Maaf, saya hanya bisa memberikan ringkasan singkat dari dokumen tersebut. Saya tidak bisa menjawab soal-soal tugas Anda karena itu di luar cakupan ringkasan.
4. “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, pengawasan Keuangan Daerah.”
-Permendagri No. 77 Tahun 2020-
5. Daerah Otonomi
Hak, wewenang, &
kewajiban daerah otonomi
untuk mengatur &
mengurus sendiri urusan
pemerintah & kepentingan
masyarakat setempat
Urusan pemerintah yang
wajib diselenggarakan
oleh daerah sesuai
dengan potensi yang
dimiliki daerah
Wilayah kerja
perangkat pemerintah
pusat untuk
menyelenggarakan
urusan pemerintahan
Urusan pemerintahan
yang wajib
diselenggarakan oleh
semua daerah
PENGERTIAN UMUM
(Berdasarkan Ketentuan Umum UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)
Pelayanan
Dasar
Pelayanan Publik untuk
memenuhi kebutuhan
dasar warga negara
Standar Pelayanan
Minimal
Ketentuan mengenai
jenis & mutu pelayanan
dasar yang merupakan
urusan pemerintahan
wajib yang berhak
diperoleh setiap warga
negara secara minimal
Cakupan
Wilayah
Daerah kabupaten / kota
yang akan menjadi
cakupan wilayah daerah
provinsi . Kecamatan
yang akan menjadi
cakupan wilayah daerah
kabupaten / kota
Perangkat
Daerah
Unsur pembantu
kepala daerah & DPRD
dalam
penyelenggaraan
urusan pemerintahan
yang menjadi
kewenangan daerah
Urusan
Pemerintah Pilihan
Urusan Pemerintah
Wajib
Wilayah
Administratif
6. Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 2 :
Hak daerah untuk
memungut pajak daerah
dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman
Kewajiban daerah untuk
menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dan
membayar tagihan pihak
ketiga
Penerimaan Daerah
Keuangan Daerah
Kekayaan pihak lain yang
dikuasai oleh pemerintah
daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas
pemerintahan daerah dan
kepentingan umum
Pengeluaran Daerah
Kekayaan daerah yang dikelola
sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang,
barang, serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan daerah
7. Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerah.
Diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 3, meliputi :
a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah
b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah
c. Struktur APBD
d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD
e. Penyusunan dan Penetapan APBD
f. Pelaksanaan dan perubahan APBD
g. Penatausahaan keuangan daerah
h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD
j. Pengelolaan kas umum daerah
k. Pengelolaan piutang daerah
l. Pengelolaan investasi daerah
m. Pengelolaan barang milik daerah
n. Pengelolaan dana cadangan
o. Pengelolaan utang daerah
p. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
q. Penyelesaian kerugian daerah
r. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
s. Peraturan pengelolaan keuangan daerah
8. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 4)
Keuangan daerah dikelola
secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan,
efisiensi, ekonomis, efektif,
transaparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatuhan, dan
manfaat untuk masyarakat
Pengelolaan keuangan
daerah dilaksanakan
dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang
diwujudkan dalam APBD
yang setiap tahun
ditetapkan dengan
peraturan daerah
10. • Pendapatan (akuntansi komersial) adalah aliran kas masuk /
kenaikan asset entitas / penurunan utang / keduanya dalam suatu
periode yang berasal dari penyerahan barang / jasa.
• Pendapatan (akuntansi pemerintah) adalah semua penerimaan
rekening kas umum negara / daerah yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi
hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.
• Pendapatan (Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006) adalah
pendapatan sebagai hak pemda yang diakui sebagai penambahan
nilai kekayaan bersih.
Pengertian Pendapatan
11. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Semua penerimaan rekening kas umum negara / daerah yang menambah saldo anggaran
lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah & tidak
perlu dibayar oleh pemerintah. Dicatat berdasarkan basis kas, yaitu dicatat bila pendapatan
sudah berupa kas dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
Pendapatan Laporan Operasional (LO)
Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dicatat berdasarkan basis akrual, yaitu dicatat
pada saat transaksi pendapatan terjadi tanpa memperhatikan saat penerimaan kas dan
disajikan dalam laporan operasional
12. Jenis Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Pendapatan daerah yang
bersumber dari daerah itu
sendiri
Dana Perimbangan
(transfer pendapatan)
Pendapatan yang bersumber dari
transfer pemerintah pusat dalam
rangka pelaksanaan otonomi
daerah
Lain-lain Pendapatan
yang Sah
Pendapatan yang tidak dapat
diklasifikasikan ke dalam
pendapatan asli daerah dan
pendapatan transfer
Surplus Nonoperasional
Pos surplus / defisit dari kegiatan
nonoperasional terdiri dari
pendapatan dan beban yang sifatnya
tidak rutin & bukan merupakan tugas
pokok & fungsi entitas
Pendapatan Luar Biasa
Pos luar biasa terdiri dari
pendapatan dan beban yang sifatnya
tidak sering terjadi, tidak dapat
diramalkan, dan berada di luar
kendali entitas.
15. Definisi Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan
umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, baik berupa pengeluaran
asset maupun timbulnya kewajiban.
16. Belanja Modal
01
Belanja Transfer
03
Belanja Operasi
02
Belanja Tak Terduga
04
Jenis Belanja
Pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari pemerintah pusat
/ pemerintah daerah yang memberi
manfaat jangka pendek. Meliputi
belanja pegawai, belanja barang.
Pengeluaran anggaran untuk
kegiatan yang bersifat tidak biasa &
tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam.
Pengeluaran anggaran untuk perolehan
asset tetap dan asset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Meliputi belanja modal untuk
tanah dan gedung.
Beban berupa pengeluaran
uang / kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari
entitas pelaporan kepada
suatu entitas pelaporan lain.
Permendagri 64
Tahun 2013
17. Perbedaan Belanja dan Beban
Belanja Beban
Pengeluaran Kas Kewajiban Pemerintah
Mengurangi SAL Pengurang Ekuitas
Tahun Anggaran yang
bersangkutan
Tahun Anggaran yang
bersangkutan
Tidak Diterima Kembali Tidak Diperoleh Kembali
Dicatat dengan Basis Kas Dicatat dengan Basis Akrual
Disajikan dalam LRA Disajikan dalam LO
18. Soal Tugas Pengelolaan
Keuangan Daerah
1. Tuliskan sumber-sumber pendapatan asli daerah!
2. Jelaskan yang kamu ketahui tentang belanja daerah!
3. Apa yang dimaksud denga belanja tidak langsung?
4. Sebutkan dan jelaskan Dokumen sumber yang digunakan
sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan daerah!
5. Sebutkan dan jelaskan Dokumen sumber yang digunakan
sebagai dasar pencatatan transaksi belanja daerah!
