernawati Malik SE.,M.Ak dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen di
Universitas Muhammadiyah Buton Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi.
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih
yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan
makalah ini, khususnya kepada dosen kami yang telah memberikan tugas dan
petunjuk kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Dalam
penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan baik pada teknik
penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Untuk
itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan
makalah ini.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Baubau, 08 Oktober 2016
Penulis

3. iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................... ii
DAFTAR ISI.................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang......................................................................1
1.2 Rumusan masalah..................................................................2
1.3 Tujuan Penulisan...................................................................2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Definisi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)..............3
2.1.1 Tujuan SAPP.............................................................3
2.1.2 Ciri-ciri Pokok SAPP.................................................3
2.1.3 Dasar Hukum Penyelenggaraan SAPP ........................4
2.2 Sistem Akuntansi Bendahara Umum (SA-BUN).....................5
2.2.1 Subsistem SA-BUN...................................................5
2.3 Sistem Akuntansi Instansi (SAI).............................................7
2.3.1 Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) ...........................7
2.3.2 Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang
Miliik Negara (SIMAK-BMN) ................................8
2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).......................11
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan.........................................................................13
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................14

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Modernisasi akuntansi keuangan di sektor pemerintah dimulai tahun
1982. Studi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas
keuangan negara oleh Badan Akuntansi Negara (BAKUN), yang merupakan
unit eselon 1 Departemen Keuangan, melalui Proyek Penyempurnaan
Sistem Akuntansi dan Pengembangan Akuntansi (PPSAPA) dengan bantuan
pembiayaan dari Bank Dunia. Latar belakang proyek ini bermula dari
kondisi sistem akuntansi dan pencatatan yang masih menggunakan single
entry, sehingga terdapat beberapa kelemahan yaitu proses penyusunan
lambat karena disusun dari sub sistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu,
sistem single entry tidak lagi memadai menampung kompleksitas transaksi
keuangan pemerintah, sulit dilakukan rekonsiliasi, tidak mendasarkan pada
Standar akuntansi keuangan pemerintah dan tidak dapat menghasilkan
neraca pemerintah
Ruang lingkup SAPP meliputi Lembaga Tinggi Negara, Lembaga-
Lembaga Eksekutif, Pemda yang sumber dananya dari APBN (terkait dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Ruang lingkup SAPP tidak termasuk
Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Negara, BUMN/BUMD. Peraturan
Menteri Keuangan ini berlaku untuk seluruh unit organisasi pada
Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan yang dananya
bersumber dari APBN serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan
Perhitungan.
SA-BUN merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan
laporan keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat
(SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H),

5. 2
Sistem Akuntansi Infestasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi
Penerusan Pinjaman (SA-PP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-
TD), Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (SA-
BAPP), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem
Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri
dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi
Umum (SAU). Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem
Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) disampaikan kepada DPR sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada
DPR, LKPP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK.
1.2 Rumusan Masalah
Setelah membaca latar belakang diatas maka rumusan masalahnya yaitu :
1.2.1 Apa definisi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) ?
1.2.2 Bagaimana Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) ?
1.2.3 Bagaimana Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ?
1.2.4 Bagaimana Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ?
1.3 Tujuan penulisan
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disimpulkan tujuan
penulisannya yaitu :
1.3.1 Untuk memahami dan mendeskripsikan definisi Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP)
1.3.2 Untuk memahami dan mendeskripsikan Sistem Akuntansi Bendahara
Umum Negara (SA-BUN)
1.3.3 Untuk memahami dan mendeskripsikan Sistem Akuntansi Instansi
(SAI)
1.3.4 Untuk memahami dan mendeskripsikan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP)

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem terpadu
yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam
pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan,
aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Pusat. SAPP ini
digunakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-
BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
2.1.1 Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui
pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang
konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang
diterima secara umum.
b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang
anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara
nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian
kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran
dan untuk tujuan akuntabilitas.
c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi
keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara
keseluruhan
d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan serta
keuangan pemerintah secara efisien.
2.1.2 Ciri-ciri Pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

7. 4
a. Basis Akuntansi (Cash Toward Accrual). Basis akuntansi yang
digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas
untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam
Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan
aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.
b. Sistem Pembukuan Berpasangan. Sistem pembukuan
berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu
Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan
dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan
yang terkait.
c. Dana Tunggal. Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU
APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini
merupakan tempat dimana pendapatan dan belanja pemerintah
dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.
d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi. Kegiatan akuntansi dan
pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang
oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di
daerah.
e. Bagan Akun Standar. APP menggunakan akun standar yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan
penganggaran maupun akuntansi.
f. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). APP mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam melakukan
pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian dan pengungkapan
terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan,
pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, akuntansi dan
pelaporan keuangan.
2.1.3 Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat memiliki
beberapa dasar hukum sebagai berikut:
a. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000, khususnya Bab VI
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran.

8. 5
b. Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.O1/1991 tanggal
24 Mei 1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
c. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1135/KMK.O1/1992
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi Keuangan
Negara (BAKUN)
d. Surat Menteri Keuangan RI No. S-984/KMK.018/1992 perihal
Pengesahan Daftar Perkiraan Sistem Akuntansi Pemerintah
2.2 Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN)
SA-BUN merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
(BUN) dan Pengguna Anggaran dari Bagian Anggaran Perhitungan dan
Pembiayaan (BAPP).
2.2.1 SA-BUN merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan
Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari :
a. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). SiAP terdiri dari Sistem
Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yaitu subsistem
akuntansi pusat yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca
Kas Umum Negara (KUN), dan Sistem Akuntansi Umum
(SAU) yaitu subsistem akuntansi pusat yang menghasilkan
laporan realisasi anggaran pemerintah pusat dan neraca.
b. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H).
SA-UP&H merupakan subsistem dari SA-BUN yang digunakan
untuk menghasilkan laporan realisasi penerimaan hibah,
pembayaran bunga utang, penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan serta neraca.
c. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP). SA-IP
merupakan subsistem SA-BUN untuk menghasilkan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca yang diterapkan untuk

9. 6
menangani transaksi investasi pemerintah jangka panjang.
Investasi pemerintah jangka panjang ini terdiri dari investasi
non-permanen dan investasi permanen. Investasi non-permanen
adalah investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka
waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki
terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau
menarik kembali. Investasi permanen adalah investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus
tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali
d. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP). SA-PP
merupakan subsistem dari SA-BUN untuk menghasilkan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca yang diterapkan
untuk menangani transaksi penerusan pinjaman dan
pengembalian penerusan pinjaman termasuk biaya atas
penerusan pinjaman.
e. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD). SA-TD
merupakan subsistem dari SA-BUN untuk menghasilkan LRA
dan Neraca yang diterapkan untuk menangani transaksi transfer
kepada pemerintah daerah berupa belanja dana perimbangan,
dan belanja dana otonomi khusus dan penyesuaian
f. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan
Pembiayaan (SA-BAPP). SA-BAPP merupakan subsistem dari
SA-BUN untuk mencatat transaksi keuangan pusat pada
kementrian negara/lembaga, pihak lain dan departemen
keuangan selaku kuasa pengguna anggaran perhitungan dan
pembiayaan. Transaksi keuangan pusat merupakan transaksi
keuangan yang dilakukan oleh BUN yang merupakan kewajiban
pemerintah atas suatu kegiatan yang tidak dilakukan kementrian
negara/lembaga. Khusus untuk belanja lain-lain dan belanja
transfer lainnya dapat dilakukan oleh kementrian
negara/lembaga.

10. 7
g. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK). SA-TK
merupakan subsistem dari SA-BUN untuk menghasilkan LRA
dan Neraca yang diterapkan untuk menangani transaksi khusus
seperti pembayaran subsidi, pengeluaran kerjasama
internasional, pengeluaran perjanjian hukum internasional,
pengeluaran koreksi dan pengembalian, pembayaran jasa
perbendaharaan, pembayaran PFK, pendapatan jasa
perbendaharaan dan perbankan.
h. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SA-BL merupakan
subsistem dari SA-BUN untuk menghasilkan LRA dan Neraca
yang diterapkan untuk menangani transaksi badan lainnya
seperti Otorita Batam, Gelora Bung Karno, Pengelola
Kemayoran, dan transaksi dari badan lainnya.
2.3 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) digunakan untuk menghasilkan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementrian
negara/lembaga. Setiap kementrian negara/lembaga wajib
menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan. Untuk
melaksanakan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk unit akuntansi
instansi sesuai dengan hirarki organisasi. Unit Akuntansi Instansi (UAI)
terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit Akuntansi Barang
(UAB). SAI terdiri atas dua subsistem, yaitu:
2.3.1 Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
SAK adalah subsistem dari SAI yang terdiri dari serangkaian prosedur
yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam
rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan Laporan Keuangan
berupa LRA, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dari satuan
kerja sesuai ketentuan yang berlaku. SAK terdiri dari :
a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (SA- UAKPA)

11. 8
b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W)
c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon I (SA-UAPPA-E1)
d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
(SA-UAPA)
2.3.2 Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Miliik Negara
(SIMAK-BMN)
SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang terdiri dari
serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah
dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk
penyusunan neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) serta
laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran
pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah. Contoh perolehan lainnya yang sah adalah hibah atau
rampasan / sitaan.
Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai / dihitung / diukur /
ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Transaksi yang
dicatat dalam Akuntansi BMN mencakup: Perolehan, Perubahan dan
Penghapusan. Saldo Awal, terdiri dari saldo BMN pada awal tahun
anggaran berjalan atau awal tahun mulai diimplementasikannnya
SIMAK-BMN mencakup seluruh BMN yang telah dimiliki sebelum
tahun anggaran berjalan. Perolehan BMN :
a. Pembelian, adalah terjadinya transaksi pertukaran dengan
penyerahan sejumlah uang untuk memperoleh sejumlah barang.
b. Transfer Masuk, merupakan perolehan BMN dari hasil transfer
masuk dari unit lain dalam lingkup Pemerintah Pusat tanpa
menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi.

12. 9
c. Hibah, merupakan perolehan BMN dari luar Pemerintah Pusat
tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi.
d. Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil
rampasan berdasarkan putusan pengadilan.
e. Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan
BMN dari hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan
/gedung dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan
Berita Acara Serah Terima.
f. Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan BMN dari
hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah
dihapuskan/ dikeluarkan dari pembukuan.
g. Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi BMN yang
sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain.
h. Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak, merupakan barang yang
diperoleh dari pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, bangun
guna serah/bangun serah guna, tukar menukar, dan perjanjian
kontrak lainnya.
Tidak termasuk dalam pengertian Barang Milik Negara adalah
barang-barang yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemda (bersumber
dari APBD), BUMN/ BUMD, Bank pemerintah dan lembaga
keuangan milik pemerintah. SIMAK-BMN terdiri dari :
a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Barang (SA-UAKPB)
b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang Wilayah ( SA-UAPPB-W)
c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang Eselon I (SA-UAPPB-E1) dan
d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang
(SA-UAPB)
Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan
pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkatan

13. 10
organisasinya. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi baik
sebagai entitas akuntansi maupun entitas laporan.
Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau
pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan. Framework Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP).
Gambar 2.1.
Framework SAPP
SAPP
SAI
SAK
SIMAK-
BMN
SA-BUN
SiAP
SAKUN
SAU
SA-UP&H
SA-IP
SA-PP
SA-TD
SA-BAPP
SA-TK
SA-BL

14. 11
2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disampaikan kepada DPR sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada
DPR, LKPP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK.
2.4.1 Laporan Keuangan Pemerintah Pussat (LKPP) terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan,
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Konsolidasi LRA dilakukan dari seluruh Kementrian
Negara/Lembaga yang telah direkonsiliasi.
b. Neraca Pemerintah
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu. Neraca pemerintah pusat merupakan
konsolidasi neraca SAI dan neraca SAKUN.
c. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan
informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu
yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi
aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran. Laporan
arus kas pemerintah pusat merupakan konsolidasi laporan arus
kas dari seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(DJPBN).
d. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) adalah laporan yang
menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau

15. 12
analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca
dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. CALK
LKPP memberikan penjelasan atau perincian atau analisis atas
nilai suatu pos yang tersaji di dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca Pemerintah dan Laporan Arus Kas.

16. 13
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem terpadu
yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam
pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan,
aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Pusat.
Ruang lingkup SAAP meliputi Lembaga Tinggi Negara, Lembaga-
Lembaga Eksekutif, Pemda yang sumber dananya dari APBN, Ruang
lingkup SAPP tidak termasuk Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan
Negara, BUMN/BUMD. Ciri-ciri pokok SAPP antara lain : Basis Akuntansi
Cash Toward Accrual, Sistem Pembukuan Berpasangan, Dana Tunggal,
Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi, Bagan Akun Standar dan mengacu
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
SA-BUN merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan
laporan keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat,
Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah, Sistem Akuntansi Infestasi
Pemerintah, Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman, Sistem Akuntansi
Transfer ke Daerah, Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan
Pembiayaan, Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, dan Sistem Akuntansi
Badan Lainnya. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sistem
Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum
(SAU).
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi
Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang
Milik Negara (SIMAK-BMN). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah,
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

17. 14
DAFTAR PUSTAKA
Mahsun, Moh (2015), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE Fakultas
Ekonomika dan Bisnis UGM
Syadza, Abine. “Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat”,
Published at https://abusyadza.wordpress.com (Diakses 05 Oktober 2016)
Sidig, Danar Sutopo. “Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat”, Published at
http://www.academia.edu/13520041/ (Diakses 05 Oktober 2016)
Rouf, Muh. Shohibul. “Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat”, Published at
http://muhshohibulrouf-Pengetahuan.blogspot.co.id (Diakses 05 Oktober
2016)
Hartawan, Widi. “Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat”, Published at
http://widihartawan.blogspot.co.id (Diakses 06 Oktober 2016)