contoh skripsi pajak

1. PROPOSAL SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
WAJIB PAJAK TIDAK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH KELURAHAN SERANG
OLEH
Dwi Meytha Gumelariesman
12160179
JURUSAN : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
PROGRAM PENDIDIKAN : STRATA-1 (S1)
UNIVERSITAS BINA BANGSA
SERANG
2019

2. 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang
sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih
dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan
semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran
pemerintah. Fungsi pajak sebagai Budgeter, sebagai sumber dana yang
diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut undang-undang Nomor 28 tahun
2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Jenis
Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu: Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air
Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP dijadikan potensi pendapatan
daerah melalui Pajak dan Pajak Rokok.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang
membiayai pembangunan daerah provinsi. Kepatuhan wajib pajak merupakan
faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara intensif dikaji
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya
dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Serang.
Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah bekerja sama
dengan kepolisian dan Dishub dalam memberlakukan dan lebih mempertegas
sanksi perpajakan yang ada dengan maksud agar masyarakat yang terdaftar
sebagai wajib pajak dapat patuh dan memiliki kemauan untuk melunasi
kewajiban pajaknya. Kepolisian bersama Dishub melakukan razia gabungan
untuk mengecek kelengkapan kendaraan bermotor dan mengecek kepatuhan

3. 3
wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi
yang di berikan kepada para wajib pajak yang belum membayar pajak
kendaraan bermotor maka wajib pajak wajib membayar langsung pada tempat
razia kepada pihak Dishub sesuai dengan pajak yang tertera pada STNK.
Operasi zebra yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian di seluruh
Indonesia penulis menemukan fenomena di wilayah jakarta. Razia dilakukan
dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mempunyai
kesadaran sehingga melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB. Apabila
kedapatan tidak sadar akan ditindak di tempat dengan melakukan pembayaran
PKB di mobil Samsat keliling yang berada di tempat razia.1Dari temuan di
atas penelitian ini penulis dibuat karena, penulis melihat sendiri dan
menemukan berita tentang pemerintah serius dalam menangani Pajak
Kendaraaan Bermotor (PKB).
Dengan ini Penulis ingin mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi
wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan
bermotor pada tahun 2017 di wilayah Kelurahan Serang, Kecamatan Serang,
Provinsi Banten. Dengan mengambil faktor – faktor yang mempengaruhi
wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor yaitu:
1. Pelayanan Samsat / sistem pemungutan pajak
2. Tingkat penghasilan
3. Tingkat pendidikan
4. Tingkat kesadaran sanksi
1 http://bprd.jakarta.go.id/razia-pengesahan-stnk-desember-2017-2/

4. 4
1.2 Indentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis
mengindentifikasi masalah di setiap variable sebagai berikut:
1. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
mempengaruhi pendapatan daerah.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak membayar
pajak kendaraan bermotor.
 Pelayanan Samsat / sistem pemungutan pajak
 Tingkat penghasilan
 Tingkat pendidikan
 Tingkat kesadaran sanksi
3. Usaha pemerintah dalam meningkatan kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor (PKB).
1.3 Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis memiliki keterbatasan
waktu dan biaya serta agar penjelasan penelitian ini tidak meluas maka
penulis hanya membatasi dua variable yang ditetapkan variable (Y) wajib
pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah kelurahan
serang banten sebagai variable bebas (dependent variabel). dan faktor –
faktor yang mempengaruhi wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel
(X) sebagai variabel terikat (independent variabel). Dengan (X1) pelayanan
Samsat / sistem pemungutan pajak, (X2) tingkat penghasilan, (X3) tingkat
pendidikan, dan (X4) tingkat kesadaran sanksi. Untuk wilayah kelurahan
serang, kecamatan serang, provinsi banten.

5. 5
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan indentifikasi dan batasan malasalah di atas penulis
merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh pelayanan Samsat/ sistem pemungutan
pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat penghasilan terhadap wajib pajak
kendaraan bermotor?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap wajib pajak
kendaraan bermotor?
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat kesadaran sanksi terhadap wajib
pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah terdapat pengaruh faktor – faktor yang mempengaruhi wajib
pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor terhadap wajib
pajak kendaraan bermotor?
1.5 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan maksud mendapatkan data dan informasi
yang berhubungan dengan latar belakang permasalahan dan pokok
permasalahan. Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai
berikut:
1. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan Samsat/ sistem pemungutan
pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat penghasilan terhadap wajib
pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap wajib
pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesadaran sanksi terhadap
wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menganalisis pengaruh faktor – faktor yang mempengaruhi
wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor terhadap
wajib pajak kendaraan bermotor.

6. 6
1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang diharapkan bisa dicapai dalam penelitian skripsi
ini adalah :
1. Bagi Penulis sebagai wujud penerapan ilmu-ilmu selama ini yang
telah diperoleh selama kuliah yang diinginkan sebagai syarat untuk
menyelesaikan jenjang pendidikan Starat satu (S-1). Dari hasil
penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu
pengetahuan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga
dapat memperkaya penelitian sejenis yang telah ada dan juga dapat
dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah sebagai bahan masukan agar lebih memperhatikan
kepatuhan para peserta wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah
kelurahan serang.
3. Bagi Masyarakat memberikan pengetahuan faktor – faktor yang
mempengaruhi masyarakat tidak membayar pajak kendaraan
bermotor tepat pada waktunya.

7. 7
BAB II
KAJIAN TEORITIK
2.1 Pengertian Dasar
2.1.1 Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Pajak merupakan iuran atau
pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang
yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik
yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai
gunakan untuk membiayai kebutuhan negara. 2
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran
pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta
Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan
kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya
merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk
ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan
pembangunan nasional.
Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan
kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat
sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan
sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan indonesia.
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya
berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan
pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal
Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat
sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.
2 Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Dasar- dasar Hukum Pajak dan Pajak
Pendapatan.Bandung: Eresco. Tahun 1990

8. 8
2.1.2 Jenis Pajak
Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak
pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal
ini sebagian besar dikelola oleh direktorat jenderal pajak - kementerian
keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh
pemerintah daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala
pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan kantor wilayah direktorat jenderal pajak
serta di kantor pusat direktorat jenderal pajak. Untuk pengadministrasian
yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di kantor dinas
pendapatan daerah atau kantor pajak daerah atau kantor sejenisnya yang
dibawahi oleh pemerintah daerah setempat.
Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak meliputi:
1. Pajak Penghasilan (PPh)
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau
badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu
tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib
pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam
bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa
keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena
pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah
Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang
mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan
PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak

9. 9
atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
PPN.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian barang kena pajak
tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang
dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah:
a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
atau
b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; atau
d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral
masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Meterai
Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan
dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi
pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau
nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau
pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat
namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan
kepada pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota.
Mulai 1 Januari 2010, PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak
daerah sepanjang peraturan daerah tentang PBB yang terkait dengan
perdesaan dan perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka
waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013
peraturan daerah belum diterbitkan, maka PBB perdesaan dan
perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh pemerintah pusat.
Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan perkotaan merupakan pajak

10. 10
daerah. Untuk PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan masih
tetap merupakan pajak pusat.
Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik propinsi
maupun kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
1. Pajak Propinsi, meliputi:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
d. Pajak Air Permukaan;
e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
2.1.3 Manfaat Pajak
Menurut Siti Resmi (2014: 3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi
budgetair (Sumber keuangan negara) dan regularend (pengatur).3
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau
keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan
dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan
negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat
3 Siti Resmi. PraktikumPerpajakan seri 8. Jakarta:PT Salemba Empat. Tahun 2014

11. 11
dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai
sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan
sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas,
kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.
Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan
rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat
dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau
pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal
dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang
sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar
negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal
pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan
pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya
roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi
budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi
redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan
ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih
rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak
untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya
kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi
secara maksimal.4
2.1.4 Wajib Pajak
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.5
4 http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak
5 http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak

12. 12
2.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar
yang dalam operasinya mengunakan roda dan motor yang tidak melekat
secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air. Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.
2.2.2 Objek Pajak
1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada angka (1), adalah:
1. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang
dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan
2. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi
kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh
Gross Tonnage).
3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada angka (2), adalah:
1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,
konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan
lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

13. 13
4. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan
atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan
pameran dan tidak untuk dijual.
2.2.3 Subjek Pajak
Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah :
1. Orang pribadi;
2. Badan;
yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
2.2.4 Wajib Pajak
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah:
1. Orang pribadi;
2. Badan;
yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan,
kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan
tersebut.
2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak
1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian
dar 2 (dua) unsur pokok :
1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan
jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan
Kendaraan Bermotor.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang
digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat
besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka
(1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran
Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

14. 14
4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka
(3), ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu
pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4),
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data
yang akurat.
6. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak
diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan
berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan
tenaga yang sama;
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor
yang sama;
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan
bermotor yang sama;
5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan
bermotor;
6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;
dan
7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan
dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu),
dengan pengertian sebagai berikut :
1. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan
dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan
bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
2. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan
kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas
toleransi.

15. 15
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan
faktor-faktor :
1. Tekanan gardan, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as,
roda dan berat kendaraan bermotor;
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan
menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis
bahan bakar lainnya; dan
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin
kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2
(dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8),
dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
10.Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap
tahun.
2.2.6 Tarif Pajak
Resmi (2014:7) mengelompokkan jenis-jenis pajak sebagai berikut :
Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 Pajak Langsung
Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh
Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada
orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan
(PPh).
 Pajak Tidak Langsung
Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkankepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

16. 16
 Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya
memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan
pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya
yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
 Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya
memperhatikan objeknya baik berupa
benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa
memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak)
maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Menurut Lembaga PemungutPajak dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 Pajak Negara Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM.
 Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh
Pemerintah Daerah baik daerahtingkat I (pajak provinsi)
maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-
masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.
Berdasarkan penjelasan jenis-jenis pajak diatas, dapat diketahui bahwa
pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokkan
menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga
pemungutannya.6
Menurut undang-undang perpajakan:
1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikian oleh orang pribadi
ditetapkan sebagai berikut:
6 Siti Resmi. PraktikumPerpajakan seri 8.Jakarta:PT Salemba Empat. Tahun 2014

17. 17
1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2%
(dua persen);
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5%
(dua koma lima persen);
3. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3%
(tiga persen);
4. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5%
(tiga koma lima persen);
5. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4%
(empat persen);
6. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5%
(empat koma lima persen);
7. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5%
(lima persen);
8. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar
5,5% (lima koma lima persen);
9. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar
6% (enam persen);
10. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar
6,5% (enam koma lima persen);
11. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7%
(tujuh persen);
12. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar
7,5% (tujuh koma lima persen);
13. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar
8% (delapan persen);
14. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar
8,5% (delapan koma lima persen);
15. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar
9% (sembilan persen);

18. 18
2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2%
(dua persen)
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :
1. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen
2. Angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam
kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
3. Sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar
0,50% (nol koma lima nol persen)
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen)7
2.2.7 Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor
Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak angka
(9) dan (10)
Tabel 2.1
Rumus Perhitungan
2.2.8 Masa Pajak Berlaku
1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas)
bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor
2. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka
3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force
majeure) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat
dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak
yang belum dilalui
7 http://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/
Rumus Perhitungan = (Nilai Jual x Bobot) x Tarif

19. 19
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur
dengan Peraturan Gubernur.8
2.2.9 Saat Pajak Terutang
Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan
bermotor.9
2.3 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
No Nama
Peneliti
Judul
Penelitian dan
Tahun
Penelitian
Metode
Penelitian
Hasil
Penelitian
Perbedaan
Penelitian yang
akan
dilaksanakan
1. Pancawati
Hardining
sih
Universita
s
Stikubank
Tahun
2011
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kemauan
membayar
pajak
Tahun 2011
Kuantitatif Hasil
menunjukkan
sikap wajib
pajak
terhadap
kesadaran
membayar
pajak
berpengaruh
dan
signifikan
terhadap
Tempat
penilitian dan
waktu penelitian
yang berbeda
8 http://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/
9 http://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/

20. 20
No Nama
Peneliti
Judul
Penelitian dan
Tahun
Penelitian
Metode
Penelitian
Hasil
Penelitian
Perbedaan
Penelitian yang
akan
dilaksanakan
kemauan
membayar
pajak, sikap
wajib pajak
terhadap
pengetahuan
peraturan
perpajakan
tidak
berpengaruh
terhadap
kemauan
membayar
pajak, sikap
wajib pajak
terhadap
pemahaman
peraturan
perpajakan
tidak
berbeda, metode
penelitian yang
digunakan
berbeda.

21. 21
No. Nama
Peneliti
Judul
Penelitian dan
Tahun
Penelitian
Metode
Penelitian
Hasil
Penelitian
Perbedaan
Penelitian yang
akan
dilaksanakan
2. R.A. Vivi
Yulian Sari
Neri
Susanti
Universitas
Dehasen
Bengkulu
Tahun
2012
Faktor – faktor
yang
mempengaruhi
kepatuhan
wajib pajak
dalam
membayar
pajak
kendaraan
bermotor (pkb)
di unit
pelayanan
pendapatan
provinsi
(uppp)
kabupaten
seluma
Tahun 2012
Kuantitatif Faktor –
faktor yang
mempengaru
hi kepatuhan
wajib pajak
dalam
membayar
Pajak
kendaraan
bermotor
(PKB) di
Unit
Pelayanan
Pendapatan
Provinsi
(UPPP)
Kabupaten
Seluma.
Persepsi
wajib pajak
terhadap
sanksi
perpajakan
menunjukan
pengaruh
yang
signifikan.
Berbeda dengan
penelitian
sebelumnya,
tempat
penelitian yang
berbeda dan
tahun penelitian
berbeda.

22. 22
No. Nama
Peneliti
Judul
Penelitian dan
Tahun
Penelitian
Metode
Penelitian
Hasil
Penelitian
Perbedaan
Penelitian yang
akan
dilaksanakan
3. Amanda R,
Siswanto
Putri dan
I Ketut Jati
Universitas
Udayana
Tahun
2012
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kepatuhan
wajib pajak
dalam
membayar
pajak
kendaraan
bermotor di
denpasar
Tahun 2012
Kuantitatif Hasil
penelitian ini
menunjukkan
bahwa
kesadaran
wajib pajak,
kewajiban
moral,
kualitas
pelayanan
dan sanksi
perpajakan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
kepatuhan
wajib pajak
dalam
membayar
pajak
kendaraan
bermotor di
Kantor
Bersama
SAMSAT
Denpasar.
Berbeda dengan
penelitian
sebelumnya,
tempat
penelitian yang
berbeda dan
tahun penelitian
berbeda.

23. 23
No. Nama
Peneliti
Judul
Penelitian dan
Tahun
Penelitian
Metode
Penelitian
Hasil
Penelitian
Perbedaan
Penelitian yang
akan
dilaksanakan
4. Rusmiaty
Institut
Pertanian
Bogor
Tahun
2015
Analisis
kepuasan
wajib pajak
terhadap mutu
pelayanan
samsat cikande
kabupaten
serang provinsi
banten
Tahun 2015
Kuantitatif Hasil
penelitian ini
menunjukkan
bahwa WP
puas terhadap
mutu
pelayanan
SAMSAT
Cikande
dengan nilai
CSI 0,6624.
Berbeda tempat
penelitian, tahun
penelitian.

24. 24
No. Nama
Peneliti
Judul Penelitian
dan Tahun
Penelitian
Metode
Penelitian
Hasil
Penelitian
Perbedaan
Penelitian
yang akan
dilaksanakan
5. Ketut Evi
Susilawati
dan
Ketut
Budiartha
Universitas
Udayana
Tahun
2013
Pengaruh
kesadaran wajib
pajak,
pengetahuan
pajak, sanksi
perpajakan dan
akuntabilitas
pelayanan
publik pada
kepatuhan
wajib pajak
kendaraan
bermotor
Tahun 2013
Kuantitatif Berdasarkan
hasil
diketahui
bahwa
kesadaran
wajib pajak,
pengetahuan
pajak,sanksi
perpajakan
dan
akuntabilita
s pelayanan
publik
berpengaruh
positif pada
kepatuhan
wajib pajak
dalam
membayar
pajak
kendaraan
bermotor
pada Kantor
Bersama
SAMSAT
Kota
Singaraja
Berbeda
dengan
penelitian
sebelumnya,
tempat
penelitian
yang berbeda
dan tahun
penelitian
berbeda.

25. 25
2.4 Kerangka Berfikir
Tabel 2.3
Kerangka Berfikir
Keterangan:
X1 : Pelayanan Samsat / sistem pemungutan pajak
X2 : Tingkat penghasilan
X3 : Tingkat pendidikan
X4 : Tingkat kesadaran sanksi
Y : Wajib pajak orang pribadi tidak membayar Pajak Kendaraan
Bermotor di wilayah Kelurahan Serang Banten
X1
X3
X2
X4
Y

26. 26
2.5 Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan pernyataan sementara mengenai hubungan antara
variabel – variabel yang menjadi objek penelitian. Sesuai dengan identifikasi
masalah dan judul yang dibahas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu
hipotesis mengenai apakah ada pengaruh signifikan wajib pajak dan pajak
kendaraan bermotor terhadap faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak
membayar kendaraan bermotor. Yaitu :
1. Ada pengaruh pelayanan Samsat/ sistem pemungutan pajak terhadap
wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Ada pengaruh tingkat penghasilan terhadap wajib pajak kendaraan
bermotor.
3. Ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap wajib pajak kendaraan
bermotor.
4. Ada pengaruh tingkat kesadaran sanksi terhadap wajib pajak
kendaraan bermotor.
5. Ada pengaruh faktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak
membayar pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak
kendaraan bermotor.

27. 27
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kota Serang (SAMSAT Kota Serang)
merupakan satu dari 11 UPTD yang ada di Provinsi Banten, yang merupakan
pemisahan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Barat sejak tahun 2001 yang terbentuknya DPKAD Serang berdasarkan
Perda No. 15/2001. Pemisahan kantor SAMSAT ini untuk mempermudah
masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor,
kantor UPT dan SAMSAT Serang ini melayani Wajib Pajak yang bertempat
tinggal di Kecamatan Serang, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Curug,
Kecamatan Kasemen, Kecamatan Cipocok, dan Kecamatan Walantaka. Pajak
yang dipungut di Instansi ini adalah sebagai berikut:
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB
3. Pajak Air Permukaan (PAP)
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
3.1.1 Visi
Visi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Banten Yaitu:
“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang
Profesional Guna Menunjang Penyelengaraan Pemerintahan Daerah”
Melalui Visi tersebut , Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Banten bertekad untuk memwujudkan suatu kondisi yang diharapkan
hingga tahun 2017 dengan ukuran – ukuran keberhasilan sebagai berikut:
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan yang
Profesional.

28. 28
2. Menunjang penyelengaraan pemerintah daerah.
3.1.2 Misi
Misi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Banten adalah:
1. Meningkatkan pendapatan daerah sesuai potensi.
2. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
3. Peningkatan kapabilitas kelembagaan.
3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok UPTD Kota Serang adalah melaksanakan kegiatan teknis
operasional dinas di bidang pelayanan pendapatan provinsi di Wilayah Kota
Serang.
Sedangkan fungsi UPTD Kota Serang adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan
pelayanan pendapatan Provinsi.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan
pendapatan Provinsi.
3. Pelaksanaan pendaftaran, penempatan, dan penagihan pendapatan
Provinsi.
4. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian
Republik Indonesia, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor
Skep/06/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999. Menetapkan Tugas:
 Loket 1 Mekanisme Kerja Pendaftaran dan Penetapan memiliki tugas
untuk:
1. Penelitian dan Registrasi Identifikasi.
2. Otorisasi Data Statis Kendaraan.
3. Penetapan PKB dan BBN-KB.

29. 29
4. Penetapan SWDKLLJ.
5. Penetapan Biaya Administrasi STNK/TNKB.
6. Pelayanan Korektor.
 Loket II Mekanisme Pembayaran dan Penyerahan memiliki tugas
untuk:
1. Penerimaan Pembayaran.
2. Validasi STNK dan Penyediaan TNKB/Penyediaan peneng.
3. Penyerahan STNK, TNKB, dan Peneng.
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
3.2.1 Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Serang, Kecamatan Serang,
Provinsi Banten. Yang beralamat jalan empat lima no. 26, RT. 1/ RW.5,
Serang, kec.serang, kota serang, banten 42117.
3.2.2 Waktu Penelitian
Dalam hal ini Waktu yang dipergunakan penulis untuk melakukan
penelitian ini terhitung mulai dari 04 November 2017 sampai 28 Februari
2018. Jadwal waktu penelitian dapat dijabarkan pada table dibawah ini.
Adapun waktu yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel
dibawah ini:
Tabel 3.1
Jadwal dan Waktu Penelitian
No Kegiatan November Desember Januari Februari
M
1
M
2
M
3
M
4
M
1
M
2
M
3
M
4
M
1
M
2
M
3
M
4
M
1
M
2
M
3
M
4
1. Survei lokasi
penelitian
2. Penentuan
masalah dan
judul
penelitian
skripsi

30. 30
No Kegiatan November Desember Januari Februari
M
1
M
2
M
3
M
4
M
1
M
2
M
3
M
4
M
1
M
2
M
3
M
4
M
1
M
2
M
3
M
4
3. Persetujuan
judul
penelitian
oleh dosen
pembimbing
4. Penulisan
penelitian
BAB I, BAB
II, BAB III
5. Penulisan
BAB IV hasil
penelitian
dan
pembahasan
6. Penulisan
BAB V
kesimpulan,
implikasi dan
saran
7. Pembuatan
lembar
keabsahan,
lembar
pengesahan,
lampiran-
lampiran,
daftar
pustaka dan
daftar
riwayat hidup
8. Pembuatan
laporan
penelitian
skripsi dan
mendaftar
ujian sidang
skripsi

31. 31
Sumber : Pedoman Skripsi dan jurnal Versi 0.1/ UNIBA/ Tahun 2017
3.3 Metode Penelitian
Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan metode kuantitatif
deskriftif. Alat bantu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini berupas
data sprimer yaitu memberikan kuesioner kepada orang – orang atau
penduduk yang dimintai untuk menjawab atas sejumlah pertanyaan terhadap
permasalahan sosisal yang sedang penulis teliti untuk menentukan frekuensi
dan tanggapan responden.
3.4 Populasi dan Sample
3.4.1 Populasi
Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik
kesimpulannya.10 Pada pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah
wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah kelurahan serang, kecamatan
serang, Provinsi Banten yang berjumlah populasi 15.123 jiwa.
3.4.2 Sample
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengambilan data
purposive sampling yaitu menurut sugiyono, pengambilan sample dengan
menetapkan ciri sesuai dengan tujuan11. Sample yang di ambil peneliti adalah
100 sampel.
10 Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif,R&D cetakan ke-15, (Bandung : Alfabeta) hal
207, tahun 2015.
11 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis,(Bandung: PusatBahasa Depdiknas) hal 74 –78, tahun
2003

32. 32
3.4.3 Teknik Pengambilan Sample
Menurut Husein Umar (2011) pengambilan sampel adalah dengan
menggunakan Purposive sampling yaitu menentukan sampel dengan Kriteria
12tertentu:
1. Wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Memiliki penghasilan.
3. Memiliki Pendidikan min SD.
4. Wajib pajak yang memiliki kendaraan atas nama pribadi.
5. Wajib pajak berumur 17 tahun k atas.
6. Responden yang bersedia mengisi kuisioner.
3.4.4 Skala Pengukuran
Penelitian akan mengajukan kuesioner dimana responden diminta untuk
menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Semua instrumen menggunakan
skala likert dengan 5 Skala nilai yaitu Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5,
Setuju (S) dengan nilai 4, Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 3, Tidak
Setuju (TS) Dengan nilai 2, Semuanya tidak benar (STB) dengan nilai 1.
Tabel 3.2
Skala Likert
No Alternatif Bobot
1. Sangat Setuju
5
2. Setuju
4
3. Sangat Tidak Setuju
3
4. Tidak Setuju
2
5. Semuanya Tidak Benar
1
Sumber : Pedoman Skripsi dan jurnal Versi 0.1/ UNIBA/ Tahun 2017.
12 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnisedisi 1,(Jakarta:PT.Bumi
Aksara).Tahun 2011

33. 33
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data serta informasi yang diperlukan penulis adalah :
1. Library study (Studi Kepustakaan) yaitu bentuk penelitian yang
bersifat teoritis dengan mempelajari literature-literatur, pendapat
para ahli dan catatan kuliah serta hasil penelitian terdahulu yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Metode angket atau kuesioner yaitu menurut Sugiyono, teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan
seperangkat pertanyaan atau peryataan tertulis kepada responden
untuk dijawab.13
3. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian secara
langsung ke wilayah Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Provinsi
Banten yang menjadi obyek penelitian yang bertujuan untuk
memperoleh data yang dibutuhkan.
4. Metode Browsing
Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pencarian atau
membaca data-data yang bersumber dari website resmi Pemerintahan
dan lainnya.
3.5.1 Instrumen Variabel Wajib Pajak Tidak Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kelurahan Serang (Y)
3.5.1.1 Definisi Operasional
Operasional Variabel adalah cara untuk mengukur satu konsep, dimana
terdapat variabel – variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu
variabel yang dapat menyebabkan masalah ini terjadi (Idependen Variabel)
dan atau variabellain (Dependent Variabel) yang situasi judul Skripsi Analisis
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Tidak Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kelurahan Serang
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D , (Bandung : Alfabeta) tahun 2008

34. 34
3.5.1.2 Kisi – kisi Instrumen Wajib Pajak Tidak Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kelurahan Serang
Berdasarkan definisi operasional tersebut, maka dapat dibuat kisi – kisi
instrumen penelitian tersebut sebagai berikut :
Tabel 3.3
Kisi – Kisi Instrumen Wajib Pajak Tidak Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor
No Definisi Variabel Nomor
Butir
Jumlah Instrumen Sekala
Pengukuran
1
.
Wajib pajak tidak
membayar pajak
kendaraan bermotor
adalah Subjek pajak yang
tidak membayar pajak
kendaraan bermotor.
Wajib Pajak
Tidak
Membayar
Pajak
Kendaraan
Bermotor.
(Y)
1-4 4 Skala
Pengukuran
Likert 1-5
Interval
Sumber : Data diolah
3.5.1.3 Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas
Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam
mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas sering digunakan untuk
mengukur ketepatan suatu item dalam kuisioner atau skala, apakah item –
item pada kuisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang akan
diukur.
Validitas instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar –
benar mampu mengukur variabel – variabel yang akan diukur dalam
penelitian serta mampu menunjukan tingkat kesesuaian. Jika peneliti
menggunakan kuisioner dalam pengumpulan data penelitian, maka butir –
butir yang disusun pada kuisioner tersebut merupakan alat ukur yang harus

35. 35
mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian. Uji validitas dapat dihitung
dengan menggunakan rumus product moment person.
Uji validitas ini dimaksudkan unuk menguji item dalam variabel
kuisioner yang diukur dapat dimengeri oleh responden sehingga ia mampu
memberikan jawaban yang sesuai dengan yang diinginkan. Intrument yang
valid berarti alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu
valid. Validitas artinya intrument tersebut dapat digunakan untuk
mengukur apayang ingin diukur (Sugiyono 2009 : 132) untuk menguji
validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan format
Cronbach Alpha melalui program SPSS14. Menurut Sugiyono (2009:132),
bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya diatas 0,30 maka
instrument yang dipakai dalam variabel tersebut dinyatakan valid15.
2. Uji Reabilitas
Reliabilitas atau kendala instrument artinya bila instrument tersebut
digunakan untuk mengukur objek yang sama dengan alat pengukuran yang
sama akan menghasilkan data yang konsisten (Sugiyono 2009 :132), untuk
menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan
format Cronbach Aplha melalui program SPPS. Instrument yang dipakai
dalam variabel tersebut dikatakan reliabilitas jika nilai Cronbach Alpha
lebih besar dari 0,60 maka data kuesioner dapat dikatakan reliabel. 16
14
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif danR&Dcetakan ke-8. (Bandung : Alfabeta)
tahun 2009
15
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif danR&Dcetakan ke-8. (Bandung : Alfabeta)
tahun 2009
16
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif danR&Dcetakan ke-8. (Bandung : Alfabeta)
tahun 2009

36. 36
3.5.2 Instrumen Variabel Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor (X)
3.5.2.1 Definisi Operasional
Operasional Variabel adalah cara untuk mengukur suatu konsep, dimana
terdapat variabel – variabel yang saling mempengaruhi dan di pengaruhi,
yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah ini terjadi (Idenpenden
Variabel) dan atau Variabel yang situasi dan kondisinya tergantung pada
variabel lain (Dependent Variabel) sesuai dengan judul Skripsi Analisis
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Tidak Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor.
3.5.2.2 Kisi – kisi Instrumen Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan definisi operasional tersebut, maka dapat dibuat kisi kisi
instrumen penelitian sebagai berikut :
Tabel 3.4
Kisi – Kisi Instrumen Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak
No Definisi Variabel Nomor
Butir
Jumlah Instrumen Skala
Pengukuran
1. Faktor – faktor
yang
mempengaruhi
wajib pajak
adalah suatu
keadaan dimana
faktor yang
dapat
mempengaruhi
wajib pajak
tidak membayar
Tingkat Pelayanan
samsat/ sistem
pemungutan pajak
(X1)
1 – 4 4 Kuisioner
Skala
Likert 1-5
Interval
Tingkat
Penghasilan (X2)
5 – 8 4
Tingkat
Pendidikan (X3)
9 – 12 4
Tingkat Kesadaran
Sanksi (X4)
13 –
16
4

37. 37
Sumber : Data diolah
3.6 Teknik Analisis Data
Teknik pengolahan data menggunakan perhitungan komputasi program
SPSS (Statistical program for Social Science) yaitu suatu program computer
statistik yang mampu memproses data statistik secara tepat dan cepat,
menjadi berbagai output yang dikehendaki para pengambil keputusan.
Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan
rumus atau dengan aturanaturan yang ada sesuai dengan pendekatan
penelitian (Arikunto, 1989: 239).17
Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dalam
rangka penarikan simpulan. Pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
3.6.1 Statistik Deskripsi
Statistik Deskripsi digunakan untuk memberi gambaran mengenai
responden penelitian dan deskripsi tentang variabel penelitian.
3.6.2 Uji Asumsi Klasik
Pengujian model regresi dalam hipotesis haruslah menghindari
kemungkinan terjadinya penyimpanan asumsi Klasik. Pengujian asumsi
Klasik ini di lakukan dengan menggunakan bantuan program computer SPSS.
Dalam penelitian ini asumsi Klasik yang dianggap penting adalah tidak
terjadi multikolinieritas antar variabel independen, tidak terjadi
heteroskedastisitas dan memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006).18
17 Arikunto dan Suharsimi. Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Cipta Loka.
Tahun 1989.
18
Imam Ghozali.Aplikasi AnalisisMultivariateDengan ProgramSPSS. Semarang : Universitas
Diponegoro.tahun 2006.
No Definisi Variabel Nomor
Butir
Jumlah Instrumen Skala
Pengukuran
pajak kendaraan
bermotor.

38. 38
3.6.3 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi, variabel penggangu atau residual mempunyai distrubusi normal atau
tidak, model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau
mendekati normal (Gozali, 2006: 160). Dalam penelitian ini, uji normalitas
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengembalian
keputusan dalam uji K-S19 adalah sebagai berikut:
1) Apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas > 0,05 atau 5%
maka data terdistribusi secara normal
2) Apabila nilai signifikasi atau nilai probabilitas < 0,05 atau 5
% maka data tidak terdistribusi normal.
3.6.3.1 Uji Multikolinieritas
Uji Multikoinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen
(Gozali,2006:91). untuk mendekteksi ada tidaknya Multikolinieritas dalam
model regresi dapat dilihat dari tolerance value dan variance inflation factor
(VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen manakah
yang dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Tolerance mengukur
variabilitas variabel independen yang dipilih yang tidak dijelaskan oleh
variabel independen yang lain. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan
nilai VIF yang tinggi. Jadi nilai cut off yang umum adalah :
1) Jika nilai tolerance > 10 % dan nilai VIF < 10, maka dapat
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel
independen dalam regresi.
19
Imam Ghozali.Aplikasi AnalisisMultivariateDengan ProgramSPSS. Semarang : Universitas
Diponegoro.tahun 2006.

39. 39
2) Jika nilai tolerance < 10 % dan nilai VIF > 10, maka dapat
disimpulkan bahwa ada Multikolinieritas antara variabel
independen dalam regresi.
3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas berjutuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi keidak samaan varians dan residual satu pengamatan ke
pengamatan lain (Gozali,2006: 15). Jika varians dari satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, jika berada
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak
terjadi heteroskedastisitas (Gozali. 2006: 105). Untuk menguji ada tidaknya
heteroskedastisitas dalam penelitian, digunakan uji glejser. Untuk
mengetahui tidak adanya heteroskedastisitas diajukan dengan tidak ada
satupun variabel dependen nilai absolute residual (AbsRes). Hal ini dapat
terlihat dari probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 5%.20
3.6.3.3 Uji Homogenitas
Dalam uji statistik Homogenitas bertujuan untuk mengetahui varian dari
beberpa populasi sama atau tidak. Uji ini biasanya dilakukan sebagai pra
syarat dalam analisis independen sampel T test dan Anova. Asumsi yang
mendasari dalam analisis of varians (ANOVA) adalah bahwa varian dari
beberapa populasi adalah sama. Dasar pengambilan keputusan dalam uji
statistic sebagai berikut :
1) Jika nilai signifikan <0,05, maka dikatakan bahwa varian dari
dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama.
2) Jika nilai signifikan >0,05, maka dikatakan bahwa varian dari
dua atau lebih kelompok pupolasi data adalah sama.
20
Imam Ghozali.Aplikasi AnalisisMultivariateDengan Program SPSS. Semarang : Universitas
Diponegoro.tahun 2006.

40. 40
3.6.4 Analisa Regresi Linier Sederhana
Menurut Sugiyono (2010:204) Analisis regresi sederhana digunakan untuk
mengetahui bagaimana hubungan antara variabel independent (X) dan
variabel dependent (Y), dari persamaan ersebut dapat diketahui besarnya
konstribusi variabel X terhadap variabel Y yang ditunjukan oeh hubungan
yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika yang mempunyai
hubungan fungsional antara kedua variabel tersebut21. Persamaan umum
regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :
Y’ = a + Bx
Keterangan:
Y’ = Variabel Dependen (nilai yang diprediksi)
X = Variabel Independen
a = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0)
b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
3.6.5 Analisa Korelasi Sederhana
Analisis Korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan
hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang
terjadi. Dalam penelitian ini analisis korelasi sederhana dilakukan metode
Pearson correlation.
3.6.6 Analisa Regresi Linier Berganda
Analisis Linier Berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau
lebih variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan variabel dependen (Y).
Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen
dengan variabel dependen apakah masing – masing variabel independen
berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel
21
Sugioyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D.Jakarta : Alfabeta.Tahun 2010

41. 41
dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau
penurunan. Data yang digunakan biasanya berkala interval atau rasio.
3.6.6.1 Analisis Koefision Determinasi (R2)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keterikatan atau
keeratan variabel untuk variabel dependen hasil temuan faktor – faktor yang
mempengaruhi wajib pajak dengan variabel independennya wajib pajak
kendaraan bermotor koefisien korelasi berganda biasanya diberi simbol R2.
Dalam persamaan regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel
independen, maka nilai R2(coefficient of determination) yang baik untuk
digunakan dalam menjelaskan persamaan regresi adalah kuefisien determinasi
yang disesuaikan karena telah memperhitungkan jumlahvariabel independen
dalam suatu model regresi. Nilai koefisien determinasi R2 untuk menunjukan
persentase tingkat kebenaran suatu prediksi dari pengujian regresi yang
dilakukan (Gozali, 2006). 22
3.7 Hipotesis Statistika
3.7.1 Uji F
Pengujian pengaruh variabel independen secara bersama – sama (slimutan)
terhadap perubahan nilai variabel dependen, dilakukan melalui pengujian
terhadap besarnya perubahan nilai variabel independen, untuk itu perlu
dilakukan uji F, Uji t atau ANOVA dilakukan dengan membandingkan
tingkat signifikansi yang ditetapkan untuk penelitian dengan probability
Value dari hasil penelitian (Gozali, 2006).23
22
Imam Ghozali.Aplikasi AnalisisMultivariateDengan ProgramSPSS. Semarang : Universitas
Diponegoro.tahun 2006.
23
Imam Ghozali.Aplikasi AnalisisMultivariateDengan ProgramSPSS. Semarang : Universitas
Diponegoro.tahun 2006.

42. 42
3.7.2 Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X faktor – faktor
yang mempengaruhi wajib pajak secara parsial terhadap variabel Y wajib
pajak kendaraan bermotor. Untuk menginterpretasikan koefisien variabel
bebas (independen) dapat menggunakan unstandardized coefficients maupun
standardized coefficients (Ghozali, 2006).24
24 Imam Ghozali.Aplikasi AnalisisMultivariateDengan Program SPSS. Semarang : Universitas
Diponegoro.tahun 2006.