Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai aspirasi masyarakat dalam kerangka NKRI. Otonomi daerah didasarkan pada prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

1. KONSEP OTONOMI
DAERAH

2. Pengertian
Otonomi
• Berasal dr Bhs.Yunani “Autonomie”
(Auto=sendiri & Nomos=undang2)
• Otonomi: Mengatur dgn Undang2
Sendiri
• Otonomi a/ Pemberian Hak &
Kekuasaan Perundang2an U/
Mengatur & Mengurus RT-nya
Sendiri Kpd Instansi, perusahaan,
daerah.

3. LANJUTAN
• Otonomi a/ kebebasan u/ membuat
keputusan sendiri dg tetap menghormati
perundang2an (charles eisenmann)
• Otonomi a/ wewenang u/
menyelenggarakan kepentingan
sekelompok penduduk yg berdiam dlm
suatu lingk.wil.ttt yg mencakup
mengatur, mengurus, mengendalikan &
mengembangkan berbagai hal yg perlu
bagi kehidupan penduduk (the liang gie)
• Otonomi a/ hak yg diberikan kpd
penduduk yg tinggal dlm suatu wil.ttt u/
mengatur, mengurus, mengendalikan &
mengemb. urusannya sendiri dg tetap

4. PENGERTIAN OTONOMI
DAERAH
• Otonomi daerah a/ hak penduduk
yg tinggal dlm suatu daerah sbg
kesatuan masy. hukum u/
mengatur, mengurus,
mengendalikan & mengembangkan
urusannya sendiri sesuai dg
aspirasi masy. setempat dg tetap
menghormati peraturan
perundangan yg berlaku

5. PENGERTIAN DAERAH
OTONOM
• A/ daerah yg jelas batas2nya &
memiliki kewenangan u/
menyelenggarakan urusan RT-nya
sendiri berdasarkan peraturan perund.
yg berlaku
• Pem. daerah otonom a/ pemda yg badan
pemerintahannya dipilih o/ pend.
setempat & memiliki kewenangan u/
menyelenggarakan urusan RT-nya
sendiri berdasarkan peraturan
perund.& tetap mengakui supremasi &
kedaulatan nasional

6. UU NO. 32 2004
• Otonomi Daerah Adalah Hak, Wewenang Dan
Kewajiban Daerah Otonom Untuk Mengatur
Dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan
Dan Kepentingan Masyarakat Setempat Sesuai
Dengan Peraturan Perundangan-undangan.

7. DAERAH OTONOM
• Disebut Daerah Adalah Kesatuan Masyarakat
Hukum Yangg Mempunyai Batas2 Wilayah Yg
Berwenang Mengatur Dan mengurus Urusan
Pemerintahan Dan Kepentingan Masyarakat
Setempat Menurut Prakarsa Sendiri
Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Dalam
Sistem Nkri.
• UU No. 32 2004

8. UU No. 23/2014
Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

9. Apa perbedaan kewenangan mengatur dan
mengurus :
•Mengurus adalah
•Mengatur adalah

10. 4 Perspektif yang mendasari Otda
1. Bahwa otda adh sarana untuk demokratisasi
2. Otda membantu meningkatkan kualitas dan
efesiensi pemerintahan
3. Otda dpt mendorong stabilitas dan kesatuan
nasional
4. Otda memajukan pembangunan daerah
(Mas’ud, 2005 : 22 )

11. M. Ryass Rsyid : Lima dasar alasan UU
Otda
1.Adanya persepsi bahwa otda memberdayakan
pemda dan masy daerah. UU otda
memberikan ruang kesempatan bg masy
daerah u menentukan kebijakan mrk u
mewujudkan kesejahteraan daerah.
2.Adanya keyakinan bhw otda a/ membantu
menciptakan tercapainya prinsip pemthan yg
demokratis dgn menjamin partispasi,
kesetaraan dan keadilan yg lbh besar.

12. Lanjutan ……..
3. Otda dpt meningkatkan peran DPRD sbg
legislatif dlm pemda dan memberdayakan sbg
lbg pengawas.
4.Otda diterapkan u/ mengantisipasi
meningkatnya tantangan dan tuntutan baik dr
dlm maupun luar negeri.
5.Otda diterapkan sbg upaya u melestarikan
bentuk pemda yg bersifat tradisional, tmsk
pmthan di tkt desa.

13. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah
Menurut Uu No.22/1999
1. Penyelenggaraan otda dilaksanakan dgn
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan,
pemerataan serta potensi & keanekaragaman
daerah.
2. Pelaksanaan otda didasarkan pd otonomi luas,
nyata & bertanggung jawab.
3. Pelaks otonomi yg luas & utuh diletakkan pd
Kab & Kota, sedang otonomi Daerah Propinsi
merpk otonomi yg terbatas.
4. Pelaksanaan otda hrs sesuai dgn konstitusi
negara shg tetap terjamin hubungan yg serasi
antara Pusat & Daerah serta Antar Daerah

14. Lanjutan:
5. Pelaksanaan otda hrs lebih meningkatkan
kemandirian Daerah Otonom & karenanya dlm Kab
& Kota tdk ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian
pula di kawasan2 khusus yg dibina o/ Pemerintah
atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan
pelabuhan, kawasan perumahan, & semacamnya
berlaku Peraturan Daerah Otonom
6. Pelaks otda hrs lbh meningkatkan peranan & fungsi
badan legislatif daerah, baik sbg fungsi legislasi,
fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas
penyeleng Pemda
7. Pelaks asas dekonsentrasi diletakkan pd Daerah
Propinsi dlm kedudukannya sbg Wilayah
Administrasi u/ melaks kewenangan pemerintahan
ttt yg dilimpahkan kpd Gubernur sbg wakil
Pemerintah Pusat
8. Pelaks asas tugas pembantuan dimungkinkan tdk
hny dr Pemerintah Pusat kpd Daerah, ttp jg dari
Pem Pusat & Daerah kpd Desa yg disertai dgn
pembiayaan, sarana & prasarana, serta sumber daya
manusia dgn kewajiban melaporkan pelaksanaannya.

15. Dalam UU no.22/1999 dan UU no 32/2004 prinsip
otonomi yang dianut adalah otonomi yang luas,
nyata dan bertanggung jawab.
Otonomi Luas ad keleluasaan daerah u/ menyelenggarakan
pemerintahan yg mencakup kewenangan semua bidang
pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar
negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal
dan agama serta kewenangan bidang lainnya yang meliputi:
a.Kebijakan ttg perencanaan nasional & pengendalian
pembangunan nasional secara makro
b.Dana perimbangan keuangan
c. Sistem administrasi negara & lembaga perekonomian
negara
d.Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
e. Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi
tinggi yang strategis
f. Konservasi
g. Standarisasi nasional

16. Catatan
a. Termasuk dalam kewenangan pusat
b. Yang menentukan pemerintah pusat
d. Kewenangan dari pemerintah pusat
e. Pendayagunaan yang memiliki teknologi yang
strategis termasuk dalam kewenangan pusat

17. f. Konservasi adlh kewenangan untuk menjaga
kelestarian alam. Contoh taman nasional. Itu
termasuk dlaam kewenangan pusat.
g. Setiap hal pasti memiliki standar nasional dan
yang menyelenggarakannya ialah termasuk
dalam kewenangan pusat.

18. Otonomi Nyata
Adalah keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan kewenangan
pemerintahan di bidang tertentu yang
secara nyata ada dan diperlukan serta
tumbuh, hidup dan berkembang di daerah
Bidang pemerintahan yang wajib
dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota meliputi pekerjaan umum,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan,
pertanian, perhubungan, industri dan
perdagangan, penanaman modal,
lingkungan hidup, pertanahan, koperasi
dan tenaga kerja.

19. Otonomi yang Bertanggung Jawab
Adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai
konsekuensi pemberian hak dan
kewenangan kepada daerah dalam wujud
tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh
daerah dalam mencapai pemberian otonomi,
berupa:
a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik
b. Pengembangan kehidupan demokrasi
c. Keadilan dan pemerataan
d. Pemeliharaan hubungan yang serasi
antara Pusat dan Daerah serta antar
daerah dalam rangka menjaga keutuhan
NKRI

20. SENTRALISASI VS DESENTRALISASI
A. SENTRALISASI
Adalah pemusatan semua kewenangan
pemerintahan (politik & administrasi)
pd pemerintah pusat
Kewenangan pem.Ada 2 (dua) jenis:
A. Kewenangan politik
B.Kewenangan administrasi

21. KEWENANGAN POLITIK A/ KEWENANGAN MEMBUAT
KEBIJAKAN
KEWENANGAN ADMINISTRASI A/ KEWENANGAN
MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
PERHATIKAN GAMBAR BERIKUT!
1. WEWENANG POLITIK
2. WEWENANG ADMINISTRASI

22. B.DESENTRALISASI
• Berasal dr bhs latin ‘de’ yg berarti lepas & ‘centrum’
yg artinya pusat
• ‘Decentrum’: melepas dr pusat atau menjauh dr
pemusatan
• Desentralisasi a/:
penyerahan wewenang politik & adm.Dr puncak
hirarki org. (Pemerintah pusat) kpd jenjang
org.Bawahnya (pemerintah daerah)

23. PERHATIKAN GAMBAR BERIKUT!
KEWENANGAN POLITIK
KEWENANGAN ADMINISTRASI

24. BEBERAPA PENGERTIAN DESENTRALISASI
• PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
(PBB)
Desentralisasi merujuk pd pemindahan
kekuasaan dr pem. pusat baik melalui
dekonsentrasi (delegasi) pd pejabat wilayah
maupun melalui evolusi pd badan-badan
otonom daerah

25. J.H.A.LOGEMAN
• Dekonsentrasi (desentralisasi jabatan) a/
pelimpahan kekuasaan dr alat
perlengkapan neg.Tingkatan lbh atas kpd
bawahannya guna melancarkan pekerjaan
dlm melaks.Tugas pemerintahan
• Desentralisasi ketatanegaraan
(desentralisasi politik) a/ pelimpahan
kekuasaan perundangan & pemerintahan
kpd daerah2 otonom dlm lingk.nya.
Dibedakan mjd 2 (dua) yaitu:
a. Desentralisasi teritorial
b. Desentralisasi fungsional

26. BAYU SURIANINGRAT
• Desentralisasi jabatan a/ pelimpahan kekuasaan dr
atasan kpd bawahannya dlm rangka kepegawaian
u/meningk.Kelancaran pekerjaan
• Desentralisasi kenegaraan a/ penyerahan kekuasaan
u/mengatur daerah dlm lingk.Nya u/mewujudkan
asas demokrasi dlm pemerintahan negara
RONDINELLI
• Desentralisasi a/ penyerahan perencanaan,
pembuatan keputusan atau kewenangan adm.Dr
pem.Pusat pd org.Wil, satuan adm.Pem, org.Semi
otonom,pemda atau org.Non-pemerintah/lsm

27. DESENTRALISASI VS SENTRALISASI
1. Desentralisasi jauh lbh fleksibel dr
sentralisasi krn desentralisasi dpt
merespons dg cepat perub2 lingk.&
Keb.Masy
2. Desentralisasi jauh lbh efektif drpd
sentralisasi
3. Desntralisasi jauh lbh inovatif drpd
sentralisasi
4. Desentralisasi lbh meningk.Moral,
komitmen & produktivitas
(SUMBER: DAVID OSBORNE & TED
GABLER.”REINVENTING GOVERNMENT”.HAL.250
DLM ISKADIR.2000:37-38)

28. DEKONSENTRASI
• PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN
OLEH PEMERINTAH KEPADA GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DAN ATAU
KEPADA INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH
TERTENTU.

29. TUGAS PEMBANTUAN
• PENUGASAN DAI PEMERINTAH KEPADA
DAERAH DAN ATAU DESA DARI PEMERINTAH
PROVINSI KEPADA KABUPATEN /KOTA SERTA
DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KEPADA DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS
TERTENTU.

30. PERBEDAAN DESENTRALISASI & DEKONSENTRASI
DESENTRALISASI
1. Mencipt.Daerah otonom
2. Memiliki batas2
wil.Yurisdiksi daerah
otonom
3. Penyerahan wewenang
pem.Dlm bid.Politik &
admininistrasi
4. Kewenangan diberikan pd
daerah otonom
5. Menimbulkan otonomi
daerah
6. Daerah otonom berada di
luar hirarki
org.Pem.Pusat.
Hubungannya a/antar
org.Publik
7. Wewenang yg diserahkan
terbatas pd wewenang
pem.Yaitu wewenang yg
dimiliki presiden & para
menteri
DEKONSENTRASI
• Mencipt.Perangkat pusat di
berbagai wilayah
• Tdp batas2
wil.Kerja/jabatan/adm
• Pelimpahan wewenang
pem.Hanya bid.Adm
• Yg diberi limpahan wewenang
a/perangkat atau pejabat pusat
• Tdk menimbulkan otonomi
daerah
• Wil.Adm.Berada dlm hirarki
org.Pem.Pusat.Hub,nya a/intra
org.
• Wewenang pem.Yg diserahkan
a/pem.Umum,koord,pengawasa
n,tramtib,pembinaan bgs &
bid.Pem.Khusus dr menteri2
teknis
• Pembiayaannya dr APBN

31. PERBEDAAN SENTRALISASI, DESENTRALISASI &
DEKONSENTRASI
AsasAsas WewenangWewenang
PolitikPolitik
Wewenang AdministrasiWewenang Administrasi SumberSumber
KeuanganKeuangan
PusatPusat DaerahDaerah
OtonomOtonom
Prkt PstPrkt Pst
di Pstdi Pst
Prkt PstPrkt Pst
di Wildi Wil
Prkt PstPrkt Pst
di DOdi DO
APBNAPBN APBAPB
DD
SentralisasiSentralisasi XX -- XX -- -- XX --
DekonsentrasiDekonsentrasi XX -- -- XX XX XX --
DesentralisasiDesentralisasi -- XX -- -- XX -- XX
(SUMBER: NURCHOLIS. 2002:1.13)

32. ALASAN
DESENTRALISASI
1. U/ mencegah penumpukan kekuasaan pd
pem.Pusat yg dpt menimbulkan tirani
2. Sbg tindakan pendemokrasian
3. Dr sudut teknik organisatoris: mampu
menciptakan pemerintahan yg efisien
4. Dr sudut kultural: spy perhatian sepenuhnya dpt
tertuju pd kekhususan daerah (mis.
Geografi,penduduk,ekonomi,dll)
5. Dr sudut kepent.Pemb.Ekonomi: spy pemda dpt
lebih banyak & scr lsg membantu pemb.Ekonomi
(the liang gie, dlm nurcholis,2002:1.30)

33. DERAJAT DESENTRALISASI
1. Fungsi atau urusan yg dijalankan pemda
2. Jenis pendelegasian fungsi (ultra-vires doctrine
& open end arrangement/general competence)
3. Jenis kontrol pem.Pusat atas pemda
4. Keuangan daerah, yg menyangkut sejauhmana
adanya desentralisasi pengamb.Keput.(Ttg
penerimaan & pengeluaran pemda)
5. Metode pembentukan pemda
6. Derajat ketergantungan finansial pemda thd
pem.Pusat
7. Besarnya wil.Pemda
8. Politik partai
(SUMBER: MULUK, 2006:18-19)

34. PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT &
DAERAH
Cara pemerintah pusat menyerahkan
dan/atau melimpahkan kewenangan kpd
pemda terdapat 2 (dua) cara:
1. Dg dirinci satu per satu (ultra-vires
doctrine)
2. Dg membuat rumusan umum (open-end
arrangement / general competentence)

35. PENJELASAN:
• ULTRA-VIRES DOCTRINE A/ pem.Pusat
menyerahkan wewenang pemerintahan kpd
daerah otonom dg cara merinci satu per satu
dimana daerah otonom hanya boleh melaks.
wewenang yg diserahkan tsb. Sisa
kewenangan yg lainnya diselenggarakan o/
pem. Pusat
• OPEN-END ARRANGEMENT/GENERAL COMPETENCE
A/ daerah otonom boleh
menyelenggarakan semua urusan di luar yg
dimiliki pem.Pusat. Artinya pem.Pusat
menyerahkan kewenangan pemerintahan kpd
pemda u/ diselenggarakan sesuai dg
kebutuhan & inisiatif pemda ybs
(SUMBER:NURCHOLIS, 2002:3.5)

36. PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN
DAERAH
• Absolut, artinya kewenangan tersebut mutlak milik
pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, yustisi
serta agama. Penyelenggaraan kewenangan ini
bersifat sentralistik.
• Concurrent, artinya kewenangan yang dijalankan
daerah ( desentralisasi), bisa juga bersama2 pem
pusat (dekonsentrasi). Kewenangan ini terbagi
menjadi kewenangan wajib dan pilihan. (lihat bab III:
pasal 10-14 UU no 32/2004)

37. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHANANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
(Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT
(Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
SPM
(Standar Pelayanan Minimal)
- Hankam
- Moneter dan fiskal
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama
Contoh: kesehatan,
pendidikan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum,
dan perhubungan
Contoh: pertanian,
industri, perdagangan,
pariwisata, kelautan dsb

38. PEM.PUSAT
PEM.PROVINSI
PEM.KAB/KOTA
a. POLITIK LUAR NEGERI
b. PERTAHANAN
c. KEAMANAN
d. YUSTISI
e. MONETER & FISKAL
f. AGAMA
A. LINTAS KAB/KOTA
B. BIDANG PEMERINTAHAN TTT
C. BID.PEM.YG BLM DPT DILAKS.PEM. KAB/KOTA
D. BID.PEM.YG DILIMPAHKAN PEM.PUSAT
SISA KEWENANGAN PEM.PUSAT & PEM.PROVINSI
KEWENANGAN PEM.PUSAT & DAERAH

39. PEM.PUSAT
PEM.PROPINSI
PEM.KAB/KOTA
TERBATAS
KOORDINATIF
LUAS
TITIK BERAT KEWENANGAN
PEM.PUSAT & PEM.DAERAH

40. PENATAAN KEWENANGAN…….
KRITERIA PEMBAGIAN KEWENANGAN:
1. EKSTERNALITAS; SIAPA YG KENA DAMPAK MAKA DIA YANG BERWENANG
MENGURUSINYA.
2. AKUNTABILITAS; YANG BERWENANG MENGURUS ADALAH UNIT
PEMERINTAHAN YANG PALING DEKAT DENGAN DAMPAK TERSEBUT.
3. EFISIENSI; BAHWA OTONOMI HARUS MENCIPTAKAN EFISIENSI DENGAN
MEMPERHATIKAN ECONOMIES OF SCALE (SDM, sarana & prasarana, dana
dll) . UNTUK ITU PERLU MEMPERTIMBANGKAN CATCHMENT AREA PELAYANAN
ADANYA INTER-RELASI DAN INTER-DEPENDENSI ANTAR TINGKATAN
PEMERINTAHAN DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN MASING-MASING

41. KEWENANGAN PELAKS. PEM. PUSAT
TERBATAS PD KEWENANGAN YG
BERTUJUAN:
1. Mempertahankan & memelihara identitas
& integritas bangsa & negara
2. Menjamin pelayanan kualitas & pelayanan
umum yg setara bagi warga negara
3. Menjamin efisiensi pelayanan umum krn
jenis pelayanan umum berskala nasional
4. Menjamin keselamatan fisik & non fisik yg
setara bagi semua warga negara

42. LANJUTAN:
5. Menjamin pengadaan teknologi keras &
lunak yg langka, canggih, mahal &
beresiko tinggi serta sdm yg berkualitas,
& diperlukan o/bangsa & neg. Spt
teknologi nuklir, teknologi peluncuran
satelit, teknologi penerbangan, dsb
6. Menjamin supremasi hukum nasional
7. Menciptakan stabilitas ekonomi dlm
rangka peningkatan kemakmuran rakyat

43. THANKS For Your ATTENTION