2. BAB I
PENGERTIAN MANAJEMEN ASET
• Apa yg dimaksud dgn aset?
• Apa yg dimaksud dgn manajemen aset?
• Siapa yg membutuhkan manajemen aset?
• Apa saja ruang lingkup manajemen aset?
3. • Aset adl aktiva atau harta benda apa saja yg
mempunyai nilai komersial atau nilai pertukaran
yg dimiliki oleh bisnis, lembaga atau perorangan
(John Downes dan Jordan E. Goodman,
1999:28).
• Aset adl segala sesuatu yg mempunyai nilai
ekonomi yg bisa dimiliki oleh individu,
perusahaan, ataupun pemerintah yg bisa dinilai
secara finansial.
4. • Manajemen Aset adl ilmu dan seni untuk
memandu pengelolaan kekayaan yg mencakup
proses merencanakan kebutuhan aset,
mendapatkan, menginventarisasi, melakukan
legal audit, menilai, mengoperasikan,
memelihara, membaharukan, atau
menghapuskan hingga mengalihkan aset secara
efektif dan efisien (Sugiama, 2013).
5. • Jenis aset:
1) Aset berwujud (tangible) : aset atau
kekayaan tersebut nampak dan
berbentuk atau kekayaan yg dpt
dimanifestasikan secara fisik dgn
menggunakan panca indera. Contoh:
bangunan, tanah, jalan, peralatan.
2) Aset tidak berwujud (intangible): aset
atau kekayaan tersebut tidak berbentuk
secara fisik. Contoh: hak cipta, hak
paten, hak merk dagang.
6. Mnrt John Downes dan Jordan E. Goodman (1999; 28):
Aset adl aktiva atau harta benda apa saja yg mpy
nilai komersial atau nilai pertukaran yg dimiliki
oleh bisnis, lembaga atau perorangan.
• Ada 2 jenis aset:
- Aset Publik
- Aset Privat
7. • Pengertian barang milik/ kekayaan negara mnrt Surat
Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 225/ MK/
V/ 4/ 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib
Inventarisasi Barang Milik Negara/ Kekayaan
Negara:
Barang2 milik negara/ kekayaan negara adl
semua barang2 milik negara yg berasal/ dibeli dgn
dana yg bersumber utk seluruhnya ataupun
sebagiannya dari Anggaran Belanja Negara, yg
berada di bawah pengurusan atau penguasaan
departemen2, lembaga2 negara, lembaga2 pemerintah
non departemen serta unit2 dlm lingkungannya yg
terdapat baik di dlm negeri maupun di luar negeri, tdk
termasuk kekayaan negara yg telah dipisahkan dan
barang2 kekayaan daerah otonom.
8. • Mnrt Keputusan Menteri Keuangan No.
350/KMK/3/1994 dan No. 470/KMK/01/1994:
Barang milik/ kekayaan negara adl barang
bergerak atau barang tdk bergerak yg dimilik atau
dikuasai oleh Instansi Pemerintah yg sebagian
atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran
Departemen dan Belanja Negara serta perolehan
lain yg sah tdk termasuk (yg dikelola BUMN)
dan kekayaan Pemerintah Daerah.
9. Manajemen Aset
Adl suatu proses perencanaan, implementasi, dan
pengendalian penggunaan sumber daya non-manusia,
khususnya aset tahan lama dan aset habis pakai dlm
rangka menunjang pencapaian tujuan organisasi.
10. Ruang Lingkup Kegiatan Manajemen Aset:
a. Planning
b. Procurement
c. Inventory
d. Storage
e. Distribution
f. Treatment
g. Evacuation
11. • Asset Planning
Perencanaan aset meliputi konfirmasi tentang pelayanan
yang dibutuhkan oleh pelanggan dan memastikan bahwa
aset yang diajukan merupakan solusi yang paling efektif
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
• Asset Creation
Pengadaan aset meliputi usaha memperoleh barang2
dlm batas peraturan perundangan yg berlaku yg dapat
dilakukan melalui pengadaan dlm negeri/ lokal dan
pengadaan luar negeri/ internasional.
12. • Asset Utilization
Pengoperasian aset mempunyai fungsi yang
berhubungan dengan kerja, pengendalian aset dan biaya
yang berhubungan dengannya yang merupakan
komponen penting dalam aset yang dinamis atau
berumur pendek.
• Asset Disposal
Penghapusan aset adalah pilihan ketika sebuah aset
tidak diperlukan lagi, menjadi tidak ekonomis untuk di
rawat atau direhabilitasi.
13. BAB II
PERENCANAAN KEBUTUHAN
• Perencanaan adl pembuatan keputusan yg menyangkut
pemilihan pelbagai kegiatan sehubungan dgn keadaan yg
diinginkan di waktu yg akan datang.
• Pada tahap ini dilakukan penelitian ttg faktor2 luar atau
lingkungan yg dianggap berpengaruh terhadap keberhasilan
organisasi.
• Faktor2 luar meliputi kondisi ekonomi dan efeknya terhadap
permintaan, produksi dan pelayanan; peraturan pemerintah
seperti pajak, upah minimum, harga, pengendalian polusi,
diskriminasi pekerjaan; persediaan tenaga kerja; para
kompetitors; para suppliers; bank dan lembaga keuangan, sikap
masyarakat.
14. Pedoman pembuatan planning:
1. Scanning the environment
2. Investigate strengths and weaknesses
3. Opportunities
4. Threats
• Perencanaan adl suatu proses pengambilan
keputusan ttg apa tujuan yg hrs dicapai pada kurun
waktu tertentu di masa mendatang dan apa yg hrs
dilakukan utk mencapai tujuan tsb.
15. • Proses perencanaan terdiri dari dua elemen:
a. Penetapan tujuan
b. Penentuan kegiatan2 yg hrs dilakukan utuk
mencapai tujuan tsb.
• Fungsi planning menghasilkan dan
mengintegrasikan tujuan, strategi dan kebijakan.
A. Mengapa kita melakukan planning?
16. 1. Planning mrpkn tahap awal dari proses manajemen.
2. Manager berniat utk melakukan intervensi thdp
masa mendatang dan bukan menerima apa adanya.
3. Perencanaan mrpkn sarana utk mempersatukan
semua anggota organisasi dan berbagai bagian dlm
suatu proses yg tentunya akan mendatangkan
keuntungan thdp organisasi.
4. Perencanaan dpt memperbaiki kinerja organisasi.
17. Rue & Byars (1980:118) :
“ Planning is easiest where environmental change is
least. Planning is most useful where environmental
change is greatest”.
B. Perencanaan Formal dan Informal
Perencanaan formal didasarkan atas bbrp ciri:
• Rational, systemic, regular interval, future
improvement and hard document.
Perencanaan informal didasarkan atas bbrp ciri:
• emotional, disorganized, sporadic episodes, past
evaluation and memory.
18. C. Perencanaan Jangka Panjang dan Pendek
D. Perencanaan Strategis dan Taktis
E. Perencanaan Fungsional
Siapa yg harus melakukan perencanaan?
Langkah2 dlm perencanaan:
1) Self audit
Adl suatu langkah yg dirancang utk menjawab
pertanyaan “where are we now?”
Langkah ini mengevaluasi semua faktor internal yg
relevan dgn organisasi.
19. • Bbrp checklist dpt digunakan utk melakukan evaluasi
sebelum menetapkan tujuan organisasi mencakup:
a) Posisi keuangan
b) Kondisi fasilitas dan perlengkapan
c) Kuantitas dan kualitas pegawai
d) Ketepatan struktur organisasi
e) Kebijakan dan strategi organisasi di masa lampau
f) Posisi kompetisi dgn organisasi lain
g) Tingkat profit atau keuntungan yg telah diperoleh
mnrt tingkat produksi yg ada.
20. 2) Penelitian thd lingkungan
3) Penetapan tujuan
Pedoman MBO:
1. Buatlah penyesuaian tujuan antara orang dan
organisasi
2. Kuantitaskan dan targetkan hasil sedapat mungkin
3. Ujilah tujuan2 kemungkinan pencapaian dan
kegagalan
4. Sesuaikanlah tujuan tsb dgn sumber daya yg
dimiliki organisasi dan kenyataan yg dihadapi
5. Buatlah suatu laporan yg terpercaya dan kemajuan
yg dicapai
21. 6. Masukkan tujuan tsb ke dalam suatu format tulisan
yg jelas, tepat dan tdk menimbulkan keragu2an
7. Buatlah prioritas yg jelas
8. Komunikasikan tujuan tsb dgn bawahan spy mereka
dpt menyesuaikan dirinya dgn tujuan tsb
9. Review pernyataan2 tsb dgn orang lain utk menjamin
konsistensinya
10. Buatlah modifikasi rencana thd perubahan
lingkungan dan prioritas
11. Jangan meneruskan rencana yg sudah ketinggalan
jaman.
22. 4) Perkiraan situasi mendatang (forecasting)
5) Penetapan kegiatan dan sumber daya yg dibutuhkan
6) Evaluasi kegiatan yg diusulkan
7) Pengendalian rencana.
Rangkaian penyusunan rencana sbb:
1) Penentuan tujuan perbekalan yg selalu berorientasi
kpd garis kebijakan organisasi dgn membuat
keputusan2 ttg kebutuhan logistik organisasi.
Dlm penetapan ini perlu mempertimbangkan:
a) Penyelidikan atas job description dari masing2 unit
kerja shg penyusunan kebutuhan barang2
23. akan menunjang tugas pokok maupun tugas tambahan
unit kerja.
b) Memberi penilaian pada setiap unit kerja atas
intensitas, pemakaian logistik/ perbekalan baik yg
berindeks korelasi tinggi, sedang maupun rendah.
c) Tanggapan atau dukungan lingkungan organisasi atas
rencana logistik.
d) Aktivitas menyusun daftar normatif yg tersusun
berdasarkan indeks korelasinya.
2) Perumusan kondisi atau posisi organisasi saat ini,
rumusan rencana yg baik akan tetapi sumber daya yg
dimiliki organisasi sangat terbatas maka rencana tsb
hanya akan tinggal sbg sebuah angan2 saja.
24. 3) Pengidentifikasian thd segala kemudahan maupun
hambatannya, baik yg berasal dari dalam organisasi
itu sendiri maupun peraturan2 atau policy yg dibuat
pemerintah.
4) Pengembangan rencana atau serangkaian kegiatan
kearah penciptaan pola yg efisien utk perencanaan
logistik yg pemakaiannya secara berulang-ulang.
25. BAB III
PRINSIP, STRATEGI DAN AKTIVITAS
MANAJEMEN ASET
A. Prinsip Dasar Manajemen Aset
• Manajemen Aset mrpkn suatu proses pemberian
bimbingan atau petunjuk mengenai pengadaan,
penggunaan, dan penghapusan aset utk menghasilkan
manfaat sebesar mungkin dan mengelola resiko dan
biaya yg mungkin timbul selama masa pemanfaatan
aset.
• Tujuan utamanya adl membantu organisasi agar dpt
memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif
dan efisien.
26. Bbrp ciri manajemen aset yg efektif antara lain:
• Memperbesar manfaat aset dgn memastikan bhw aset
digunakan dan dipelihara secara layak;
• Mengurangi kebutuhan aset baru dan menghemat
uang melalui teknik manajemen kebutuhan dan
pilihan manfaat non aset.
• Memperoleh nilai uang yg lbh besar melalui penilaian
ekonomis atas opsi yg diambil dlm perkiraan siklus
hidup dan biaya penuh, teknik manajemen nilai, dan
keterlibatan sektor swasta;
• Mengurangi pengadaan aset yg tdk perlu dgn
membuat organisasi (pemerintah dan daerah)
menyadari, dan mensyaratkan mereka agar membayar
27. Seluruh biaya yg timbul atas perolehan dan penggunaan
aset;
• Memfokuskan perhatian pada hasil dgn memberikan
pembebanan tanggungjawab, akuntabilitas, dan
keperluan pelaporan secara jelas.
Prinsip-prinsip manajemen aset meliputi:
• Terintegrasi. Keputusan manajemen aset terintegrasi
dgn perencanaan strategik.
• Keputusan perencanaan aset didasarkan atas evaluasi
berbagai alternatif yg mempertimbangkan biaya
siklus hidup, manfaat, dan risiko kepemilikan;
28. • Akuntabilitas diterapkan utk kondisi aset,
penggunaan, dan kinerja;
• Keputusan penghapusan didasarkan pada analisis
terhadap metode2 yg menghasilkan tersedianya
pengembalian bersih dlm kerangka perdagangan yg
wajar;
• Struktur pengendalian yg efektif diterapkan utk
manajemen aset.
29. 1. Perencanaan Terintegrasi
• Keputusan atas pengadaan atau penggantian aset,
penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan
haruslah terintegrasi dgn perencanaan strategis. Hal
ini bisa dicapai dgn menghubungkan aset dgn standar
dan strategi penyediaan pelayanan.
• Strategi manajemen aset yg berpandangan ke depan
(forward looking atau futuristik) sangat diperlukan.
Proses perencanaan hendaknya menyesuaikan
prospek permintaan aset dgn profit penawaran aset
saat ini utk mengembangkan strategi aset.
30. 2. Pengadaan
• Kerangka perencanaan aset yg efektif menyertakan
evaluasi atas berbagai alternatif utk pengadaan aset
baru dan penggantian aset-aset yg telah ada. Evaluasi
tsb mencakup perbandingan biaya siklus hidup.
• Suatu rencana pengadaan yg merinci alasan2 rasional
utk pengadaan atau penggantian aset.
• Rencana ini mendokumentasikan pertimbangan2 atas
alternatif dan biaya siklus hidup. Lebih memadai
apabila mencakup metode pengadaan dan
penjadwalan (timing) serta jumlah aliran modal
(capital flows).
31. 3. Akuntabilitas untuk Aset
• Kerangka akuntabilitas yg efektif mengidentifikasi
tanggungjawab atas aset. Tanggungjawab ini
mencakup semua fase dari siklus hidup.
• Mekanisme tanggungjawab disusun terkait dgn
kepemilikan, pengendalian (control) dan
tanggungjawab utk penggunaan, keamanan, kondisi
dan kinerja aset.
• Rencana operasi dan pemeliharaan yg akan menyusun
standar utk tingkat penggunaan, kondisi,
pemeliharaan dan kinerja aset. Rencana jg
mendokumentasikan sumber daya yg diperlukan utk
mengoperasikan dan memelihara aset.
32. 4. Penghapusan Aset
• Kerangka penghapusan aset yg efektif menyertakan
pertimbangan thdp alternatif penghapusan aset2 yg
berlebih/ surplus, usang, berkinerja jelek, atau tdk
memberikan pelayanan.
• Alternatif2 tadi hrs dievaluasi dgn analisis biaya-
manfaat (cost benefit analysis).
• Rencana penghapusan yg menyusun alasan2 rasional
utk penghapusan, perkiraan waktu dan metode
penghapusan, dan hasil yg diharapkan atas
penghapusan.
• Rencana ditinjau kembali (review) dan diperbaiki,
jika perlu, sebelum dilakukan penghapusan, utk
33. menyesuaikan dgn kondisi pasar dan fisik aset.
5. Pengendalian Manajemen
• Struktur pengendalian internal (internal control) yg
efektif akan membangun dan mendeklarasikan
kebijakan dan prosedur aset dan menggunakan sistem
informasi yg menyediakan data yg ada, relevan dan
tepat waktu utk membuat keputusan manajemen aset
yg informatif.
34. Prinsip2 Manajemen Aset yg hrs dipenuhi pemerintah
daerah meliputi:
1. Pengadaan aset tetap hrs dianggarakan.
• Pembelian aktiva tetap hrs dianggarkan, shg dokumen
anggaran tsb mjd dasar pertama dilakukannya
pengadaan aktiva tetap.
• Hal ini berarti manajemen aset daerah hrs sdh
dilakukan sejak penentuan anggaran modal.
2. Pada saat pembelian hrs dilengkapai dokumen
transaksi.
• Pada saat pembelian hrs ada dokumen transaksi yg
35. jelas yg berisi jenis aktiva tetap yg dibeli, berapa
kuantitasnya, berapa harganya, serta kapan transaksi
dilakukan.
• Dokumen ini sangat penting utk pencatatan akuntansi,
terutama utk mengetahui nilai historis dari aktiva
tetap, menghitung nilai depresiasi, serta memudahkan
pengauditan.
3. Pada saat digunakan hrs dilakukan pencatatan/
administrasi secara baik.
• Pada saat aktiva tsb digunakan hrs dilakukan
pencatatan mengenai maksud dan tujuan pemanfaatan
aset. Apabila tjd mutasi atau disposisi aktiva tetap jg
36. hrs dicatat. Selain itu jg hrs dicatat biaya pemeliharaan
dan depresiasi aktiva yg digunakan.
4. Pada saat penghentian hrs dicatat dan diotorisasi.
• Pada tahap penghentian aktiva tetap hrs dicatat dan
mendapat otorisasi.
• Di beberapa pemerintah daerah, penghapusan aset
daerah menjadi masalah krn terdapat byk sekali aset
yg tdk bernilai ekonomis yg dimiliki Pemda.
• Penghapusan kekayaan daerah dpt dilakukan dgn cara
penjualan, pelelangan, tukar menukar, hibah, dan
pemusnahan.
37. BAB IV
PENGADAAN (PROCUREMENT)
• Pengadaan adl usaha memperoleh barang2 dlm
batas peraturan perundangan yg berlaku yg dapat
dilakukan melalui pengadaan dlm negeri/ lokal dan
pengadaan luar negeri/ internasional.
• Cara utk melakukan pengadaan barang seperti:
1) Pembelian (purchasing)
2) Credit
3) Import
4) Pemberian atau permintaan dan hibah (grant/ gift)
39. • Keputusan Presiden No. 18 tahun 2000 ttg Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi
Pemerintah disebutkan bhw pengadaan barang/ jasa
adl usaha atau kegiatan pengadaan barang/ jasa yg
diperlukan oleh instansi Pemerintah yg meliputi:
pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi
dan jasa lainnya.
• Barang adl benda dlm berbagai bentuk dan uraian
yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/
jasa.
40. • Konsultasi adl layanan jasa keahlian profesional dlm
berbagai bidang dlm rangka mencapai sasaran
tertentu yg keluarannya berbentuk piranti lunak dan
disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan
kerja yg ditetapkan oleh pengguna jasa.
• Kontrak adl perikatan antara kepala kantor/ satuan
kerja/ pemimpin proyek/ bagian proyek sebagai
pengguna barang/ jasa dgn pemasok atau kontraktor
atau konsultan sbg penyedia barang/ jasa dlm
plaksanaan pengadaan barang/ jasa.
41. • Produksi dlm negeri adl berbagai jenis barang/ jasa
yg dibuat dan atau dihasilkan di dlm negeri.
• Usaha kecil adl kegiatan ekonomi rakyat yg berskala
kecil dan memenuhi kriteria yg ditetapkan dlm UU
No. 9 Th 1995 ttg Usaha Kecil termasuk koperasi
skala usaha kecil.
• Pengguna barang/ jasa adl kepala kantor/ satuan
kerja/ pimpinan proyek/ bagian proyek/ pejabat lain
yg disamakan/ ditunjuk sbg pemilik pekerjaan yg
memberi tugas kpd penyedia barang/ jasa utk
melaksanakan pekerjaan tertentu Instansi Pemerintah
yg bersangkutan.
42. • Penyedia barang/ jasa adl perusahaan/ mitra kerja
yg melaksanakan pengadaan barang/ jasa yg terdiri
dari kontraktor, pemasok, konsultan, usaha kecil,
koperasi, perguruan tinggi, Lembaga Ilmiah
Pemerintah, LSM.
• Surat Jaminan adl jaminan tertulis yg dikeluarkan
oleh bank umum atau lembaga keuangan lainnya yg
diberikan oleh penyedia barang/ jasa kpd kepala
kantor/ satuan kerja/ pemimpin proyek/ bagian
proyek/ pejabat yg disamakan/ ditunjuk lainnya utk
menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/
jasa.
43. • Kemitraan adl bentuk usaha bersama diantara
beberapa perusahaan/ penyedia barang/ jasa dlm
negeri maupun luar negeri, dimana masing2 pihak
mpy hak, kewajiban dan tanggung jawab yg jelas,
berdasarkan kesepakatan bersama.
• Maksud ditetapkannya Keputusan Presiden ini adl
utk mengatur pengguna barang/ jasa (termasuk
perencana, pelaksana dan pengawas), dan penyedia
barang/ jasa agar konsekuen dgn tugas, fungsi, hak
dan kewajiban, dan peran masing2 pihak dlm proses
pengadaan barang/ jasa Instansi Pemerintah.
44. • Tujuan pengadaan barang/ jasa adl utk memperoleh
barang/ jasa yg dibutuhkan Instansi Pemerintah dlm
jumlah yg cukup, dgn kualitas dan harga yg dpt
dipertanggungjawabkan, dlm waktu dan tempat
tertentu, secara efektif dan efisien, mnrt ketentuan
dan tata cara yg berlaku.
• Prinsip dasar pengadaan barang/ jasa mnrt Pasal 3
Keppres 80/2003:
Pengadaan barang/ jasa di lingkungan Instansi
Pemerintah wajib dilaksanakan dgn prinsip2 antara
lain:
45. a. Efisien
Pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dgn
menggunakan dana dan daya yg terbatas utk
mencapai sasaran yg ditetapkan dlm waktu
sesingkat2nya dan dpt dipertanggungjawabkan.
b. Efektif
Pengadaan barang/ jasa hrs sesuai dgn kebutuhan
yg telah ditetapkan dan dpt memberikan manfaat yg
sebesar2nya sesuai dgn sasaran yg ditetapkan
pemerintah.
46. c. Bersaing
Pengadaan barang/ jasa hrs dilakukan melalui
pelanggan/ seleksi dan persaingan yg sehat diantara
penyedia barang/ jasa yg setara dan memenuhi
syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan
prosedur yg jelas dan transparan.
d. Transparan
Semua ketentuan dan informasi mengenai
pengadaan barang/ jasa, termasuk syarat teknis
administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil
evaluasi, penetapan calon penyedia barang/ jasa,
sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang jasa
(peserta pelelangan, pemilihan langsung,
penunjukan langsung) yg berminat serta bagi
masyarakat luas pada umumnya.
47. e. Adil/ tidak diskriminatif
Memberikan perlakuan yg sama bagi semua calon
penyedia barang/ jasa dan tdk mengarah utk
memberi keuntungan kpd pihak tertentu, dgn cara
dan atau alasan apapun.
f. Bertanggungjawab
Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan
maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas
umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat
sesuai dgn prinsip2 serta ketentuan yg berlaku dlm
pengadaan barang/ jasa.
48. Hambatan2 dlm mengelola aset daerah:
1.banyaknya jenis Aset Daerah/Barang milik daerah
yang belum di klasifikasi dengan jelas
2.peraturan/prosedur/rambu-rambu pengelolaan masih
banyak kelemahan
3.sumber daya manusia (SDM) yang sangat
lemah/belum terlatih/belum profesional/tidak ahli
4.mental kkn yang masih mengakar dan sangat sulit di
berantas
49. • Didalam berbagai aturan-aturan yang dapat dijadikan
acuan baik Permendagri No 7 tahun 2007, Undang-
Undang No. 6 tahun 2006 belum ada klasifikasi-
klasifikasi khusus yang mengatur tentang jenis-jenis
Aset Daerah/ Barang milik daerah, sehingga
penerapan aturan/ tata cara pengelolaan
dalam pengelolaan Aset Daerah/ barang milik daerah
tersebut masih simpang siur.
• SDM yang masih sangat lemah dan kurang ahli/
kurang terlatih serta mental kkn yang masih sangat
sulit dihilangkan.
50. Kebijakan umum Pemerintah dlm pengadaan
barang/ jasa:
1) Meningkatkan penggunaan produksi dlm negeri,
rancang bangun, dan perekayasaan nasional yg
sasarannya adl memperluas lapangan kerja dan
industri dlm negeri dlm rangka meningkatkan
perdagangan internasional;
2) Meningkatkan peran serta Usaha Kecil, Koperasi,
Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat
setempat dlm pengadaan barang/ jasa;
3) Menyederhanakan ketentuan dan tata cara utk
mempercepat proses pengambilan keputusan dlm
pengadaan barang/ jasa;
51. 4) Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan
tanggungjawab kepala kantor/ satuan kerja/ pimpinan
proyek/ bagian proyek, panitia pengadaan, atau
pejabat berwenang lainnya;
5) Meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor
perpajakan, dlm pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
Instansi Pemerintah;
6) Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional
dlm pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Instansi
Pemerintah;
7) Mengharuskan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
diproses atau dilakukan dlm Wilayah Negara
Republik Indonesia.
52. Etika Pengadaan Barang/ Jasa
1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggungjawab utk mencapai sasaran kelancaran
dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/
jasa;
2) Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar
kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen
pengadaan barang/ jasa yg seharusnya dirahasiakan
utk mencegah terjadinya penyimpangan dlm
pengadaan barang/ jasa;
3) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan para pihak yang terkait, langsung
maupun tdk langsung dlm proses pengadaan
barang/ jasa;
53. 4) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan
dan kebocoran Keuangan Negara;
5) Tdk menerima, tdk menawarkan atau tdk
menjanjikan utk memberi atau menerima hibah,
imbalan berupa apa saja kpd siapapun yg diketahui
atau patut dpt diduga berkaitan dgn pengadaan
barang/ jasa.
Kualifikasi dan tugas pokok panitia pengadaan:
a) Memiliki integritas moral, disiplin dan
tanggungjawab dlm melaksanakan tugas;
b) Memahami keseluruhan pekerjaan yg akan
diadakan;
54. c) Memahami jenis pekerjaan tertentu yg mjd tugas
panitia pengadaan yg bersangkutan;
d) Mengetahui dan menguasai isi dokumen pengadaan/
metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keppres
dan juknis pelaksanaannya;
e) Tdk mpy hubungan keluarga dgn kepala kantor/
satuan kerja/ pimpinan proyek/ bagian proyek/
pejabat yg disamakan/ ditunjuk;
f) Diutamakan yg telah mendapat penataran khusus di
bidang pengadaan barang/ jasa.
55. Tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia
pengadaan:
a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara serta lokasi
pengadaan;
b) Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen
prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara
penilaian penawaran dan dokumen pengadaan
lainnya;
c) Mengumumkan pengadaan barang/ jasa melalui
media cetak dan papan pengumuman resmi utk
penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui
media elektronik;
56. d) Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang/
jasa yg memenuhi persyaratan klasifikasi dan
kualifikasi utk diundang mengikuti pengadaan dan
bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas
kualifikasi dan klasifikasinya;
e) Menyampaikan undangan kpd para calon peserta
pelelangan lainnya utk mengikuti prakualifikasi, bila
jumlah peserta lelang yg mendaftar dan memenuhi
syarat pada prakualifikasi awal, kurang dari 3 calon;
f) Memberikan penjelasan mengenai dokumen
pengadaan termasuk syarat2 penawaran, cara
penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya yg
dimuat dlm berita acara pemberian penjelasan;
57. g) Membuka dokumen penawaran dan membuat berita
acara pembukaan penawaran;
h) Menilai penawaran yg masuk, mengadakan
klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon
pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dlm hal
Pemilihan Langsung/ Penunjukkan Langsung dan
membuat berita acara dari kegiatan tsb;
i) Membuat laporan mengenai proses dan hasil
pengadaan kpd pengguna barang/ jasa yakni kepala
kantor/ satuan kerja/ pemimpinan proyek/ bagian
proyek/ pejabat yg disamakan/ ditunjuk.
58. Kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa:
• Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis
dan manajerial dlm bidang usaha yg diantaranya dpt
dibuktikan dgn kualifikasi/ klasifikasi/ sertifikasi yg
dikeluarkan asosiasi perusahaan/ profesi
bersangkutan;
• Memiliki SDM, modal, peralatan dan fasilitas lain yg
diperlukan dlm pengadaan barang/jasa;
• Secara hukum mpy kapasitas menandatangani
kontrak pengadaan;
• Tdk dlm pengawasan pengadilan, tdk bangkrut,
kegiatan usahanya tdk sedang dihentikan, dan atau
tdk sedang menjalani sanksi pidana;
59. • Sebagai WP sdh memenuhi kewajiban perpajakan
tahun terakhir;
• Belum pernah dihukum berdasarkan putusan
pengadilan atas tindakan yg berkaitan dgn kondite
profesional perusahaan/ perorangan;
• Tdk membuat pernyataan yg tdk benar ttg kualifikasi,
klasifikasi dan sertifikasi yg dimilikinya.
60. BAB V
METODE PENGADAAN BARANG DAN JASA
Metode Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan
dan Jasa Lainnya:
• Pelelangan
Serangkaian kegiatan utk menyediakan kebutuhan
barang/ jasa dgn cara menciptakan persaingan yg
sehat diantara penyedia barang/jasa yg setara dan
memenuhi persyaratan berdasarkan metode dan tata
cara tertentu yg telah ditetapkan dan diikuti oleh
pihak2 yg terkait secara taat asas shg terpilih
penyedia jasa terbaik.
61. • Pemilihan Langsung
Jika cara pelelangan sulit dilaksanakan atau tdk
menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dgn cara
membandingkan penawaran dr bbrp penyedia
barang/jasa yg memenuhi syarat melalui permintaan
harga ulang atau permintaan teknis dan harga serta
dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan
utk teknis maupun harga, shg diperoleh harga yg
wajar dan secara teknis dpt dipertanggungjawabkan.
62. • Penunjukkan Langsung
Pengadaan barang/jasa yg penyedia barang/jasanya
ditentukan oleh kepala kantor/ satuan kerja/ pimro/
bagian proyek/ pejabat yg disamakan/ ditunjuk dan
diterapkan utk:
1. Pengadaan barang/ jasa yg berskala kecil;
2. Pengadaan barang/ jasa yg setelah dilakukan
pelelangan ulang hanya 1 peserta yg memenuhi
syarat;
3. Pengadaan yg bersifat mendesak/ khusus setelah
mendapat persetujuan dari Menteri/ kepala
Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Gubernur/
Bupati/ Walikota/ direksi BUMN/BUMD;
63. 4. Penyedia barang/jasa tunggal;
5. Swakelola, yaitu perencanaan pekerjaan yg
direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dgn
menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah
borongan tenaga.
Sistem Penyampaian Dokumen Penawaran
Pengadaan Barang/ Jasa Pemborongan dan Jasa
Lainnya
• Sistem Satu Sampul
Seluruh dokumen penawaran yg terdiri dari
persyaratan administrasi, teknis dan perhitungan
harga, dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup
dan disampaikan kepada panitia pengadaan.
64. • Sistem Dua Sampul
Persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dlm
sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran
dimasukkan dlm sampul tertutup II selanjutnya
sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1
sampul dan disampaikan kpd panitia pengadaan.
• Sistem Dua Tahap
Persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dlm
sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran
dimasukkan dlm sampul tertutup II, yg
penyampaiannya dilakukan dlm 2 tahap secara
terpisah dan dlm waktu yg berbeda.
65. Sistem Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/
Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya:
a. Sistem Gugur
b. Sistem Nilai
c. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
66. • Sistem Gugur
adl sistem penilaian penawaran dgn cara memeriksa dan
membandingkan dokumen penawaran thdp pemenuhan
persyaratan yg telah ditetapkan dlm dokumen
pengadaan dan urutan proses penilaian dilakukan dgn
mengevaluasi persyaratan administrasi, persyaratan
teknis, dan evaluasi kewajaran harga.
• Sistem Nilai
adl sistem penilaian penawaran dgn cara memberikan
nilai angka tertentu pada setiap unsur yg dinilai
berdasarkan kriteria dan nilai yg telah ditetapkan dlm
dokumen pengadaan, kmdn membandingkan jumlah
67. nilai dari setiap penawaran peserta dgn penawaran
peserta lainnya.
• Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
Adl sistem penilaian penawaran dgn cara memberikan
nilai pada unsur2 teknis dan harga yg dinilai mnrt umur
ekonomis barang yg ditawarkan berdasarkan kriteria
dan nilai yg ditetapkan dlm dokumen pengadaan, kmdn
nilai unsur2 tsb dikonversikan ke dlm satuan mata uang
tertentu, dan dibandingkan dgn jumlah nilai dari setiap
penawaran peserta dgn penawaran peserta lainnya.
68. Jadwal Waktu dan Tata Cara Pengadaan Barang/
Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya:
• Proses pengadaan barang/ jasa dgn Metode
Pelelangan mulai dari pengumuman pengadaan
sampai penetapan pemenang dilaksanakan secepat-
cepatnya 36 hari kerja dan selambat-lambatnya 45
hari kerja.
• Pihak2 yg terkait dlm proses pengadaan barang/ jasa
wajib melaksanakan ketentuan dan prosedur yg telah
ditetapkan dlm dokumen pengadaan scr taat azas.
• Kepala kantor/ satuan kerja/ pemimpin proyek/
bagian proyek/ pejabat yg disamakan/ ditunjuk,
panitia pengadaan dan atau pejabat yg berwenang
69. lainnya dilarang melakukan perubahan thdp dokumen
Pelelangan yg mengatur persyaratan, kriteria, dan tata
cara evaluasi penawaran dan atau menerima perubahan
atau usulan penawaran peserta dlm bentuk dan cara
apapun setelah tahapan pemasukan penawaran dimulai.
• Panitia pengadaan menetapkan urutan calon penyedia
barang/ jasa dari 3 penawar terbaik yg memenuhi
persyaratan dan mengusulkannya kepada pejabat yg
berwenang.
• Berdasarkan usulan panitia pengadaan, pejabat yg
berwenang menetapkan pemenang penyedia barang/
jasa Pelelangan, Pemilihan Langsung, Penunjukkan
Langsung dgn penawaran harga terendah.
70. • Peserta yg ditunjuk sbg pemenang wajib menerima
keputusan tsb dan apabila penyedia barang/ jasa
pertama yg ditetapkan mengundurkan diri, maka
jaminan penawaran peserta yg bersangkutan menjadi
milik Negara.
• Apabila penyedia barang/ jasa pertama yg ditetapkan
mengundurkan diri, penunjukkan dilakukan kepada
calon penyedia barang/ jasa urutan kedua dan
seterusnya dgn harga penawaran tdk melebihi dana yg
tersedia (pagu).
• Peserta pelelangan yg mengundurkan diri sebelum
berakhirnya masa penawaran, dikenakan sanksi
berupa pencairan jaminan penawaran dan tdk boleh
71. mengikuti pengadaan barang/ jasa dlm wilayah operasi
usahanya selama 1 tahun.
Kepala kantor/ satuan kerja/ pemimpin proyek/ bagian
proyek/ pejabat yg disamakan/ ditunjuk wajib:
• menyimpan dan memelihara semua dokumen
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa termasuk semua
berita acara;
• memberikan informasi kepada para peserta
pengadaan barang/ jasa apabila penawarannya
ditolak, atau cara pelelangan/ pengadaan dinyatakan
gagal.
72. • Apabila kepala kantor/ satuan kerja/ pemimpin
proyek/ bagian proyek/ pejabat yg disamakan/
ditunjuk tdk sependapat dgn usulan panitia
pengadaan, maka kepala kantor/ satuan kerja/
pemimpin proyek/ bagian proyek/ pejabat yg
disamakan/ ditunjuk membahas perbedaan pendapat
tsb dgn panitia utk mengambil putusan akhir, yg
bentuknya adl:
a. menyetujui usulan panitia pengadaan;
b. meminta panitia pengadaan utk melakukan evaluasi
ulang berdasarkan ketentuan dlm dokumen
pengadaan;
c. menetapkan putusan yg disepakati bersama.
73. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi:
• Kepala kantor/ satuan kerja/ pemimpin proyek/
bagian proyek/ pejabat yg disamakan/ ditunjuk
menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan
membentuk panitia pengadaan.
• Panitia pengadaan menyusun HPS dan dokumen
pengadaan Jasa Konsultasi yg meliputi KAK, syarat
administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, cara
pengadaan, cara penyampaian dokumen penawaran,
metode evaluasi penawaran, dan sistem kontrak yg
akan digunakan.
74. Metode Pengadaan Jasa Konsultasi
a. Seleksi Umum
Adl seleksi yg pesertanya dipilih melalui proses
prakualifikasi, dilakukan secara terbuka melalui media
cetak dan papan pengumuman resmi utk penerangan
umum serta jika memungkinkan melalui media
elektronik, agar konsultan yg memenuhi syarat dpt
mengikutinya.
b. Seleksi Langsung
Adl pengadaan Jasa Konsultasi yg pesertanya dipilih
langsung dgn cara membandingkan penawaran dari
beberapa penyedia jasa yg memenuhi syarat serta
75. dilakukan negosiasi secara bersaing, baik teknis maupun
harga, sehingga diperoleh harga yg wajar dan teknis dpt
dipertanggungjawabkan.
c. Penunjukkan Langsung
Adl pengadaan Jasa Konsultasi yang penyedia jasanya
ditentukan oleh kepala kantor/ satuan kerja/ pemimpin
proyek/ bagian proyek/ pejabat yg disamakan/ ditunjuk
dan diterapkan utk:
a) Pengadaan Jasa Konsultasi dgn nilai sampai dgn Rp
50.000.000,00
b) Pengadaan Jasa Konsultasi yg setelah dilakukan
Pelelangan Ulang hanya satu peserta yang
76. Memenuhi syarat.
c) Pengadaan yg bersifat mendesak/ khusus setelah
mendapat persetujuan dari Menteri/ Kepala Lembaga
Pemerintah Non Departemen/ Gubernur/ Bupati/
Walikota/ direksi BUMN/ BUMD
d) Penyedia jasa tunggal.
Sistem Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan
Jasa Konsultasi:
• Panitia pengadaan dpt memilih salah satu dari tiga
sistem pemasukan dokumen penawaran yg hrs
ditetapkan dlm dokumen pengadaan, yaitu:
1) Sistem Satu Sampul
77. 2) Sistem Dua Sampul
3) Sistem Dua Tahap
Sistem Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi:
• Panitia pengadaan dpt memilih salah satu dari lima
sistem evaluasi penawaran yg hrs ditetapkan dlm
dokumen lelang, yaitu:
Sistem Evaluasi Kualitas
Adl evaluasi pengadaan Jasa Konsultasi berdasarkan
kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dgn
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
78. Sistem Evaluasi Kualitas dan Biaya
Adl evalusi pengadaan Jasa Konsultasi berdasarkan nilai
kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya,
terkoreksi dilanjutkan dgn klarifikasi teknis dan biaya.
Sistem Evaluasi Pagu Anggaran
Adl evaluasi pengadaan Jasa Konsultasi berdasarkan
kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang
penawaran biaya terkoreksi lbh kecil atau sama dgn
pagu anggaran.
79. Sistem Evaluasi Biaya Terendah
adl evalusi pengadaan Jasa Konsultasi berdasarkan
penawaran biaya terkoreksi terendah dari konsultan
yang nilai penawaran teknisnya di atas ambang batas
persyaratan teknis yg telah ditentukan.
Sistem Evalusi Penunjukkan Langsung
Adl evalusi pengadaan Jasa Konsultasi berdasarkan
evaluasi penawaran teknis dan biaya thdp konsultan yg
ditunjuk, dilanjutkan dgn klarifikasi dan negosiasi
teknis dan biaya.
80. Protes/ Sanggahan Peserta Pelelangan/ Calon Penyedia
Barang/ Jasa
• Peserta pelelangan/ calon penyedia barang/ jasa yg
merasa dirugikan baik secara sendiri maupun
bersama-sama dgn peserta lainnya dpt mengajukan
sanggahan/ protes kpd kepala kantor/ satuan kerja/
pimpinan proyek/ bagian proyek/ pejabat ditunjuk,
apabila ditemukan:
a. Penyimpangan thdp ketentuan dan prosedur yg telah
ditetapkan dlm dokumen pengadaan.
b. Rekayasa tertentu shg menghalangi terjadinya
persaingan yg sehat.
c. Penyalahgunaan wewenang oleh panitia pengadaan
81. dan atau pejabat yg berwenang lainnya.
d. Praktek atau adanya unsur korupsi, kolusi dan
nepotisme antara peserta dgn anggota panitia pengadaan
dan atau dgn pejabat yg berwenang.
• Pelelangan yg Gagal dan Pelelangan Ulang
Pelelangan dinyatakan gagal oleh panitia pengadaan
apabila:
a. Jumlah penyedia barang/ jasa yg memenuhi syarat
utk diundang kurang dari tiga peserta atau jumlah
penyedia barang/ jasa yg memasukkan penawaran
kurang dari tiga peserta atau tdk ada penawaran yg
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
82. b. Harga penawaran terendah lebih tinggi dari
anggaran yg tersedia (pagu).
Pelelangan dinyatakan gagal oleh kepala kantor/ satuan
kerja/ pimpinan proyek/ bagian proyek/ pejabat yg
disamakan/ ditunjuk atau pejabat berwenang lainnya
apabila:
a. Sanggahan dari penyedia barang/ jasa ternyata benar
dan diterima oleh pejabat yg berwenang;
b. Pelaksanaan pelelangan tdk sesuai atau menyimpang
dari dokumen pengadaan yg telah ditetapkan.
83. • Isi Dokumen Kontrak
a. Pokok pekerjaan yg diperjanjikan dgn uraian yg
jelas mengenai jenis dan jumlah barang/ jasa yg
diperjanjikan.
b. Hak dan kewajiban para pihak yg terikat di dalam
perjanjian.
c. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat2
pembayaran.
d. Persyaratan dan spesifikasi teknis yg jelas dan
terinci.
e. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/ penyerahan
yg pasti serta syarat2 penyerahannya.
f. Jaminan teknis/ hasil pekerjaan yg dilaksanakan.
84. g. Sanksi dlm hal para pihak tdk memenuhi
kewajibannya.
• Sistem Kontrak
a. Lum Sum
b. Harga Satuan
c. Terima Jadi
d. Jangka Panjang
e. Pengadaan Bersama
f. Persentase
85. BAB VI
LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
• LPSE adalah penyelenggaraan sistem
elektronik pengadaan barang/ jasa pemerintah.
• LPSE mengoperasikan sistem e-procurement
bernama SPSE.
• SPSE dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan barang/ jasa Pemerintah (LKPP).
• SPSE berbasis free license, lisensi SPSE
maupun perangkat lunak pendukungnya.
86. • LPSE adl layanan pengelolaan teknologi
informasi utk memfasilitasi pelaksanaan
pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
Kelebihan atau kebaikan LPSE:
• Meingkatkan transparansi dan akuntabilitas.
• Meningkatkan akses pasar dan persaingan
usaha yg sehat.
• Memperbaiki efisiensi proses pengadaan.
• Mendukung proses monitoring dan audit.
87. • Memenuhi kebutuhan akses informasi yg real
time.
• Mewujudkan clean and good government dlm
pengadaan barang/ jasa.
• SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerjasama
dgn:
• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) utk
fungsi enkripsi dokumen.
• Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) utk subsistem audit.
88. • Dasar hukum pembentukan LPSE adl
Peraturan LKPP No. 14 th 2018 ttg LPSE.
• UU No. 11 th 2008 ttg Informasi dan
Transaksi Elektronik.
• Peraturan Lembaga LKPP No. 9 th 2018 ttg
Tata Cara E-Tendering, E-Catalogue, E-
Purchasing, E-Audit.
• LKPP mrpkn lembaga pemerintah satu-satunya
yg mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan dan perumusan kebijakan
pengadaan barang/ jasa pemerintah.
89. • LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional.
• LKPP mrpkn lembaga pemerintah non
departemen yg berada di bawah dan
bertanggungjawab kpd Presiden dan dibentuk
berdasarkan Perpres No. 106 th 2007.
