Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya seperti deforestasi, kerusakan lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum. Dokumen ini juga membahas prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya berkelanjutan, orientasi kebijakan, serta aktor dan sistem jejaring yang terlib

1. KEBIJAKAN
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
Tendra Istanabi, M.URP

2. Sumberdaya
Terbatas
Warisan generasi
mendatang
Perlunya kebijakan
pengelolaan
sumberdaya

3. Dasar Hukum di ndonesia Pasal 33 Ayat (3) UUD
1945 menyatakan: “... Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat...”.

4. Permasalahan Kebijakan pengelolaan
lingkungan
◦ 1. Terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia.
◦ 2. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).
◦ 3. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak.
◦ 4. Citra pertambangan yang merusak lingkungan.
◦ 5. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity).
◦ 6. Pencemaran air semakin meningkat.
◦ 7. Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun.
◦ 8. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan.
◦ 9. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas.
◦ 10. Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) dan
penyelundupan kayu.
◦ 11. Rendahnya kapasitas pengelola kehutanan.
◦ 12. Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa
lingkungan.
◦ 13. Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga.
◦ 14. Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal.
◦ 15. Merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak.
◦ 16. Pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal.
◦ 17. Sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan.
◦ 18. Terjadi penurunan kontribusi migas dan hasil tambang pada penerimaan
negara.
◦ 19. Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan.
◦ 20. Tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan
limbah secara terpadu dan sistematis.
◦ 21. Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (climate change) dan
pemanasan global (global warming) belum dilaksanakan.
◦ 22. Alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan.
◦ 23. Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan
nasional dan daerah.
◦ 24. Belum harmonisnya peraturan perundangan lingkungan hidup.
◦ 25. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
Hardjasumantri dalam Tijouw, 2010

5. Kegagalan kebijakan
1. Aspek Kegagalan Kebijakan (Policy Failure), kebijakan pengelolaan sumberdaya belum menyentuh
aspek perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup, belum mampu memberikan
jaminan hak kepada masyarakat local/adat, terlalu sentralistis dans eragam dan belum mendukung open
government dan good governance, kebijakan pemerintah belum mendukung good governance yaitu :
◦ Pemberdayaan, pelibatan masyarakat, dan akses publik terhadap informasi;
◦ Transparansi;
◦ Desentralisasi yang demokratis;
◦ Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan;
◦ Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal;
◦ Konsistensi dan harmonisasi;
◦ Kejelasan (clarity);
◦ Daya penerapan dan penegakan (implementability & enforceabilty).

6. Kegagalan kebijakan
2. Aspek Kegagalan Pelaksanaan (Implementation Failure), pelaksanaan masih jauh dari kata efektif dan
efisien bahkan menyimpang. Keberadaan lembaga pengawasa menjadi sangat penting (BPK,KPK,BPKPN
dll)
3. Aspek Penataan Kelembagaan yang Tidak Efektif (Institutional Failure), kelembagaan memiliki
keterbatasan mandat, cakupan kewenangan, dan lemahnya koordinasi. Kelembagaan berada dalam wilayah
yang masih inefisien yaitu
◦ Bermain di zona nyaman dan aman
◦ Tumpang tindih kebijakan
◦ Budaya tertutup dan kurang pro aktif

7. Contoh kompleksitas permasalahan pemangku
kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya

8. Fungsi Negara
◦ Fungsi Negara sebagai Provider (penjamin) : negara bertanggung jawab menjamin standar
minimum kehidupan secara menyeluruh
◦ Fungsi Negara sebagai Regulator (Pengatur) : negara memiliki kuasa mengatru sesuai ketentuan
undang-undang
◦ Fungsi negara sebagai entrepreneur : negara berperan sebagai pelaku ekonomi (dalam bentuk
BUMN) untuk memberikan pelayanan terbaik namun tetap seimbang dengan sector swasta
◦ Fungsi Negara sebagai umpire (wasit) : negara dituntut merumuskan standar dan aturan yang adil
untuk mewadahi persaingan usaha

9. Tujuan Kebijakan Pengelolaan Sumber daya
1. Pengadaan sumber daya dalam negeri
2. Pengadaan sumber daya untuk ekspor
3. Penghematan penggunaan sumber daya
4. Pengembangan sumber daya baru
5. Pelestarian lingkungan
6. Peningkatan ketahanan nasional

10. Paradigma Pengelolaan Sumberdaya Berbasis
Masyarakat
◦ Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup;
◦ Menjamin adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat/local
atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam;
◦ Menghormati dan melindungi modal sosial (social capital), seperti etika sosial,
kearifan lingkungan, religi, sistem teknologi, maupun pranata-pranata sosial di
kalangan masyarakat; dan
◦ Mengakui dan mengakomodasi adanya kemajemukan hukum (legal pluralism) yang
tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

11. Metode Pencapaian Tujuan Kebijakan
Pengelolaan Sumber daya
◦ Intensifikasi, Perlunya meningkatkan survei dan eksplorasi sumber daya dalam upaya mengetahui
potensi sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan
kesejahteraan rakyat
◦ Diversifikasi, Perlunya mengurangi secara strategis ketergantungan terhadap sumber daya tak
terbarukan dalam usaha memenuhi kebutuhan sumber daya dalam negeri dan menggantinya
dengan sumber daya lain
◦ Konservasi, Perlunya penggunaan sumber daya secara efisien dalam upaya menjaga kelestarian
sumber daya melalui penggunaan secara bijaksana bagi tercapainya keseimbangan pembangunan
dan lingkungan hidup
◦ Indeksasi, Melalui cara ilmiah, untuk setiap sector kegiatan perlu ditenentukan jenis energi mana
yang paling tepat digunakan

12. Prinsip-Prinsip Kebijakan Pengelolaan
1. Prinsip pertama : sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dikelola untuk tujuan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi;
2. Prinsip kedua : sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dialokasikan secara adil dan demokratis di
kalangan inter maupun antar generasi dalam kesetaraan gender;
3. Prinsip ketiga : pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus mampu memciptakan kohesivitas
masyarakat di berbagai lapisan dan kelompok serta mampu melindungi dan mempertahankan eksistensi
budaya lokal, termasuk sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat/lokal;
4. Prinsip keempat : pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan pendekatan sistem (ecosystem)
untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pengelolaan yang bersifat parsial, ego-sektoral atau ego-daerah,
dan tidak terkoordinasi;
5. Prinsip kelima : kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam harus bersifat spesifik lokal
dan disesuaikan dengan kondisi ekosistem dan masyarakat setempat. (Nurjaya, 20xx)

13. Orientasi Kebijakan Pengelolaan
1. Orientasi pengelolaan ditujukan pada konservasi sumber daya alam (resources oriented) untuk menjamin kelestarian dan
keberlanjutan fungsi sumber daya alam bagi kepentingan inter dan antar generasi.
2. Pendekatan yang digunakan bercorak komprehensif dan terintegrasi (komprehensif-integral), karena sumber daya alam
merupakan satu kesatuan ekologi (ecosystem).
3. Mengatur mekanisme koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam.
4. Menganut ideologi pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat (community-based resource management).
5. Menyediakan ruang bagi partisipasi publik yang sejati (genuine public participation) dan transparansi pembuatan kebijakan sebagai
wujud demokratisasi dalam pengelolaan sumberdaya alam.
6. Memberi ruang bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat/lokal atas
penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.
7. Menyerahkan wewenang pengelolaan sumber daya alam kepada daerah berdasarkan prinsip desentralisasi (decentralisation principle),
sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah.
8. Mengatur mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelola sumber daya alam kepada publik (public accountability).
9. Mengakui dan mengakomodasi secara utuh kemajemukan hukum (legal pluralism) pengelolaan sumber daya alam yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat.

14. Jadi, Analisis kebijakan pengelolaan
sumberdaya itu dilihat..
Aktor/pelaku
Sistem Jejaring
Hierarki kelembagaan
Produk kebijakan

15. Sumber
◦ Marpaung, Lintje Anna, dkk. 2008. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Hubungannya dengan
Otonomi Daerah (Studi di Propinsi Lampung). Jurnal Pranata Hukum Vol 3 No 2 hlm 92-118
◦ Lahandu, Jamlis, dkk. 2016. Analisis Kebijakan Pengelolaan Akses Sumberdaya Alam oleh Masyarakat Kaili
di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah. Jurnal Agribisnis Vol 1
◦ Nurajaya, I Nyoman. Prinsip-prinsip Global Pengelolaan Sumberdaya Alam Implikasinya Bagi Politik
Pembangunan Hokum Nasional. Simposiumjai.ui.id
◦ Tijow, Lusiana. Kebijakan Pengelolaan ingkungan Hidup di Indonesia. Universitas Negeri Gorontalo
◦ Widiastuti, Anik. Kebijakan Mengelola Sumber Daya yang Bertanggung Jawab kaitannya dengan
Pembangunan Berkelanjutan. Universitas Negeri Yogyakarta

16. TERIMAKASIH