kebijakan publik

1. Pendahuluan
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

2. Definisi Kebijakan publik
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.SiPoni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
 Dye (1992:2)
“whatever governments choose to do or not
to do”
 Edward II dan Sharkansky dalam Islami
(1984:18)
“what government say and do, or not to do.
It is the goals or purpose of government
programs.

3. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
 Pengertian kebijakan ini menurut Kartasasmita
(1997:142) merupakan upaya untuk memahami dan
mengartikan
1. Apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh
pemerintah mengenai suatu masalah
2. Apa yang menyebabkan atau yang
mempengaruhinya
3. Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik
tersebut.

4. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
 Anderson dalam Islamy (1994:19)
Kebijakan publik sebagai serangkaian
tindakan yang mempunyai tujuan tertentu
yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku
atau sekelompok pelaku guna memecahkan
masalah tertentu.

5. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
 Wahab (1991:13)
Kebijakan sebagai suatu tindakan yang
mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam lingkungan tertentu sehubungan
dengan adanya hambatan-hambatan
tertentu seraya mencari peluang-peluang
untuk mencapai tujuan atau mewujudkan
sasaran yang diinginkan.

6. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
1. Kebijakan publik
2. Pelaku kebijakan
3. Lingkungan kebijakan
3 Elemen Sistem Kebijakan
(Dye, 1978:9)

7. Dunn
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
1. Stakeholders kebijakan
2. Kebijakan publik
3. Lingkungan kebijakan

8. Mustopadijaja (1992)
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Menambah satu elemen sistem kebijakan:
Kelompok sasaran kebijakan (target groups)

9. Elemen yang terkandung dalam
kebijakan : Anderson dalam
Islami(1994:20)
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
 Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi
pada tujuan tertentu
 Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-
pejabat pemerintah
 Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan
dilakukan
 Kebijakan publik bersifat positif dan bersifat negatif.
 Kebijakan publik positif selalu berdasarkan pada
peraturan perundangan tertentu yang bersifat
memaksa.

10. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Proses Kebijakan Publik
(Anderson, 1979)
Agenda setting
Policy formulation
Policy adoption
Policy implementation
Policy Assesment/evaluation.

11. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dye (1992:328)
 Identification of policy problem
 Agenda setting
 Policy formulation
 Legitimating of policies
 Policy implementation
 Policy evaluation

12. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Proses kebijakan terkait dengan
bagaimana?
Masalah dirumuskan
Agenda kebijakan ditentuka
Kebijakan dirumuskan
Keputusan kebijakan diambil
Kebijakan dilaksanakan
Kebijakan dievaluasi

13. Analisis Kebijakan Publik
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

14. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.SiPoni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Definisi Analisis Kebijakan
 Wildasky dalam Leslie A. Pal (1987:9)
“Policy analysis is an activity creating problems that
can be solved”
 Dunn
“The process of producing knowledge of and in policy
process”.
 Leslie A. Pal (1987:9)
“Policy analysis will be defined as the disciplined
application of intellect to public problems”

15. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Ciri Analisis Kebijakan
 Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif
 Analisis kebijakan sebagai bagian dari
proses kebijakan secara kolektif sehingga
merupakan hasil aktivitas kolektif.
 Analisis kebijakan sebagai disiplin
intelektual terapan.
 Analisis kebijakan berkaitan dengan
masalah-masalah publik

16. Analisis Kebijakan dan Ilmu
Pengetahuan
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Leslie A. Pal (1987:22), membedakan
analisis kebijakan dalam dua macam
kategori, yaitu analisis kebijakan
terapan (applied policy analysis) dan
analisis kebijakan akademis (academic
policy analysis)

17. 3 Elemen dalam proses
kebijakan yang bisa jadi sesuai
dengan target dari analisis
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
1. Terdapat faktor determinan utama dalam
setiap kebijakan yang menghasilkan
kebijakan.
2. Terdapat isi (content) kebijakan yang bisa
jadi termasuk maksud dan tujuan
kebijakan, pendefinisian masalah, dan
instrumen kebijakan pemerintah.
3. Dampak kebijakan

18. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Academic Policy
Analysis
Applied Policy
Analysis
Focus Theory “Big
question”
Spesific Policy
:Spesific Problems
Mode of Analysis Explanation Evaluation
Goal Understand
policies
Change policies
Reseach agenda Independent Client determined
Duration of analyis Lengthy Short
Value orientation Strive for
“objectivity”
neutrality
Accept client values
advocate”improve
ment”

19. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Gaya Analisis Kebijakan (Styles
of Policy Analysis)
1. Analisis deskriptif (Descriptive analysis)
a. Analisis isi (content analysis)
b. Analisis sejarah (historical analysis)
2. Analisis Proses (Process analysis)
3. Analisis Evaluasi (Evaluation analysis)
a. Evaluasi logika (logical evaluation)
b. Evaluasi empiris (Empirical evaluation)
c. Evaluasi etis (Ethical Evaluation)

20. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Model Analisis Kebijakan
Mengkritisi kebijakan (policy analysis)
menurut wayne Parson dapat dipelajari
melalui dua pendekatan, yaitu analysis
of the policy process dan analysis in
and for the policy process.

21. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
AGENDA SETTING
PERCEPTION OF PROBLEM
DEFINITION OF PROBLEM
MOBILIZATION OF SUPPORT FOR
INCLUDING PROBLEM ON AGENDA
FORMULATION AND LEGITIMATION OF
GOALS AND PROGRAMS.
INFORMATION COLLECTION, ANALYSIS,
AND DISSEMINATION.
ALTERNATIVE DEVELOPMENT.
ADVOCACY AND COALITION BUILDING.
COMPROMISE, NEGOTIATION, DECISION
PROGRAM IMPLEMENTATION
RESOURCE ACQUISITION
INTERPRETATION
PLANNING
ORGANIZING
PROVIDING BENEFITS. SERVICES, COERCION
AGENDA OF GOVERNMENT
POLICY STATEMENTS, INCLUDING
GOALS FOR ACHIEVEMENT AND
DESIGN OF PROGRAMS FOR
ACHIEVING THEM, OFTEN IN THE
FORM OF A STATUTE
POLICY ACTION
POLICY AND PROGRAM
PERFORMANCE AND IMPACT
EVALUATION OF IMPLEMENTATION,
PERFORMANCE, AND IMPACT
DECISIONS ABOUT THE FUTURE
OF THE POLICY AND PROGRAM
Produce
PRODUCT
STAGES (FUNCTIONAL ACTIVITIES)
Allow
Necessitates
Stimulate

22. Model Analisis Kebijakan
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

23. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
AGENDA SETTING
PERCEPTION OF PROBLEM
DEFINITION OF PROBLEM
MOBILIZATION OF SUPPORT FOR
INCLUDING PROBLEM ON AGENDA
FORMULATION AND LEGITIMATION OF
GOALS AND PROGRAMS.
INFORMATION COLLECTION, ANALYSIS,
AND DISSEMINATION.
ALTERNATIVE DEVELOPMENT.
ADVOCACY AND COALITION BUILDING.
COMPROMISE, NEGOTIATION, DECISION
PROGRAM IMPLEMENTATION
RESOURCE ACQUISITION
INTERPRETATION
PLANNING
ORGANIZING
PROVIDING BENEFITS. SERVICES, COERCION
AGENDA OF GOVERNMENT
POLICY STATEMENTS, INCLUDING
GOALS FOR ACHIEVEMENT AND
DESIGN OF PROGRAMS FOR
ACHIEVING THEM, OFTEN IN THE
FORM OF A STATUTE
POLICY ACTION
POLICY AND PROGRAM
PERFORMANCE AND IMPACT
EVALUATION OF IMPLEMENTATION,
PERFORMANCE, AND IMPACT
DECISIONS ABOUT THE FUTURE
OF THE POLICY AND PROGRAM
Produce
PRODUCT
STAGES (FUNCTIONAL ACTIVITIES)
Allow
Necessitates
Stimulate

24. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.SiPoni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
 Model tahapan kebijakan dari Ripley ini hendak
menyatakan dua proses kebijakan publik yang lahir
dari siklus pendek dan siklus panjang.
 Siklus pendeknya adalah:
1. Penyusunan agenda pemerintah
2. Agenda pemerintah
3. Formulasi dan legitimasi kebijakan
4. Kebijakan

25. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Siklus Panjang Kebijakan
1. Penyusunan agenda pemerintah
2. Agenda pemerintah
3. Formulasi dan legitimasi kebijakan
4. Kebijakan
5. Implementasi Kebijakan
6. Tindakan Kebijakan
7. Kinerja dan dampak Kebijakan
8. Evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan
dampak kebijakan
9. Keputusan tentang masa depan kebijakan
(keputusan baru)

26. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Fase Penyusunan Agenda
 Persepsi masalah publik, yaitu menunjuk bagaimana
isu masalah publik dipersepsikan oleh masyarakat.
 Pendefinisian masalah, yaitu menunjuk adanya
pembatasan masalah yang dilakukan oleh publik
sendiri.
 Mobilisasi dukungan untuk masuknya isu/masalah
publik menjadi agenda pemerintah, yaitu menunjuk
upaya dari masyarakat untuk memasukkan masalah
atau isu publik tertentu ke dalam agenda pemerintah.

27. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Fase Formulasi dan Legitimasi
 Tujuan dan program, yaitu masing-masing
kelompok kepentingan mulai berlomba
untuk menginterpretasi masalah publik
yang dihadapi dan menciptakan tujuan dan
desain program yang dapat diterima sebagai
solusi dari masalah publik.
 Informasi dan Analisis, yaitu untuk dapat
mengidentifikasi masalah publik secara
cermat, masing-masing kelompok dalam
proses politik ini membutuhkan informasi
dan analisis dari para ahli.

28. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Fase Formulasi dan Legitimasi
 Pembangunan alternatif-alternatif, yaitu tindak
lanjut dari pengumpulan informasi dan analisis yang
diyakini dapat menjadi solusi dari masalah publik.
 Advokasi dan Pembangunan koalisi, dimana
masing-masing pihak mengembangkan lobi-lobi
agar kebijakan yang keluar nantinya dapat
mengadopsi seluruh atau sebagian besar ide dari
kelompoknya.
 Kompromi, negosiasi, dan keputusan, masing-
masing pihak mulai kompromi, melakukan tawar
menawar atas masalah publik yang dihadapi dan
kebijakan yang akan diambil.

29. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Model implementasi Kebijakan
George C. Edward III
 Model implementasi kebijakan publik yang
dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel
yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan
implemenatsi.
 Empat variabel tersebut adalah :
1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

30. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
 Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan
akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi
komunikasi efektif antara pelaksana program
(kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target
group)
 Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus
didukung oleh sumber daya yang memadai, baik SDM
maufun SD financial.
 Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang
menempel erat kepada implementor
kebijakan/program.
 Struktur birokrasi, aspek ini mencakup mekanisme
dan struktur organissai pelaksana itu sendiri.

31. Model Implementasi Edward III
Komunikasi
Sumberdaya
Disposisi
Struktur Birokrasi
Implementasi

32. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Model Implementasi Kebijakan
Van Meter dan Van Horn
 Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan
Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini
dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja
kebijakan, yaitu:
1. Standar dan sasaran kebijakan
2.Kinerja kebijakan
3. Sumber daya
4.Komunikasi antar badan pelaksana
5.Karakteristik badan pelaksana
6.Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
7.Sikap pelaksana

33. Model Implementasi Kebijakan-Van
Meter dan Van Horn
Komunikasi
Antar Organisasi
dan Pelaksana
Kegiatan
Karakteristik
Badan
Pelaksana
Lingkungan
Sosial, ekonomi
dan politik
Sikap
Pelaksana
Kinerja
Kebijakan
Sumber
Daya
Standar dan
Sasaran

34. Masalah –Masalah Kebijakan

35. Masalah?
Jones (1984)
Kebutuhan manusia yang perlu diatasi atau dipecahkan.
Dunn(1995)
Nilai,kebutuhan,dan kesempatan yang belum terpenuhi
tetapi yang dapat diidentifikasikan dan dicapai dengan
melakukan tindakan publik.
Anderson(1979)
Kondisi dan atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-
kebutuhan atauketidakpuasan-ketidakpuasan pada rakyat
untuk mana perlu dicari cara-cara penanggulangannya.

36. Sifat masalah publik
 Saling ketergantungan
 Subyektif
 Artifisial
 Dinamis

37. Metode pengenalan masalah
Analisis Snowball Sampling dan survey
Analisis ini menunjuk pada upaya mengenali masalah
dengan cara menanyakan kepada stakeholders tentang
isu masalah publik tertentu yang telah menjadi
masalah formal (masuk dalam agenda pemerintah)
untuk diselesaikan dengan kebijakan publik.
Analisis Klasifikasi
Menunjuk pada upaya untuk mengelompokkan
masalah-masalah publik yang hendak dikenali pada
kategori-kategori tertentu sehinggamemudahkan
analisis.

38. Analisis klasifikasi masalah
kerusakan gedung sekolah
Ting
-kat
Pen-
didi
k-an
Kategori Umur
Ruang Sekolah
Rusak
Kateori
Kerusakan Ruang
Sekolah
Jumlah Murid
pada Sekolah
Rusak
Tua
(≥20
thn)
Sedan
g (10-
20
thn)
Baru
(≤10
thn)
Ringa
n
Sedang Berat Banya
k
(≥
3000
siswa)
Sedan
g
(2999-
1000)
Sedikit
(<1000
siswa)
SD 25 45 30 60 30 10 25 30 45
SMP 15 35 20 30 35 5 15 25 30

39. Analisis Bertingkat
Usaha mengetahui sebab-sebab masalah yang dapat
dilihat dari setting permasalahan.
Contoh:
Masalah secara
general
Penyebab I Penyebab II Penyebab III
Buku Sekolah Mahal Buku tidak
disediakan
sekolah
Bisnis para guru Gaji Guru Kecil
Tidak ada
anggaran
Stok Buku
Terbatas
Distribusi tidak
merata
Keterbatasan
jaringan
pemasaran
Penerbit
mencetak
sedikit
Kemampuan
cetak dan modal
terbatas
Biaya Produksi
mahal
Royalti penulis
mahal
Harga Kertas
mahal

40. Brainstorming Analysis (Analisis curah
gagasan)
Tehnik mengidentifikasi masalah dengan
mengundang para ahli,
stakeholder,akademisi,organ pemerintah
dankelompokkepentinganuntuk
mengemukakan pendapat tentang suatu
masalah publik.
Analisis kaya perspektif
Upaya mengenali masalah publik yang sedang
dihadapi dengancara membandingkan
berbagai variasi pendapat dari berbagai macam
perspektif.

41.  Analisis Benchmarking
Upaya mengenalimasalah publik yang sedang
dihadapi dengan cara melakukan kajian-kajian
atas masalah sejenis di negara/tempat lain.

42. Teori gunung es
 Perubahan yang terjadi,baik dilingkungan internal
(internal environment) maupun lingkungan eksternal
(external environment) dapat menimbulkan dampak,
baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki.
 Salah satu metode mengenali (scanning)untuk
memahami masalah akibat terjadinya perubahan
lingkungan,baik lingkungan internal maupun
eksternal berupa teori gunung es (ice berg and level
perspective).

43. Unsur-Unsur Pemahaman Masalah
N0 Unsur Keterangan
1 Events Peristiwa-peristiwa yang terjadi
dimasyarakat
2 Pattern of Behaviour Adanya kesamaan-kesamaan
(kecenderungan) antara peristiwa satu
denganperistiwa lain yang terjadi
dimasyarakat.
3 Systemic Structure Hubungan antara peristiwa satu dengan
peristiwa lainnya yang terjadi
dimasyarakat
4 Model Mental Kesimpulan dari hubungan peristiwa
satu dengan peristiwa lain yang terjadi
dimasyarakat.

44. Unsur-Unsur Pemahaman Masalah
N0 Unsur Keterangan
1 Events PKL mengganggu masyarakat
2 Pattern of Behaviour • Tempat PKLtidak tertata rapi
• PKL tumbuh subur
• PKL produk sampah
• PKL ganggu keindahan kota
• Perilaku PKL seenaknya
3 Systemic Structure PKLtumbuh subur, tempat jualan PKL
tidak tertata rapi,menghasilkan sampah,
dan mengganggu keindahankota,
akibatnya aktivitas masyarakat
terganggu.
4 Model Mental Perilaku PKL dalam berjualan seenaknya
sendiri.

45. AGENDA SETTING

46.  Masalah publik sebagaimana dikemukakan
sebelumnya,begitu banyak macam, variasi, dan
intensitasnya. Oleh karena itu tidak semua masalah
publik bisa melahirkan suatu kebijakan publik.
 Menurut Anderson (1979) hanya masalah publik yang
dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut
memikirkan dan mencari solusinya yang bisa tampil
menjadi masalah kebijakan.

47.  Manakala menginginkan kebijakan publik mampu
memecahkan masalah publik (public problems),
masalah publik harus dirumuskan menjadi masalah
kebijakan (policy problems) dengan baik dan benar.
 Kegiatan membuat masalah publik menjadi masalah
kebijakan sering disebut dengan penyusunan agenda
(agenda setting)

48. Jones (1984), Agenda adalah suatu istilah yang pada
umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu
isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu
tindakan.
Darwin (1995),agenda sebagai suatu kesepakatan
umum, belum tentu tertulis tentang adanya suatu
masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama
dan menuntut campur tangan pemerintah untuk
memecahkannya.

49. Proses Penyusunan Agenda
 Private problems (masalah privat),
 Public Problems
 Issues
 Systemic Agenda
 Institutional agenda

50. Masalah privat,merupakan masalah yang mempunyai
akibat terbatas.
Masalah publik,merupakan masalah yang mempunyai
akibat yang luas.
Issu, merupakan perbedaan-perbedaan pendapat di
masyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu
masalah publik.
Agenda sistemik,merupakan semua isu yang
padaumumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat
politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu
tersebut memang berada dalam yurisdiksi kewenangan
pemerintah.
Agenda institusional, merupakan serangkaianmasalah
(issues) yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-
pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat
keputusan yang sah/otoritas.

51. Walker (1982) menegaskan bahwa suatu masalah bisa
tampil menjadi masalah publik jika:
1. mempunyai dampakyang besar pada banyak
orang.
2.Ada bukti yang meyakinkan agar lembaga legislatif
mau memperhatikan masalah tersebut sebagai
masalah serius.
3.Ada pemecahan masalah yang mudah dipahami
terhadap masalah yang sedang diperhatikan tadi.

52. Jones (1984) mengemukakan masalah publik mudah
menjadi kebijakan publik manakala;
1. Skup dan kemungkinan dukungan terhadap
masalah publik (issues) tersebut dapat
dikumpulkan.
2. Problem atau isu tersebut dinilai penting.
3. Ada kemungkinan masalah publik (issues) tersebut
dapat dipecahkan.

53. Issue akan mudah tampil atau masuk dalam agenda
sistemik menurut Cobb dan Edler dalam Jones (1984)
jika:
1. Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau
setidaknya dapat menimbulkan kesadaran
masyarakat.
2. Adanya persepsi dan pandangan atau pendapat
publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu
dilakukan untuk memecahkan masalah itu.
3. Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa
masalah itu merupakan suatu kewajiban dan
tanggungjawab yang sah dari beberapaunit
pemerintahanuntuk memecahkannya.

54. Agenda Setting
No Tataran Masalah
1 Private Problem VCD porno meresahkan orangtua yang memiliki
anak remaja
2 Public Problem VCD porno meresahkan
• Orang tua yang anaknya remaja
• Orang tua yang anaknya belum remaja
• Pasangan suami istri yang belum memiliki anak
3 Policy Issues • Menghentikan produksi VCD porno
•Menata sistem peredaran VCD porno
• Membentengi diri dan keluarga dengan iman
dan takwa
4 Systemic Agenda •Menata sistem peredaran VCD porno
• Membentengi diri dan keluarga dengan iman
dan takwa
5 Institutional Agenda Membentengi diri dan keluarga dengan iman dan
takwa

55. Formulasi Masalah Kebijakan Publik
&
Mendesain Kebijakan

56. Formulasi Masalah Kebijakan
• Dalam merumuskan kebijakan publik (Policy
Problem Formulation) sebagaimana dikemukakan
sebelumnya diawali oleh perumusan masalah. Jika
masalah telah dirumuskan dengan baik dan benar
maka kebijakan yang diambil akan tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
• Oleh karena itu,dalam merumuskan kebijakan
publik, persoalan mendasar adalah merumuskan
masalah kebijakan (policy problems)

57. Proses Merumuskan Masalah
Kebijakan
 Pencarian Masalah
 Pendefinisian Masalah
 Spesifikasi Masalah
 Pengenalan Masalah

58. • Tahap perumusan masalah diawali dengan pengakuan
atau dirasakannya keberadaan situasi masalah. Situasi
masalah dapat dilakukan dengan menemukenali
(scanning) terhadap masalah (pengenalan masalah). Dari
situasi masalah tadi kemudian dicari masalah. Biasanya
yang didapat adalah setumpuk masalah yang terkait.
Kumpulan masalah yang saling terkait namun belum
terstruktur tadi disebut meta masalah. Setumpukmasalah
tersebut, dapat dipecahkan secera serentaknamun harus
didefinisikan terlebih dahulu masalah mana yang menjadi
masalah publik. Hasil pendefinisian dari
setumpukmasalah yang belum terstruktur
tadimenghasilkan masalah substantif. Dari masalah
substantif tadi kemudian dilakukan spesifikasi masalah
dan menghasilkan masalah formal (perumusan masalah
kebijakan).

59. Contoh Analisis Proses Perumusan
Masalah Kebijakan
No Tahapan Masalah
1 Situasimasalah PKL mengganggu masyarakat
2 Meta Masalah • Tempat PKLtidak tertata rapi
• PKL tumbuh subur
• PKL produk sampah
• PKL ganggu keindahan kota
• Perilaku PKL seenaknya
3 Masalah
Substantif
• PKL tumbuh subur
• tempat jualan PKL tidak tertata rapi
• Perilaku PKL
4 Masalah formal Perilaku PKL dalam berjualan seenaknya sendiri.

60. Mendesain Kebijakan (Policy
Design)
 Berdasarkan masalah kebijakan yang telah
dirumuskan (masalah formal) kemudian dicarikan
solusi berupa kebijakan publik apa yang perlu diambil.
 Untuk menemukan kebijakan apa yang sebaiknya
diambil perlu dilakukan analisis terhadap masalah
kebijakan tersebut.

61. 7 Tahapan dalam melakukan
analisis kebijakan
1. Tahap pengkajian persoalan
2. Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan
3. Penyusunan model
4. Perumusan alternatif kebijakan
5. Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan
6. Penilaian alternatif kebijakan
7. Perumusan Rekomendasi Kebijakan

62. Metode Pengembangan alternatif
kebijakan
• Analisis eksperimental
• Analisis survey dan snowball sampling
• Analisis komparasi
• Analisis hasil evaluasi
• Analisis diam
• Analisis teori
• Analisis aktor dan dampak
• Analisis sinektika
• Analisis analogi

63. Metode Menilai dan Memprediksi
Alternatif-alternatif kebijakan
 Analisis skor
 Analisis indeks
 Analisis gaming dan simulasi
 Analisis kontra faktual
 Analisis Brainstroming
 Analisis delphi

64. Pengembangan Alternatif Kebijakan

65. Analisis Eksperimentasi
Analisis eksperimentasi adalah upaya
menciptakan alternatif-alternatif
kebijakan dengan menggunakan
metode ekksperimen kepada kelompok
sasaran yang berbeda dengan
karakteristik yang sama.
Metode ini juga hampir serupa dengan
metode penelitian implementasi

66. • Beberapa hal yang penting dilakukan dalam
penelitian ini:
1. Mengidentifikasi dengan cermat bahwa
kelompok sasaran dan kelompok
pembanding memiliki karakteristik yang
hampir sama.
2. Meyakinkan bahwa kondisi sebelum
intervensi program data dua kelompok
telah didapatkan.
3. Meyakinkan bahwa kelompok pemvanding
tidak mendapatkan intervensi dari pihak
ketiga atau program pemerintah yang lain.

67. Analisis Survey dan Snowball
• Analisis survey adalah upaya mengidentifikasi
alternatif-alternatif kebijakan dengan melakukan
survey. Analisis survey ini berisi beberapa konten
pertanyaan terkait dengan masalah publik yang
sedang dihadapi.
• Selain survey, analisis kebijakan juga dapat
melakukan wawancara dengan tehnik snowball
sampling untuk mendapatkan beberapa alternatif
kebijakan. Wawancara ini melibatkan berbagai
tokoh terkait dengan masalah publik yang
dihadapi, dan para ahli yang berkompeten di

68. Analisis Komparasi
• Analisis komparasi adalah menunjuk upaya
mengembangkan alternatif kebijakan
dengan cara membandingkan kebijakan-
kebijakan yang pernah ditempuh
sebelumnya, membandingkan kebijakan-
kebijakan yang ditempuh oleh daerah lain
atau negara lain, serta membandingkan
dengan kebijakan ideal dengan tujuan
untuk memperkaya pengembangan
alternatif kebijakan dan bahan untuk

69. Analisis komparasi ini setidaknya
dapat dikategorisasi menjadi tiga
jenis:
Komparasi kebijakan-kebijakan
yang pernah ditempuh
sebelumnya.
Komparasi kebijakan-kebijakan
yang ditempuh oleh daerah lain
atau negara lain.
Komparasi dengan kebijakan

70. Analisis Hasil Evaluasi
 Pengembangan alternatif dengan analisis
hasil evaluasi adalah upaya mengembangkan
alternatif kebijakan dengan mendasarkan diri
pada evaluasi-evaluasi program/kebijakan
yang pernah dijalankan.
 Pembelajaran atas hasil evaluasi
kebijakan/program harus mulai dilakukan.
Sebab, selama ini menjadi keluhan para
evaluator dan akademisi adalah minimnya
pemanfaatan hasil evaluasi sebagai bahan

71. Analisis Diam
Pengembangan alternatif dengan
analisis diam menunjuk upaya
mengembangkan alternatif kebijakan
dengan diam (not to do atau no-
action).
Analisis ini menganalisis jika
seandainya pemerintah berdiam diri
atas masalah publik yang dihadapi.

72. No-action policy biasanya muncul
dengan sebab sbb:
Masalah yang muncul adalah masalah
sensitif dan apabila pemerintah
mengambil kebijakan justru dianggap
berpihak kepada salah satu pihak.
Pemerintah memiliki keterbatasan
anggaran untuk merespon masalah
publik.
Pemerintah masih menunggu waktu

73. Analisis Teori
Pengembangan alternatif kebijakan
dengan analisis teori adalah menunjuk
penggunaan teori sebagai sumber dari
alternatif-alternatif kebijakan untuk
menyelesaikan masalah publik.
Alternatif kebijakan yang dilahirkan
dari analisis teori, setidaknya harus
benar-benar disesuaikan dengan

74. Analisis Aktor dan Dampak
Pengembangan alternatif kebijakan
dengan analisis aktor dan dampak
adalah mengembangkan dan
menganalisis alternatif kebijakan
dengan mempertimbangkan siapakah
aktor yang diuntungkan/dirugikan,
siapa yang terkena dampak negatif.

75. Analisis Sinektika
 Pengembangan alternatif dengan
menggunakan analisis sinektika adalah
menunjuk pada upaya mengembangkan solusi
masalah publik dengan pandangan/perspektif
baru.
 Proses sinekstika ini dapat dilakukan dengan
mengundang berbagai macam stakeholder dari
berbagai macam kelas dan sudut pandang,
sehingga analis kebijakan mampu
mengembangkan alternatif kebijakan dari
banyak perspektif.

76. Analisis Analogi
 Pengembangan alternatif kebijakan dengan
menggunakan alternatif analogi menunjuk
pada upaya mengembangkan alternatif
kebijakan dengan menggunakan simbol-
simbol solusi kebijakan dari masalah yang
memiliki latar belakang berbeda.

77. Penilaian dan Prediksi Kebijakan Dinamis

78.  Penilaian dan prediksi kebijakan adalah tahap analisis
kebijakan berusaha untuk menilai beberapa alternatif
kebijakan dan mengambil satu atau beberapa
kebijakan yang diprediksi merupakan pilihan terbaik
untuk menyelesaikan masalah publik tertentu,
menentukan prioritas program yang
direkomendasikan kepada pemerintah untuk
dilakukan.
Definisi

79.  Analisis skor menunjuk proses menilai alternatif
kebijakan dengan menciptakan dan menggunakan
indikator-indikator untuk menilai (menskoringg)
alternatif-alternatif kebijakan yang telah
dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah
dirumuskan sebelumnya, dan bila diperlukan
memberikan pembobotan pada indikator yang dinilai
lebih penting dari indikator yang lain.
Analisis Skor

80. • Mengingat masalah kebijakan
• Mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan
• Mengidentifikasi indikator-indikator untuk menilai
alternatif kebijakan sesuai dengan tujuan-tujuan yang
dirumuskan sebelumnya.
• Melakukan skoring alternatif-alternatif kebijakan
dengan indikator-indikator yang telah ditentukan.
• Merekomendasikan kebijakan
Tahap-Tahap Analisis Skor

81. Analisis indeks menunjuk proses
menilai alternatif kebijakan dengan
mencipttakan dan menggunakan
indikator-indikator serta indeks.
Analisis Indeks

82. • Menentukan sasaran penelitian, dan populasi
• Menentukan sampel
• Membuat difinisi konsep
• Membuat definisi operasional
• Membuat tehnik analisis data
• Membuat kuisioner
• Membuat jadwal penelitian
• Penelitian lapangan
• Analisis data
Tahap-Tahap Analisis Indeks

83.  Penilaian alternatif kebijakan dengan menggunakan
analisis gaming dan simulasi adalah menggunakan
tehnik simulasi dan game sebagai tehnik memilih
alternatif terbaik.
 Salah satu yang dipakai adalah menggunakan role-
play
Analisis Gaming dan simulasi

84. Penilaian alternatif kebijakan dengan
menggunakan analisis kontra faktual
menunjuk menilai alternatif-alternatif
kebijakan dengan menggunakan
argumen-argumen kontra yang akan
muncul seandainya suatu kebijakan
diputuskan.
Analisis Kontra Faktual

85. • Penilaian alternatif kebijakan dengan tehnik
brainstroming adalah menggunakan hasil diskusi
curah gagasan sebagai alternatif kebijakan yang
direkomendasikan.
• Kelemahan analisis curah gagasan ini adalah
dimungkinkan muncul sekelompok orang yang lebih
dominan dibandingkan kelompok yang lain, dan
berpotensi untuk mempengaruhi pihak yang lain
karena diskusi bersifat terbuka.
Analisis Brainstroming

86.  Penilaian alternatif kebijakan menggunakan tehnik
delphi merupakan modifikasi dari analisis curah
gagasan.
 Penilaian alternatif kebijakan menggunakan tehnik
delphi adalah menggunakan pendapat para pakar,
atau stakeholder dengan sistem yang tertutup dan
klarifikasi.
Analisis delphi

87. • Setelah menilai dan memprediksi kebijakan tahap
yang harus dilakukan oleh analis kebijakan adalah
merekomendasikan kebijakan yang diyakini terbaik
untuk dilakukan pemetintah.
• Dalam kaitan dengan rekomendasi kebijakan, maka
analis kebijakan harus berani lebih kreatif, lebih
maju, berorientasi kepada masa depan dan
menunjukkan komitmen yang tinggi kepada publik.
Rekomendasi kebijakan

88. Analisis Proses Implementasi Kebijakan

89.  Kamus Webster dalam Wahab (1991:50)
implementasi diartikan sebagai “to provide
the means for carrying out (menyediakan
sarana untuk melaksanakan sesuatu); to
give practical effects to (menimbulkan
dampak/akibat terhadap sesuatu)”.
Definisi

90.  “policy implementation encompasses those action
by public and private individuals (or groups) that
are directed at the achievement of objectives set
forth in prior policy decisions. This include both
one time efforts to transform decisions into
operational terms, as well as continuing efforts to
achieve the large and small changes mandated by
policy decisions”.
Donald S. Van Mater dan carl E. Va

91.  Implementasi kebijakan menekankan pada suatu
tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah
maupun individu (atau kelompok) swasta yang
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan
sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini
berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan
menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan
usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan,
baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh
keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

92.  Organization; The establishment or rearrangement
of resources, units, and methods for pitting a policy
into effect.
 Interpretation; The translation of language (often
contained in a statute) into acceptable and feasible
plans and directives.
 Application; The routine provision of service,
payments, or other agree upon objectives or
instruments.
Aktifitas Implementasi Kebijakan
(Jones, 1997)

93.  Aktivitas`pengorganisasian merupakan
suatu upaya untuk menetapkan dan menata
kembali sumber daya, unit-unit, dan
metode-metode yang mengarah pada upaya
mewujudkan/merealisasikan kebijakan
menjadi hasil (outcome) sesuai dengan apa
yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
Tahap Pengorganisasian

94.  Aktivitas interpretasi (interpretation) merupakan
aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu
kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan
mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan
diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
 Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran
sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke
dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis
operasional.
Tahap Interpretasi

95.  Tahap pengorganisasian:
a. Pelaksana kebijakan?
b. SOP
c. Sumber daya keuangan dan peralatan
d. Penetapan manajemen pelaksanaan
kebijakan
e. Penetapan jadwal kegiatan
f. Tahap aplikasi

96.  Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan
 Kontrol internal
 Kontrol eksternal
 Standar prosedur operasi kontrol
 Kontrol sumber daya keuangan dan peralatan
 Jadwal pelaksanaan kontrol
Kontrol Pelaksanaan Kebijakan
Publik

97. Model Implementasi Kebijakan
Publik (Edward III)
Komunikasi
Sumberdaya
Disposisi
Struktur Birokrasi
Implementasi

98.  Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian
informasi dari komunikator (policy maker) kepada
komunikan (policy implementors)
 Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam
dimensi antara lain dimensi transformasi
(transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi
(consistency).
Faktor komunikasi

99.  Sumber Daya Manusia
 Sumber Daya Anggaran
 Sumber Daya peralatan
 Sumber Daya Informasi dan Kewenangan
Sumber Daya

100.  Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan
kecenderungan para pelaku kebijakan untuk
melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh
sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat
diwujudkan.
Disposisi

101.  Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti
struktur organisasi, pembagian kewenangan,
hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam
organisasi yang besangkutan, dan hubungan
organisasi dengan organisasi luar dsb.
 Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi,
dan SOP
Struktur Birokrasi

102. ANALISIS PROSES EVALUASI
KEBIJAKAN PUBLIK

103. Konsep Evaluasi Kebijakan
Publik
 Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan
untuk menilai atau melihat keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan
publik.
 Oleh karena itu, evaluasi merupakan
kegiatan pemberian nilai atas sesuatu
“fenomena” di dalamnya terkandung
pertimbangan nilai (value judgement)
tertentu.

104. Tipe Evaluasi Kebijakan
 Tipe evaluasi hasil (outcomes of public
policy implementation), merupakan riset
yang mendasarkan diri pada tujuan
kebijakan.
 Tipe evaluasi proses (process of public policy
implementation), yaitu riset evaluasi yang
mendasarkan diri pada petunjuk
pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis
(juknis)

105. Weiss (1972)
The purpose of evaluation research is to measure the
effects of a program againts the goals it set out to
accomplish as a means of contributing to subsequent
decision making about the program and improving
future programming.
Riset evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak dari
suatu program yang mengarah pada pencapaian dari
serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai
sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi)
dalam membuat keputusan dan perbaikan program
pada masa mendatang.

106. Unsur Evaluasi Kebijakan
Publik
Untuk mengukur dampak (to measure effects) dengan
bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.
Dampak (effects) tadi menekankan pada suatu hasil
(outcomes) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat
pada aturan-aturan atau standar.
Perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan
(goals) menekankan pada penggunaan kriteria yang jelas
dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah
dilaksanakan dengan baik.
Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan
selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa
mendatang sebagai tujuan sosial dari evaluasi.

107. Tujuan riset evaluasi kebijakan
publik
 Tujuan utama
untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan
suatu kebijakan program
 Tujuan sosial
untuk memberikaan kontribusi (rekomendasi)
pada pembuatan keputusan selanjutnya dan
perbaikan kebijakan program pada masa
mendatang.

108. Keputusan tentang masa
depan kebijakan (Weiss, 1972)
 To continue or discontinue the program.
 To improve its practices and procedures.
 To add or drop specific program strategies and
techniques.
 To institute similar programs elsewhere.
 To allocate resource among competing programs.
 To accept or reject a program approach or theory.

109. Kebijakan perlu diteruskan atau dihentikan
Kebijakan perlu diteruskan, namun perlu diperbaiki
baik prosedur maupun penerapannya.
Perlunya menambah atau mengembangkan strategi
dan teknik program-program khusus
Perlunya menerapkan kebijakan program serupa di
tempat lain
Perlunya mengalokasikan sumber daya langka
diantara program yang saling berkompetitif
Perlunya menolak atau menerima teori atau
pendekatan kebijakan program

110. Riset Evaluasi (Rossi, 1979)
Research for program Planning and
Development
Project monitoring Evaluation
Research
Impact Evaluation
Economic Efficiency Evaluation
Comprehensive Evaluation

111. Tahapan (Proses) Evaluasi
Kebijakan Publik
Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijkan,
program, dan kegiatan
Penjabaran tujuan kebijakan, program, dan kegiatan ke
dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan.
Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan
program.
Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan
program tadi, dicarikan datanya di lapangan.
Hasil data yang diperoleh dari lapangan kemudian
dilakukan pengolahan, dan dikomparasi dengan kriteria
pencapaian tujuan.

112. Campbell (2001:2) mengembangkan sistem
pengukuran kinerja program menjadi beberapa
kegiatan proses pengukuran:
Identifikasi hasil yang diharapkan
Memilih ukuran atau indikator
Menyusun standar hasil dan kinerja
Laporan hasil
Gunakan laporan untuk membuat
rencana, mengelola, dan menyusun
anggaran

113. Tahapan riset evaluasi
kebijakan
Perencanaan riset evaluasi
1. Menetapkan kebijakan publik
2. Menetapkan kapan hasil riset evaluasi
diperlukan
3. Menemukan dan memformulasikan
tujuan kebijakan
4. Menetapkan indikator pencapaian tujuan
kebijakan
5. Menyusun instrumen penelitian
6. Menetapkan sumber dan tehnik
pengumpulan data

114. Pelaksanaan riset evaluasi kebijakan
1.Tahap editing
2.Tahap coding
3.Tahap tabulating
 Tindak Lanjut

115. Analisis Evaluasi Kinerja
Kebijakan Publik
Mengkritisi kebijakan dapat dipelajari
melalui dua pendekatan, yaitu:
1. Analysis of the policy process
2. Analysis in and for the policy process

116. Metode penilaian kinerja
kebijakan
Input and output performance
model
Basic production model
Balance score card model

117. Perubahan dan Terminasi Kebijakan

118. Konsep perubahan kebijakan
menunjuk pada pergantian satu
atau lebih kebijakan dengan satu
atau lebih kebijakan lain.

119.  Perubahan sedikit (tambal sulam) dari kebijakan yang
telah dievaluasi.
 Pembuatan statuta baru dalam area kebijakan tertentu
 Perubahan drastis dari kebijakan publik sebagai
konsekuensi dari munculnya pilihan-pilihan baru.
3 bentuk perubahan kebijakan
(Easton, 1992)

120.  Perubahan kebijakan hanya berbentuk linear
 Penggabungan (merger) beberapa program yang
dianggap cocok
 Pemisahan satu program menjadi dua atau beberapa
paket program
 Perubahan program secara nonlinear
Kasus perubahan kebijakan
Lester dan Stewart (2000)

121. • Pemerintah memperluas aktivitasnya dalam kebijakan
tertentu, sehingga tumpang tindih dengan program yang
sedang berjalan.
• Kebijakan itu sendiri yang menciptakan kondisi yang
mensyaratkan perubahan karena ketidakmampuannya
menciptakan efek samping sesuai yang diharapkan.
• Tingkat relativitas keberlanjutan pertumbuhan ekonomi
dan implikasi finansialnya menyebabkan suatu kebijakan
yang ada kemudian dianggap tidak diperlukan lagi, hanya
bersifat pemborosan, dan tidak tepat.
3 Alasan perubahan kebijakan di
negara barat

122. Tesis Siklikal (The Cyclical Thesis)
Model ini menjelaskan bahwa
perubahan kebijakan disebabkan
adanya suatu pergeseran secara terus
menerus dalam keterlibatan secara
nasional antara kepentingan publik
dan kepentingan swasta
3 Model perubahan kebijakan

123.  Tesis Policy Learning
Model ini memandang perubahan kebijakan sebagai
suatu fungsi dari tiga faktor:
- interaksi dari advocacy coalitions
- perubahan-perubahan eksternal terhadap subsistem
- Akibat-akibat dari parameter sistem yang stabil.

124.  Tesis zig zag
Polaini dikarakteristikkan oleh zig zag effect atau
stimulus dan respons. Ini bukan merupakan
pergeseran besar dari liberal ke konservatisme. Konsep
Class strugless atau koalisi masyarakat yang bersaing
merupakan suatu cara yang berguna untuk
menjelaskan pergeseran-pergeseran.

125.  Istilah terminasi kebijakan mengarah pada
penghapusan agensi, mengarahkan kembali kebijakan
dasar, penghapusan program, penghapusan sebagian
(agensi, kebijakan dasar, dan program), dan
pengurangan anggaran.
Terminasi Kebijakan

126.  Munculnya tuntutan politik agar kebijakan
diterminasi biasanya disebabkan terkontaminasinya
implementasi kebijakan dan komponen-
komponennya oleh kepentingan pribadi ataupun
kepentingan jangka pendek para aktor yang terlibat.
Sehingga, kebijakan atau program menghadapi
masalah pembiayaan.

127.  Berkaitan dengan itu, kelompok koalisi anti terminasi
segera melakukan mobilisasi dan menggunakan segala
sumber daya yang dimiliki untuk mempertahankan
kebijakan, program, dan organissai yang dituntut
untuk diterminasi.

128.  Beberapa kebijakan dan program ternyata tidak
efektiff sehingga perlu untuk dihapuskan
 Adanya suasana politik yang tidak mendukung
pelaksanaan program serta pengurangan fiskal yang
biasanya berwujud penyusutan anggaran.
Alasan adanya perhatian terhadap
terminasi

129.  Terminasi fungsional, yaitu terminasi yang terarah
pada tindakan eliminasi seluruh area kebijakan,
meliputi baik organisasi maupun kebijakannya
sendiri.
 Terminasi organisasi, yaitu tertuju pada penghapusan
seluruh organisasi yang terlibat dalam implementasi
kebijakan atau program, akibat dari kegagalannya
mencapai tujuan.
Bentuk-bentuk terminasi
(Lester dan Stewart, 2000)

130.  Terminasi kebijakan, yaitu tertuju kepada
penghapusan sebuah kebijakan ketika teori dan
pendekatan yang mendukung sudah tidak dipercaya
kebenarannya oleh aktor-aktor formal.
 Terminasi program, dilakukan untuk mengeliminasi
program-program spesifik

131.  Terminasi big bang
Pihak pemegang otoritas kebijakan mmenetapkan
terminasi secara desisif dan dilakukan dalam waktu
cepat, sehingga tidak memberikan kesempatan oposisi
untuk mengorganisisr kekuatan melawan langkah
terminasi.
2 Pendekatan dalam studi
Terminasi Kebijakan

132.  Terminasi Long Whimper
Menunjukkan terminasi sebagai akhir dari proses
penurunan sumber daya organisasi dalam waktu yang
lama. Proses yang terjadi di sebut juga
dekrementalisme.

133.  Dari uraian di atas, bahwa terminasi kebijakan tidak
sepenuhnya didasarkan pada alasan-alasan rasional
dan administratif semata, namun nilai-nilai politik
dan ideologi merupakan variabel kunci untuk
menjelaskan langkah dilakukannya terminasi
kebijakan, pertimbangan-pertimbangan politik lebih
mengemuka dibandingkan pertimbangan evaluasi.

134.  Para terminator disarankan untuk tidak mengumbar
infformasi secara dini mengenai terminasi kebijakan
tertentu.
 Terminator akan lebih berhasil menghapus kebijakan
jika memperluas para pendukungnya hingga keluar
basis pendukungnya secara tradisional
 Memfokuskan terminasi pada kebijakan atau program
yang secara politis tidak merusak.
Strategi untuk melakukan terminasi
kebijakan (Robert Behn)

135.  Memanfaatkan ideologi untuk memberi persfektif
baru bahwa kebijakan yang akan dieliminasi bersifat
merusak.
 Menciptakan langkah-langkah yang akan
menggagalkan terjadinya kompromi berbagai
kelompok yang mendukung kebijakan yang
dieliminasi.
 Menggunakan para outsider mengembangkan isu-isu
yang tidak menguntungkan kebijakan yang akan di
hapus.

136.  Menghindari pemungutan suara di lembaga
legislatif, karena para legislator biasanya
berorientasi pada dukungan bukan pada
permusuhan.
 Para terminator dari birokrasi disarankan untuk
menghindari konflik antara kekuatan
konstitusional presiden dan legialtif.
 Menerima peningkatan biaya terminasi dalam
jangka pendek.
 Menawarkan pekerjaan alternatif bagi pekerja
yang terlibat dalam program yang dieliminasi,
serta memberi biaya pengganti pada organisasi
klien yang terlibat dalam program.

137.  Menciptakan kasus yang menimbulkan persepsi
bahwa kebijakan baru yang lebih baik perlu diadopsi
tetapi dengan persyaratan adanya penghapusan
kebijakan yang sedang berjalan.
 Karena terminasi merupakan cara yang sulit, maka
supaya tidak counter productive para terminator
disarankan melakukan terminasi tidak sembarangan
dan tergesa-gesa.

138. Kebijakan Publik dan Good Governance

139. GOOD GOVERNANCE
 Good governance dapat dimaknai sebagai:
1.Kinerja suatu lembaga
2. Mengarahkan, mengendalikan, dan
mempengaruhi masalah publik

140. Latar Belakang Good Governance
 Tuntutan eksternal (pengaruh globalisasi)
 Tuntutan internal
Tuntutan terhadap pemerintahan yang
menerapkan nilai transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, dan demokrasi.

141. Prinsip Good Governance
 Partisipasi
 Aturan hukum
 Transparansi
 Daya tanggap
 Berorientasi konsensus
 Berkeadilan
 Efektif efisien
 Akuntabilitas
 Visi strategis

142. Karakteristik Good Governance
Diakuinya semangat pluralisme
Tingginya sikap toleransi
Tegaknya prinsip demokrasi

143. Implementasi Good Governance
dalam Kebijakan Publik
 Apakah formulasi kebijakan sudah dilandasi praktek
implementasi good governance
 Apakah implementasi kebijakan sudah dilandasi
praktek implementasi good governance
 Apakah evaluasi kebijakan sudah dilandasi praktek
implementasi good governance

144. Matriks Good Governance
No Kebijakan Transpa-
ransi
Akuntab
ilitas
Fairness Responsi
-veness
Total
Skor
1 Formulasi
2 Implementasi
3 Evaluasi