Manajemen aset mencakup siklus pengelolaan barang mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Manajemen aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan publik dan terkait dengan administrasi pembangunan daerah.

1. MANAJEMEN ASET
DAN KEUANGAN
PUBLIK
Semester Genap Tahun 2018
Rahmawati, M.Si
rahmawati@fisip-untirta.ac.id

2. PENGERTIAN MANAJEMEN
• John M. Echols dan Hassan Shadily, manajemen adl pengelolaan.
• Asal kata to manage, artinya mengurus, mengatur, melaksanakan,
memperlakukan dan mengelola.
• George R Terry, prinsip manajemen : Planning, Organizing, Actuating dan
Controlling
• Luther Hasley Guliek dalam bukunya Papers on the Science of
Administration teori ttg aktivitas manajemen mencakup :
1. Planning atau Perencanaan.
2. Organizing atau Pengorganisasian.
3. Staffing atau Penyusunan Staff.
4. Directing atau Pembimbingan.
5. Coordinating atau Pengkoordinasian.
6. Budgetting atau Penganggaran.

3. Pengertian Asset
• Assset adl barang atau sesuatu barang yang mempunyai : nilai
ekonomis, nilai komersial dan nilai tukar yang dimiliki oleh
instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan.
• Asset (Aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum
disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan
benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun
yang tidak berwujud (Intangible), yang tercakup dalam
aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi,
organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan.
• UU No. 1/2004 ttg Barang Milik Daerah : aset adl semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

4. • PP No. 6/2006 ttg Barang Milik Daerah pasal 2 :
1. Barang milik daerah meliputi:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian
/kontrak.
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang,
atau
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. ..lanjutan
• Dolly Siregar; Aset berdasarkan perspektif pembangunan
berkelanjutan, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
infrastruktur .
• Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat
digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
• Sumber daya manusia adalah semua potensi yang terdapat
pada manusia seperti akal pikiran, seni, keterampilan, dan
sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada
umumnya.
• Infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat
digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai
sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan
sumber daya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat
ini maupun keberlanjutannya dimasa yang akan datang.

6. Aset adalah :
1. Semua barang inventaris yang dimiliki pemerintah daerah.
2. Semua barang hasil kegiatan proyek APBD/APBN/LOAN
yang telah diserahkan pada Pemerintah daerah melalui
Dinas/Instansi terkait.
3. Semua barang yang secara hukum dikuasai oleh
pemerintah daerah seperti; cagar alam, cagar budaya,
objek wisata, bahan tambang/galian C dan
sebagainya,yang dapat menjadi sumber pendapatan asli
daerah yang berkelanjutan dan yang memerlukan
pengaturan pemerintah daerah dalam pemanfaatannya
serta pemeliharaannya.

7. Manajemen Asset
• Siklus pengelolaan barang dimulai dari :
1. Perencanaan (Planning); meliputi penentuan kebutuhan
(requirement) dan penganggarannya (budgetting).
2. Pengadaan (Proccurement): meliputi cara
pelaksanaannya, standard barang dan harga atau
penyusunan spesifikasi dan sebagainya.
3. Penyimpanan dan penyaluran (Storage and distribution).
4. Pengendalian (Controlling).
5. Pemeliharaan (Maintainance).
6. Pengamanan (Safety).
7. Pemanfaatan penggunaan (Utilities) .
8. Penghapusan (Disposal).
9. Inventarisasi (Inventarization).

8. Permendagri No. 17/2007 pasal 4 ayat 2
• Pengelolaan barang daerah meliputi :
1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
12. Pembiayaan
13. Tuntutan ganti rugi

9. Sinkronisasi dgn keuangan publik
• Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Manajemen Keuangan dan secara umum
terkait dengan adiministrasi pembanguanan daerah
khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan
aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam
penyusunan prioritas
• dalam pembangunan.

10. Asas Pengelolaan Barang Milik
Daerah
1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah
di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa
pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah
sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus
dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik
daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh
informasi yang benar;
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang
milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang
diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan secara optimal;
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung
oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta
penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

11. Siklus aset
• Doli D. Siregar, Manajemen Aset terdiri dari 5 (lima)
tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan
dan terintegrasi yaitu:
1. Inventarisasi Aset.
2. Legal Audit.
3. Penilaian Aset.
4. Optimalisasi Aset dan,
5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA),
dalam Pengawasan dan Pengendalian Aset.