Dokumen tersebut membahas pentingnya pengelolaan aset daerah yang optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun masih terdapat permasalahan seperti pengelolaan aset yang kurang maksimal, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, serta penatausahaan aset yang kurang tertib. Diperlukan strategi seperti inventarisasi, penilaian, dan kerja sama dengan mitra untuk memanfaatkan aset secara optimal.

1. PentingnyaPenilaianAsetDalam
OptimalisasiAsetBLUD
Prof. Dr. Elisabet Siahaan, S.E, M.Ec

2. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan pemerintah daerah
seharusnya mampu melakukan percepatan penyelesaiakn permasalahan
dan meningkatkan PAD. Hanya saja, hingga saat ini masih ditemukan
permasalahan yang kerap dihadapi pemerintah daerah dalam upaya
pembenahan atas pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah,
antara lain kurang optimalnya pengelolaan aset daerah, belum
memadainya kapasitas pengelola aset daerah, dan belum tertibnya
penatausahaan aset daerah. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya,
keberadaan aset justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset
membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharan serta akan terjadi
penurunan nilai seiring dengan perjalan waktu,” ujar Fatoni.
Webinar Series Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)
Bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) “Agus Fatoni”

3. Strategi Optimalisasi Manajemen Barang Milik Negara ( BMN ) Sri
Mulyani menegaskan bahwa Barang Milik Negara ( BMN )
mencerminkan peradaban suatu negara , mencerminkan kemampuan
suatu negara untuk merencanakan dengan lebih baik , mencerminkan
suatu bangsa yang menghargai apa yang ia bangun sendiri ( di
Indonesia ) menghargai setiap rupiah yang dikeluarkan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) agar dapat diwariskan
kepada generasi yang akan datang . " Hal ini saya harus sampaikan
karena masih banyak ditemukan aset yang dibangun oleh
kementerian / lembaga namun tidak jelas akan status penggunaannya
serta masih banyak ditemukan aset yang belum memberikan nilai
tambah bahkan tidak dimanfaatkan dengan optimal , " urainya .
Strategi Optimalisasi Manajemen Barang Milik
Negara (BMN)

4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
mengatakan Kementerian PUPR memiliki misi
pada 2021 menyelesaikan infrastruktur
strategis yang telah dilaksanakan serta sangat
selektif melakukan pembangunan baru dengan
prinsip OPOR, yaitu untuk
Optimalisasi, pemeliharaan, operasi, serta
rehabilitasi.

5. Dalam Mengelola Barang Milik Daerah, Kita harus
mengatur bahwa Aset itu harus bekerja dan
memberikan value atau nilai yang mencerminkan
fungsi dan bahkan kalau bisa menciptakan nilai
tambah.
Mengapa Penting melakukan Manajemen Aset daerah?
Melalui Pengelolaan Pemanfaatan aset daerah
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah
(PAD) dan juga keberhasilan pembangunan dan
juga dapat memperbaiki pelayanan publik karena
Pendapatan Asli Daerah diterima langsung oleh
daerah dan akan digunakan untuk pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. WhatisManagementAsset?
Manajemen aset merupakan kegiatan pengelolaan aset
milik individu, organisasi, ataupun perusahaan secara lebih
efektif untuk mencapai suatu tujuan.
Manajemen Aset Daerah adalah pengelolaan
aset/ Barang Milik Daerah (BMD berdasarkan prinsip
dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD
dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur
berdasarkan peraturan yang berlaku.

7. SiklusManajemenAset
Inventarisasi
Aset
Legal Audit
Pengawasan
dan
Pengendalian
Optimalisasi
Pemanfaatan
Aset
Penilaian
Aset

8. Landasan hukum yang belum terpadu dan
menyeluruh
Tersebar lokasi dan hak penguasaannya
Belum ada upaya inventarisasi seluruh potensi aset
Koordinasi yang lemah
Pengawasan yang lemah
Inefisiensi pengelolaan
Tidak optimal pemanfaatannya
Beragam kepentingan dan distorsi lainnya
Mudahnya terjadi penjarahan aset
PERMASALAHAN UMUM PENGELOLAAN
ASET NEGARA (TERMASUK ASET BUMN/BUMD)

9. Kondisi Makro/Eksternal
1. Pengelolaan Harta Kekayaan Negara
a. Negara kaya, rakyat miskin
b. Penguasaan dan pemanfaatan
c. Neraca negara, pemerintah pusat, pemda
2. Permasalahan BUMN
a. Idle assets c. Optimalisasi aset
b. Efisiensi d. ROI kecil
3. Otonomi daerah
a. Identifikasi aset d. Pengelolaan aset
b. Legal audit e. Neraca daerah
c. Penilaian aset
9

10. PP 27 Th. 2014
1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan;
5. Pengamanan dan Pemeliharaan;
6. Penilaian;
7. Pemindahtanganan;
8. Pemusnahan;
9. Penghapusan;
10. Penatausahaan;
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan BMN dan BMD

11. Bentuk Pemanfaatan ASET
Bentuk Pemanfaatan
● Sewa
● Pinjam Pakai
● Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
● Bangun Guna Serah (BGS) atau
Bangun Serah Guna (BSG)dan
● Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur (KSPI).

12. ● Dilaksanakan oleh:
○ Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk
barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
○ Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik
daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan
oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
● Berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah
dan kepentingan umum.
● Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
● Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan
DPRD.
● Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan
yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
Pemanfaatan Barang Milik Daerah

13. ● Lokasi strategis (Central Business Distric/CBD; Titik Nol; atau di
area perdagangan/perkantoran)
● Nilai Komersial tinggi
● Lahan relatif luas
● Bangunan telah tua
● Produktifitas rendah (siklus menurun)
● Idle aset
Syarat Aset yang Dapat Dioptimalkan

14. ● Melakukan inventarisasi, identifikasi baik fisik (lingkungan) maupun
legal (kepemilikan, tata ruang, perijinan) dan sosial budaya
● Melakukan penilaian untuk mengetahui nilai pasarnya
● Mapping aset yang dapat dimanfaatkan/kerjasamakan
● Studi HBU ( highest and Best use )
● Membuat team internal atau melakukan kerjasama pendampingan
dengan professional property consultant untuk melaksanakan
review kerjasama yang bermasalah, evaluasi dan memberikan
rekomendasi atas optimalisasi aset. ( untuk aset eksisting )
● Menjalin kerjasama dengan mitra strategis
● Mengelola aset yang belum dioptimalkan sebagai portfolio
(portfolio investment)
Strategi Optimalisasi Aset

15. 15
Pasal 2 PP No. 6 Tahun 2006 (telah diganti dengan PP 27 Tahun
2014)
• Barang milik negara/daerah meliputi barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBN/D atau barang yang
berasal dari perolehan lainnya yang sah;
Meliputi:
• barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang
sejenis;
• barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;
• barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-
undang; atau
• barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Barang Milik Negara/Daerah

16. 16

17. 17

18. Penilaian Penilai Penilai Pemerintah
Proses kegiatan untuk
memberikan suatu opini nilai
atas suatu objek penilaian
pada saat tertentu
Pihak yang melakukan penilaian
secara independent berdasarkan
kompetensi yang dimilikinya
Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas,
wewenang, dan tanggung jawab untuk
melakukan penilaian, termasuk atas
hasil penilaiannya secara independent
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanagn

19. 19
Penilai publik atau Penilai berizin
Diklasifikasi menjadi Penilai Properti, Penilai Bisnis, Penilai Poperti
Sederana, Penilai Personal Properti dan mereka dapat membuka
Kantor Jasa Penilai Publik.
Penilai Indonesia Saat Ini
Penilai pemerintah
umumnya di Ditjen Pajak dan Ditjen Kekayaan Negara
Kemenkeu, Pemerintah Daerah)
Penilai internal
Di bank, Pegadaian dan lembaga keuangan lain.

20. Permasalahan
1. Dalam 40 tahun Penilai berpraktek terdapat hambatan yang belum memberikan
kedudukan Penilai untuk dapat melakukan tugas keprofesiannya secara “meyakinkan”.
2. Poin-poin hambatan dan keterbatasan dimaksud, seperti:
1) Basis kompetensi yang dilandasi pendidikan formal atau informal yang “terstruktur”
dan “diakui” belum sepenuhnya “diakui”
2) Akar keilmuan atas konsep Nilai dan Penilaian belum dikenal publik secara mendasar
3) Sumber data pasar properti beserta pengolahannya belum tersedia dan disediakan
oleh Negara
4) Penilai dalam berpraktek selalu menghadapi posisi yang terbatas dalam mengakses
kebutuhan data dan informasi berpraktek
5) Kedudukan Penilai dalam prakteknya selalu lemah karena tidak memiiki payung hukum
yang kuat dan kurang terlindungi
6) Publik belum mendapatkan hasil penilaian yang dilindungi oleh payung hukum

21. Solusi atas Permasalahan Penilai
Dibutuhkan empat landasan utama :
Status Penilai
1
Fungsi Kelembagaan
2
Basis Data Properti
3
Perlindungan
4
Tersedianya pendidikan dasar kompetensi Penilai secara nasional
Penguatan integritas dan keahlian profesi Penilai
Membangun Data Transaksi Properti nasional
Tersedianya data dan informasi properti yang handal, transaparan dan
menjadi rujukan kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia
Melindungi kepentingan Penilai dalam berpraktek sesuai KEPI dan SPI
Memberikan kepastian kepada masyarakat untuk mendapatkan hasil
penilaian yang dapat dipercaya
Pengembangan organisasi dan lembaga profesi Penilai
Penguatan fungsi kelembagaan Penilai dan usaha jasanya
2
1

22. Property Asset Management Best Practices
Centred on three elements:
Acquire a latest and
up-to-date resources
and capabilities
Success and survive in
challenging environment
(e.g. Pandemic)

23. Perjalanan Profesi Penilai Indonesia
90-an
10-an
80-an
Perbankan dan Pajak
Perbankan, Pajak &
Pasar Modal
00-an
Perbankan, Pajak &
Pasar Modal
Perbankan, Pajak, Pasar Modal,
Pelaporan Keuangan &
Pengadaan Tanah
Penugasan Penilai dari masa ke masa
20-an
Perbankan, Pajak, Pasar Modal,
Pelaporan Keuangan &
Pengadaan Tanah

25. Jasa lainnya terkait dengan penilaian properti
● konsultasi pengembangan properti
● desain sistem informasi aset
● manajemen properti
● studi kelayakan usaha
● jasa agen properti
● pengawasan pembiayaan proyek
● studi penentuan sisa umur ekonomi
● studi penggunaan tertinggi dan terbaik (highest and
best use)
● studi optimalisasi aset
Jasa lainnya terkait dengan penilaian bisnis
 studi kelayakan usaha
 penasihat keuangan korporasi

26. Peran Profesi Penilai dalam
Pembangunan Ekonomi Nasional
1. Profesi Penilai dalam memenuhi kebutuhan
pengelolaan barang milik negara/daerah
(Pengelolaan Aset Negara),
2. Profesi Penilai terkait dengan sektor jasa
keuangan, perbankan, pasar modal, jasa non
keuangan serta pertanahan,
3. Profesi Penilai dalam konteks kepentingan sektor
perpajakan pada tingkat Pemerintah Pusat
(revaluasi, transaksi) dan Pemerintah Daerah
(Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan
Hak atasTanah dan Bangunan).
4. Profesi Penilai tekait pembangunan Proyek
Strategis Nasional dan infrastruktur

27. Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian
1. Penilaian untuk menentukan nilai ekonomi properti (seperti
Penilaian Aktiva Tetap: Fixed Assets Valuation) dan Penilaian Bisnis
(Business Valuation) termasuk goodwill, trademark dan hak paten.
2. Penilaian untuk mengestimasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
3. Penilaian untuk menentukan nilai pasar dalam pemberian
kompensasi saat pemerintah melakukan nasionalisasi dan
pengambilalihan hak kepemilikan modal, pengadaan tanah
4. Penilaian secara obyektif dan wajar atas aktiva perusahaan.
5. Penilaian atas agunan atau barang jaminan bank.
6. Penilaian atas kerugian obyek asuransi yang dipertanggungkan.
7. Penilaian Proyek (Project Appraisal).
8. Penilaian Kelayakan Teknis (Technical Appraisal).
9. Penilaian dan Konsultasi Pengembangan termasuk Studi
Kelayakan Proyek (Project Feasibility Study).
10. Pengawasan Proyek (Project Monitoring).
11. Konsultasi dan Perencanaan Investasi.
12. Penilaian dan Konsultasi Sistem Informasi Properti.
13. Penilaian dan Konsultasi Properti termasuk kegiatan konsultasi
keuangan properti.

28. Kebutuhan Keberadaan Profesi Penilai
di Indonesia
28
1. Perbankan (Bank Indonesia, Bank-bank Umum, Bank-bank Syariah dan BPR).
2. Lembaga Keuangan Non Bank (seperti: Perum Pegadaian, Asuransi, Leasing).
3. Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara).
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. Kantor Jasa Penilai Properti dan Bisnis.
8. Perusahaan Penilai Properti dan Bisnis.
9. Pengembang Properti.
10. Pasar Modal dan Lembaga Sekuritas.
11. BUMN dan BUMD.
12. Kementerian Dalam Negeri.
13. Lembaga Penyelidik dan Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan).
14. Kementerian Agraria dan Tata Ruang - Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN).
15. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).
16. Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset yang tertarik di bidang Penilaian.

29. Pemenuhan Peran Penilai
● Penilai merupakan personal terdidik yang mampu dan dapat memberikan
keahliaannya dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan aset
○ Penilai mampu memahami kapan dan bagaimana suatu aset dapat memberikan
manfaat tertinggi sehingga berpengaruh terhadap Nilai
○ Penilai memahami bagaimana suatu aset akan memiliki Nilai tertinggi atau terendah
● Pemenuhan terhadap peran dan fungsi yang dapat dilakukan Penilai dapat dilihat
dari 2 (dua) hal :
○ Keahlian Penilai selalu terkait kepada pengelolaan dan optimalisasi aset
○ Penilai sebagai profesi memiliki kesetaraan dengan profesi sejenis lainnya
● Penilai dengan landasan keilmuan dan keahliaan yang dimilikinya, seharusnya
ditempatkan tidak hanya sebagai individu dan pelaku pendukung usaha jasa
Penilai.
● Penilai harus dapat mengisi kebutuhan pembangunan di sektor swasta maupun
pemerintah sebagaimana layaknya profesi lain.
● Penilai berkewajiban menjunjung tinggi etika, standar, kompetensi dan bebas
adanya kepentingan pribadi untuk menjadi Penilai Profesional,
29

30. Potensi Sumber Pekerjaan Profesi
Penilai
● Kekayaan Negara Indonesia tercatat lebih dari Rp. 11.000 T
● Jumlah Kabupaten/Kota : 514 Kab./Kota
● Jumlah bank di Indonesia : 107 bank, aset lebih dari Rp. 10.000
T, jumlah kredit lebih dari Rp. 10.000 T, NPL Rp. 177 T
● BUMN : 107 BUMN, Aset lebih dari Rp. 9.250 trilyun, arah ke
holding company
● Jumlah perusahaan publik : 780 perusahaan, Aset Rp. 5.200
trilyun, kapitalisasi pasar lebih dari 9.400 T
● PSN : 10 program, 208 proyek
● IKN : 256.142 ha darat, 68.189 ha laut, 199.962 ha
pengembangan
● Bank Tanah
● Dan lain-lain (Aset puluhan ribu trilyun)

31. Tantangan Profesi Penilai
1. Perkembangan Teknologi : big data, blockchain, artificial
intelligence dan automated valuation models (AVMs)
2. Tuntutan Pengguna Jasa : waktu lebih cepat, akurat,
transparan, fast response, komunikasi baik, fee murah
3. Perubahan dan Pengembangan Peraturan : perlu UU
Penilai
4. Petanggungjawaban publik
5. Risiko hukum
6. Meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas,
independensi
7. Persaingan global

32. Penilaian Aset
Penilaian aset daerah merupakan suatu proses kerja untuk
melakukan penilaian atas aset yang dikuasai, berupa barang milik
daerah dan hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk
mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi
aset yang akan dijual.
JENIS JENIS NILAI

33. Banyak ditemui properti ataupun bangunan yang telah didirikan disuatu
lahan tidak dimanfaatkan lagi atau dibiarkan kosong oleh pemiliknya dengan
berbagai alasan. Seperti kondisi bangunan tidak lagi baik, sehingga tanah tersebut
tidak Dilakukan pembangunan. Padahal lahan tersebut berpotensi untuk didirikan
properti komersial seperti hotel, apartemen, perkantoran dan pertokoan.
Hal tersebut terjadi karena properti tersebut dibangun tanpa menggunakan
analisis penggunaan dan pemanfaatan lahan yang optimum.
Karena memang banyak aset yang tidak tersentuh yang notabane nya memang
memiliki value. Banyak aset peruntukkannya tidak pas, seperti sebuah balai dibangun
ternyata tidak dimanfaatkan dan malah di gunakan warga menjadi tempat parkiran
Mengapa saat ini mendesak dilakukannya penilaian aset BLUD
Permasalahan
Untuk mengetahui penggunaan lahan terbaik yang
dapat menghasilkan nilai lahan tertinggi perlu dilakukan
analisis Highest and Best Use ditinjau dari aspek fisik, legal,
finansial dan produktivitas maksimumnya.

34. Prinsip Penilaian
Highest and Best Use (HBU)
Apasih Tujuan Higehest and Best
Use?
• HBU (Highest and Best Use)
Study bertujuan untuk
menentukan produk properti yang
paling optimal dikembangkan di
atas suatu tanah sehingga nilai
tanah maksimum
• Optimal disini berkaitan dengan
pengertian Highest (memberikan
profit tertinggi secara finansial)
dan best (diizinkan secara legal,
sesuai secara tapak, dan
marketable).
Highest and Best Use (HBU)
adalah penggunaan yang paling
memungkinkan dan diizinkan dari
suatu aset, yang mana secara fisik
memungkinkan, didukung atau
dibenarkan oleh peraturan, layak
secara finansial dan menghasilkan
nilai tertinggi

35. Prinsip Penilaian
Highest and Best Use (HBU)
Pentingnya Higehest and Best Use
• Dalam memperkirakan indikasi nilai pasar atau mencari
tipe pengembangan yang paling baik dan paling
menguntungkan dalam orientasi waktu tertentu.
• Inspeksi lapangan, penelitian, survei dan Analisa pasar
sangat diperlukan dalam memperoleh alternatif
pengembangan lahan
• Kajian harus ditopang dengan :
• 1. Market Studi
• 2. Investment Analysis
• 3. Marketability

37. Kesimpulan
1. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam pembentukan dasar kompetensi bagi profesi Penilai.
Perguruan Tinggi menjadi wadah bagi bagi calon-calon Penilai yang handal.
2. Pendidikan Tinggi menjadi sumber imu dan keilmuan dalam memberikan kekayaan rujukan bagi
profesi, bangsa dan negara.
3. Magister Manajemen Properti dan Penilaian Sekolah Pascasarjana USU Medan telah menjadi pelopor dalam
pengembangan keilmuan properti ekonomi dan penilaian.
4. Solusi terhadap permasalahan Penilai, secara mendasar harus dapat diatasi dengan melahirkan
payung hukum setingkat UU Penilai.
5. Lahirnya UU Penilai akan memberikan hasil Penilaian yang kredibel dan pada gilirannya akan
menghasilkan kegiatan ekonomi nasional yang efisien, kuat dan transparan.

38. 38
TANAH UNTUK HOTEL (10.900 m2)
No. FAKTOR ANALISA ANALISA KESIMPULAN & REKOMENDASI
1. Peraturan Tata Kota Belum dimanfaatkan (iddle asset) • Secara lokasi aset mempunyai potensi ekonomi
yang tinggi karena terletak di kawasan
komersial utama.
• Manfaat ekonomi masih belum optimal jika
dilihat dari nilai sewa yang diperoleh
dibandingkan dengan nilai aset.
• Untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan
dapat dilakukan pengembangan tanah menjadi
hotel dengan cara kerjasama dengan investor
baik secara KSP atau BGS
• Untuk menentukan nilai sewa analisa Ground
Lease Approach dapat digunakan dalam
negosiasi dengan investor
2. Nilai Properti Nilai Pasar : Rp. 98.000.000.000
Nilai Buku : Rp. 3.950.000.000
3. Sewa properti
(untuk tanah seluas
2.566 m2)
Pertumbuhan sewa :
Rata-rata 7,5% per tahun
Nilai sewa :
Rata-rata Rp. 20 juta per tahun
Sangat jauh di bawah rata-rata pasar
Manfaat ekonomi :
Relatif tidak ada karena sangat kecil
dibandingkan nilai asetnya
CONTOH SEDERHANA ANALISA OPTIMALISASI

39. 39
CONTOH SEDERHANA ANALISA OPTIMALISASI
TANAH UNTUK HOTEL
Analisa Alternatif Optimalisasi Aset
Asumsi
• Luas bangunan : 32.751 m2
• Tipe Hotel : Bintang 4
• Jumlah Kamar : 325 kamar
• Average Room Rate : Rp. 750.000
• Average Occupancy Rate : 50%
• Jumlah Hari Operasi : 365 hari per tahun
• Nilai sewa : 4% - 7% dari room revenue
Analisa
 Jumlah Kamar (NR) = 325
 Hari Operasi (OD) = 365
 Jumlah Kamar Tersedia (NR x OD) = 118,625
 Rata-rata Occupancy Rate (OR) = 50.00%
 Kamar Terhuni (NR x OD x OR) = 59.312
 Rata-rata Room rate (RR) = 750.000
 Room Revenue = 44,484,000,000
 Nilai Sewa Tanah (4%) = 1.779.000.000
 Nilai Sewa Tanah (5%) = 2.224.000.000
 Nilai Sewa Tanah (6%) = 2.669.000.000
 Nilai Sewa Tanah (7%) = 3.114.000.000
 Nilai potensi sewa tanah adalah berkisar antara Rp. 1.779.000.000 sampai dengan
Rp. 3.114.000.000 per tahun.
 Nilai tersebut dapat dijadikan sebagai dasar di dalam melakukan negosiasi dengan investor yang akan bekerjasama.

40. 40

41. Penilaian Aset
Penilaian aset daerah merupakan suatu proses kerja untuk
melakukan penilaian atas aset yang dikuasai, berupa barang milik
daerah dan hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk
mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi
aset yang akan dijual.
JENIS JENIS NILAI
PENYUSUNAN LAPORAN PENILAIAN
PENYUSUNAN LAPORAN PENILAIAN
PENDEKATAN PENILAIAN

42. Penilaian Aset
Penilaian aset daerah merupakan suatu proses kerja untuk
melakukan penilaian atas aset yang dikuasai, berupa barang milik
daerah dan hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk
mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi
aset yang akan dijual.
JENIS JENIS NILAI

43. Penilaian Aset
Penilaian aset daerah merupakan suatu proses kerja untuk
melakukan penilaian atas aset yang dikuasai, berupa barang milik
daerah dan hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk
mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi
aset yang akan dijual.
JENIS JENIS NILAI

44. Penilaian Aset
Penilaian aset daerah merupakan suatu proses kerja untuk
melakukan penilaian atas aset yang dikuasai, berupa barang milik
daerah dan hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk
mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi
aset yang akan dijual.
JENIS JENIS NILAI

45. Penilaian Aset
Penilaian aset daerah merupakan suatu proses kerja untuk
melakukan penilaian atas aset yang dikuasai, berupa barang milik
daerah dan hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk
mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi
aset yang akan dijual.
JENIS JENIS NILAI
PENYUSUNAN LAPORAN PENILAIAN

46. Penilaian Aset
Penilaian aset daerah merupakan suatu proses kerja untuk
melakukan penilaian atas aset yang dikuasai, berupa barang milik
daerah dan hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk
mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi
aset yang akan dijual.
JENIS JENIS NILAI
PENYUSUNAN LAPORAN PENILAIAN
PENYUSUNAN LAPORAN PENILAIAN

48. AssetBLUDMeliputi:
1. Aset Lancar
Merupakan Aset BLU yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau
digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau
untuk tujuan jangka pendek yang diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan dari tanggal neraca. Aset lancer meliputi kas dan setara kas, investasi jangka
pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di
muka.
Aset Tetap Aset BLU yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat dikelompokkan
menjadi enam kelompok, yaitu Tanah, Bangunan, Peralatan dan Mesin, Perabot,
Kendaraan.
2. Aset Tetap
3. Aset Lainnya BLU
Yang Merupakan Aset BLU selain Aset Lancar BLU, investasi jangka panjang BLU, dan
Aset Tetap BLU.

49. KENDALA DALAM MANAJEMEN ASET

50. Penilaian Properti Penilai Bisnis
Penilaian Sumber
Daya Alam
Kegiatan untuk menilai Tanah
dan bangunan.
Kegiatan Untuk menilai sumebr daya
energi dan mineral, kehutanan,
kelautan dan perikanan, Air, dan
sumber daya alam lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan.
PENILAIAN OLEH PENILAI PEMERITAH
Kegiatan untuk menilai entitas, ekuitas,
kerugian ekonomis yang diakibatkan
oleh suatu kegiatan atau peristiwa
tertentu, dan instrument keuangan

51. Penilaian Aset
Penilaian aset daerah merupakan suatu proses kerja untuk
melakukan penilaian atas aset yang dikuasai, berupa barang milik
daerah dan hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk
mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi
aset yang akan dijual.
JENIS JENIS NILAI