1. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang memiliki konsekuensi moral dan melibatkan partisipasi masyarakat. 2. Dokumen tersebut membahas berbagai aspek kebijakan publik seperti keadilan sosial, lingkungan hidup, pelayanan masyarakat, dan pertanggungjawaban aparatur negara. 3. Analisis etik diperlukan dalam menilai kebijakan publik agar sesuai dengan

1. Kebijakan Publik Sebagai
Keputusan – Keputusan Yang
Mengandung Konsekuensi Moral

2.  Kebijakan Publik merupakan sejumlah manusia
yg memiliki kebersamaan berpikir, perasaan ,
harapan, sikap dan suatu tindakan yg benar dan
bersih berdasarkan nilai norma yg mereka miliki.
 Memahami pola perilaku Aparat Negara dlm
menerjemahkan kepentingan2 rakyatnya.
Kebijakan Publik ( Public Policy )

3. Kebijakan Publik Sebagai Keputusan –
Keputusan Yang Mengandung
Konsekuensi Moral
 Membahas secara rinci tentang ukuran – ukuran
normativ dlm interaksi antara pengusaha,
penyelenggara atau Administrator Negara dgn rakyat
atau masyarakat umum serta bagaimana seharusnya
kebijakan2 publik itu dilaksanakan.

4. Contoh kasus Wawasan dan
Analisas
 A. Keadilan Sosial
 B. Partisipasi dan Aspirasi WA
 C. Masalah Lingkungan
 D. Pelayanan Umum
 E. Moral Individu atau Moral Kelompok
 F. Pertanggung jawaban Administrasi
 G. Analisis Etis

5. 1. Keadilan Sosial
 Tolak ukur keberhasilan pranata publik yang harus
diperhatikan ialah terwujudnya kemakmuran
ekonomis dlm wujud keadilan sosial.
1. Setiap warga Negara berhak atas kesejahteraan
dasar atau taraf minimum hidup.
2. Negara mempunyai persatuan orang yang
bertanggung jawab atasa taraf hidup minimum
semua warganya
3. Penempatan kerja secara penuh merupakan
puncak tujuan sosial yang harus didukung oleh
Masyarakat yg seimbang dan teratur sehingga seluruh WN
memperoleh kesempatan guna membangun suatu merujuk kpd
masyarakat ( society ) atau negara yg dapat berfungsi sbg
subjek maupun objek.

6.  UUD 1945 pasal 27 ayat 1,2 (mengenai
kedudukan dan hak WN),
 Pasal 31 ayat 1,2 (mengenai pertahanan negara)
 Pasal 33 ayat 1,2,3 ( mengenai pendidikan)
 Pasal 33 ayat 1,2,3 ( mengenai kesejahtraan
sosial)
 Pasal 34 ( mengenai fakir miskin dan anak2
terlantar)
 GBHN dan Ketetapan MPR pd Pemilihan Umum
Mewujudkan keadilan sosial bg seluruh rakyat
Indonesia
Penyelenggraan adm. Pemerintahan yg menuju
cita2 kesejahtraan atau keadilan sosial merupakan
kewajiban bagi seluruh aparat negara disetiap
jenjang.

7.  Prinsip keadilan sosial distributif adalah
mengandaikan adanya distribusi barang dan
sumber-sumber daya secara adil.
 Kebijakan -kebijakan Publik yg harus menjamin
pemerataan sumber2 daya yg terdapat di suatu
negara . Yang paling penting dalam prinsip ini
adalah meguntungkan kaum fakir dan miskin.
 Maka para pengambil keputusan perlu menyadari
masih banyak kelompok-kelompok yang sangat
tertinggal. Dan pengambilan keputusan harus
bersifat objektif dalam mengatasi kemiskinan
Negara, bukan berdasarkan kepentingan pribadi.

8.  Delapan Jalur Pemerataan bagi proyek-proyek
pembangunan di Indonesia.
 (1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok
rakyat banyak,
 (2) Pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan dan pelayanan kesehatan,
 (3) Pemerataan distribusi pendapatan,
 (4) Pemerataan kesempatan kerja,
 (5) Pemerataan pembangunan,
 (6) Pemerataan partisipasi dalam pembangunan,
 (7) Pemerataan penyebaran pembangunan
diseluruh tanah air, dan
 (8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
hukum.

9.  Tersisihnya tenaga kerja berpendidikan rendah
dari sistem produksi kemudian menyebabkan
banyaknya pengangguran dgn berbagai bentuk
akibat buruk yg ditimbulkanya.
 Kemiskinan telah mengakibatkan kurangnya
pendidikan dan keterampilan. Rendahnya
pendidikan dan keterampilan mengakibatkan
daya tawar, daya kerja, dan produktivitas yang
rendah. Karena produktivitas yg rendah maka
penghasilan yg diperoleh juga rendah yg berarti
meluasnya kemiskinan.
TIDAK TEPAT SASARAN

11. 1. Partisipasi dan Aspirasi Warga
Negara
 Secara umum corak partisipasi warga negara dapat
dibedakan menjadi 4 macam :
1. Partisipasi dalam pemilihan.
2. Partisipasi kelompok warga negara.
3. Kontak antara warga negara dan pemerintah.
4. Partisipasi warga negara secara langsung
dilingkungan pemerintahan.
Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari pembangunan sehingga nantinya
seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak
dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau
mendapatkan bagian yang adil dari mamfaat
pembangunan

12. 3. Masalah Lingkungan Hidup
 5 Aspak yg perlu mendapatkan perhatian :
 1. Masalah pertumbuhan kependudukan.
( wilayah pemukiman yg sehat, tanpa menganggu potensi alami
SDA)
 2. Pembangunan sektoral.
(pengembangan sektor pariwisata sambil menjaga lingkungan
hidup)
 3. Media Lingkungan
(spt;tanah,air,tata ruang, memiliki master plan)
4. Lingkungan sbg unsur-unsur penunjang
(misalnya pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi,
pengaturan aparatur, atau pembebanan biaya terhadap
konservasi lingkungan)
5. Legitimasi menerapkan peraturan PerUU formal mengenai
lingkungan secara tegas No. 4 thn 1982 “ketentuan pengelolaan
lingkungan hidup, PP no.29 thn 1986.

13. 4. Pelayanan Umum
 Menyangkut Bidang Kesehatan, pendidikan,
transportasi, perumahan, kesejahtraan sosial,
gisi, listrik, kebutuhan pokok dll.
 Kepentingan pribadi dijadikan komoditas yg
diperdagangkan untuk kepentingan pribadi dan
kelompok.
 Bentuk organisasi birokrasi yg diharapkan
memiliki daya tanggap yg baik terhadap
kepentingan2 umum adalah bentuk organisasi
adaptif.

14.  Bentuk organisasi birokrasi yg diharapkan memiliki daya
tanggap yg baik terhadap kepentingan2 umum adalah
bentuk organisasi adaptif.
 1. Berorentasi pada kebutuhan para pemakai jasa
 2. Bersifat kreatif dan inovatif
 3. Menganggap SDM sbg modal tetap jangka panjang
 4. Kepemimpinan yg memiliki kemampuan pemersatu
berbagai kepentingan dlm organisasi,sehingga
menumbuhkan sinergisme.
 Para Aparat secara individu hrs lebih peka terhadap
kebutuhan2 masyarakat dan tidak membeda-bedakan
pelayanan antara warga negara yg satu dengan warga
negara lainya.

15. 5. Moral Individu/Moral Kelompok
 Ada dua sisi normatif yang melekat dalam tindakan dan
keputusan para pejabat negara :

1. Aspek lazim yaitu cara-cara dimana kebijakan dan
praktek pelaksanaan tugas pegawai negeri mendukung
sikap-sikap dan titik tinjauan yang memungkinkan
tanggung jawab atas kinerja , memperhitungkan
kepentingan banyak pihak, pejabat-pejabat atasan,
mandat legislatif, dan akhirnya kesejahteraan publik
yang akan menjadi kewajiban pegawai-pegawai negeri
serta mempengaruhi prilaku mereka.

16.  2. Aspek terbatas yaitu cara-cara dimana
pertanggungjawaban moral untuk kebijakan-kebijakan
yang masuk akal itu sendiri dilaksanakan.
Moral individu mensyaratkan bahwa dalam
hubungannya dengan orang lain seseorang harus
mengikuti norma-norma etis dan melaksanakan
kewajiban-kewajiban sebagai pertanggungjawaban
antar manusia.
 Sedangkan moral kolektif terbentuk karena
tergabungnya pertanggungjawaban didalam suatu
kelompok sehingga proses tindakan-tindakan etis yang
terwujud itu terbentuk karena persetujuan diantara
individu-individu yang terdapat didalamnya.

17. 6. Pertanggungjawaban Administrasi
 Pertanggungjawaban biasanya diartikan sebagai proses antar pribadi
yang menyangkut tindakan, perbuatan, atau keputusan seseorang dalam
hubungannya dengan orang lain sehingga ia dapat menerima hak dan
wewenang tertentu berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya. Akan
tetapi dalam administrasi publik pertanggungjawaban mengandung tiga
konotasi.
1. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas.
Terdapat dua bentuk akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas eksplisit dan
akuntabilitas implisit.
A. Akuntabilitas eksplisit merupakan pertanggung jawaban seorang
pejabat negara manakala ia diharuskan untuk menjawab atau memikul
konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas-tugas
kedinasan.
B. Akuntabilitas implisit berarti bahwa segenap aparatur negara secara
implisit bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari
akibat-akibat keputusan yang dibuat.
2. Pertanggungjawaban sebagai sebab-akibat.
Pertangunggjawaban ini muncul bila orang mengatakan bahwa suatu

18.  3. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban.
Apabila seseorang bertanggung jawab dalam artian
kewajiban untuk melakukan sesuatu.
Tipe-tipe sistem pertanggungjawaban :
1. Pertanggungjawaban birokratis adalah mekanisme yang
secara luas dipakai untuk mengelola kehendak-kehendak
lembaga negara.
2. Pertanggungjawaban legal adalah mirip dengan bentuk
birokrasi karena ia juga melibatkan penerapan kontrol yang
terus menerus atas aktivitas administrasi negara.
3. Pertanggungjawaban profesional, dicirikan oleh
penempatan kontrol atas aktivitas-aktivitas organisasional
ditangan para pejabat yang punya kepakaran atau
keterampilan khusus dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
4. Pertanggungjawaban politis merupakan sistem
pertanggungjawaban yang sangat dibutuhkan bagi
administrator di negara-negara demokratis.

19. Analisis Etis
Tidak Mudah untuk menilai tindakan-tindakan seseorang, apakah sudah sesuai
dengan norma etika atau belum. Apalagi kalau tindakan tersebut berproses
melalui serangkaian keputusan yang panjang.
Konsep moralisme legal dapat dirumuskan dari dua sisi tuntutan yang
menyangkut tindakan manusia yaitu :
1. Sisi ”moralis”, bahwa tindakan-tindakan tertentu memang secara intrinsik dapat
disebut salah.
2. Sisi ”legal”, bahwa tindakan-tindakan yang salah adalah tindakan-tindakan
yang ilegal atau melawan hukum.
Tipe-tipe pelanggaran atau permasalahan :
1. Ketidakjujuran
Para pejabat negara selalu punya peluang untuk melakukan tindakan-tindakan
yang tidak jujur dalam tugas-tugasnya. Berbagai pungutan liar atau penggelapan
merupakan contoh yang paling nyata.
2. Perilaku yang buruk
Tindakan penyuapan, pemberian uang sogok, suap, atau uang semir merupakan
contoh perilaku yang buruk.

20. 3. Konflik kepentingan
Pembayaran uang jasa oleh para kontraktor kepada
pejabat pemerintah mungkin dianggap wajar kalau itu
dilakukan secara sukarela. Tetapi jelas ada perbedaan
normatif jika pemberian itu dimaksudkan untuk
mempengaruhi keputusan yang hendak diambil pejabat
tersebut.
4. Melanggar peraturan perundangan
Bertindak tanpa wewenang yang sah dan melanggar
peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan
Seorang pegawai kerapkali diberhentikan oleh
atasannya dengan alasan yang tidak berhubungan
dengan tindakan yang tidak efisien atau kesalahan
lainnya.

21.  6. Pelanggaran terhadap prosedur
Prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah kadang-
kadang tidak tertulis dalam perundangan, tetapi
sesungguhnya prosedur itu punya kekuatan seperti
peraturan perundangan dan karena itu setiap instansi
akan lebih baik jika melaksanakannya secara konsisten.

7. Tidak menghormati kehendak pembuat peraturan
perundangan
Pejabat-pejabat negara dalam tindakannya telah sesuai
dengan peraturan perundangan dan prosedur yang
berlaku. Meskipun demikian bukan tidak mungkin
bahwa mereka sebenarnya gagal dalam mengikuti
kehendak pembuat peraturan.


22.  8. Inefisiensi dan pemborosan
Pemborosan dana, waktu, barang, atau sumber-sumber
daya milik organisasi tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawaban adalah tindakan yang tidak dapat
dibenarkan.

9. Menutup-nutupi kesalahan
Pejabat publik seringkali menolak untuk memberikan
keterangan yang sesungguhnya kepada badan-badan
legislatif karena merasa bahwa penyimpangan-
penyimpangan dalam organisasinya adalah
tanggungjawabnya sendiri, sehingga badan legislatif
kemudian diabaikan.

10. Kegagalan mengambil prakarsa.
Tidak adanya prakarsa dapat disebabkan oleh :
- Ketakutan terhadap kritik yang mungkin terlontar meskipun
organisasi sangat memerlukan perbaikan.
- Perasaan tidak aman untuk berbuat karena enggan

23. TERIMA KASIH