SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Isu Kebijkan dan Otonomi Daerah 
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Disusun Oleh : 
Niki Taurisa Detasih 1110843010 
Dini Purnama Sari 1110843012 
Elfa Indra 1110843013 
Jurusan Administrasi Negara 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Andalas 
2013
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Tuntutan reformasi disegala bidang telah merubah tatanan mendasar manajemen 
pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut diantaranya diwujudkan dalam Tap MPR RI 
No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme, dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kedua peraturan perundangan ini, tidak lain bertujuan 
untuk mewujudkan good governance di Indonesia. Mustopadidjaja (2000) menyebutkan 
bahwa kegagalan dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan 
pembangunan merupakan salah satu penyebab krisis nasional di Indonesia pada akhir abad 20 
2. Krisis nasional multi dimensional yang terjadi belum dapat dibendung hingga kini dan 
tampaknya akan terus berlanjut selama Tap MPR RI No. XI/MPR/1999 dan UU No. 28 
Tahun 1999 belum membumi dan dapat diimplementasikan secara memadai pada level 
makro Indonesia. Hal demikian secara implisit mengisyaratkan bahwa seluruh pelaku-pelaku 
pemerintahan -dari staf paling rendah hingga (terutama) pejabat- dituntut untuk melakukan 
perubahan-perubahan sejalan dengan pemikiran good governance yang pada saat ini tengah 
menjadi issue populer. Hal ini juga mengisyaratkan, bahwa pelaku- pelaku Pemerintahan 
Daerah di Indonesia pun dituntut untuk mewujudkan good local governance. Dalam rangka 
memfasilitas good local governance itulah lahir sebuah peraturan perundangan yaitu UU No. 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih dikenal dengan istilah undang-undang 
otonomi daerah. Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (EKPPD) Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 
2010 merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam 
Negeri untuk menilai keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya, sekaligus 
sebagai bentuk bahan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah 
daerah.Evaluasi yang merupakan amanat PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, 
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,menyediakan pelayanan umum, 
dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah 
yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.Untuk mencapai hasil yang 
maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat 
memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan 
yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Apabila daearah diberi hak dan wewenang untuk itu, tugas tersebut dapat timbul 
karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapannya,yang disebut tugas bebas. 
Kebebasan yang diberikan kepada daerah untuk mengurusi rumah tangga daerahnya 
sendiri agar daerah lebih mampu mandiri dan juga bertanggung jawab terhadap kebebasan 
yang telah dilimpahkan pusat kepada daerah. Daerahlah yang mengerti dan paham akan 
kekuatan dan kelemahannya masing-masing, Daerah lah yang mampu merespon secara baik 
apa yang menjadi tuntutan dan keinginan dari masyarakatnya. 
. 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Pentingnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
2. Dasar dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut PP no 6 tahun 
2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
3. Contoh kasus implementasi dari pp no 6 tahun 2008 
1.3 Tujuan Penulisan 
1Menjelaskan Pentingnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
2. Menjelaskan Dasar dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut PP no 
6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
3. Menaparkan contoh adanya implementasi dari pp no 6 tahun 2008 
1.4 Manfaat Penulisan 
Makalah ini akan memberi manfaat, diantaranya: 
1. Menambah wawasan pembaca tentang Pentingnya Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah
BAB II 
PEMBAHASAN 
2.1 Pentingnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Desentralisasi yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 di Indonesia 
melibatkan semua administrasi pemerintah daerah dan serangkaian wewenang dan tanggung 
jawab yang luas. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut hampir mencapai 40 persen dari total 
belanja pemerintah di tahun 2006. Peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan dan 
mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan negara semakin besar dibandingkan sebelumnya. 
Bagaimanakah kinerja mereka enam tahun setelah penerapan desentralisasi tersebut Dengan 
tidak adanya sistem pemantauan, evaluasi, dan, pengukuran kinerja yang sistematis, 
pertanyaan penting tersebut tidak dapat dijawab secara akurat. Oleh karena itu, implikasi 
kebijakan desentralisasi yang lebih luas tetap tidak jelas. 
Semua pemangku kepentingan telah menyadari pentingnya pemantauan dan evaluasi 
kinerja pemerintah daerah. Sementara sejumlah latihan percobaan oleh instansi-instansi 
pemerintah serta organisasi-organisasi nasional dan internasional telah dilakukan, tidak ada 
perangkat evaluasi komprehensif yang telah diterapkan di tingkat nasional. Perangkat yang 
diterapkan di tingkat nasional tidak hanya akan mendorong semangat kompetisi yang sehat, 
akan tetapi juga dapat digunakan oleh warga negara untuk membandingkan kinerja 
pemerintah daerah mereka dengan praktik-praktik terbaik di kabupaten-kabupaten lainnya. 
Pemerintah pusat juga akan dapat memantau kinerja dengan lebih akurat, mendorong 
perbaikan melalui insentif keuangan, serta meningkatkan dan menyempurnakan kebijakan 
desentralisasinya. 
Suatu indeks yang luas yang mengukur kemajuan pemerintah daerah dalam dimensi-dimensi 
inti manajemen keuangan publik, kinerja fiskal, penyediaan layanan, dan iklim 
investasi dapat menjadi indikator utama bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan 
meningkatkan kinerja mereka. Tujuan keseluruhan dari prakarsa tersebut adalah untuk 
mencapai tujuan desentralisasi, yaitu untuk meningkatkan penyediaan layanan umum dan 
kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang baik. 
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah dilakukan Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2011 terhadap Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2010 secara nasional. 
EKPPD dilakukan oleh evaluator yang terdiri wakil-wakil dari Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, Badan 
Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Kabinet. Yang 
melaksanakan tugas evaluator dari Kantor Sekretariat Kabinet adalah Asisten Deputi Bidang Politik 
dan Hubungan Internasional, Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Proses pelaksanaan evaluasi menggunakan sistem pengukuran kinerja yang mencakup: 
1. Indikator Kunci Keberhasilan (IKK); 
2. Pengumpulan data kinerja Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
3. Metodologi pengukuran kinerja; 
4. Analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja; 
5. Penilaian Desk Evaluation berdasarkan data capaian kinerja yang dimuat dalam LPPD Tahun 
2010, dilanjutkan dengan verifikasi dan dilengkapi dengan cara common sense survey; 
6. Status kinerja dan skore masing-masing disusun berdasarkan total indeks kinerja 33 Provinsi, 
346 Kabupaten dan 86 Kota termasuk diantaranya 103 daerah otonom baru hasil pemekaran 
yang telah berusia diatas 3 sampai dengan di bawah 10 tahun dan/atau yang telah wajib 
menyampaikan LPPD kepada pemerintah. 
Laporan Hasil EKPPD secara nasional yang dilakukan dan telah disepakati oleh Tim Teknis 
Nasional EPPD, menghasilkan Total Indeks Prestasi Kinerja dan Peringkat Kinerja Pemda dengan 
status dikelompokkan Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah, dengan pengelompokkan sebagai 
berikut: 
a. Peringkat kinerja seluruh daerah Provinsi secara Nasional dikelompokkan berprestasi Tinggi dan 
Sedang; 
b. Peringkat kinerja seluruh daerah Kabupaten secara Nasional dikelompokkan berprestasi Sangat 
Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah; 
c. Peringkat kinerja seluruh daerah kota secara Nasional dikelompokkan berprestasi Sangat Tinggi, 
Tinggi, dan Sedang; 
Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Kinerja Pemerintahan Daerah dimaksud, 
sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ditetapkan: 
1) Tiga provinsi yang berprestasi terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
2) Sepuluh kabupaten yang berprestasi terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
3) Sepuluh Kota yang berprestasi terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Pengumuman hasil Evaluasi Tim, diumumkan pada tanggal 25 April 2012 di Jakarta, di Hotel 
Borobudur. Acara peringatan tersebut dibuka oleh Wakil Presiden yang memberikan sambutan 
dengan tema “Kita Tingkatkan Kualitas Otonomi Daerah Untuk Efektifitas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Menuju Kesejahteraan Masyarakat”. 
Disisi lain Pemerintah Daerah juga dituntut mampu menemukan sarana-sarana atau sumber 
daya alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi harapan para stakeholdernya. Melihat tuntutan 
ini maka Pemerintah Daerah perlu menata kembali peran dan fungsinya melalui model siklus 
kebijakan yang lebih berorientasi pada kepekaan terhadap lingkungan (environment sensibility) dan 
pertanggungjawaban yang kuat terhadap kepada siapa kebijakan tersebut akan pertanggungjawabkan. 
Wujud good governance menurut UNDP sebagaimana dikutip oleh LAN-BPKP (2000) dapat 
dicermati melalui pola penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan:
1. Participation. 
Proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan bahkan hingga evaluasi harus memberikan 
akses sebesar-besarnya bagi partisipasi masyarakat. 
2. Rule of Law. 
Perancangan peraturan hukum harus adil dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa 
pandang bulu. 
3. Transparency. 
Suatu mekanisme yang terbuka dalam menetapkan kebijakan, baik yang menyangkut 
penggunaan sumber daya maupun alokasinya. Pembuatan kebijakan, program atau kegiatan pelayanan 
harus bersifat terbuka dan mampu memberikan arus informasi yang bebas dan jelas. Hal ini telah 
merubah paradigma lama, dimana penetapan kebijakan publik merupakan suatu mekanisme yang 
tertutup (black box 
4. Responsiveness. 
Peka terhadap kebutuhan masyarakat dan stakeholder (pegawai, wakil rakyat, dan pengguna). 
Oleh karenya, pemberian otorisasi untuk mengambil suatu kebijakan pada level terendah. Hal ini 
dikarenakan pada level tersebut terdapat interaksi langsung dengan masyarakat pengguna jasa, dimana 
pada saat sekarang ini cenderung lebih dinamis. Dengan otorisasi seperti ini staf akan terbiasa 
menelurkan ide-ide dan bersikap inovatif dalam mencermati permasalahan dan mengambil tindakan. 
5. Consensus Orientation. 
Berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat harus diakomodir melalui proses mediasi 
agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas. 
6. Equity. 
Seluruh komponen dalam masyarakat yang berbeda dalam arti agama, ras, etnik, jender, suku, 
keadaan ekonomi, harus memiliki kesempatan yang sama atas manfaat yang akan didapat dari suatu 
kebijakan. 
7. Effectiveness and efficiency. 
Proses untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh pemerintah harus mampu 
memberikan hasil yang maksimal dan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. 
8. Accountability. 
Kebijakan yang dibuat dan para pelaksananya, pemerintah, swasta atau masyarakat 
harus mampu mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat luas. Bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah terhadap apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan, 
tingkat keberhasilan dan kegagalan. Pada dasarnya, akuntabilitas bagi pemerintah bukanlah 
semata-mata managerial accountability melainkan juga public accountability, mengingat 
masyarakatlah yang pada dasarnya memberikan mandat kepada pemerintah. 
9. Strategic Vision. 
Para pimpinan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki perspektif good 
governance dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang memiliki 
cakrawala jauh ke depan menembus batas-batas yang tidak tertentu. 
Evaluasi digambarkan sebagai suatu upaya dimana didalamnya mencakup beberapa 
pendekatan alternatif dan kegiatan-kegiatan (Weiss, 1998). Dalam konteks public policy, 
maka evaluasi merupakan sebuah landasan atau alasan untuk menciptakan (secara tidak 
langsung) perbaikan atau kemajuan sosial.
Empat tujuan dari evaluasi, yaitu: 
1. Assessment of merit and worth 
Pengembangan pendapat-pendapat yang menjamin -bagi level individu dan sosial-atas 
nilai sebuah program atau kebijakan. 
2. Program and organizational improvement 
Usaha untuk menggunakan informasi guna memodifikasi secara langsung dan 
pelaksanaan program. 
3. Oversight and compliance 
Penilaian sejauhmana program mengikuti arah status, peraturan, standar perintah atau 
harapan formal yang lainnya. 
4. Knowledge development 
Penemuan atau menguji teori-teori umum, preposisi dan hipotesis dalam konteks 
kebijakan dan program. Tahap selanjutnya, setelah menentukan tujuan evaluasi adalah 
memilih model yang tepat dalam evaluasi yang bersangkutan. 
2.2 Dasar Evaluasi 
Evaluasi yang merupakan amanat PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan 
daerah terutama dari aspek Manajemen Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. 
Esensi dari evaluasi adalah untuk perbaikan sosial Dalam konteks evaluasi 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka berikut ini akan diuraikan beberapa instrumen 
yang berlaku dalam upaya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Instrumen 
tersebut diantaranya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP 
(Inpres No. 7/1999); dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (PP No. 108/2000). Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk dan atau media 
pertanggungjawaban sebuah unit organisasi atau instansi kepada unit organisasi atau instansi 
pemberi mandat atau amanah. 
2.3 Pentingnya Evaluasi 
Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 
Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2010 merupakan 
langkah strategis Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk menilai 
keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya, sekaligus sebagai bentuk bahan 
kebijakan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Dalam rangka implementasi otonomi daerah, dilakukan pula evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Ini merupakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah—hasil revisi atas UU Nomor 22/1999 dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
Evaluasi menyangkut tiga elemen, yaitu :
1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), 
2. Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), 
3. Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). 
Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah dan diberlakukan pada 
seluruh daerah otonom. Kepala daerah telah diwajibkan menyampaikan 
laporannya.Tujuannya adalah agar pemerintah memperoleh umpan balik sebagai dasar bagi 
pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Hasil evaluasi kemampuan daerah akan menjadi bahan dasar bagi 
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden RI 
dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pembentukan, penghapusan, dan 
penggabungan daerah.Adapun evaluasi daerah baru dilaksanakan hanya kepada daerah 
otonom yang baru berusia tiga tahun ke bawah.Tujuannya untuk melihat tingkat 
perkembangan daerah tersebut dalam mempersiapkan elemen-elemen dasar pemerintahan 
daerah, yaitu pembentukan perangkat daerah, pengisian personel, pengisian DPRD, 
pelaksanaan kewajiban daerah induk dan provinsi memberi alokasi pembiayaan, penetapan 
batas, pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat. 
Langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah pembenahan sistem pemerintahan 
daerah yang dimaksudkan untuk membangun suatu sistem pemerintahan dengan sub-sub-sistem 
sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling menopang. Dengan demikian, 
jalannya pemerintahan nasional dengan sub-sistem pemerintahan provinsi, dan sub-sistem 
pemerintahan kabupaten/kota, dapat bersinergi dan tidak saling menghambat. 
Selanjutnya, perlu menggeser orientasi pelaksanaan otonomi daerah dari sekadar 
membagikan kewenangan atau urusan pemerintahan (kewenangan wajib dan pilihan) menjadi 
memberikan kewenangan atau urusan pemerintahan berdasarkan prinsipprinsip efisiensi dan 
efektivitas sehingga pelaksanaan urusan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien guna 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Penting juga menyerasikan beban kewenangan atau urusan yang menjadi tanggung-jawab 
pemerintahan daerah dengan dukungan anggaran yang disediakan melalui mekanisme 
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam APBN. Berbagai upaya pembenahan 
tersebut berimplikasi pada perlunya dilakukan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
Di samping itu, perlu diberlakukan pemberian sanksi yang tegas dalam hal suatu sub-sistem 
pemerintahan tidak mematuhi regulasi dan menghambat pencapaian tujuan-tujuan 
nasional dan daerah. Sebaliknya, perlu ditingkatkan pemberian reward bagi suatu sub-sistem 
pemerintahan yang mematuhi peraturan perundang-undangan dan berprestasi dalam 
mendukung pencapaian tujuan nasional dan daerah.
2.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 
Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa EKPPD dilaksanakan setiap tahun oleh 
pemerintah dan diberlakukan kepada seluruh daerah otonom yang kepala daerahnya telah 
diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan 
tujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 
memanfaatkan hak yang diperoleh daerah sesuai capaian keluaran dan hasil yang telah 
direncanakan, sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong 
peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai bahan Dewan 
Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden 
terhadap kebijakan nasional dalam hal perimbangan keuangan Pusat dan daerah, penataan 
daerah, pembinaan dan pengawasan daerah. Tujuan lainnya adalah sebagai bahan masukan 
kepada kementerian dan lembaga untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka 
peningkatan kinerja daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, juga sebagai bahan evaluasi lebih lanjut dalam pemberian peringkat 
kinerja pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. 
EKPPD dilaksanakan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian PAN & RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, 
Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Bappenas, BPKP, BKN, BPS, dan 
LAN. Tim Nasional dibantu oleh Tim Daerah yang terdiri dari unsur pemda provinsi, BPKP 
perwakilan, dan Kanwil BPS. Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan 
EKPPD adalah LPPD provinsi, kabupaten/kota. Daerah yang wajib menyampaikan LPPD 
sampai dengan saat ini berjumlah 474 Daerah Otonom Baru dari 524 Daerah Otonom. 
Metodologi EKPPD menggunakan Sistem Pengukuran Kinerja Daerah, dengan Indikator 
Kinerja Kunci (IKK), teknik pengukuran data, analisis pembobotan dan interpretasi kinerja 
pemda pada masing-masing indikator dan membandingkan antara satu daerah dengan daerah 
lainnya. IKK terdiri dari 22 variabel pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana 
kebijakan dengan menghasilkan Total Indeks Kinerja Pemda dan dengan status prestasi 
kinerja sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. 
EKPPD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. Tim Daerah melaksanakan penilaian terhadap LPPD kabupaten/kota di wilayah 
provinsi. 
b. Tim Nasional melaksanakan penilaian terhadap LPPD provinsi. Tim Nasional 
melakukan pemeringkatan capaian kinerja secara nasional. 
Hasil evaluasi dan peringkat kinerja yang dilakukan pada tahun 2010 terhadap 474 
daerah otonom berdasarkan LPPD tahun 2008 adalah sebagai berikut:
No. Hasil Evaluasi LPPD 
Pemda tahun 2008 
Peringkat & Status Tidak 
diberi nilai 
Jumlah 
Sangat 
Tinggi 
Tinggi Sedang Rendah 
1. Provinsi 3 25 5 0 0 33 
2. Kabupaten 0 242 94 15 3 354 
3. Kota 0 71 10 6 0 87 
Jumlah 3 338 109 21 3 474 
Sedangkan hasil evaluasi dan peringkat kinerja yang dilakukan pada tahun 2010 
terhadap 158 daerah otonom baru (DOB) usia di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 10 tahun 
(pembentukan periode tahun 1999 – 2004) berdasarkan LPPD tahun 2008 adalah sebagai 
berikut: 
No. Hasil Evaluasi LPPD 
Pemda tahun 2008 
Peringkat & Status Tidak 
diberi nilai 
Jumlah 
Sangat 
Tinggi 
Tinggi Sedang Rendah 
1. Provinsi Pemekaran - 7 - - - 7 
2. Kabupaten Pemekaran - 58 54 8 3 123 
3. Kota Pemekaran - 23 4 1 - 28 
Jumlah - 88 58 9 3 158 
Tindak lanjut dari pelaksanaan EKPPD adalah: 
a. Pemerintah dan pemerintah daerah menindaklanjuti hasil EKPPD dengan program 
pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kinerja. 
b. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah 
mempersiapkan pemberian penghargaan (award) kepada daerah yang mempunyai prestasi 
kinerja tertinggi secara nasional sesuai ketentuan PP 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 
No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Penghormatan. 
c.Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dan mendorong kementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian untuk menerbitkan norma, standar, prosedur dan kriteria 
(NSPK) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kementerian yang bersangkutan untuk 
diimplementasikan oleh pemerintah daerah. 
d.Pemerintah mempersiapkan pembinaan dan fasilitasi secara khusus bagi daerah-daerah 
yang mempunyai prestasi kinerja rendah.
2.5 Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD). 
EKPOD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap 
kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, 
pelayanan umum dan daya saing daerah, atau dalam menilai kemampuan daerah dalam 
mencapai tujuan otonomi daerah, dengan parameter peningkatan kualitas manusia dengan 
indikator indeks pembangunan manusia. Penilaian EKPOD terdiri dari 3 (tiga) aspek, dengan 
masing-masing aspek terdiri dari 9 fokus, dan masing-masing fokus terdiri dari 199 IKK. 
Untuk mendukung pelaksanaan EKPOD, Kemendagri bersama-sama dengan Tim 
Nasional EPPD dengan dukungan dari Tenaga Ahli konsultan telah melakukan studi terhadap 
42 kabupaten/kota di 10 provinsi yang menghasilkan Toolkit EKPOD sebagai panduan 
pengumpulan data EKPOD. 
Tindak lanjut dari EKPOD adalah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada daerah-daerah 
secara berjenjang agar pemerintah daerah dapat menyiapkan dan menyusun data 
EKPOD yang handal serta akurat, dan melakukan penyusunan Permendagri tentang Tata 
Cara Pelaksanaan EKPOD dengan menerapkan fokus dan IKK secara selektif dan bertahap. 
2.6 Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB) 
Terkait dengan EDOB, Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa EDOB dilaksanakan hanya 
pada daerah otonom baru yang berusia 3 (tiga) tahun ke bawah, dengan tujuan untuk melihat 
tingkat perkembangan daerah tersebut dalam mempersiapkan 10 aspek persiapan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: 
1. Pembentukan organisasi perangkat daerah. 
2. Pengisian personil . 
3. Pengisian keanggotaan DPRD. 
4. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan. 
5. Pembiayaan. 
6. Pengalihan aset, peralatan dan dokumen. 
7. Pelaksanaan penetapan batas wilayah. 
8. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan. 
9. Penyiapan rencana umum tata ruang wilayah. 
10.Pemindahan ibu kota bagi daerah yang ibu kotanya dipindahkan. 
Sampai dengan September 2010 terdapat 57 Daerah Otonom Baru yang berusia di 
bawah 3 (tiga) tahun (pembentukan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009). Dari hasil 
EDOB hanya 22,8% (13 DOB) yang perkembangannya baik (berhasil). 
Sebagai tindak lanjut dari EDOB, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan 
dan Fasilitasi Khusus terhadap DOB yang meliputi: (1) penyususnan perangkat daerah 
dengan pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (2) pengalihan 
personil (P3D) hingga selesainya penyerahan, (3) penyusunan program dan keuangan 
(APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya rencana alokasi
anggaran terutama untuk bidang pendidikan, kesehatan, aadministrasi kependudukan dan 
infrastruktur, (4) percepatan penyelesaian tata batas sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, (5) penyelesaian Rencana Umum Tata Ruang 
Wilayah mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan (6) 
percepatan penyelesaian penyediaan sarana dan prasarana perkantoran.ss 
Selanjutnya Gamawan Fauzi juga menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah 
melakukan evaluasi yang bersifat khusus sebagai berikut: 
1. EDOHP sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No. 21 Tahun 2010 tentang 
Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan evaluasi yang spesifik, tematik, dan berbeda 
dengan ketiga jenis evaluasi sebagaimana di atas (EKPPD, EKPOD dan EDOB). 
2. EDOHP ini sedang dalam proses penyelesaian yang dilakukan terhadap daerah-daerah 
hasil pemekaran sejak tahun 1999 sampai dengan 2008 yang berjumlah 205 daerah otonom. 
Proses penyelesaian hasil EDOHP meliputi cleaning data, validasi dan verifikasi, analisis 
data dan finalisasi hasil evaluasi. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama telah 
diperoleh hasil akhir evaluasi berupa “Peta Kapasitas”. 
3. EDOHP dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri 
dengan melibatkan pakar bidang otonomi daerah. 
2.7 Contoh dari pemingplemntasian pp no 6 tahun 2008 
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangpanjang, Sumatera 
Barat menempati posisi pertama dalam evaluasi kinerja 12 satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) pengelola pendapatan per Desember 2011 dengan klasifikasi sangat baik. 
Peringkat kedua ditempati Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diikuti Rumah 
Sakit Umum Daerah. Sedangkan untuk dua posisi terakhir ditempati Dinas Pertanian dan 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol dengan klasifikasi sedang. 
Pada peringkat evaluasi kinerja 15 SKPD non pengelola pendapatan, posisi pertama 
ditempati Sekretariat DPRD diikuti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor Pemberdayaan 
Masyarakat, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB, Perpustakaan, Arsip dan 
Dokumentasi, Kecamatan Padangpanjang Barat dan Padangpanjang Timur. 
Sedangkan pada posisi dua terakhir ditempati Dinas Pendidikan dan Kantor Lingkungan 
Hidup dengan klasifikasi sangat kurang. 
Sementara hasil evaluasi kinerja pendapatan semester II 2011 yang ditempai Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan nilai 600, diikuti Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan nilai 591,93, Dinas Porbubpar 
nilai 588,76. Dengan posisi terkahir ditempati Dinas Pekerjaan Umum.
Untuk SKPD non Pengelola Pendapatan pada posisi pertama di tempati Badan 
Kepegawaian Daerah, diikuti Kecamatan Padangpanjang Barat, Kecamatan Padangpanjang 
Timur dan pada posisi terakhir ditempati Dinas Pendidikan. 
Pemkot Padangpanjang memberikan penghargaan kepada masing-masing SKPD yang 
menempati posisi pertama, baik dari non pengelola pendapatan maupun tidak berupa uang 
sebesar Rp15 juta untuk posisi pertama, Rp12 untuk posisi kedua, dan Rp10 juta untuk posisi 
ketiga.
BAB III 
PENUTUP 
3.1 Kesimpulan 
Dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan salah satu tahap penting. Evaluasi sebagai 
suatu tahap dalam siklus kebijakan perlu direncanakan sejak awal formulasi kebijakan. 
Artinya bahwa ‘evaluasi’ bukanlah suatu tahap yang baru dirancang hanya ketika sebuah 
kebijakan atau program tengah dilakukan. Hal ini berlaku pula bagi evaluasi 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan PP No 6 tahun 2008 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tujuan akhir suatu evaluasi yaitu untuk mencapai 
perbaikan sosial . Rancangan evaluasi yang ditawarkan Pemerintah Pusat merupakan sebuah 
instrumen evaluasi yang komprehensif, yang mampu mengevaluasi kebijakan/ program/ 
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (termasuk DPRD-nya), sehingga tujuan 
akhir evaluasi dapat tercapai yaitu terwujudnya perbaikan sosial yang kita harapkan. Apakah 
instrumen evaluasi tersebut bisa diwujudkan? Tentu semua tergantung pada komitmen para 
aktor yang akan merancangnya. 
Pengukuran kinerja organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, yang 
berorientasi hasil (outcome) merupakan salah satu bagian reformasi. Indikator kinerjanya 
adalah masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat (benefit), dan dampak (impact). Di 
masa lalu, pengukuran kinerja terfokus pada input dan output, ketimbang pengukuran 
outcome, benefit, dan impact. Tetapi, evaluasi kinerja menunjukkan hasil yang belum 
memuaskan. Padahal, hasilnya menjelaskan kemajuan pemerintah daerah mengemban 
tugasnya.
DAFTAR PUSTAKA 
UU NO 32 TAHUN 2004 
PP NO 6 TAHUN 2008 
Soejito,Irawan.1984.Sejarah Pemerintahan Daerah Di Indonesia. PT. Pradnya 
Paramita.Jakarta 
http://www.setkab.go.id/artikel-4287-hasil-evaluasi-kinerja-pemerintahan-daerah-provinsi-kabupaten- 
dan-kota-tahun-2011.html. Di akses tanggal 18/9/2013 pukul 10.35 
http://www.dpd.go.id/artikel-kinerja-pemerintah-daerah-menjelaskan-kemajuan diakses 
tanggal 18/9/2013 pukul 10.46 
http://www.padangpanjangkota.go.id di akses tanggal 18/9/2013 pukul 15.40

More Related Content

What's hot

Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangPedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangriky_safrizal_rusli
 
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...noldy HP
 
Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Teguh Aafila
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanLim Othe
 
Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Parja Negara
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019Mikhail Rasyid
 
KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD Hendra Sirait
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desasayaperempuan
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaEka Saputra
 
RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015manafhsb
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...Eksanto Santo
 
Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014manafhsb
 
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014fionarazqa
 
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013   2017Iku kota padangsidimpuan 2013   2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017manafhsb
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007Wiwiek S Ningsih
 

What's hot (20)

Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangPedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
 
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
 
Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 
Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
 
RPJMD
RPJMDRPJMD
RPJMD
 
KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD
 
RPJPD
RPJPDRPJPD
RPJPD
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
 
Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014
 
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
 
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013   2017Iku kota padangsidimpuan 2013   2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
 
1. draft keputusan kades ttg rkp des
1. draft keputusan kades ttg rkp des1. draft keputusan kades ttg rkp des
1. draft keputusan kades ttg rkp des
 

Similar to Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

LAKIP 2015 RSJ TAMPAN PROVINSI RIAU
LAKIP 2015 RSJ TAMPAN PROVINSI RIAULAKIP 2015 RSJ TAMPAN PROVINSI RIAU
LAKIP 2015 RSJ TAMPAN PROVINSI RIAUNo Offense
 
Proposal zohri terbaru
Proposal zohri terbaruProposal zohri terbaru
Proposal zohri terbarulailatul zohri
 
Iku diskominfo jogja
Iku  diskominfo jogjaIku  diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaaprisaut2
 
Renstra bag adm pemb
Renstra bag adm pembRenstra bag adm pemb
Renstra bag adm pembndut88
 
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)Researcher Syndicate68
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...CaeCaew
 
Penguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalPenguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalSujatmiko Wibowo
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
 
Permenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-zi
Permenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-ziPermenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-zi
Permenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-zipoltekkesmedan
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RBrbpkalbar
 
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)Researcher Syndicate68
 
Lakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharatLakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharatppbkab
 
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...Tri Widodo W. UTOMO
 
219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf
219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf
219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdfAgus arwani
 
Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuan...
Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuan...Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuan...
Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuan...Herman Sjahruddin
 
Permen 73 th 2009 juknis ekppd
Permen 73 th 2009 juknis ekppdPermen 73 th 2009 juknis ekppd
Permen 73 th 2009 juknis ekppd7muhem7
 
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...pelayanan
 

Similar to Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (20)

LAKIP 2015 RSJ TAMPAN PROVINSI RIAU
LAKIP 2015 RSJ TAMPAN PROVINSI RIAULAKIP 2015 RSJ TAMPAN PROVINSI RIAU
LAKIP 2015 RSJ TAMPAN PROVINSI RIAU
 
Proposal zohri terbaru
Proposal zohri terbaruProposal zohri terbaru
Proposal zohri terbaru
 
Iku diskominfo jogja
Iku  diskominfo jogjaIku  diskominfo jogja
Iku diskominfo jogja
 
Renstra bag adm pemb
Renstra bag adm pembRenstra bag adm pemb
Renstra bag adm pemb
 
Lakip tahun 2012
Lakip   tahun 2012Lakip   tahun 2012
Lakip tahun 2012
 
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
 
Penguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalPenguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internal
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
 
Permenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-zi
Permenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-ziPermenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-zi
Permenpan rb-no-10-thn-2019-tentang-pedoman-pembangunan-zi
 
Renja-2014-inspektorat
Renja-2014-inspektoratRenja-2014-inspektorat
Renja-2014-inspektorat
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RB
 
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)
 
Lakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharatLakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharat
 
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
 
219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf
219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf
219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf
 
Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuan...
Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuan...Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuan...
Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuan...
 
Permen 73 th 2009 juknis ekppd
Permen 73 th 2009 juknis ekppdPermen 73 th 2009 juknis ekppd
Permen 73 th 2009 juknis ekppd
 
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
 

More from Heru Fernandez

IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAANIMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAANHeru Fernandez
 
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGISMENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGISHeru Fernandez
 
STRATEGI DAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
STRATEGI DAN PROGRAM  KEAMANAN PANGAN  JAJANAN ANAK SEKOLAHSTRATEGI DAN PROGRAM  KEAMANAN PANGAN  JAJANAN ANAK SEKOLAH
STRATEGI DAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAHHeru Fernandez
 
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)Heru Fernandez
 
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)Heru Fernandez
 
politik dan administrasi negara
politik dan administrasi negarapolitik dan administrasi negara
politik dan administrasi negaraHeru Fernandez
 
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandesAnalisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandesHeru Fernandez
 
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012Heru Fernandez
 
Confessions of an Economic Hit Man
Confessions of an Economic Hit ManConfessions of an Economic Hit Man
Confessions of an Economic Hit ManHeru Fernandez
 
PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI
PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI
PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI Heru Fernandez
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindleHeru Fernandez
 

More from Heru Fernandez (13)

IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAANIMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
 
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGISMENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
 
STRATEGI DAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
STRATEGI DAN PROGRAM  KEAMANAN PANGAN  JAJANAN ANAK SEKOLAHSTRATEGI DAN PROGRAM  KEAMANAN PANGAN  JAJANAN ANAK SEKOLAH
STRATEGI DAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
 
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
 
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
 
politik dan administrasi negara
politik dan administrasi negarapolitik dan administrasi negara
politik dan administrasi negara
 
SWOT, SOAR,dan PRA
 SWOT, SOAR,dan  PRA SWOT, SOAR,dan  PRA
SWOT, SOAR,dan PRA
 
PENGGUSURAN MENGANCAM
PENGGUSURAN MENGANCAMPENGGUSURAN MENGANCAM
PENGGUSURAN MENGANCAM
 
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandesAnalisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
 
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
 
Confessions of an Economic Hit Man
Confessions of an Economic Hit ManConfessions of an Economic Hit Man
Confessions of an Economic Hit Man
 
PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI
PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI
PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
 

Recently uploaded

Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase DModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase DAbdiera
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxLeniMawarti1
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfcicovendra
 
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintanmodul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x BintanVenyHandayani2
 
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa yaSoal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa yaMonaAmelia
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxLATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxnataliadwiasty
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfNatasyaA11
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",Kanaidi ken
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2noviamaiyanti
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 

Recently uploaded (20)

Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase DModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
 
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintanmodul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
 
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa yaSoal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxLATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 

Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

  • 1. Isu Kebijkan dan Otonomi Daerah Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Disusun Oleh : Niki Taurisa Detasih 1110843010 Dini Purnama Sari 1110843012 Elfa Indra 1110843013 Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas 2013
  • 2. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tuntutan reformasi disegala bidang telah merubah tatanan mendasar manajemen pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut diantaranya diwujudkan dalam Tap MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kedua peraturan perundangan ini, tidak lain bertujuan untuk mewujudkan good governance di Indonesia. Mustopadidjaja (2000) menyebutkan bahwa kegagalan dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan merupakan salah satu penyebab krisis nasional di Indonesia pada akhir abad 20 2. Krisis nasional multi dimensional yang terjadi belum dapat dibendung hingga kini dan tampaknya akan terus berlanjut selama Tap MPR RI No. XI/MPR/1999 dan UU No. 28 Tahun 1999 belum membumi dan dapat diimplementasikan secara memadai pada level makro Indonesia. Hal demikian secara implisit mengisyaratkan bahwa seluruh pelaku-pelaku pemerintahan -dari staf paling rendah hingga (terutama) pejabat- dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan sejalan dengan pemikiran good governance yang pada saat ini tengah menjadi issue populer. Hal ini juga mengisyaratkan, bahwa pelaku- pelaku Pemerintahan Daerah di Indonesia pun dituntut untuk mewujudkan good local governance. Dalam rangka memfasilitas good local governance itulah lahir sebuah peraturan perundangan yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih dikenal dengan istilah undang-undang otonomi daerah. Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2010 merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk menilai keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya, sekaligus sebagai bentuk bahan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.Evaluasi yang merupakan amanat PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara
  • 3. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila daearah diberi hak dan wewenang untuk itu, tugas tersebut dapat timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapannya,yang disebut tugas bebas. Kebebasan yang diberikan kepada daerah untuk mengurusi rumah tangga daerahnya sendiri agar daerah lebih mampu mandiri dan juga bertanggung jawab terhadap kebebasan yang telah dilimpahkan pusat kepada daerah. Daerahlah yang mengerti dan paham akan kekuatan dan kelemahannya masing-masing, Daerah lah yang mampu merespon secara baik apa yang menjadi tuntutan dan keinginan dari masyarakatnya. . 1.2 Rumusan Masalah 1. Pentingnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Dasar dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut PP no 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Contoh kasus implementasi dari pp no 6 tahun 2008 1.3 Tujuan Penulisan 1Menjelaskan Pentingnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Menjelaskan Dasar dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut PP no 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Menaparkan contoh adanya implementasi dari pp no 6 tahun 2008 1.4 Manfaat Penulisan Makalah ini akan memberi manfaat, diantaranya: 1. Menambah wawasan pembaca tentang Pentingnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  • 4. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pentingnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Desentralisasi yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 di Indonesia melibatkan semua administrasi pemerintah daerah dan serangkaian wewenang dan tanggung jawab yang luas. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut hampir mencapai 40 persen dari total belanja pemerintah di tahun 2006. Peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan dan mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan negara semakin besar dibandingkan sebelumnya. Bagaimanakah kinerja mereka enam tahun setelah penerapan desentralisasi tersebut Dengan tidak adanya sistem pemantauan, evaluasi, dan, pengukuran kinerja yang sistematis, pertanyaan penting tersebut tidak dapat dijawab secara akurat. Oleh karena itu, implikasi kebijakan desentralisasi yang lebih luas tetap tidak jelas. Semua pemangku kepentingan telah menyadari pentingnya pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sementara sejumlah latihan percobaan oleh instansi-instansi pemerintah serta organisasi-organisasi nasional dan internasional telah dilakukan, tidak ada perangkat evaluasi komprehensif yang telah diterapkan di tingkat nasional. Perangkat yang diterapkan di tingkat nasional tidak hanya akan mendorong semangat kompetisi yang sehat, akan tetapi juga dapat digunakan oleh warga negara untuk membandingkan kinerja pemerintah daerah mereka dengan praktik-praktik terbaik di kabupaten-kabupaten lainnya. Pemerintah pusat juga akan dapat memantau kinerja dengan lebih akurat, mendorong perbaikan melalui insentif keuangan, serta meningkatkan dan menyempurnakan kebijakan desentralisasinya. Suatu indeks yang luas yang mengukur kemajuan pemerintah daerah dalam dimensi-dimensi inti manajemen keuangan publik, kinerja fiskal, penyediaan layanan, dan iklim investasi dapat menjadi indikator utama bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka. Tujuan keseluruhan dari prakarsa tersebut adalah untuk mencapai tujuan desentralisasi, yaitu untuk meningkatkan penyediaan layanan umum dan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang baik. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2011 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2010 secara nasional. EKPPD dilakukan oleh evaluator yang terdiri wakil-wakil dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Kabinet. Yang melaksanakan tugas evaluator dari Kantor Sekretariat Kabinet adalah Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional, Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
  • 5. Proses pelaksanaan evaluasi menggunakan sistem pengukuran kinerja yang mencakup: 1. Indikator Kunci Keberhasilan (IKK); 2. Pengumpulan data kinerja Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Metodologi pengukuran kinerja; 4. Analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja; 5. Penilaian Desk Evaluation berdasarkan data capaian kinerja yang dimuat dalam LPPD Tahun 2010, dilanjutkan dengan verifikasi dan dilengkapi dengan cara common sense survey; 6. Status kinerja dan skore masing-masing disusun berdasarkan total indeks kinerja 33 Provinsi, 346 Kabupaten dan 86 Kota termasuk diantaranya 103 daerah otonom baru hasil pemekaran yang telah berusia diatas 3 sampai dengan di bawah 10 tahun dan/atau yang telah wajib menyampaikan LPPD kepada pemerintah. Laporan Hasil EKPPD secara nasional yang dilakukan dan telah disepakati oleh Tim Teknis Nasional EPPD, menghasilkan Total Indeks Prestasi Kinerja dan Peringkat Kinerja Pemda dengan status dikelompokkan Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah, dengan pengelompokkan sebagai berikut: a. Peringkat kinerja seluruh daerah Provinsi secara Nasional dikelompokkan berprestasi Tinggi dan Sedang; b. Peringkat kinerja seluruh daerah Kabupaten secara Nasional dikelompokkan berprestasi Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah; c. Peringkat kinerja seluruh daerah kota secara Nasional dikelompokkan berprestasi Sangat Tinggi, Tinggi, dan Sedang; Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Kinerja Pemerintahan Daerah dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ditetapkan: 1) Tiga provinsi yang berprestasi terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2) Sepuluh kabupaten yang berprestasi terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3) Sepuluh Kota yang berprestasi terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengumuman hasil Evaluasi Tim, diumumkan pada tanggal 25 April 2012 di Jakarta, di Hotel Borobudur. Acara peringatan tersebut dibuka oleh Wakil Presiden yang memberikan sambutan dengan tema “Kita Tingkatkan Kualitas Otonomi Daerah Untuk Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menuju Kesejahteraan Masyarakat”. Disisi lain Pemerintah Daerah juga dituntut mampu menemukan sarana-sarana atau sumber daya alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi harapan para stakeholdernya. Melihat tuntutan ini maka Pemerintah Daerah perlu menata kembali peran dan fungsinya melalui model siklus kebijakan yang lebih berorientasi pada kepekaan terhadap lingkungan (environment sensibility) dan pertanggungjawaban yang kuat terhadap kepada siapa kebijakan tersebut akan pertanggungjawabkan. Wujud good governance menurut UNDP sebagaimana dikutip oleh LAN-BPKP (2000) dapat dicermati melalui pola penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan:
  • 6. 1. Participation. Proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan bahkan hingga evaluasi harus memberikan akses sebesar-besarnya bagi partisipasi masyarakat. 2. Rule of Law. Perancangan peraturan hukum harus adil dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa pandang bulu. 3. Transparency. Suatu mekanisme yang terbuka dalam menetapkan kebijakan, baik yang menyangkut penggunaan sumber daya maupun alokasinya. Pembuatan kebijakan, program atau kegiatan pelayanan harus bersifat terbuka dan mampu memberikan arus informasi yang bebas dan jelas. Hal ini telah merubah paradigma lama, dimana penetapan kebijakan publik merupakan suatu mekanisme yang tertutup (black box 4. Responsiveness. Peka terhadap kebutuhan masyarakat dan stakeholder (pegawai, wakil rakyat, dan pengguna). Oleh karenya, pemberian otorisasi untuk mengambil suatu kebijakan pada level terendah. Hal ini dikarenakan pada level tersebut terdapat interaksi langsung dengan masyarakat pengguna jasa, dimana pada saat sekarang ini cenderung lebih dinamis. Dengan otorisasi seperti ini staf akan terbiasa menelurkan ide-ide dan bersikap inovatif dalam mencermati permasalahan dan mengambil tindakan. 5. Consensus Orientation. Berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat harus diakomodir melalui proses mediasi agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas. 6. Equity. Seluruh komponen dalam masyarakat yang berbeda dalam arti agama, ras, etnik, jender, suku, keadaan ekonomi, harus memiliki kesempatan yang sama atas manfaat yang akan didapat dari suatu kebijakan. 7. Effectiveness and efficiency. Proses untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh pemerintah harus mampu memberikan hasil yang maksimal dan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. 8. Accountability. Kebijakan yang dibuat dan para pelaksananya, pemerintah, swasta atau masyarakat harus mampu mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat luas. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan, tingkat keberhasilan dan kegagalan. Pada dasarnya, akuntabilitas bagi pemerintah bukanlah semata-mata managerial accountability melainkan juga public accountability, mengingat masyarakatlah yang pada dasarnya memberikan mandat kepada pemerintah. 9. Strategic Vision. Para pimpinan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki perspektif good governance dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang memiliki cakrawala jauh ke depan menembus batas-batas yang tidak tertentu. Evaluasi digambarkan sebagai suatu upaya dimana didalamnya mencakup beberapa pendekatan alternatif dan kegiatan-kegiatan (Weiss, 1998). Dalam konteks public policy, maka evaluasi merupakan sebuah landasan atau alasan untuk menciptakan (secara tidak langsung) perbaikan atau kemajuan sosial.
  • 7. Empat tujuan dari evaluasi, yaitu: 1. Assessment of merit and worth Pengembangan pendapat-pendapat yang menjamin -bagi level individu dan sosial-atas nilai sebuah program atau kebijakan. 2. Program and organizational improvement Usaha untuk menggunakan informasi guna memodifikasi secara langsung dan pelaksanaan program. 3. Oversight and compliance Penilaian sejauhmana program mengikuti arah status, peraturan, standar perintah atau harapan formal yang lainnya. 4. Knowledge development Penemuan atau menguji teori-teori umum, preposisi dan hipotesis dalam konteks kebijakan dan program. Tahap selanjutnya, setelah menentukan tujuan evaluasi adalah memilih model yang tepat dalam evaluasi yang bersangkutan. 2.2 Dasar Evaluasi Evaluasi yang merupakan amanat PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dari aspek Manajemen Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Esensi dari evaluasi adalah untuk perbaikan sosial Dalam konteks evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka berikut ini akan diuraikan beberapa instrumen yang berlaku dalam upaya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Instrumen tersebut diantaranya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP (Inpres No. 7/1999); dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (PP No. 108/2000). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk dan atau media pertanggungjawaban sebuah unit organisasi atau instansi kepada unit organisasi atau instansi pemberi mandat atau amanah. 2.3 Pentingnya Evaluasi Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2010 merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk menilai keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya, sekaligus sebagai bentuk bahan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam rangka implementasi otonomi daerah, dilakukan pula evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini merupakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah—hasil revisi atas UU Nomor 22/1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi menyangkut tiga elemen, yaitu :
  • 8. 1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), 2. Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), 3. Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah dan diberlakukan pada seluruh daerah otonom. Kepala daerah telah diwajibkan menyampaikan laporannya.Tujuannya adalah agar pemerintah memperoleh umpan balik sebagai dasar bagi pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil evaluasi kemampuan daerah akan menjadi bahan dasar bagi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden RI dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.Adapun evaluasi daerah baru dilaksanakan hanya kepada daerah otonom yang baru berusia tiga tahun ke bawah.Tujuannya untuk melihat tingkat perkembangan daerah tersebut dalam mempersiapkan elemen-elemen dasar pemerintahan daerah, yaitu pembentukan perangkat daerah, pengisian personel, pengisian DPRD, pelaksanaan kewajiban daerah induk dan provinsi memberi alokasi pembiayaan, penetapan batas, pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah pembenahan sistem pemerintahan daerah yang dimaksudkan untuk membangun suatu sistem pemerintahan dengan sub-sub-sistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling menopang. Dengan demikian, jalannya pemerintahan nasional dengan sub-sistem pemerintahan provinsi, dan sub-sistem pemerintahan kabupaten/kota, dapat bersinergi dan tidak saling menghambat. Selanjutnya, perlu menggeser orientasi pelaksanaan otonomi daerah dari sekadar membagikan kewenangan atau urusan pemerintahan (kewenangan wajib dan pilihan) menjadi memberikan kewenangan atau urusan pemerintahan berdasarkan prinsipprinsip efisiensi dan efektivitas sehingga pelaksanaan urusan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penting juga menyerasikan beban kewenangan atau urusan yang menjadi tanggung-jawab pemerintahan daerah dengan dukungan anggaran yang disediakan melalui mekanisme dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam APBN. Berbagai upaya pembenahan tersebut berimplikasi pada perlunya dilakukan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di samping itu, perlu diberlakukan pemberian sanksi yang tegas dalam hal suatu sub-sistem pemerintahan tidak mematuhi regulasi dan menghambat pencapaian tujuan-tujuan nasional dan daerah. Sebaliknya, perlu ditingkatkan pemberian reward bagi suatu sub-sistem pemerintahan yang mematuhi peraturan perundang-undangan dan berprestasi dalam mendukung pencapaian tujuan nasional dan daerah.
  • 9. 2.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa EKPPD dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah dan diberlakukan kepada seluruh daerah otonom yang kepala daerahnya telah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah sesuai capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan, sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai bahan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan nasional dalam hal perimbangan keuangan Pusat dan daerah, penataan daerah, pembinaan dan pengawasan daerah. Tujuan lainnya adalah sebagai bahan masukan kepada kementerian dan lembaga untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, juga sebagai bahan evaluasi lebih lanjut dalam pemberian peringkat kinerja pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. EKPPD dilaksanakan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN & RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Bappenas, BPKP, BKN, BPS, dan LAN. Tim Nasional dibantu oleh Tim Daerah yang terdiri dari unsur pemda provinsi, BPKP perwakilan, dan Kanwil BPS. Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD provinsi, kabupaten/kota. Daerah yang wajib menyampaikan LPPD sampai dengan saat ini berjumlah 474 Daerah Otonom Baru dari 524 Daerah Otonom. Metodologi EKPPD menggunakan Sistem Pengukuran Kinerja Daerah, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), teknik pengukuran data, analisis pembobotan dan interpretasi kinerja pemda pada masing-masing indikator dan membandingkan antara satu daerah dengan daerah lainnya. IKK terdiri dari 22 variabel pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menghasilkan Total Indeks Kinerja Pemda dan dengan status prestasi kinerja sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. EKPPD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Tim Daerah melaksanakan penilaian terhadap LPPD kabupaten/kota di wilayah provinsi. b. Tim Nasional melaksanakan penilaian terhadap LPPD provinsi. Tim Nasional melakukan pemeringkatan capaian kinerja secara nasional. Hasil evaluasi dan peringkat kinerja yang dilakukan pada tahun 2010 terhadap 474 daerah otonom berdasarkan LPPD tahun 2008 adalah sebagai berikut:
  • 10. No. Hasil Evaluasi LPPD Pemda tahun 2008 Peringkat & Status Tidak diberi nilai Jumlah Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah 1. Provinsi 3 25 5 0 0 33 2. Kabupaten 0 242 94 15 3 354 3. Kota 0 71 10 6 0 87 Jumlah 3 338 109 21 3 474 Sedangkan hasil evaluasi dan peringkat kinerja yang dilakukan pada tahun 2010 terhadap 158 daerah otonom baru (DOB) usia di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 10 tahun (pembentukan periode tahun 1999 – 2004) berdasarkan LPPD tahun 2008 adalah sebagai berikut: No. Hasil Evaluasi LPPD Pemda tahun 2008 Peringkat & Status Tidak diberi nilai Jumlah Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah 1. Provinsi Pemekaran - 7 - - - 7 2. Kabupaten Pemekaran - 58 54 8 3 123 3. Kota Pemekaran - 23 4 1 - 28 Jumlah - 88 58 9 3 158 Tindak lanjut dari pelaksanaan EKPPD adalah: a. Pemerintah dan pemerintah daerah menindaklanjuti hasil EKPPD dengan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kinerja. b. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah mempersiapkan pemberian penghargaan (award) kepada daerah yang mempunyai prestasi kinerja tertinggi secara nasional sesuai ketentuan PP 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Penghormatan. c.Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dan mendorong kementerian/lembaga pemerintah non kementerian untuk menerbitkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kementerian yang bersangkutan untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah. d.Pemerintah mempersiapkan pembinaan dan fasilitasi secara khusus bagi daerah-daerah yang mempunyai prestasi kinerja rendah.
  • 11. 2.5 Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD). EKPOD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, atau dalam menilai kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah, dengan parameter peningkatan kualitas manusia dengan indikator indeks pembangunan manusia. Penilaian EKPOD terdiri dari 3 (tiga) aspek, dengan masing-masing aspek terdiri dari 9 fokus, dan masing-masing fokus terdiri dari 199 IKK. Untuk mendukung pelaksanaan EKPOD, Kemendagri bersama-sama dengan Tim Nasional EPPD dengan dukungan dari Tenaga Ahli konsultan telah melakukan studi terhadap 42 kabupaten/kota di 10 provinsi yang menghasilkan Toolkit EKPOD sebagai panduan pengumpulan data EKPOD. Tindak lanjut dari EKPOD adalah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada daerah-daerah secara berjenjang agar pemerintah daerah dapat menyiapkan dan menyusun data EKPOD yang handal serta akurat, dan melakukan penyusunan Permendagri tentang Tata Cara Pelaksanaan EKPOD dengan menerapkan fokus dan IKK secara selektif dan bertahap. 2.6 Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB) Terkait dengan EDOB, Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa EDOB dilaksanakan hanya pada daerah otonom baru yang berusia 3 (tiga) tahun ke bawah, dengan tujuan untuk melihat tingkat perkembangan daerah tersebut dalam mempersiapkan 10 aspek persiapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: 1. Pembentukan organisasi perangkat daerah. 2. Pengisian personil . 3. Pengisian keanggotaan DPRD. 4. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan. 5. Pembiayaan. 6. Pengalihan aset, peralatan dan dokumen. 7. Pelaksanaan penetapan batas wilayah. 8. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan. 9. Penyiapan rencana umum tata ruang wilayah. 10.Pemindahan ibu kota bagi daerah yang ibu kotanya dipindahkan. Sampai dengan September 2010 terdapat 57 Daerah Otonom Baru yang berusia di bawah 3 (tiga) tahun (pembentukan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009). Dari hasil EDOB hanya 22,8% (13 DOB) yang perkembangannya baik (berhasil). Sebagai tindak lanjut dari EDOB, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan Fasilitasi Khusus terhadap DOB yang meliputi: (1) penyususnan perangkat daerah dengan pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (2) pengalihan personil (P3D) hingga selesainya penyerahan, (3) penyusunan program dan keuangan (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya rencana alokasi
  • 12. anggaran terutama untuk bidang pendidikan, kesehatan, aadministrasi kependudukan dan infrastruktur, (4) percepatan penyelesaian tata batas sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, (5) penyelesaian Rencana Umum Tata Ruang Wilayah mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan (6) percepatan penyelesaian penyediaan sarana dan prasarana perkantoran.ss Selanjutnya Gamawan Fauzi juga menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi yang bersifat khusus sebagai berikut: 1. EDOHP sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No. 21 Tahun 2010 tentang Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan evaluasi yang spesifik, tematik, dan berbeda dengan ketiga jenis evaluasi sebagaimana di atas (EKPPD, EKPOD dan EDOB). 2. EDOHP ini sedang dalam proses penyelesaian yang dilakukan terhadap daerah-daerah hasil pemekaran sejak tahun 1999 sampai dengan 2008 yang berjumlah 205 daerah otonom. Proses penyelesaian hasil EDOHP meliputi cleaning data, validasi dan verifikasi, analisis data dan finalisasi hasil evaluasi. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama telah diperoleh hasil akhir evaluasi berupa “Peta Kapasitas”. 3. EDOHP dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan pakar bidang otonomi daerah. 2.7 Contoh dari pemingplemntasian pp no 6 tahun 2008 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangpanjang, Sumatera Barat menempati posisi pertama dalam evaluasi kinerja 12 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengelola pendapatan per Desember 2011 dengan klasifikasi sangat baik. Peringkat kedua ditempati Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diikuti Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan untuk dua posisi terakhir ditempati Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol dengan klasifikasi sedang. Pada peringkat evaluasi kinerja 15 SKPD non pengelola pendapatan, posisi pertama ditempati Sekretariat DPRD diikuti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Kecamatan Padangpanjang Barat dan Padangpanjang Timur. Sedangkan pada posisi dua terakhir ditempati Dinas Pendidikan dan Kantor Lingkungan Hidup dengan klasifikasi sangat kurang. Sementara hasil evaluasi kinerja pendapatan semester II 2011 yang ditempai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan nilai 600, diikuti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan nilai 591,93, Dinas Porbubpar nilai 588,76. Dengan posisi terkahir ditempati Dinas Pekerjaan Umum.
  • 13. Untuk SKPD non Pengelola Pendapatan pada posisi pertama di tempati Badan Kepegawaian Daerah, diikuti Kecamatan Padangpanjang Barat, Kecamatan Padangpanjang Timur dan pada posisi terakhir ditempati Dinas Pendidikan. Pemkot Padangpanjang memberikan penghargaan kepada masing-masing SKPD yang menempati posisi pertama, baik dari non pengelola pendapatan maupun tidak berupa uang sebesar Rp15 juta untuk posisi pertama, Rp12 untuk posisi kedua, dan Rp10 juta untuk posisi ketiga.
  • 14. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan salah satu tahap penting. Evaluasi sebagai suatu tahap dalam siklus kebijakan perlu direncanakan sejak awal formulasi kebijakan. Artinya bahwa ‘evaluasi’ bukanlah suatu tahap yang baru dirancang hanya ketika sebuah kebijakan atau program tengah dilakukan. Hal ini berlaku pula bagi evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan PP No 6 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tujuan akhir suatu evaluasi yaitu untuk mencapai perbaikan sosial . Rancangan evaluasi yang ditawarkan Pemerintah Pusat merupakan sebuah instrumen evaluasi yang komprehensif, yang mampu mengevaluasi kebijakan/ program/ kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (termasuk DPRD-nya), sehingga tujuan akhir evaluasi dapat tercapai yaitu terwujudnya perbaikan sosial yang kita harapkan. Apakah instrumen evaluasi tersebut bisa diwujudkan? Tentu semua tergantung pada komitmen para aktor yang akan merancangnya. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, yang berorientasi hasil (outcome) merupakan salah satu bagian reformasi. Indikator kinerjanya adalah masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat (benefit), dan dampak (impact). Di masa lalu, pengukuran kinerja terfokus pada input dan output, ketimbang pengukuran outcome, benefit, dan impact. Tetapi, evaluasi kinerja menunjukkan hasil yang belum memuaskan. Padahal, hasilnya menjelaskan kemajuan pemerintah daerah mengemban tugasnya.
  • 15. DAFTAR PUSTAKA UU NO 32 TAHUN 2004 PP NO 6 TAHUN 2008 Soejito,Irawan.1984.Sejarah Pemerintahan Daerah Di Indonesia. PT. Pradnya Paramita.Jakarta http://www.setkab.go.id/artikel-4287-hasil-evaluasi-kinerja-pemerintahan-daerah-provinsi-kabupaten- dan-kota-tahun-2011.html. Di akses tanggal 18/9/2013 pukul 10.35 http://www.dpd.go.id/artikel-kinerja-pemerintah-daerah-menjelaskan-kemajuan diakses tanggal 18/9/2013 pukul 10.46 http://www.padangpanjangkota.go.id di akses tanggal 18/9/2013 pukul 15.40