Dokumen tersebut membahas latar belakang masalah analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cinta Raja Kota Pekanbaru. Ia menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang akan digunakan yaitu wawancara dan observasi.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Program-program yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka
mewujudkan pembangunan nasional. membutuhkan dana yang tidak sedikit,
sumber penerimaan, dana yang sangat diandalkan adalah dari sektor pajak. Karena
dilihat dari sisi positifnya Pajak merupakan konstribusi terbesar dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, berarti pajak sangat berperan penting bagi
kelangsungan pembangunan bangsa ini. Di Indonesia pajak mempunyai dua
fungsi yaitu :
a. Fungsi Budgeter adalah pajak yang berfungsi sebagai sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara.
b. Fungsi Regulerenal adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur
dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) Tahun Anggaran 2012
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan
kemampuan dalam menginput pendapatan Negara dalam rangka mewujudkan
perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

2. kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman, damai, dan adil demokratis,
meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Sejak di undangkannya Undang-undang No 22 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, telah terjadi
perkembangan dan perubahaan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan
perubahaan kebijakan fiskal yang berdampak cukup signifikan terhadap besaran
APBN Tahun Anggaran 2012 sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN
Tahun Anggaran 2012.
Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2012 diperoleh
dari sumber sumber :
a. Penerimaan Perpajakan ;
b. Penerimaan Negara bukan Pajak ; dan
c. Penerimaan Hibah
Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a
diperkirakan sebesar Rp. 1.016.237.341.511.000,00 ( Seribu Enam Belas Triliun
Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima
Ratus Sebelas Ribu Rupiah ).
Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf
b diperkirakan sebesar Rp. 341.142.610.103.000,00 ( Tiga Ratus Empat Puluh
2

3. Satu Triliun Seratus Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Seratus
Tiga Ribu Rupiah)
Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun Anggaran 2012
sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diperkirakan sebeesar Rp.
1.358.205.043.200.000,00 ( Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Triliun Dua
Ratus Lima Milyar Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) .
Sistem pemungutan pajak yang pernah digunakan di Indonesia adalah
Official Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah untuk menentukan brsarnya jumlah pajak yang
terhutang. Sistemperpajakan ini sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan
sosial ekonomi masyarakat indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan
suatu sistem pemungutan pajak yang baru diharapkan dapat membuat masyarakat
lebih mengerti dalam membayar pajak. Sistem pemungutan pajak yang dimaksud
adalah Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang, kepercayaan, tanggung jawabn kepada wajib pajak untuk menghitung,
membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang.
Hal ini dapat membuat masyarakat dapat lebih leluasa dalam
memperhitungkan pajak yang terhutang. Menyinggung tentang pemungutan pajak
serta pelaksanaannya tentu harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
23 ayat (2) yang menyatakan “ segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan
Undang-Undang”.
3

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan dibagi 5
sektor yaitu sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor
perhutanan dan sektor pertambangan. Pemungutan pajak berdasarakan golongan
ada dua yaitu :
1. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan
tidak dapat dibebebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak
Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak Pemerintah Pusat yang
pelaksaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan sebagian besar hasil
pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut disahkan kepada
daerah. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk pemerintah pusat
sebesar 10% , sedangkan untuk wilayah provinsi sebesar 64,8%, dan 9% lagi
untuk biaya pemungutan.
Menurut pengamatan yang penulis lakukan di Kelurahan Cinta Raja,
penduduk di daerah ini Rata-rata sudah menengah keatas. Disini penulis melihat
di Kelurahan Cinta Raja ini penduduknya sudah taat dan peduli dengan Pajak
sehingga pemungutan PBB yang dilakukan oleh Kelurahan Cinta Raja tersebut
sudah melampaui target yang telah ditetapkan pada anggaran yang sebelumnya.
4

5. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan
menuangkannya dalam suatu karya tulis sebagai kajian dari tugas akhir penulis
dengan judul :”Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di
Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka
dapat merumuskan permasalahan pokok yaitu : “Bagaimanakah Realisasi
Penerimaam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Kelurahan Cinta Raja
Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail
b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perhitungan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang dilakukan di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail
Kota Pekanbaru, telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
5

6. 2. Manfaat penelitian
a. Dengan adanya penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat bagi penulis
untuk menambah wawasan dibidang perpajakan khususnya dibidang Pajak
Bumi dan bangunan.
b. Sebagai bahan informasi tambahan bagi pihak lain yang ingin mendalami
atau melanjutkan penelitian dibidang yang sama.
D. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di kelurahan Cinta Raja Kecamatan sail Kota Pekanbaru
Jl. Pattimura Kota Pekanbaru
2. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer ysitu data realisasi pembayaran PBB yang diperoleh dari
Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail.
b. Data Sekunder yaitu data dan informasi yang diperoleh dan diolah dengan
mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penulis ini.
3. Metode Pengumpulan Data
6

7. a. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak
yang bersangkutan untuk mendapatkan data dan keterangan yang dianggap
relevan dalam penelitian ini.
b. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung maupun tidak
langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data dan keterangan
dalam penelitian ini.
4. Analisi Data
Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah didapat
dan membandingkannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktek ini dibagi menjadi 4 bab
yang terdiri dari :
BAB I : PENDAHULUAN
7

8. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian serta
sistematika penulisan.
BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini akan membahas tentang gambaran umum dan sejarah
singkat, struktur organisasi serta aktivitas yang dilakukan Kelurahan
Cinta Raja Kecamatan sail.
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK
Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang ada hubungannya
dengan permasalahan yang meliputi pengertian Pajak secara umum,
pengertian Pajak Bumi dan Bangunan secara, tata cara perhitungan
Pajak Bumu dan bangunan, ketentuan dalam pembayaran Pajak
Bumi dan bangunan, tarif dasar penagihan Pajak Bumi dan bangunan
serta tinjauan praktek yang merupakan pembahasan dari Laporan
Kerja Praktek ini.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran
dari hasil penelitian.
BAB II
8

9. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN
A. Keadaan Daerah Kelurahan Cinta Raja
Kecamatan sail terdiri dari 3 (tiga) kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Cinta Raja
2. Kelurahan Suka Maju
3. Kelurahn Suka Mulya
Luas wilayah kelurahan Cinta Raja adalah 09,65 KM2
, yang terdiri 5 RW
ada pun batas-batas wilayah Kelurahan Cinta Raja adalah sebagai berikut :
1. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail
4. Sebelah timur berbatasan dengan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai
B. Kondisi Wilayah
Kelurahan Cinta Raja terdiri dari 5 RW dimana untuk jelasnya maka
penulis mengemukakan jumlah RW (Rukun warga ) berserta luas wilayah
masing – masing dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.l
9

10. Jumlah RW (Rukun Warga) serta luas wilayah di Kelurahan Cinta Raja
No RW (RUKUN WARGA ) LUAS WILAYAH (KM2)
1 RW 1 02,31 KM2
2 RW ll 01,92 KM2
3 RW III 01,78 KM2
4 RW IV 01,67 KM2
5 RW V 01,97 KM2
JUMLAH 09,65 KM2
Sumber : Kantor kelurahan cinta raja Kecamatan sail 2011
Dari tabel diatas terlihat bahwa daerah terluas diantara 5 RW Tersebut
adalah RW I dengan luas wilayah 02,31 KM2
dan RW IV sebagai daerah terkecil
dengan luas 01,67 KM2
di kelurahan Cinta Raja.
C. Penduduk
Penduduk merupakan unsur vital dalam suatu wilayah terutama pada
kegitan ekonomi dalam pembangunan .wilayah tersebut karena penduduk
memegang peranan penting dalam menjalankan dinamika pembangunan yang
terjadi pada penduduk wilayah tersebut.
Dinegara-negara berkembang penduduk merupakan salah satu
permasalahan yang sering terjadi.Hal ini mungkin di sebabkan karna lebih
cepatnya tinggi perkembangan penduduk. Dinegara lebih berkembang lebih tinggi
daripada tingkat perekonomiannya.
Dengan demikian pemerintah menjadikan permasalahan penduduk
menjadi salah satu masalah yang harus di perhatikan menurut data yang di peroleh
dari kelurahan Cinta Raja, penduduk di kelurahan Cinta Raja tersebut berjumlah
10

11. 6.624 jiwa. Adapun jumlah penduduk di kelurahan Cinta Raja yang berjenis
kelamin laki-laki sebanyak 3.322 jiwa dan yang berjenis kelamin Perempuan
sebanyak 3.302 jiwa. Untuk melihat rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan golongan umur
GOLONGAN
UMUR
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
0 – 4 227 221 448
5 – 9 230 222 452
10 – 14 265 230 495
15 – 19 250 239 489
20 – 24 238 230 468
25 – 29 242 236 478
30 – 34 240 234 474
35 – 39 241 218 459
40 – 44 240 223 463
45 – 49 233 224 457
50 – 54 187 201 388
55 – 59 178 202 380
60 – 64 159 165 324
65 – 69 151 182 333
70 – 74 122 144 266
75 Keatas 119 131 250
Jumlah 3.322 3.302 6.624
Sember : Kantor Lurah Cinta Raja Kecamatan Sail 2011
Dari tabel tersebut diketahui bahwa golongan umur dengan penduduk
terbanyak adalah golongan umur 10 – 14 tahun dengan jumlah penduduk laki-laki
sebanyak 265 jiwa dan jumlah penduduk perempuan paling banyak terdapat pada
golongan umur 15 -19 dengan jumlah 239 jiwa dan jumlah penduduk yang paling
11

12. sedikit terdapat pada golongan umur 75 keatas yang terdiri dari laki laki 119 jiwa
dan perempuan 131 jiwa.
D. Sarana Pendidikan
Kemajuan dan kesejahteraan suatu Negara dipengaruhi juga oleh tingkat
pendidikan masyarakatnya. Negara yang mutu pendidikannya tinggi berarti
mempunyai sumber daya yang tinggi pula. Oleh karena itu akan menghasilkan
generasi yang memiliki sumber daya yang bermutu.
Dilihat dari sisi Pajak, dengan semakin tingginya pendidikan seseorang,
maka diharapkan kesadaran dalam membayar Pajaknya juga semakin tinggi.
Untuk lebih jelasnya, tingkat pendidikan di kelurahan Cinta Raja
Kecamatan Sail dapat kita lihat dari tabel berikut :
Tabel 2.3
Jumlah pendidikan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan pada
Kelurahan Cinta Raja Tahun 2011
No Jenis pendidikan
Jumlah penduduk
(jiwa)
1 Jumlah penduduk tidak/belum sekolah 904
2 Jumlah penduduk tidak tamat SD 820
3 Tamatan SD 1.171
4 Tamatan SLTP 947
5 Tamatan SLTA 1.130
6 Diploma I/II 886
7 Akademi / Strata 1 653
8 Strata ll 101
9 Strata lll 12
JUMLAH 6.624
Sumber : Kantor lurah Cita Raja kecamatan Sail 2011
12

13. Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di
kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail banyak jumlah penduduk yang tamat
bersekolah dasar yaitu sebanyak 1171 jiwa, sedangkan tingkat pendidikan terakhir
penduduk paling tinggi adalah sebanyak 12 jiwa pada pendidikan STRATA lll.
Sebagian besar penduduk Cinta Raja sudah mendapatkan pendidikan yang baik.
Hal ini disebabkan perekonomian penduduk stabil dan tingkat kesadaran
penduduk akan pentingnya sebuah pendidikan sejak dini.
Adapun prasarana pendidikan yang ada di kelurahan Cinta Raja dari tabel berikut:
Tabel 2.4
Sarana pendidikan di kelurahan Cinta Raja kecamatan sail
No Jenis pendidikan
Jumlah
2009 2010
1 Perguruan Tinggi / Akademi 2 2
2 SLTA / Sederajat 2 2
3 SLTP/Sederajat 1 1
4 TK 4 4
5 Lembaga Pendidikan Agama 1 1
6 Lembaga Pendidikan lain 1 1
JUMLAH 11 11
Sumber : kantor lurah Cinta Raja Kecamatan Sail 2011
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di kelurahan Cinta
Raja kurang memadai. Oleh karena itu Kelurahan Cinta Raja menambah sarana
pendidikan agar dapat bersaing didunia kerja yang sesuai perkembangan zaman.
E. Mata Pencaharaian Penduduk
Jenis kegiatan usaha yang di lakukan oleh penduduk kelurahan Cinta Raja
kecamatan Sail pada dasarnya sudah memadai. Sehingga tingkat kesejahteraan
13

14. penduduk sudah tergolong makmur. Ada pun gambaran yang lebih jelas
mengenai jenis usaha penduduk Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel : 2.5
Mata Pencaharian Penduduk di Kelurahan Cinta Raja
No Pekerjaan Jumlah
1 Belum / Tidak Bekerja 787
2 Mengurus Rumah Tangga 711
3 Pelajar / Mahasiswa 1434
4 Pensiunan 170
5 PNS 499
6 TNI 44
7 POlISI 59
8 Perdagangan 80
9 Petani/Perburuhan 186
10 Transportasi 33
11 Karyawan Swasta 145
12 Karyawan BUMN 62
13 Karyawan BUMD 57
14 Karyawan Honorer 85
15 Buruh Harian Lepas 50
16 Buruh Tani / Perkebunan 83
17 Pembantu Rumah tangga 87
18 Tukang cukur 20
19 Tukang Listrik 14
20 Tukang Kayu 23
21 Tukang Sol Sepatu 4
22 Tukang Batu 39
23 Tukang jahit 21
24 Penata Rias 5
25 Penata Busana 14
26 Penata rambut 4
27 Mekanik 5
28 Seniman 14
29 Tabib 4
30 Pengrajin 34
31 Imam Mesjid 38
32 Wartawan 23
14

15. 33 Ustadz 37
34 Juru Masak 23
35 Dosen 72
36 Guru 146
37 Arsitek 17
38 Akuntansi 199
39 Konsultan 93
40 Dokter 29
41 Bidan 37
42 Perawat 55
43 Peneliti 56
44 Sopir 48
45 Pedagang 488
46 Wiraswata 498
Jumlah 6.624
Sumbr : kelurahan Cinta Raja kecamatan Sail 2011
F. Struktur Organisasi
Struktur organisasi kelurahan merupakan suatu gambaran yang skematis
yang di tunjukan oleh garis-garis menurut jenjang yang telah di tentukan.sehingga
dengan adanya struktur organisasi dapat mencerminkan hubungan kerja antara
tugas ,kegiatan,fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organisasi
pemerintahan organisasi.
15

16. Gambar .2.1
Struktur Organisasi Kelurahan Cinta Raja
LURAH
RIZA FEBRIANTY, S.STP
NIP. 19840229 200212 2 002
SEK LURAH
ELIYARNI
NIP. 19650219 198603 2 001
KASI PEMBANGUNAN
T. ZAINULAHMAD
NIP. 19590522 198603 1 004
KASI KESRA
ZARTALINA, S.Pd
NIP. 19610705 198101 1 003
KASI UMUM
MOHD. AMIN
NIP. 19570316 198412 1 001
KASI PEMERINTAHAN
MOHD. AMIN
NIP. 19570316 198412 1 001
Sumber : Kantor Lurah Cinta Raja Kecamatan Sail
16

17. Agar lebih jelas fungsi,peranan tangung jawab dari masing-masing
bagian dan sub bagian dari struktur organisasi tersebut maka akan diuraikan tugas
dan tangung jawab para aparat dikelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail sebagai
berikut :
1. Lurah
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah secara umum,Pembinaan
pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,pembinaan dan pembangunan
fisik dan non fisik kemasyarakatanserta kepembinaan kesejahteraan
masyrakat.
b. Melaksanakan tugas dari Pemerintahan atasan.
c. Melaksanakan kordinasi terhadab jalannya Pemerintahan Kelurahan
d. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang
pembangunan kemasyarakatan.
e. Melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan
ketertiban
2. Sekretariat lurah
a. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan administrasi dan
kelurahan.
17

18. b. Merumuskan dan melaksanakan pemberian pelayanan staf kepala
kelurahan .
c. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan data dalam rangka
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan .
d. Merumuskan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepala kelurahan apa bila
kepala kelurahan berhalangan melaksanakan tugas
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kelurahan
3. Saksi umum
a. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan urusan atau usaha rumah
tangga secretariat kelurahan
b. Merumuskan dan melaksanakan urusan dan kegiatan keamanan ke dalam
terhadap personil, material dan formasi.
c. Merumuskan dan melaksanakan hubungan lembaga-lembaga masyarakat
dalam rangka tukar menukar informasi.
d. Merumuskan dan melaksanakan serta mengelolah administrasi keuangan,
anggaran penerimaan/pembiyaan daninventarisasikan barang pemerintahan
kelurahan
18

19. e. Merumuskan dan melaksanakan serta menyelenggarakan tata usaha
penerimaan pemerintahan kelurahan dan pajak bumi dan bangunan .
f. Merumuskan dan melaksanakan serta inventaris pemerintahan kelurahan.
g. Merumuskan dan melaksanakan serta mempersiapkan penerimaan tamu-
tamu pemerintahan kelurahan,upacara-upacara pelantikan ,rapat-rapat
dinas dan pertemuan-pertemuan lainya yang diselenggarakan oleh
pemerintahan kelurahan.
h. Merumuskan dan melaksanakan serta menyelenggrakan pendaftaran
pemberian surat-surat keterangan.
i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala kelurahan
4. Saksi kesejahteraan masyarakat
a. Merumuskan dan melaksanakan rencana,menggerakan dan mengordinir
kegiatan-kegiatan kesejahteraan masyarakat.
b. Merumuskan dan melaksanakan serta mengumpulkan data dan
menganalisa data yang berhungan dengan penderita cacat, tuna karya, tuna
wisma, tuna susila, korban bencana alam dan lain-lain
c. Merumuskan dan melaksanakan serta menggumpulkan dan menganalisa
data dalam bidang kebersihan dan kesehatan masyarakat.
d. Merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan di
bidang kelurahan bencana dan peningkatan gizi makanan masyarakat.
19

20. e. Merumuskan dan melaksanakan serta mendorong kegiatan masyarakat
dibidang pendidikan, olah raga, sosail, budaya, serta kebudayaan.
f. Merumuskan dan melaksanakan serta melakukan pencatatan pendaftaran
tentang nikah. telak dan cerai.
5. Saksi pemerintahan
a. Merumuskan dan melaksanakan serta mempersiapkan ketentuan-ketentuan
temtang pengangkatan pemberhentian aparat pemerintahan kelurahan
b. Merumuskan dan melaksanakan serta menyelenggarkan pendaftaran atau
pencatatan penduduk ternasuk orng-orang asing.
c. Merumuskan dan melaksanakan serta mengikuti, pengumpulan dan
memprsiapkan laporan tentang kependudukan termasuk orang asing.
d. Merumuskan dan melaksanakan serta mengumpulkan dan mempersiapkan
laporan pengembangan dan kegiatan kelurahan
e. Merumuskan dan melaksanakan penyelengaraan kerja sama antara
kelurahan
f. Merumuskan serta mengumpulkan data dan mempersiapkan laporan
tentang kegiatan dan pelaksanaan pemilihan umum.
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala lurah.
6. Saksi pembangunan
20

21. a. Merumuskan dan melaksanakan serta membina, mendorong dan
mengembangkan perekonomian masyarakat, pertanian, perindustrian,
perdagangan, koperasi unit desa, pengkreditan dan lembaga-lembaga
arisan.
b. Merumuskan dan melaksanakan serta mendorong peningkatan hasil
perekonomian dan kegiatan industri rumah tangga .
c. Merumuskan dan melaksanakan serta mengumpulkan data dan
menyiapkan laporan usaha perekonomian pertanian, perindustrian,
perdagangan, koperasi unit desa, dan lembaga-lembaga arisan
d. Merumuskan dan melaksanakan serta mengumpulkan,memelihara dan
mengolah data pembangunan kelurahan
e. Merumuskan dan melaksanakan serta mengadakan pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan kelurahan yang dibiyai dengan
bantuan pemerintah,swadaya masyarakat dan usaha-usaha lainya.
f. Merumuskan dan melaksanakan serta menyiapkan perumusan naskah
evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan perekonomian kelurahan
dan pelaksanaan pembangunan kelurahan .
g. Melaksanakan tugas-tugas lainya yang diberikan kepala kelurahan.
21

22. BAB III
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK
A. Tinjauan teori
1. Pengertian pajak secara umum
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diperoleh
melalui pembayaran rakyatnya diatur dalam UU, khususnya di Indonesia.bahwa
setiap tahun pajak merupakan sumber penghasilan yang sangat besar bagi Negara.
Sumber penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membangun.
Dalam kehidupan sehari-hari pajak di artikan sebagai beban bagi masyarakat yang
di paksakan sehingga banyak wajib pajak berusaha untuk menghindarinya .dalam
hal ini dituntut adanya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak.
Dana yang diperoleh dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan tujuan
tersebut perlu banyak memperhatikan masalah perekonomian .hal ini terkait
22

23. dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan juga makin pesatnya
pembangunan.
Berdasarkan defenisi pajak menurut pasal 1 Undang-undang No 6 tahun
1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang tahun 2009
tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib
pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang ,dan tidak dapat imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan masyarakat.
Pengertian Pajak Menurut Mardiasmo (2003 : 1)
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdsarkan Undang-
Undang yang dapat di paksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal
balik(kontraperstasi) yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.
Sedangkan Menurut Chaizil Nasucha (2000 : 453)
Yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan
pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang-undang No 12 tahun 1985
tentang pajak bumi dan bangunan setelah diubah dengan Undang-undang
No 12 tahun 1994.
Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui, bahwa pendapat para ahli
mengenai pajak sebenarnya adalah sama dan dapat di simpulkan bahwa pajak
memiliki beberapa unsur pokok yaitu :
a. Iuran masyarakat kepada Negara yang artinya yang berhak memungut
hanyalah Negara baik pemerintah puasat maupun pemerintah daerah.
23

24. b. Dalam pembayaran pajak tidak ada hubungan langsung antara jumlah
pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individual oleh
pemerintah.
c. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuasaan Undang-Undang serta
aturan pelaksanaan yang berlaku yang di tetapkan oleh pemerintah.
d. Untuk membiayai rumah tangga Negara,yakni pengeluran-pengeluaran
umum yg bermanfaat bagi masyarakat luas .
e. Pajak tidak hanya berfungsi budgeter tetapi juga reguler.
Pemunggutan pajak yang di lakukan oleh suatu Negara guna
meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor pajak secara konsisten.
a. Asas pemungutan pajak
Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pemunggutan pajak terhadap para
wajib pajaknya,maka dibutuhkan suatu asa pemungutan pajak yaitu :
1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Berdasarkan asas ini maka Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh
penghasilan yang berasal dari dalam Negara maupun penghasilan yang berasal
dari luar negeri.
2. Asas Sumber
24

25. Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang
bersumber pada suatu Negara yang memungkut pajak wajib pajak menerima
atau memperoleh penghasilan di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tingal
wajib pajak,
3. Asas kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu Negara.asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.
b. Pengelompokan Pajak
Dalam perpajakan terdapat berbagai jenis pajak antara lain :
1. Berdasarkan golongan
a. Pajak langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri
oleh wajib pajak dan tidak di limpahkan atau dibebankan kepada orang
lain atau pihak ketiga. Contoh : pajak penghasilan (PPh).
b. Pajak langsung
Pajak langsung adalah pajak yang diakhirinya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : pajak
pertambahan nilai (PPn).
2. Berdasarkan sifatnya
25

26. Pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Pajak subjektif
Pajak subjektif adalah pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi wajib
pajak atau pengunaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak objektif
Pajak objektif adalah yang pengenaanya memperhatikan pada objek
berupa benda, keadaanya, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan
timbulanya kewajiban pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek
pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutan
a. Pajak pusat
Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
b. Pajak daerah
26

27. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik
provinsi maupun kabupaten/kota yang digunakan untuk membiyai rumah
tangga daerah masing-masing.
d. System Pemungutan Pajak
Dalam proses pemungutan pajak terdapat berapa system yang digunakan
antara lain:
1. Official Assesment system
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan peraturan
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Self Assesment System
Merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib
pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.dengan cirri-
ciri sebagi berikut :
1) Menghitung sendiri pajak terutang
2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3) Mebayar sendiri pajak yang terutang
4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang ,dan
27

28. 5) Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.
3. With holding system
Merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak.
Misalnya Bendaharawan, Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Cukai.
4. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak
Ada 2 (dua) ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak yaitu antara lain:
a. Ajaran materil
Utang pajak timbulnya karena berlakunya Undang-undang seseorang
dikenakan pajak karena suatu keadaan perbuatan ajaran ini diterapkan dalam
self assessment system .
b. Ajaran formal
Utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh
fiskus. Ajaran ini diterapkan official assessment
utang pajak dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal :
1. Pembayaran
pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemungutan atau pemotongan
oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar Negeri, maupun pembayaran
sendiri oleh wajib pajak kekantor penerimaan pajak atau kantor pos.
2. Daluwarsa
28

29. Daluarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu jika dalam jangka waktu
tertentu, suatu utang pajak tidak tertagih oleh pemungutnya maka utang
pajak tersebut dianggab telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak ditagih lagi.
3. Kompensasi
Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun
kompensasi karena kelebihan pembayaran.
4. Pembebasan / penghapusan
Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus
setelah dilakukan penyidikan dipandang oleh wajib pajak tidak mampu
lagi memenuhi kewajibannya.
2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas objek bumi dan bangunan
yang diatur pengenaanya berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 1985
sebagaimana telah diubah No.12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan
bangunan. Oleh karena itu Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara
yang sebagai besar penerimaanya merupakan pendapatan daerah antara lain
digunakan untuk penyediaan fasilitas – fasilaitas. Oleh karena itu wajar
29

30. pemerintah pusat ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui
pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 4
(empat) asas yaitu :
1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2) Adanya kepastian hukum
3) Mudah dimengerti
4) Menghindari pajak berganda
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang No. 12
tahun 1980.
a. Bumi
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah
Republik Indonesia.
b. Bangunan
Bangunan adalah kontruksi tehnik yang ditanam atau diletakan secara tetap
pada tanah / perairan. Termaksuk dalam bangunan.
1) Jalan tol
2) Pagar mewah
3) Taman mewah
30

31. 4) Kolam renang
5) Tempat penampungan, kilang minyak, air, gas dan pipa minyak gas
b. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan
a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentinggan umum dan tidak
untuk mancari keuntungan antara lain :
1) Ibadah, seperti masjid, gereja, wihara dan lain-lain.
2) Sosial, seperti panti asuhan.
3) Kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas.
4) Pendidikan, seperti sekolah dan universitas.
b. Digunakan untuk kuburan,peninggalan purbakala
c. Merupakan hutan lindung, hutan, wisata, taman nasional
d. Digunakan badan atau perwakilan organisasi internasional yang di
tentukan oleh kementrian keuangan
c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
1) Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan /
memperoleh manfaat atas bangunan.
2) Memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan
31

32. 3) Memiliki bangunan dan atau
4) Wajib pajak adalah subjek pajak yang di kenakan kewajiban membayar
pajak
d. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Berikut ini beberapa istilah dan pengertian yang terdapat dalam pajak
bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :
1. Nilai jual objek pajak (NJOP)
Adalah harga rata-rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar, dan dan bilamana tidak dapat transaksi jual beli. Nilai jual objek
pajak pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lainya yang
sejenis.
a. Perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis
Adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek
pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lainnya.
b. Nilai perolehan baru
Adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek
pajak dengan cara menghitung seluruh biaya dikeluarkan untuk
memperoleh objek pajak tersebut pada saat dilakukan yang dikurangi
dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek pajak tersebut.
32

33. c. Nilai jual pengganti
Adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual objek pajak
yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
2. Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP)
Adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek
pajak menurut ketentuan undang-undang pajak bumi dan bangunan.
3. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)
Adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk
memberitahu besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.Direktorat Jendral
pajak menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan
SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) wajib pajak.
3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas objek pajak Bumi
dan Bangunan sebesar 0,5% sesuai pasal 5 UU No. 12 tahun 1994, Karena
dikenakan sebagai tarif tunggal, hal ini didasarkan untuk menghindari pajak
berganda. Tarif ini mencerminkan wujud kesederhanaan, dan kemudahaan
pelaksanaan oleh aparat pajak (Fiskus).
4. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan
33

34. Dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Kena
Pajak (NJKP). Nilai Jual Kena Pajak adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai
dasar penghitungan pajak, yaitu sesuatu persentase tertentu dari nilai jual
sebenarnya.
Besarnya nilai jual kena pajak ditetapkan serendah-rendahnya 20%
setinggi-tingginya100% dari Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya persentase nilai
jual objek pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan
kondisi ekonomi nasional. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 yang
diperlakukan mulai tahun 2001 yang diperbaharui dengan Surat edaran nomor SE
18/PJ.6/2002 menetapkan bahwa :
1. Sebesar 40% dari NJOP untuk :
a. Objek Pajak Perkebunan
b. Objek Pajak Kehutanan
c. Objek Pajak lainnya, yang NJOP-nya lebih dari Rp. 1.000.000.000,-
2. Sebesar20% dari NJOP untuk :
a. Objek Pajak Pertambangan
b. Objek Pajak lainnya, yang NJOP-nya kurang dari 1.000.000.000,-.
Untuk mempermudahkan menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan,
maka dapat dilihat pada rumus berikut ini :
34

35. Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP
= 0,5% x (% NJKP x (NJOP – NJOPTKP)
a. Perhitungan PBB dan tanah
Tuan Baharudin Yusuf, Drs ( NOP : 14. 71. 040.002-0004.0 ) mempunyai
tanah seluas 1.968 m2, NJOP tanah Rp. 802.000,- (kelas 067) dan bangunan
seluas 600 m2 dengan NJOP bangunan Rp. 823.000,- (kelas 023). NJOPTKP
untu wilayah tersebut Rp. 10.000.000,-
Penyelesaian :
NJOP Tanah = 1.968 m2 x Rp. 802.000,- = Rp. 1.578.336.000,-
NJOP Bangunan = 600 m2 x Rp. 823.000,- = Rp. 493.800.000,-
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp. 2.072.136.000,-
NJOPTKP = (Rp. 10.000.000,)
NJOP untuk pengenaan PBB = Rp.2.062.136.000,-
NJKP = 20 % x Rp. 2.062.136.000,- = Rp. 412.427.200,-
PBB yang terhutang = 0,5 % x Rp. 412.427.200,- = Rp. 2.062.136.-
Maka besar PBB yang harus dibayar oleh Baharudin Yusuf, Drs adalah sebesar
Rp. 2.062.136,- .
Nyonya Aryati ( NOP : 14.71.040.001.004-0093.0 ) mempunyai tanah seluas
494 m2, NJOP tanah Rp. 160.000,- (kelas A27) dan bangunan seluas 140 m2
35

36. dengan NJOP bangunan Rp. 429.000,- (kelas A07). NJOPTKP untu wilayah
tersebut Rp. 8.000.000,-
Penyelesaian :
NJOP Tanah = 494 m2 x Rp. 160.000,- = Rp. 79.040.000,-
NJOP Bangunan = 140 m2 x Rp. 429.000,- = Rp. 60.060.000,-
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp. 139.100.000,-
NJOPTKP = (Rp. 8.000.000,-)
NJOP untuk pengenaan PBB = Rp. 131.100.000,-
NJKP = 20 % x Rp. 131.100.000,- = Rp. 26.220.000,-
PBB yang terhutang = 0,5 % x Rp. 26.220.000,- = Rp. 131.100,-
Maka besar PBB yang harus dibayar oleh Nyonya Aryati adalah sebesar Rp.
131.100,- .
5. Tahun Pajak, Saat, dan tempat yang menetukan Pajak Terhutang
1. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim, yaitu dari 1 Januari
sampai dengan 31 Desember.
2. Saat menetukan pajak yang terhutang adalah menurut kedaan objek pajak
pada tanggal 1 Januari, maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut
merupakan saat yang menentukan pajak yang terhutang.
36

37. 3. Tempat pajak yang terhutang :
a. Untuk daerah jakarta, diwilayah daerah khusus ibukota Jakarta
b. Untuk daerah lainnya, diwilayah Kabupaten Daerah tingkat ll atau
kotamadyah Daerah Tingkat ll, yang meliputi letak objek pajak.
6. Tata cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan
Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, pembayaran PBB
juga dapat dilakukan melalui tempat pembayaran sebagai berikut :
a. Bank atau Kantor Pos dan Giro
b. Petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi.
c. Wajib pajak menerima (STTP) surat tanda terima setoran.
Penyetoran pajak bumi dan bangunan yang dapat di lakukan wajib pajak
adalah sebagai berikut :
a. Pajak yang terhutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)
Harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan (enam bulan) sejak tanggal
diterima (SPP) Surat Pemberitahuan pajak terhutang oleh wajaib pajak.
b. Pajak terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak tidak di bayar atau
kurang bayar,dikenakan denda administrasi 2% sebulan setelah jumlah yang
tidak kurang bayar,dihitung pada saat jatuh tempo sampai dengan hari
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
37

38. c. Denda administrasi sebagaimana ditunjukan pada nomor 2 ditambah utang
pajak yang belum atau kurang bayar ditagih dengan surat tagihan pajak
diterimanya surat tagihan pajak oleh wajib pajak.
d. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dilunasi
selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak oleh
wajib pajak.
e. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan (STP) Surat Tagihan Pajak tidak
dibayar pada waktunya ditagih dengan surat paksa.
7. Sanksi administrasi dan Sanksi Pidana.
Adapun sanksi admnistrasi berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan
pejabat atau aparat, wajib pajak maupun pihak lain.yang melakukan pelanggaran
akan dikenakan sanksi-sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan
tersebut yaitu sanksi :
1) Sanksi Administrasi Tidak Menyampaikan (SPOP)
Administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak bagi wajib pajak yang
tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) walaupun
sudah ditegur secara tertulis seperti yang dirumuskan dalam Pasal 9 Ayat (2)
dan Pasal 10 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) UUPBB.
2) Sanksi Administrasi.
38

39. Administrasi sebesar 2% sebulan,yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai
dengan hari pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama 24 bulan untuk
pajak terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau
pembayaran kurang, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 11 Ayat (3) UU
PBB.
3) Sanksi Pidana.
Barang siapa karena kehilafannya tidak mengembalikan SPOP atau
mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau
tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan
kerugian bagi Negara, dipidana dengan kurungan selama 6 bulan (enam bulan)
atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang.
8. Keberatan dan Banding
1) Keberatan
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
b. Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Keberatan terhadap SPPT dan SKP harus diajukan masing-masing dalam
satu tahun Surat Keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak. Wajib Pajak dapat
mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP dalam hal:
39

40. a) Wajib pajak menganggap luas objek bumi dan/atau bangunan, klasifikasi atau
Nilai Jual Objek bumi dan/atau bangunan yang tercantum dalam SPPT atau
SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
b) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
menyatakan alasan secara jelas.
c) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak,
kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
d) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat
Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan
melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut
bagi kepentingan wajib pajak.
e) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan,
Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang
menjadi dasar pengenaan pajak.
f) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
g) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas
keberatan yang diajukan.
h) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan
Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan
yang diajukan tersebut dianggap diterima.
40

41. 2) Banding
a. Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak
terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (3) dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya swat keputusan oleh
wajib pajak dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut.
b. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. (3)
Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar
pajak.
c. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
9. Pengurangan pajak
Pengurangan PBB dapat diberikan untuk sebab-sebab tertentu. Kasus-
kasus yang dapat diberikan pengurangan tersebut antara lain:
a) Objek pajak yang Wajib Pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan,
veteran pembela kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda
jasa bintang geril, atau janda/dudanya. (untuk Wajib Pajak orang pribadi)
b) Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang
hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah. (untuk Wajib Pajak orang pribadi)
41

42. c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-
mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.
(untuk Wajib Pajak orang pribadi)
d) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah,
sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. (untuk Wajib Pajak orang
pribadi)
e) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah
yang Nilai jual Objek Pajak permeter perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan. (untuk Wajib Pajak orang
pribadi)
f) Objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami
kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak
dapat memenuhi kewajiban rutin.
g) Objek pajak terkena bencana yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor atau sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit
tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.
B. Tinjauan Praktek
Kegiatan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 3
macam kegiatan yaitu :
42

43. 1. Penyusunan Data dan Awal
a. Penyampaian dan pengembalian SPOP
Penyampaian dan pengembalian SPOP disampaikan fiskus dan kewajiban
Wajib Pajak untuk mengembalikan SPOP maksimal 30 hari sejak SPOP
diterbitkan, jika tidak dikembalikan maka akan dikeluarkan SKP PBB.
b. Verifikasi data
Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas KPP PBB Cinta Raja berkerja sama
dengan kecamatan dan atau intansi lainya dengan cara mencocokan data objek
pajak dan subjek pajak yang sudah terdaftar pada administrasi dirjen pajak
dengan keadaan objek pajak dan subjek pajak yang sebenarnya di lapangan,
untuk dapat di pergunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak yang
terhutang.
c. Identifikasi data
Kegiatan ini dilakukan oleh petugas KPP PBB Cinta Raja berkerja sama
dengan aparat pemerintah kota dan / atau intansi lainya atau dilaksanakan oleh
pihak ketiga dengan cara mencocokan informasi garis yang ada pada peta
kerja dengan keadaan objek pajak dilapangan.
d. Pemutahiran data
1) Kegiatan pemutahiran data dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru
berdasarkan tugas dan petunjuk tehnis yang diberikan oleh dirjen pajak.
43

44. 2) Kegiatan ini dilaksanakan pemerintah kota Pekanbaru, menerima penerima
hasil penyusunan data awal dari direktorat jendral pajak KPP PBB
Kelurahan Cinta Raja yang bersangkutan.
3) Hasil pekerjaan penyusunan data awal yang diberikan kepada kepala
Gubernur Provinsi adalah daftar perincian pajak bumi dan bangunan serta
himpunan ketetapan pajak bumi dan bangunan.
4) Bahan yang diperlukan untuk memutahirkan data objek pajak dan subjek
pajak pajak diperolehkan dari lurah, kecamatan, dan intansi terkait sesuai
dengan peraturan yang berlaku
2. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan
Cinta Raja Kecamtan Sail Kota Pekanbaru
Kantor kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail telah melaksanakan dan
mensosialisasikan sebagai besar kepada masyarakat yang ada dikelurahan Cinta
Raja kecamatan Sail yaitu dengan cara mendata setiap kepala keluarga yang
memiliki tanah atau bangunan untuk mendaftar dan mengisi surat pemberitahuan
objek pajak (SPOP) dan telah menerima surat pemberitahuan pajak terhutang
(SPPT) yang telah diterbitkan oleh dirjen pajak.
Dalam hal mengisi dan mendata SPOP yang dilakukan dikantor kecamatan
sebagai besar dengan jelas, benar, lengkap dan serta ditanda tanggani dan
disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak pada wilayah. Meliputi letak objek pajak,
44

45. selambat-lambatnya 30 hari setelah tangan di terima oleh wajib pajak di
Kelurahan Cinta Raja, meskipun wilayahnya sangat kecil.
Yang dimaksud dengan pengisian SPOP secara jelas, benar. Lengkap
adalah jelas yang dimaksud, agar penulisanya data yang diminta dalam SPOP
dibuat sedemikianrupa, sehinga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat
merugikan Negara maupun wajib pajak sendiri. Benar yang dimaksud adalah data
yang diperoleh harus sesuai dengan keadaan sebenarnya,seperti luas tanah / atau
bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-
kolompertanyaan yang ada pada SPOP. Lengkap yang dimaksud adalah pengisian
SPOP harus dilengkapi semua lampiran yang diminta formulir SPOP tersebut.
Setelah itu penyimpanan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) atau
surat ketetapan pajak (SKP), KPP Kelurahan Cinta Raja menetapkan surat
pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), SPT ini berfungsi sebagai surat untuk
mengetahui dan mencocokan data tanah atau bangunan yang terutang, kebenaran
perhitungan pajak, kapan saja jatuh tempo dan kapan harus dilunasi dan dimana
pajak harus dibayar.penyimpanan SPPT ini melalui pemerintahan daerah melalui
dari KPP Cinta Raja kedispenda di sampaikan Kecamatan dari Kecamatan
kelurahan ke kolektor atau RT/RW, setelah itu disampaikan kepada wajib pajak.
Surat ketetapan pajak (SKP) Diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak
dalam hal ini :
a. Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) tidak disampaikan dalam jangka
waktu 30 hari setelah diterima SPOP dan telah ditegur secara tertulis ternyata
45

46. tidak disampaikan juga.dalam hal ini wajib pajak dikenakan denda
administrasi 25% dari pokok pajak
b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak
yang terutang lebih besar jumlah pajak yang telah dihitung berdasarkan SPOP
yang disampaikan wajib pajak.wajib pajak dikenakan sanksi administrasi 25%
dari pokok pajak terhutang SPPT.
3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada
Kelurah Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
Penerimaan Pajak Bumi dan Bngunan bagi daerah Klurahan merupakan
salah satu penerimaan yang cukup berarti. Untuk menggetahui lebih jelas
besarnya data realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cinta
Raja selama tahun 2010 sampai 2012 dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel III.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kelurahan
Cinta raja Kecamatan Sail Dalam tahun 2010 s/d 2012
NO
TAHUN
PAJAK
TARGET
( Rp )
REALISASI
( Rp )
PERSENTASE
( % )
1 2010 558.282.030,00 841.287.500,00 150.54
2 2011 501.782.100,00 592.821.203,00 118.14
3 2012 260.930.001,00 316.392.045,00 121,26
Sumber: kelurahan Cinta Raja
Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwa pada tahun 2010,2011 dan 2012
realisasi penerimaan Pjak Bumi dan Bangunan melebihi target sesuai yang di
46

47. rencanakan pemerintah propinsi. Adanya kesadaran Penduduk Kelurahan Cinta
Raja untuk lebih meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah tersebut.
4. Upaya - upaya yang dilakukan aparat Kelurahan dan KPP dalam
meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dikelurahna Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.
Upaya–upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan
daerah dari pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah :
a. Meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak atau calon wajib pajak
supaya mereka merasa lebih puas.
b. Malakukan pendataan ulang kepada wajib pajak .
c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif sehingga pemahaman
mayarakat mengenai pajak bumi dan bangunan dapat ditingkatkan
d. Memberikan insentif dari biaya pungutan PBB kolektor PBB ATAU APARAT
RT/RW .
47

48. BAB IV
PENUTUP
Pada bab ini penulis akan mengurangi beberapa kesimpulan dan saran
yang kiranya dapat bermanfaat dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitian
yang telah diuraikan pada bab terdahulu dan didukung dengan data-data yang ada
maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
A. Kesimpulan
1. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kelurahan Cinta Raja
Kecamatan Sail Kota Pekanbaru sudah melebihi target yang sudah ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
2. Perhitungan pajak untuk Kelurahan Cinta Raja sudah sesuai dengan teori nya.
48

49. B. Saran
1. Agar penerimaan pajak Bumi dan bangunan dikelurahan bisa lebih baik
dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat.
2. Terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal memberi
pengarahan, bimbingan,ataupun himbaun tentang Pajak Bumi dan Bangunan
yang lebih efektif, terbuka dan mudah dimengerti.
3. Kepada aparat Kelurahan, kecamatan, maupun fiskus untuk lebih aktif lagi
dalam kerjasama dalam melakukan pemutakhiran data untuk mengetahui
perubahan-perubahan yang terjadi pada objek Pajak Bumi dan Bangunan
masyarakat pada kelurahan Cinta Raja
DAFTAR PUSTAKA
Brotodiharjo, R.Santoso, 1999, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Penerbit PT.
Eresco, Bandung
Judisuseno, Rimsky, 2000 , Perpajakan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Munawir, 1999, Perpajakan.Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta
Soetrisno, 2002, Perpajakan.Penerbit UGM, Yogyakarta
Waluyo dan Wirawan, B. Iilyas, 2001, Perpajakan Indonesia, Cetakan Kedua,
Penerbit Selemba Jakarta
Tjahjono, Ahmad dan Triyono Wahyudi, 2003, Perpajakan Indonesia Pendekatan
Soal jawab Tanya Kasus, Seri Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas
49

50. Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea
Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Penerbit PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta
_____, Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan
_____, Undang-Undang No.12 Tahun 1985 Tentang pajak Buni dan Bangunan
(PBB) sebagaiaman Telah diubah Terakhir dengan Undanf-Undang No. 12
tahun 1994.
Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
Keputusan Menteri Keuangan No. 201/253/kmk.04/2000 tentang Nilai Jual Objek
Pajak Tidak Kenak Pajak (NJOPTKP)
50